Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-50795/PP/M.XVA/14/2014

Tinggalkan komentar

31 Januari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-50795/PP/M.XVA/14/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Orang Pribadi
TAHUN PAJAK
2008
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 sebesar Rp2.445.459.108,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa Penghasilan NetoOI98 sebesar Rp2.445.459.108,00 dikoreksi Terbanding atas penjualan pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi berdasarkan penghitungan penghasilan netto yang digunakan oleh Terbanding sesuai norma penghitungan penghasilan netto berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-536/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 sebesar 20% dari penjualan pupuk bersubsidi sebesar Rp13.265.246.123,00;
Menurut Pemohon
:
bahwa jikalau Pemohon Banding dipaksa menghitung Penghasilan Neto menggunakan norma jelas tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena sebagai distributor pupuk keuntungan yang diperoleh sudah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk yang mana penghasilan neto Pemohon Banding tidak sampai 20% dari penjualan. Untuk membayar Pajak Penghasilan terutang sebesar Rp890.197.150,00 jelas memberatkan Pemohon Banding, keuntungan yang diperoleh Pemohon Banding saja tidak sebesar tersebut, hanya sebesar Rp207.590.125,91;
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, Pemohon Banding mengajukan banding atas perhitungan Penghasilan Neto atas penjualan pupuk;bahwa Terbanding menghitung Penghasilan Neto atas penjualan pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi sebesar Rp13.265.246.123,00 dengan tarif Penghasilan Neto sebesar 20% sehingga diperoleh Penghasilan Neto sebesar Rp2.653.049.224,00;bahwa Pemohon Banding menyatakan Penghasilan Neto atas penjualan pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi sebesar Rp139.048.414,49 dengan rincian:
  • Penjualan pupuk
  • Pupuk bersubsidiRp12.715.127.273,00
  • Pupuk non subsidiRp391.614.363,00
Total Rp13.106.741.636,00
  • HPP penjualan pupukRp12.292.691.760,00
Laba kotor Rp814.049.876,00
  • Biaya usaha Rp606.459.750,00
Penghasilan nettoRp207.590.126,00bahwa Majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap penghitungan Penghasilan Neto atas penjualan pupuk sebesar Rp2.445.459.098,00 (Rp2.653.049.224,00 – Rp207.590.126,00).bahwa untuk mendukung alasan bandingnya, Pemohon Banding mengajukan bukti/dokumen pendukung berupa:P-10 Laporan Bulanan Distributor Kabupaten Kebumen,
P-11 Laporan Bulanan Distributor Kabupaten Purworejo,
P-12 Laporan Penyaluran Pupuk Ke Pengecer,
P-13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 579/KMK.04/1996 tanggal 23 September 1996 tentang Petunjuk Direktorat Jenderal Anggaran Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi,
P-14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 255/KMK.01/1998 tanggal 04 Mei 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 207/KMK.016/1998 Tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea, SP-36 Dan ZA Produksi Dalam Negeri Di Tingkat Petani Untuk Sektor Pertanian,
P-15 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.01/1998 tanggal 28 Juli 1998 tentang Harga Eceran Tertinggi Dan Biaya Distribusi PupukKCI Impor Bersubsidi Untuk Sub Sektor Tanaman Pangan,
P-16 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.01/1998 tanggal 18 Agustus 1998 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Pupuk,
P-17 Tanda Terima Laporan Distributor Ke Komisi Pengawasan Pupuk Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan,
P-18 Kliping Koran mengenai pupuk bersubsidi,
P-19 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 30 Januari 2013,
P-20 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 13 Maret 2013.
bahwa untuk mendukung alsan koreksi fiskalnya, Terbanding mengajukan bukti/dokumen pendukung berupa:
T-3 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-50/WPJ.32/KP.0305/2011 tanggal 25 Maret 2011 ,
T-4Kertas Kerja Pemeriksaan,
T-5 Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP-348/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 13 Maret 2012.bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap data/bukti pendukung yang disampaikan dalam persidangan.
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P-6 diketahui perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara PT. ABC sebagai pihak pertama dengan Pemohon Banding sebagai pihak kedua merupakan kelanjutan kerja sama kontrak jual beli pupuk yang terjadi di tahun 2007.bahwa harga penebusan Pemohon Banding kepada PT. ABC dan harga jual pengecer resmi yang ditunjuk kepada petani/kelompok tani termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk periode pre addendum adalah sebagai berikut:
bahwa harga penebusan Pemohon Banding kepada PT. ABC dan harga jual pengecer resmi yang ditunjuk kepada petani/kelompok tani tidak termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk periode pre addendum adalah sebagai berikut:
bahwa harga penebusan Pemohon Banding kepada PT. ABC dan harga jual pengecer resmi yang ditunjuk kepada petani/kelompok tani termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) setelah addendum terjadi perubahan harga sehingga menjadi sebagai berikut:
bahwa harga penebusan Pemohon Banding kepada PT. ABC dan harga jual pengecer resmi yang ditunjuk kepada petani/kelompok tani tidak termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) setelah addendum terjadi perubahan harga sehingga menjadi sebagai berikut:
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti T-5(Laporan Penelitian Keberatan) diketahui kuantitas pembelian pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi adalah sebagai berikut:
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti T-5 ( Laporan Penelitian Keberatan) diketahui kuantitas penjualan pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi adalah sebagai berikut:
bahwa Pemohon Banding melaporkan dalam SPT PPh menggunakan penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan diakui oleh Terbanding.bahwa Pemohon Banding sesuai surat penyataannya pada saat pemeriksaan memberikan data pembukuan berupa Buku besar/catatan peredaran usaha tahun 2007.
bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 menyatakan “Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.
bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor
17 tahun 2000 menyatakan “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”.
bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 menyatakan “Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan”.
bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding memperoleh penghasilan dari imbalan jasa sebagai distributor pupuk bersubsidi dari PT. ABC kepada pengecer dan menjual pupuk non subsidi kepada pengecer.bahwa penghasilan yang diperoleh dari imbalan jasa sebagai distributor pupuk bersubsidi dari PT. ABC kepada pengecer adalah sebesar Rp702.362.479,50 dengan rincian sebagai berikut:
bahwa penghasilan yang diperoleh dari penjualan pupuk non subsidi kepada pengecer adalah sebesar Rp37.637.200,25 dengan rincian sebagai berikut:
bahwa penghasilan dari imbalan jasa yang diperoleh sebagai distributor pupuk bersubsidi adalah sebesar Rp702.362.479,50 dan penghasilan dari penjualan pupuk non subsidi adalah sebesar Rp368.469.630,00 sehingga dengan total penghasilan sebesar Rp1.070.832.109,50, penghasilan Pemohon Banding melebihi syarat peredaran bruto dalam satu tahun untuk menggunakan penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding berkewajiban menyelenggarakan pembukuan.
bahwa Pemohon Banding hanya menyampaikan data berupa Buku besar/catatan peredaran usaha tahun 2008 pada saat pemeriksaan sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat cukup data untuk menghitung biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga Majelis berpendapat penghasilan bruto Pemohon Banding dari imbalan jasa yang diperoleh sebagai distributor pupuk bersubsidi dan penjualan pupuk non subsidi sebesar Rp1.070.832.109,50 adalah juga penghasilan neto Pemohon Banding.
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding berpendapat penghasilan neto adalah sebesar Rp207.590.126,00.bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan hakim, Majelis berpendapat penghasilan neto Pemohon Banding dari imbalan jasa yang diperoleh sebagai distributor pupuk bersubsidi dan penjualan pupuk non subsidi adalah sebesar Rp1.070.832.109,50 sehingga dari koreksi Terbanding sebesar Rp2.445.459.098,00, koreksi sebesar Rp863.241.983,50 (Rp1.070.832.109,50 – Rp207.590.126,00) tetap dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp1.582.217.114,50 tidak dapat dipertahankan.
MENIMBANG
Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, Keterangan para pihak serta Hasil Pemeriksaan berkas dalam persidangan.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.
MEMUTUSKAN
Menyatakan Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-313/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 13 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 Nomor: 00006/205/08/523/11 tanggal 31 Maret 2011 menjadi sebagai berikut:
Penghasilan NetoRp1.070.832.109,00
Penghasilan Tidak Kena PajakRp13.200.000,00
Penghasilan Kena PajakRp1.057.632.109,00
PPh OP terutangRp336.421.200,00
Kredit PajakRp3.907.200,00
PPh OP yang kurang bayarRp332.514.000,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Ps 13 (3) KUP Rp166.257.000,00
Jumlah PPh OP yang masih harus dibayar Rp498.771.000,00
Demikian diputus di Yogyakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 oleh Hakim Majelis XV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.01241/PP/PM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 jo Revisi Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Rev.Pen-1502/PP/ PM/IV/2013 tanggal 23 April 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Ketua
Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Anggota
Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota
Andre Irwanda sebagai Panitera Pengganti
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan juga dihadiri oleh Pemohon Banding.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: