:

bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Data Master File Pemohon Banding diketahul bahwa CV. XXX status usahanya adalah tunggal dan tidak mempunyai cabang yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 06 Mei 2003. Pemohon Banding tidak pernah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya. Dengan demikian Terbanding tidak perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dan alasan Pemohon Banding dinilai lernah;

:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena koreksi tersebut tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan kompeten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 (3) dan Pasal 29 ayat (2) UU KUP;

:

bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp716.618.000,00, dengan uraian sebagai berikut :
DPP PPN menurut Terbanding Rp 716.618.000,00DPP PPN menurut Pemohon Banding Rp 0,00Koreksi Rp 716.618.000,00

bahwa menurut Terbanding, koreksi terhadap DPP PPN dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kontrak kerja, dokumen terkait serta pembukuan Pemohon Banding diketahui adanya penyerahan BKP/JKP yang belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Januari – Desember 2008 sebesar Rp1.743.890.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas berkas banding diketahui sengketa DPP PPN sebesar Rp1.743.890.250,00 merupakan equalisasi antara koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan dengan DPP PPN;

bahwa di PPh Badan Tahun Pajak 2008 terdapat sengketa Peredaran Usaha sebesar Rp 1.706.390.250,00;

bahwa koreksi DPP PPN berdasarkan hasil equalisasi tersebut yaitu sebesar Rp1.706.390.250,00 kemudian oleh Terbanding ditambah dengan koreksi DPP PPN atas penjualan Aktiva Tetap sebesar Rp37.500.000,00 sehingga total koreksi DPP PPN menurut Terbanding adalah sebesar Rp1.743.890.250,00 yang dialokasikan k masing-masing Masa Pajak sebagai berikut:

bahwa atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 1.706.390.250,00, Pemohon Banding telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put-51316/PP/M.IA/15/2014 yang telah diucapkan tanggal 17 Maret 2014, dengan amar putusan “Mengabulkan sebagianpermohonan banding Pemohon Banding” dengan simpulan terhadap koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp1.706.390.250,00 tetap dipertahankan;

bahwa Majelis berpendapat, sengketa DPP PPN Masa Pajak Nopember 2008 sebesar Rp716.618.000,00 tersebut terkait langsung dan merupakan bagian dari koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp1.706.390.250,00;

bahwa Majelis berpendapat, oleh karena atas sengketa PPh Badan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I Hakim Pengadilan Pajak, maka dasar-dasar pertimbangan dan putusan Majelis I Pengadilan Pajak atas sengketa Peredaran usaha pada PPh Badan tahun 2008 tersebut diterapkan dalam memeriksa dan memutus sengketa DPP PPN Masa Nopember 2008 sebesar Rp716.618.000,00;

bahwa mengenai saat terutangnya pajak, saat terutangnya PPN adalah kondisi man yanglebih dulu terjadi antara saat pembayaran atau saat penyerahan Barang Kena Pajak/jasa Kena Pajak. Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dengan jelas kapan terjadinya penyerahan dan pembayaran dilakukan sehingga Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa penyerahan maupun pembayaran dilakukan di tahun 2008;

bahwa mengenai tempat terutangnya pajak, Majelis berpendapat meskipun kegiatan/ pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dilakukan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia karena statusnya sebagai Wajib Pajak tunggal dan tidak mempunyaicabang, maka tempat terutangnya PPN adalah berada di tempat kedudukan Wajib Pajak dalam hal ini adalah di wilayah KPP Pratama Surabaya Mulyorejo;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi DPP PPN Masa Pajak Nopember 2008 berupa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp716.618.000,00 tetap dipertahankan;