:

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi pengkreditan Pajak Masukan atas sparepart traktor, pembangunan rumah karyawan di daerah terpencil, minyak pelumas, sewa alat berat, pembangunan bengkel, sparepart mesin dan alat berat, alat teknik serta perlengkapan kebun dalam Keputusan Terbanding atas nama Pemohon Banding;

:

bahwa koreksi Terbanding tidak berdasarkan pada dasar hukum yang kuat, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon Banding kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Pemohon Banding berpendapat bahwa sudah sepatutnya koreksi Terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan;

:

bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa Banding ini adalah sebesar Rp938.789.325,00 dengan pokok sengketa adalah Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp938.789.325,00 (Kredit Pajak menurut Terbanding sebesar Rp532.841.435,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp1.471.630.760,00), dengan rincian sebagai berikut:
Tabel nilai sengketa atas Kredit Pajak sampai dengan Surat Bantahan

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap Surat Banding a quo, Surat Uraian Banding a quo, serta Surat Bantahan a quo diketahui Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.938.789.325,00 dilakukan Terbanding atas dua hal pokok yaitu;

bahwa alasan Terbanding melakukan Koreksi Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan Atas Nama CV. Pilar Angsana Sebesar Rp.227.485.903,00 pada pokoknya telah disampaikan secara tertulis dalam Surat Uraian Banding a quo serta Penjelasan Tertulis Terbanding tanpa nomor tanggal 20 Januari 2014;

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

Pasal 2
(1) Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
c.pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
d. 
e. …

Pasal 13
(1) Faktur Pajak Standar yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah bukan merupakan Faktur Pajak Standar.(2) Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak Standar.

Pasal 14
(2) Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya.

bahwa menurut Majelis Pasal 13 jucto Pasal 14 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 a quo mengatur tentang batas waktu pembuatan / penerbitan Faktur Pajak, tidak mengatur masalah pelaporan dalam SPT oleh penjual;

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap halaman ke-7 Surat Banding a quo diketahui bahwa jarak tanggal invoice dan tanggal Faktur Pajak tidak melebihi 3 bulan sejak saat Faktur Pajak Standart seharusnya dibuat, dengan demikian Pemohon Banding tidak melanggar ketentuan Pasal 14 (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 a quo;

bahwa apabila Terbanding akan melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan dari CV. Pilar Angsana, seharusnya Terbanding mengemukakan kapan saat terutangnya pajak dibandingkan dengan tanggal penerbitan Faktur Pajak, bukan dengan mendalilkan saat pelaporan CV. Pilar Angsana;

bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan atas nama CV. Pilar Angsana sebesar Rp. 227.485.903,00 tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan;

bahwa alasan Terbanding melakukan Koreksi Pajak Masukan Yang Digunakan Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar Rp.711.303.422,00 pada pokoknya telah disampaikan secara tertulis dalam Surat Uraian Banding a quo serta Penjelasan Tertulis Terbanding tanpa nomor tanggal 20 Januari 2014 a quo;

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

bahwa alasan Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi Pajak Masukan Yang Digunakan Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar Rp. 711.303.422,00 pada pokoknya telah disampaikan secara tertulis dalam Surat Banding a quo, Surat Bantahan a quo, serta Tanggapan Tertulis Pemohon Banding a quo;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan diri sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yaitu perkebunan kelapa sawit sekaligus pabrik minyak kelapa sawit;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan bukti usaha terpadu (integrated) perkebunan kelapa sawit sekaligus pabrik minyak kelapa sawit berupa:

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap Laporan Keuangan a quo pada angka “1” “Umum” diketahui pihak auditor menyatakan;“Pabrik pengolahan Perusahaan berkapasitas produksi efektif 45 ton Tandan Buah Segar perjam, 120 ton CPO serta 27 ton Inti Sawit perhari”;

bahwa terkait koreksi Pajak Masukan sebesar Rp711.303.422,00 untuk masa Agustus 2009 Terbanding dalam Surat Uraian Banding a quo pada pokoknya menyatakan;
Pajak Masukan sebesar Rp711.303.422,00 yang merupakan PPN atas pengeluaran yang terdiri dari pembelian pupuk, biaya analisa pupuk dan tanaman, pembelian oli, sparepart dan jasa service alat berat dan truk, yang semuanya hanya dapat digunakan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan tandan buah segar (TBS), yang apabila dilakukan penyerahan maka penyerahan TBS ini dibebaskan dari pengenaan PPN. Dan Wajib Pajak selama tahun 2009 pernah melakukan penyerahan TBS yaitu pada bulan Desember 2009.

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap berkas banding masa Desember 2009 diketahui Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis sebagai pengganti Surat Bantahan nomor 014/SBK_WP/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 (masa Desember 2009) pada pokoknya menyatakan;
Diakui bahwa pada Masa Pajak Desember 2009 terdapat penyerahan TBS sebesar Rp282.016.848,00 atau sebesar 0,11% (satu per-mil) dari total penyerahan setahun sebesar Rp245.355.823.180,00

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding a quo terkait penyerahan pada masa Agustus 2009 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;
Berikut adalah rincian penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding selama bulanAgustus 2009:Tabel 5.Perincian Penyerahan Masa Agustus 2009

bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu di bidang sawit dengan dimilikinya pabrik minyak kelapa sawit dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 601/032/PUD tanggal 23 April 1996 yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ketapang dan Izin Peningkatan Kapasitas Produksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang Nomor 570/001/III/PMDH/2005 tanggal 23 Maret 2005;

bahwa menurut Majelis atas penyerahan TBS dari unit perkebunan ke pabrik bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM stdd Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang PPN) karena antara kebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai satu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terputus;

bahwa Majelis berpendapat yang dimaksud dengan “Penyerahan” di dalam Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang PPN adalah penyerahan yang terjadi dengan bukti berpindahnya penguasaan BKP dari satu pihak ke pihak lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 1A Undang-Undang PPN;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan CPO dan PK yang terutang PPN dan dalam persidangan tidak terdapat bukti Pemohon Banding pada masa Agustus 2009 menyerahkan TBS (BKP yang atas penyerahannya tidak terhutang Pajak) Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding yaitu Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang PPN tidak terpenuhi sehingga Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding atas Kredit Pajak PPN masa Agustus 2009 sebesar Rp711.303.422,00 tidak dapat dipertahankan;