:

bahwa koreksi Pemeriksa terhadap Faktur Pajak dari PT. Pelayaran Jasa Samudera Shipping nomor 010.000.08.00000009 tetap dipertahankan oleh Terbanding karena berdasarkan penelitian terhadap fisik Faktur Pajak diketahui bahwa dalam Faktur Pajak tidak mencantumkan informasi nilai PPN yang dipungut sehingga benar Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

:

bahwa menurut Pemohon Banding, PPN sebesar Rp6.554.200,00 telah disetor PPNnya dan pembayarannya dapat dibuktikan dengan arus uang dan rekening koran. Arus uang sudah diserahkan kepada Terbanding beserta dengan rekening Koran perusahaan;

:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000009 karena berdasarkan penelitian terhadap fisik Faktur Pajak diketahui bahwa dalam Faktur Pajak tidak mencantumkan informasi nilai PPN yang dipungut sehingga benar Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

bahwa Faktur Pajak yang menjadi sengketa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN beserta butir penjelasannya, dan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf f diatur bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) karena tidak ada nilai PPN dalam Faktur Pajak. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa Faktur Pajak harus memenuhi syarat formal terlebih dahulu untuk dapat diakui sebagai Faktur Pajak yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena PPN dengan faktur pajak Nomor 010.000-07.00000009 sebesar Rp6.554.200,00 atas nama PT Pelayaran Jasa Samudera Shipping telah disetor PPN-nya dan pembayarannya dapat dibuktikan dengan arus uang dan rekening koran;

bahwa Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan melakukan uji bukti kebenaran materi dengan hasil sebagai berikut :
Koreksi Pajak Masukan Sebesar Rp6.554.200,00Bukti yang disampaikan Pemohon Banding:Faktur PajakInvoicePayment voucherRekening koranSurat transfer bankSPT Masa PPNKuitansi pembayaranArus uang

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti kebenaran materi menyampaikan hal-hal sebgai berikut :

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding senilai Rp6.554.200,00 terhadap Faktur Pajak dari PT Pelayaran Jasa Samudera Shipping nomor 010.000.08.00000009 karena PPN sudah dibayar dan dapat dibuktikan dengan arus uang;

bahwa terkait ada nilai dalam mata uang asing namun tidak ada nilai rupiahnya dalam faktur pajak, Pemohon Banding menyerhakan pemeriksaannya kepada Majelis;

bahwa Terbanding dalam uji bukti kebenaran materi menyampaikan hal-hal sebgai berikut:

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding, Terbanding berpendapat bahwa:

bahwa koreksi terhadap Faktur Pajak dari PT Pelayaran Jasa Samudera Shipping nomor 010.000.08.00000009 tetap dipertahankan oleh Terbanding karena berdasarkan penelitian terhadap fisik Faktur Pajak diketahui bahwa dalam Faktur Pajak tidak mencantumkan informasi nilai PPN yang dipungut sehingga benar Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

bahwa terkait alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding bahwa Faktur Pajak senilai Rp6.554.200,00 merupakan Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan, karena PPn sudah dibayar dan dapat dibuktikan dengan arus uang, Terbanding menyatakan Faktur Pajak yang menjadi sengketa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN beserta butir penjelasannya dan beradasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf f diatur bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) karena tidak ada nilai PPN dalam Faktur Pajak. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa Faktur Pajak harus memenuhi syarat formal terlebih dahulu untuk dapat diakui sebagai Faktur Pajak yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pendukung, uji bukti kebenaran materi, dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, diuraikan fakta hukum dan pendapat Majelis sebagai berikut:

bahwa Faktur Pajak Masukan Nomor 010.000.08.00000009 tanggal 29 Januari 2008 diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak PT. Pelayaran Jasa Samudera Sipping, NPWP 02.201.359.3-218.00 kepada pembeli BKP/Penerima JKP adalah PT Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9-721.000 atas keterlambatan bongkar pipa di Balikpapan : 4 hari x S$ 2.500 = SGD 10.000,00 dan PPN-nya sebesar SGD 1.000,00;

bahwa menurut penelitian Majelis atas Faktur Pajak Masukan Nomor 010.000.08.00000009 tanggal 29 Januari 2008 diketahui bahwa dalam faktur pajak tersebut terdapat nilai PPN dalam Dollar Singapur sebesar SGD 1.000,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti Invoice, Payment voucher, Rekening Koran, Surat transfer bank, Kuitansi pembayaran dan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2008 Majelis berkayakinan atas transaksi keterlambatan bongkar pipa di Balikpapan telah dibayarkan PPN nya oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat atas Faktur Pajak Nomor 010.000.08.00000009 tanggal 29 Januari 2008 telah dilakukan pembayaran oleh Pemohon Banding, dengan demikian Majelis berkesimpulan Faktur Pajak Nomor 010.000.09.00000001 tanggal 8 September 2009 dapat dikreditkan, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut: