Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-50642/PP/M.XVIII.A/15/2014

Tinggalkan komentar

31 Januari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-50642/PP/M.XVIII.A/15/2014
JENIS PAJAK
PPh Badan
TAHUN PAJAK
2009
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas kompensasi kerugian yang berasal dari kerugian Tahun Pajak 2005 sesuai dengan Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor PUT-26751/PP/M.VII/15/2010 yang diterima Pemohon Banding tanggal 10 Nopember 2010, dimana atas jumlah kerugian tersebut oleh Pemohon Banding dikompensasikan dengan penghasilan netto Tahun Pajak 2009 yang tidak disetujui oleh Terbanding, sehingga dikoreksi sebesar USD 368,303;
Menurut Terbanding
:
bahwa Terbanding berpendapat bahwa seharusnya kompensasi kerugian tersebut tidak boleh dilakukan dalam Tahun Pajak 2009, dan seharusnya di Tahun Pajak 2006, maka sesuai aturan tersebut, seharusnya Terbanding melakukan perhitungan kompensasi kerugian tersebut di Tahun Pajak 2006;
Menurut Pemohon
:
bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, mengenai jangka waktu pembetulan maka Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan dimaksud karena telah melakukan pembetulan dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Banding sebagaimana dimaksud dengan ketentuan di atas. Pembetulan disampaikan pada tanggal 2 Pebruari 2011, masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya keputusan banding tertanggal 10 Nopember 2010.
bahwa Pemohon Banding tidak melakukan kompensasi kerugian yang berasal dari Tahun Pajak 2005 ke Tahun Pajak 2006, karena pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006, Pemohon Banding sedang mengajukan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005.
bahwa apabila Pemohon Banding melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan) tahun 2006 di tahun 2010, maka SPT PPh Badan Tahun 2006 akan menjadi SPT Lebih Bayar dan Pemohon Banding telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena pembetulan tersebut harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan;
Menurut Majelis
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas kompensasi kerugian yang berasal dari kerugian Tahun Pajak 2005 sesuai dengan Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor PUT-26751/PP/M.VII/15/2010 yang diterima Pemohon Banding tanggal 10 Nopember 2010, dimana atas jumlah kerugian tersebut oleh Pemohon Banding dikompensasikan dengan penghasilan netto Tahun Pajak 2009 yang tidak disetujui oleh Terbanding, sehingga dikoreksi sebesar USD 368,303;
bahwa dasar koreksi Terbanding sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 Pasal 8 ayat (1), (1a), (6), Pasal II ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
 Pasal 6 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008;
 Pasal 4 ayat (1), (5), (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007;
 Pasal 6 ayat (1), (5), (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;
Menyatakan bahwa kerugian yang berasal dari Tahun Pajak 2005 sesuai dengan Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor PUT-26751/PP/M.VII/15/2010 tidak dapat dikompensasikan ke Tahun Pajak 2009, akan tetapi harus berturut-turut mulai Tahun 2006 s.d. 5 (lima) tahun;
bahwa dasar ketidaksetujuan Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 8 ayat (1), (1a), (6), Pasal 3 ayat (7) huruf c, Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;
Menyatakan bahwa atas kerugian Tahun Pajak 2005 sesuai dengan Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor PUT-26751/PP/M.VII/15/2010, Pemohon Banding berhak mengkompensasikan ke Tahun Pajak 2009;
bahwa Majelis berpendapat ketentuan-ketentuan yang terkait untuk memutus sengketa ini adalah:
 Pasal 3 ayat (7) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan:“Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 ( tiga ) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan WajibPajak telah ditegur secara tertulis”;
 Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan:“Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulaiTahunPajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun”;
 Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007:ayat (1),Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;
ayat (1a), Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan;
ayat (6), Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;
 Pasal II Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007:
angka 1, Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun2000;
angka 2, Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir TahunPajak 2013;
 Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007:
ayat (1), Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-undang, dengan menyampaikan pernyataan tertulis;
ayat (5),Dalam hal Wajib Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memperhitungkan rugi fiskal menurut surat ketetapan pajak, surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam penerbitan surat ketetapan pajak;
ayat (6), Apabila Wajib Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menghitung kembali kompensasi kerugian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan secara jabatan berdasarkan rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali;
bahwa berdasarkan data dalam berkas banding dan yang diserahkan dalam persidangan serta hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berpendapat Pemohon Banding dalam pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009 tidak memanfaatkan cara yang diatur dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 karena tidak membetulkan SPT Tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor PUT-26751 /PP/M.VII/15/2010;
bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding melakukan kompensasi tidak sesuai dengan cara kompensasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008, dikarenakan Pemohon Banding tidak mengkompensasikan rugi fiskalnya secara berturut-turut mulai Tahun 2006 sampai dengan 5 (lima) tahun;
bahwa Majelis berpendapat atas kuasa Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Terbanding harus memperhitungkan rugi fiskal Pemohon Banding Tahun Pajak 2005 sesuai Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor PUT-26751/PP/M.VII/15/2010 sebesar USD 368,363 sesuai dengan cara yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, ke Tahun 2006, 2007, dan 2008 secara berturut-turut dalam penerbitan surat ketetapan pajak tahun yang bersangkutan;
bahwa Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas kompensasi kerugian Tahun Pajak 2005 yang dilakukan Pemohon Banding di Tahun Pajak 2009 sebesar USD 368,363 dan menolak permohonan banding Pemohon Banding;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding sesuai kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perUndang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menolak permohonan
 banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1189/WPJ.02/2012 tanggal 20 Nopember 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00001/206/09/217/12 tanggal 27 Januari 2012 Tahun Pajak 2009, atas nama PT XXX;
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XVIII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen. 01265/PP/PM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Harry Prabowo, M.M.:sebagai Hakim Ketua;
Drs. A. Martin Wahidin:sebagai Hakim Anggota;
Entis Sutisna, S.H., M.Hum.:sebagai Hakim Anggota;
Ramadani Yunus, S.E., M.M.:sebagai Panitera Pengganti,
Putusan Nomor: Put.50642/PP/M.XVIII.A/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: