:

bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Tergugat Nomor: S-544/ WPJ.19/KP.0209/2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Penolakan Permohonan Imbalan Bunga, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan permohonan imbalan bunga yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut, karena putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37998/PP/M.I/12/2012 tanggal 28 Mei 2012 sedang diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;

bahwa menurut Penggugat, penolakan/penundaan pemberian imbalan bunga oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta penjelasan para pihak, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1) Membatalkan Surat Nomor S-544/WPJ.19/KP.0209/2012 tanggal 01 Oktober 2012 perihal Jawaban Atas Permintaan Imbalan Bunga Terkait Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37998/PP/M.I/12/2012 tanggal 28 Mei 2012; 2) Mengabulkan permohonan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga sebesar Rp190.339.928,-;

Pembahasan Pokok Sengketa:

bahwa Tergugat tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan pemberian imbalan bunga yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37998/PP/M.I/12/2012 sedang diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (6) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, permohonan Penggugat belum dapat diproses lebih lanjut;

bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) ayat (2) dan ayat (6) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pperpajakan, dinyatakan sebagai berikut:

“ Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan”;. Pasal 43 Ayat (2):

“ Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan”; Pasal 43 ayat (6):

“ Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1)
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: “ Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang”;

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Majelis berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal II Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan sebagai berikut:

bahwa sengketa gugatan ini terkait dengan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sd Desember 2006, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal II Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang harus diperlakukan terhadap sengketa ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberpa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, penerapan Pasal 43 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 oleh Tergugat dalam menjawab permohonan imbalan bunga yang diajukan oleh Penggugat adalah Tidak Tepat, dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tidak dapat diperlakukan surut terhadap sengketa Tahun Pajak 2006;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Menyimpulkan Surat Tergugat Nomor: S-544/WPJ.19/KP.0209/2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Imbalan Bunga terkait Putusan Pengadilan Pajak, harus dibatalkan;

bahwa terkait dengan pemberian imbalan bunga, diuraikan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 selanjutnya disebut UU KUP, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1: 
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2 huruf c: 
Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat: 
c. Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) KUP; atau Pasal 3 ayat

(3):
“ Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding”; Pasal 8 huruf c:

SKPIB dan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang berhubungan dengan: 
c. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Keberatan diterbitkan atau Putusan Banding diterima terlampaui;

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.03/2005, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis menyimpulkan Penggugat berhak memperoleh imbalan bunga sebesar Rp190.339.928,00 yang seharusnya telah dibayar oleh Tergugat paling lambat tanggal 26 Juni 2012, namun sampai dengan persidangan sengketa ini dicukupkan tanggal 8 April 2013 belum dibayar oleh Tergugat;