Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-51049/PP/M.IIIA/99/2014

Tinggalkan komentar

7 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-51049/PP/M.IIIA/99/2014
JENIS PAJAK
Gugatan
TAHUN PAJAK
2010
POKOK PAJAK
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1356/WPJ.16/2013 tentang Penolakan Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c;
Menurut Terbanding
:
bahwa mengacu pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, perlu Tergugat sampaikan dalam tanggapan ini bahwa Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak yang diajukan gugatan oleh Penggugat bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan. Oleh karena itu, dimohon kepada Majelis Hakim agar tidak mempertimbangkan surat gugatan Penggugat;
Menurut Pemohon
:
bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak dalil dari Tergugat dengan menyatakan Penggugat baru memberikan atau melaporkan spesifikasi tandatangan dalam pembuatan faktur pajak melalui surat pada tanggal tanggal 13 April 2012 dengan bukti penerimaan surat Nomor S-594/WPJ.16/KP.0603/2012 13/April 2012 adalah tidak benar, karena penyampaian spesifikasi tersebut adalah semata-mata untuk mengup-date spesifikasi tanda-tangan yang sudah disampaikan dalam hal ini pada tanggal 16 Agustus 2007 sehubungan dengan adanya penambahan personil dari pejabat Penggugat yang berhak untuk melakukan penanda-tanganan;
Menurut Majelis
:
bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1356/WPJ.16/2013 tanggal 15 Agustus 2013, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PPN Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00129/107/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 yang tidak disetujui Penggugat;
bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah lalai/salah mencantumkan nomor kode KPP pada NPWP yang dipergunakan di dalam PEB, tercantum nomor kode KPP “821” seharusnya dengan telah terbentuknya KPP Pratama Bitung maka kodenya adalah “823”, selain itu pejabat yang berwenang menandatangani Faktur Pajak/PEB keabsahannya masih diragukan;
bahwa Tergugat menyatakan pula pengajuan gugatan ini tidak memenuhi ketentuan formal karena gugatan terhadap pasal 36 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sttd dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidak/bukan merupakan obyek gugatan sebagaimana diatur di dalam PP 74 Tahun 2012 pasal 37;
bahwa Penggugat menyatakan menolak semua sangkaan Tergugat, karena pengajuan gugatan ini termasuk obyek gugatan sesuai pasal 36 ayat 1 huruf c di mana Penggugat telah meminta penghapusan/pembatalan STP kepada Tergugat tetapi tetap ditolak sehingga upaya hukum lanjutannya adalah melalui upaya gugatan ke Pengadilan Pajak; selain dari pada itu mengenai pencantuman Nomor NPWP pada PEB bukanlah merupakan kewenangan dari Penggugat, karena penerbitan PEB dibuat melalui sistem terintegrasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat sehingga kekuasaan atau otoritas dari penggugat sangat terbatas;yaitu hanya memberikan data yang diperlukan saja;
bahwa bila terjadi perobahan kode Kantor KPP misalnya maka pihak DJP ( Tergugat ) yang seharusnya memberikan informasi kepada Bea dan Cukai untuk dibetulkan sistem/programnya bukan oleh Penggugat;
bahwa sehubungan dengan keabsahan penandatanganan PEB/Faktur Pajak penggugat sudah menyampaikan nama yang berhak menandatangani dokumen pada tanggal 16 Agustus 2007;
bahwa atas semua keterangan dan penjelasan dari masing-masing pihak Majelis berpendapat.bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”bahwa menurut Majelis, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat lima unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:
  1. Penetapan tertulis;
  2. Dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
  3. Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan;
  4. Memiliki 3 (tiga) sifat tertentu (konkrit, individual dan final).
  5. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu surat keputusan nomor KEP1356/WPJ.16/2013 tanggal 15 Agustus 2013, tentang Pengurangan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PPN Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00129/107/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012, adalah merupakan penetapan secara tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat yakni Direktur Jenderal Pajak yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat itu, di dasarkan pada Undang-undang yang berlaku, dengan demikian bersifat konkret, hanya ditujukan kepada Penggugat (individual), dan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta mempunyai akibat hukum bagi Penggugat (badan hukum perdata), oleh karena itu menurut Majelis surat tersebut adalah merupakan keputusan;
bahwa menurut Majelis, oleh karena keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang terkait dengan keputusan Tergugat sebelumnya, yaitu Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PPN Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00129/107/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012, maka hal ini dapat dimaknai bahwa keputusan Tergugat tersebut adalah termasuk dalam pengertian keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP.;
bahwa Tergugat menyatakan pula pengajuan gugatan ini tidak memenuhi ketentuan formal karena gugatan terhadap pasal 36 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sttd dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidak/bukan merupakan obyek gugatan sebagaimana diatur pada PP 74 tahun 2011;
bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden;
  5. Peraturan Daerah.bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas kedudukan UU adalah lebih tinggi dari pada Peraturan pemerintah, dengan demikian kedudukan UU KUP adalah lebih tinggi dari pada PP 74 tahun 2011bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut dikatakan bahwa:
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).bahwa di dalam Pasal 10 Undang-undang No. 10 tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa: yang dimaksud dengan “sebagaimana mestinya” adalah materi muatan yang diatur dalam PeraturanPemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang- Undang yang bersangkutan.bahwa menurut penjelasan Pasal 10 tersebut yang dimaksud dengan “sebagaimana mestinya” adalah materi muatan yang diatur dalam PeraturanPemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang- Undang yang bersangkutan.bahwa sesuai dengan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-1356/WPJ.16/2013 tanggal 15 Agustus 2013, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PPN Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00129/107/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui Pasal 23 ayat (2) KUP; bahwa selanjutnya Majelis memeriksa materi pengajuan sengketa gugatan ini:bahwa Sengketa terhadap pencantuman
“nomor kode KPP”;
bahwa menurut Majelis, pembuatan PEB yang dipersamakan dengan Faktur Pajak dilakukan melalui suatu system yang digunakan oleh Ditjen Bea dan Cukai bagi para eksportir; dengan menggunakan input data melalui NPWP dari eksportir tersebut, yang tentunya sudah melaui kerjasama dengan Tergugat;
bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan/penyesuaian terhadap system pada Ditjen Bea dan Cukai tersebut, hal ini telah dijelaskan pula secara tertulis oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A3 Bitung melalui Surat Nomor: S-287/WBC.15/KPP.10/2012 tanggal 11 April 2012 yang telah menyatakan bahwa Penggugat sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 masih tetap ber NPWP dengan kode “821” dan teregristrasi pada system aplikasi pelayanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Bitung; sehingga bila terjadi perubahan dan lain-lain maka perubahan tersebut harusnya dikonfirmasikan tergugat kepada Dit.Jen Bea dan Cukai sehingga tidak akan terjadi kekeliruan/kesalahan;
bahwa Majelis menilai tidak seharusnya tergugat melakukan pemberian sanksi kepada penggugat sebelum terlebih dahulu mensosialisasikan ketentuan baru tersebut baik kepada penggugat maupun kantor Dit.Jen.Bea dan Cukai selaku mitrakerja;
bahwa hal ini sejalan pula dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya pasal 15 yang berbunyi:
e. Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
f.  Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
bahwa dengan demikian Majelis berpendapat pencantuman kode KPP yang keliru a quo bukanlah kesalahan yang disengaja oleh Penggugat,melainkan karena kurangnya pemberian pelayan/informasi dari Tergugat baik kepada penggugat maupun kepada kantor Bea dan Cukai sebagai mitra kerja;
bahwa Sengketa tentang kewenangan penandatanganan dokumen Faktur Pajak;
bahwa menurut Majelis pemberitahuan pejabat yang berhak menandatangani faktur pajak sudah dilakukan oleh penggugat kepada tergugat melalui surat tertanggal 17 Juni 2007 yang diterima oleh Kantor Penyuluhan Pajak Bitung pada tanggal 16 Agustus 2007, sesuai bukti yang disampaikan kepada Majelis;
bahwa kedudukan Kantor Penyuluhan Pajak Bitung merupakan Kantor perwakilan dari KPP Manado yang bertugas memberikan pelayanan kepada para Wajib Pajak di kota Bitung dan sekitarnya;
bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat pembuatan dan penandatanganan faktur pajak selama belum terbentuknya KPP Pratama Bitung berjalan normal tanpa adanya komplain atau koreksi dari Tergugat;
bahwa dengan terbentuknya KPP Pratama Bitung, Penggugat diminta kembali untuk menyampaikan nama dan tanda tangan pegawai yang berhak menandatangani faktur pajak;
bahwa oleh penggugat permintaan tersebut telah disampaikan ke KPP Pratama Bitung tanggal 31 Maret 2010 akan tetapi menurut Tergugat baru diterima KPP Pratama Bitung pada tanggal 13 April 2012 dengan bukti penerimaan surat Nomor S594 /WPJ.16/KP. 0603/2012.bahwa menurut Majelis seharusnya bilamana sistem pengarsipan/pendokumentasian data Wajib Pajak berjalan dengan baik dan tertib, hal ini tidak perlu terjadi karena saat pengalihan berkas dari KPP Manado/Kantor Penyuluhan Pajak Bitung ke KPP Pratama Bitung seluruh berkas Wajib Pajak tentunya diserakan ke KPP Manado tanpa harus meminta lagi kepada Wajib Pajak, apalagi sesuai keterangan penggugat nama petugas yang menandatangani Faktur pajak tidak mengalami perubahan sesuai data faktur pajak yang telah disampaikan Penggugat;bahwa dengan demikian alasan koreksi dari Tergugat yang meragukan keabsahan dari penandatanganan faktur pajak tesebut tidak dapat dibuktikan;bahwa mengingat pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;
bahwa pada memori penjelasan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan penilaian pembuktian Majelis, berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1356/WPJ.16/2013 tanggal 15 Agustus 2013, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PPN Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00129/107/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 , dikabulkan;
MENIMBANG
Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, Penjelasan Lisan dan tertulis para pihak, dan pengetahuan Majelis;
bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat;
MENGINGAT
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
MEMUTUSKAN
Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya Gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1356/WPJ.16/2013 tanggal 15 Agustus 2013 , tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PPN Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00129/107/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012, atas nama XXX.
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 oleh Hakim Majelis IIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Sartono, SH. MH. MSi. sebagai Hakim Ketua
M. Z. Arifin, SH. MKn. sebagai Hakim Anggota
Gunawan sebagai Hakim Anggot
Tripto Tri Agustono sebagai Panitera Pengganti
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis IIIA Pengadilan Pajak dalam sidang pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota, Panitera Pengganti,
Dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: