Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-51188/PP/MXB/10/2014

Tinggalkan komentar

31 Januari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-51188/PP/MXB/10/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 21
TAHUN PAJAK
2008
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2008 sebesar Rp. 513.098.000,00;
Dasar PengenaanPajakPajakPenghasilanPasal21 sebesar Rp.513.098.000,00
Menurut Terbanding
:
bahwa atas alasan Pemohon Banding bahwa SPBU merupakan entity yang pembukuannya terpisah sehingga tidak dapat digabungkan dengan objek pajak PPh Pasal 21 perusahaan, Terbanding tidak sependapat karena General Ledger yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding merupakan General Ledger gabungan yang tidak memisahkan antara pusat dengan divisi SPBU. Disamping itu Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa gaji divisi SPBU telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 baik di pusat maupun di lokasi;
Menurut Pemohon
:
bahwa seluruh pegawai SPBU memiliki penghasilan di bawah PTKP, sehingga dalam perhitungan PPh Pasal 21 merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai (bukan merupakan obyek pajak PPh Pasal 21);
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan LPP dan KKP, Pemeriksa melakukan koreksi positif objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp532.250.264,00 karena terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp532.250.264,00 dengan rincian sebagai berikut:
Objek PPh 21 cfm Pemohon Banding Rp. 1.863.229.756,00
Objek PPh 21 cfm Terbanding Rp. 2.395.480.020,00
Selisih……………… Rp. 532.250.264,00
bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 21 cfm Pemohon Banding sebesar Rp1.863.229.756,00 adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21. Objek PPh Pasal 21 cfm Terbanding sebesar Rp2.395.480.020,00 berasal dari General Ledger Pemohon Banding.
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut karena menurut Pemohon Banding perusahaan dan SPBU merupakan entity yang pembukuannya terpisah dan memiliki NPWP sendiri sehingga obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk SPBU tidak digabungkan dengan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 Perusahaan. Di sisi lain pihak Pemeriksa memasukkan objek PPh Pasal 21 unit SPBU yang dilaporkan secara konsolidasi (Pusat dan Unit SPBU) sehingga obyek PPh 21 terutang menjadi lebih besar dari pada perhitungan Pemohon Banding. Selain itu seluruh pegawai SPBU memiliki penghasilan di bawah PTKP, sehingga dalam perhitungan PPh Pasal 21 merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai (bukan merupakan obyek pajak PPh Pasal 21).
bahwa atas alasan Pemohon Banding bahwa SPBU merupakan entity yang pembukuannya terpisah sehingga tidak dapat digabungkan dengan objek pajak PPh Pasal 21 perusahaan, Terbanding tidak sependapat karena General Ledger yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding merupakan General Ledger gabungan yang tidak memisahkan antara pusat dengan divisi SPBU. Disamping itu Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa gaji divisi SPBU telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 baik di pusat maupun di lokasi.
bahwa kemudian atas alasan Pemohon Banding bahwa seluruh pegawai divisi SPBU memiliki penghasilan di bawah PTKP sehingga bukan objek PPh Pasal 21 Terbanding tidak sependapat karena berdasarkan UU PPh seluruh penghasilan yang diterima pegawai merupakan objek PPh Pasal 21 baik yang di atas PTKP maupun yang di bawah PTKP dan harus dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21.
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan belum melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 maupun SPT Masa PPh Pasal 21 unit SPBU selama Tahun 2008, Pemohon Banding beranggapan bahwa karena penghasilan dari karyawan unit SPBU masih berada di bawah PTKP sehingga tidak dilaporkan.
bahwa Pemohon Banding menyatakan mempunyai bukti-buktinya untuk mendukung hal tersebut diantaranya General Ledger (GL) PT. THU/Kantor Pusat, General Ledger (GL) Unit SPBU, Daftar Gaji Pegawai Unit SPBU, Perhitungan PPh Pasal 21 Unit SPBU, Laporan keuangan audited, Kertas Kerja Pemeriksaaan (Worksheet)Neraca dan Laba/(Rugi) Tahun 2008.
bahwa atas hal tersebut Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan uji kebenaran materi atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding terkait koreksi DPP PPh Pasal 21 ini dengan hasil sebagai berikut:bahwa bukti-bukti yang disampaikan:
– Daftar gaji, tanda terima gaji, ledger, dan voucher gaji pegawai SPBU,
– SPT PPh Pasal 21 Masa dan SSP Tahun 2008 ( tahunan),
– SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2008 ,
– Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 pegawai SPBU Tahun 2008 ,
– Copy audit PT THU Tahun 2008 ( konsolidasi )
– Ledger dan bukti voucher pembayaran Jamsostek dan tabel pemotongan Jamsostek,
– Ledger DPLK dan Apresiasi pegawai SPBU Tahun 2008 ,
– Tanda terima apresiasi, THR, dan suplisi Tahun 2008.
bahwa menurut Pemohon Banding penghasilan kena pajak ( PKP)/DPP menurut fiskus Rp2.395.480.020,00 sehingga terdapat selisih koreksi objek pajak PPh pasal 21 sebesar Rp532.250.264,00.
bahwa selisih tersebut merupakan selisih antara jumlah beban personalia PT THU (pusat) dan unit SPBU sebesar Rp. 2.395.480.020,00 dengan beban personalia PT THU (pusat) cfm SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2008sebesar Rp1.863.229.756,00 ;
bahwa menurut Pemohon Banding tidak ada koreksi objek pajak PPh pasal 21 sebesar Rp532.250.264,00 karena cfm laporan keuangan audit konsolidasi PT THU Tahun 2008 jumlah gabungan beban personalia TP THU dan SPBU Rp2.395.480.020,00 yang terdiri dari beban personalia PT THU ( pusat ) sebesar Rp1.882.382.020 dan beban personalia unit SPBU sebesar Rp513.098.000,00 yang merupakan jumlah beban pegawai SPBU yang pembukuannya terpisah dari PT THU (pusat), namun pada akhir tahun laporan keuangan PT THU dan SPBU digabungkan/dikonsolidasikan sesuai dengan ketentuan PSAK Nomor 4 mengenai laporan keuangan konsolidasi yang mengatur penyajian laporan keuangan yang berada di bawah pengendalian suatu induk perusahaan.
bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan perincian beban pegawai SPBU sebesar Rp. 513.098.000,00 terdiri dari:
No.
Uraian
Jumlah
Keterangan
1.
Gaji
Rp. 354.487.300,00
masih dibawah PTKP dan tidak
dikenakan pemotongan PPh 21
2.
Suplisi
Rp. 13.987.500,00
3.
THR
Rp. 37.986.650,00
Rp. 404.107.250,00
4.
Bonus
Rp. 5.957.250,00
tidak dikenakan PPh 21
5.
Jamsostek
Rp. 29.835.200,00
bukan objek PPh 21
6.
Iuran DPLK
Rp. 3.685.500,00
bukan objek PPh 21
7.
Lain-lain
Rp. 31.526.150,00
tidak dikenakan PPh 21
8.
Gaji manajer
Rp. 35.632.450,00
objek PPh 21 telah dilaporkan
oleh PT THU (pusat)
bahwa dengan demikian selisih koreksi objek pajak PPh 21 seharusnya adalah sebesar Rp. 513.098.000,00 yang didominasi oleh beban gaji pegawai unit SPBU sebesar Rp. 404.107.250,00 dimana jumlah penghasilan unit SPBU masih berada dibawah PTKP dan tidak ada kewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 21.
bahwa jumlah pajak yang telah disetorkan oleh Pemohon Banding selama Tahun 2008 sesuai dengan SPT masa PPh 21 dan SPT Tahunan PPh 21 sebesar Rp. 246.224.860,00.
bahwa sehingga Pemohon Banding tetap mempertahankan tidak ada kewajiban /hutang pajak PPh 21 atas beban personalia Pemohon Banding.
bahwa menurut Pemohon Banding terjadi perbedaan persepsi dalam menghitung objek pajak PPh Pasal 21 atas entitas PT THU yang terpisah namun secara konsolidasi dilaporkan dalam laporan audit 2008 dan hal ini menjadi dasar koreksi pemeriksa.
bahwa menurut Terbanding, objek PPh 21 berdasarkan SPT :
Penghasilan pegawai tetap :
– di atas PTKP Rp. 1.808.509.755,00
Penghasilan pegawai tidak tetap :
– pesangon Rp. 54.720.000,00
– Total Rp. 1.863.229.756,00
bahwa beban pegawai berdasarkan laporan keuangan audit konsolidasi sebesar Rp. 2.395.480.020,00 sehingga selisih objek PPh 21 yang belum dilaporkan : Rp. 532.250.264,00.
bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan PPh 21 pegawai SPBU Tahun 2008, jumlah penghasilan pegawai dibawah PTKP sebesar Rp.406.461.450,00. Berdasarkan penjelasan (uraian perincian beban pegawai SPBU) Pemohon Banding dalam Berita Acara uji bukti biaya gaji, suplisi, dan THR sebesar Rp. 404.107.250,00 tidak terdapat kesesuaian antara kedua hal tersebut sehingga Terbanding tidak dapat meyakini bukti-bukti yang disampaikan.
bahwa berdasarkan bukti berupa rincian biaya jamsostek, tabel pemotongan jamsostek, serta perhitungan iuran jamsostek, bukti-bukti tersebut tidak bersesuaian antara jumlah pengeluaran jamsostek yang ditanggung perusahaan dengan perhitungan iuran jamsostek. Atas biaya bonus, iuran, DPLK, gaji manager, Pemohon Banding hanya memberikan fotokopi general ledger tanpa disertai bukti pendukung.
bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi diketahui jumlah pesangon sebesar Rp136.061.150,00. Pemohon Banding melaporkan objek PPh 21 berupa penghasilan pegawai tidak tetap (pesangon) dalam SPTnya sebesar Rp. 54.720.000,00. Atas koreksi Terbanding berupa penerimaan uang pesangon sebesar Rp81.341.150,00, Pemohon Banding Tidak memberikan bukti dan penjelasan.
bahwa Terbanding berpendapat bahwa untuk membuktikan kebenaran data dan penghitungan yang disampaikan oleh Pemohon Banding diperlukan pengujian/penelitian atas seluruh transaksi yang mendasari perhitungan tersebut. Hal ini berarti bahwa seluruh transaksi tersebut harus bisa dijelaskan kronologisnya serta bisa ditrasir ke bukti pendukungnya. Berdasarkan penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwa hanya sebagian transaksi yang bisa dijelaskan kronologisnya dan bisa ditrasir ke bukti pendukungnya;
bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa data dan penghitungan yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dapat mendukung keseluruhan dari alasan/argumentasinya.
bahwa oleh karena itu Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk tetap mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 21 sebesar Rp. 532.250.264,00 yang terdiri atas :
– Penghasilan pegawai tetap di atas PTKP Rp. 406.520.516,00
– Penghasilan pegawai tetap di bawah PTKP Rp. 44.388.598,00
– Penerima uang pesangon Rp. 81.341.150,00
Jumlah Rp. 532.250.264,00
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-374/WPJ.04/KP.0905/2010 tanggal 14 Oktober 2010, koreksi positif objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 532.250.264,00 yang merupakan selisih objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 1.863.229.756,00 dengan Objek PPh Pasal 21 cfm Terbanding sebesar Rp. 2.395.480.020,00 berasal dari General Ledger Pemohon Banding.
bahwa berdsarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2008 diketahui bahwa Pemohon Banding melaporkan jumlah penghasilan bruto sebagai objek PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 sebesar Rp. 1.863.229.756,00;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2008 dan 2007 Pemohon Banding dan anak perusahaan diketahui bahwa jumlah beban pegawai untuk Tahun 2008 sebesar Rp2.395.480.020,00 dengan perincian Rp1.882.382.020,00 adalah beban pegawai kantor pusat dan Rp513.098.000,00 adalah beban pegawai unit SPBU.ahwa Pemohon Banding menyatakan tidak ada selisih sebesar Rp532.250.264,00 tersebut, jumlah beban personalia sebesar Rp2.395.480.020,00 adalah beban personalia gabungan yang terdiri dari beban personalia PT THU pusat sebesar Rp1.882.382.020,00 dan beban personalia unit SPBU sebesar Rp513.098.000,00 yang merupakan jumlah beban pegawai SPBU yang didominasi oleh beban gaji pegawai unit SPBU dimana jumlah penghasilan unit SPBU masih berada dibawah PTKP dan tidak ada kewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21.
bahwa sehingga koreksi yang masih menjadi sengketa adalah sebesar Rp513.098.000,00.
bahwa berdasarkan hasil uji bukti diketahui biaya sebesar Rp513.098.000,00 adalah beban pegawai unit SPBU dengan perincian sebagai berikut:
No.
Uraian
Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gaji
Suplisi
THR
Bonus
Jamsostek
Iuran DPLK
Gaji Manajer
Lain-lain
Rp354.487.300,00
Rp13.987.500,00
Rp37.986.650,00
Rp5.957.250,00
Rp29.835.200,00
Rp3.685.500,00
Rp35.632.450,00
Rp31.526.150,00
Jumlah
Rp513.098.000,00
bahwa Pemohon Banding menyatakan manager SPBU merupakan pegawai kantor pusat, beban gaji dan tunjangan pajak PPh Pasal 21 telah diselesaikan melalui kantor pusat.
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap daftar pembayaran gaji dan tanda terima pembayaran gaji pegawai unit SPBU Tahun 2008 serta dokumen pendukungnya diketahui bahwa pembayaran gaji pegawai unit SPBU Tahun 2008 masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
bahwa berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa beban pegawai unit SPBU yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp. 445.939.400,00 yang terdiri dari penghasilan pegawai (gaji, suplisi, THR, bonus) masih dibawah PTKP sebesar Rp. 412.418.700,00, Iuran Jamsostek sebesar Rp. 29.835.200,00, dan Iuran DPLK sebesar Rp. 3.685.500,00. Penghasilan Pegawai yang dipotong PPh Pasal 21 oleh kantor pusat sebesar Rp. 35.632.450,00. Sehingga penghasilan pegawai unit SPBU yang belum dipotong PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp. 31.526.150,00 ( Rp. 513.098.000,00-Rp. 445.939.400,00 -Rp. 35.632.450,00).
bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Objek PPh Pasal 21 yang disengketakan sebesar Rp. 513.098.000,00 , tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 481.571.850,00 dan tetap dipertahankan sebesar Rp. 31.526.150,00.
bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas Banding, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1536/WPJ.04/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00021/201/08/016/10 tanggal 18 Oktober 2010, sehingga penghitungan DPP PPh PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut :DPP PPh Pasal 21 menurut Terbanding Rp2.395.480.020,00Koreksi DPP PPh Pasal 21 yg tidak dapat dipertahankan Rp481.571.850,00DPP PPh Pasal 21 menurut Majelis Rp1.913.908.170,00
MENIMBANG
Surat Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1536/WPJ.04/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00021/201/08/016/10 tanggal 18 Oktober 2010 Tahun 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1589/WPJ.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1536/WPJ.04/2011 tanggal 12 Desember 2011, sehingga penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:
Penghasilan Kena Pajak Rp. 1.913.908.170,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang Rp. 260.869.000,00
Kredit PajakSetoran Masa Rp. 246.224.860,00
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp. 246.224.860,00
Jumlah PPh yang kurang dibayar Rp. 14.644.140,00
Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 6.443.422,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp. 21.087.562,00
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 berdasarkan musyawarah Majelis X Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.00616/PP/PM/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 jo Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-008/PP/2012 tanggal 4 Juli 2012, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Seno S.B. Hendra, M.M. sebagai Hakim Anggota,
Mustakin, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti,
Putusan Nomor Put.51188/PP/MXB/10/2014 tanggal 12 Maret 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2012 oleh Hakim Ketua, yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.00616/PP/PM/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 jo Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-012/PP/2013 tanggal 24 Desember 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
Naseri, S.E., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Subandi, Ak., M.M. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri Terbanding dan Pemohon Banding.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: