bahwa atas Pajak Pertambahan Nilai Masukan untuk Masa Pajak April 2009 telah dilakukan konfirmasi melalui SIDJP, tetapi dari konfirmasi melalui SIDJP dan Modul Penerimaan Negara diketahui bahwa dari Pajak Masukan sebesar Rp341.360.559,00 yang telah dilaporkan oleh PKP penjual sebesar Rp330.639.559,00 sehingga ada selisih sebesar Rp10.721,00 yang belum dilakukan penyetoran oleh PKP Penjual sehingga Terbanding melakukan konfirmasi Pajak Masukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftarnya yang dijawab dengan jawaban “Tidak Ada”;

bahwa dengan mekanisme dari Pajak Pertambahan Nilai (selain dari wajib pajak yang berstatus wajib pungut (WAPU) PPN) yang berlaku sampai saat ini, yaitu Pajak Pertambahan Nilai dipungut melalui penjual barang kena pajak/pemberi jasa kena pajak maka tanggung jawab Pemohon Banding atas pembayaran pajak sudah terpenuhi, serta sesuai juga dengan peraturan tanggung renteng, dan selanjutnya Pemohon Banding tidak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak ke kas negara, karena pembayaran pajak ke kas negara merupakan tanggung jawab penjual barang kena pajak/pemberi jasa kena pajak;

bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan yang diajukan banding oleh Pemohon Banding sebesar Rp9.997.500,00 karena jawaban klarifikasi yang menyatakan “tidak ada”;

bahwa koreksi pajak masukan sebesar Rp9.997.500,00 berasal dari pajak masukan pada faktur pajak sebagai berikut :

bahwa dalam persidangan Majelis meminta kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan uji bukti;

bahwa dalam uji bukti yang dilakukan, Terbanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa dalam uji bukti tersebut data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, Jurnal dan Rekening Koran;

bahwa dari bukti Faktur Pajak nomor 010.000.09.00000001 tanggal 1 Maret 2009, nomor 010.000.09.00000002 tanggal 14 Maret 2009, nomor 010.000.09.00000003 tanggal 10 Maret 2009 dan nomor 010.000.09.00000001 tanggal 1 Maret 2009 merupakan transaksi Pemohon Banding dengan PKP penjual (Lindawati Margono) adalah reproduksi kacamata Ker Complt;

bahwa berdasarkan bukti Surat Jalan dan Invoice yang diterbitkan PKP penjual sebagai berikut:

bahwa Pemohon Bandig melakukan pembayaran dengan bukti rekening koran pada tanggal 14 Mei 2009 sebesar Rp109.760.000,00 yang menurut Pemohon Banding adalah pembayaran atas tagihan invoice tersebut di atas;

bahwa Terbanding berpendapat pajak masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding berasal dari penyewaan dental unit, tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga pajak masukan tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

bahwa dalam uji bukti yang dilakukan, Pemohon Banding mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dasar dari Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Terbanding adalah jawaban konfirmasi menyatakan “Tidak Ada”, oleh karena itu walaupun Pemohon Banding sudah menunjukkan bukti bayar, atas PPN terutang melalui penjual, pada saat proses pemeriksaan pajak dan keberatan Terbanding tetap mempertahankan koreksinya berdasarkan jawaban konfirmasi tersebut, menurut Pemohon Banding dan sesuai dengan UU PPN yang berlaku saat ini, terutama Pasal 16F, tanggung jawab renteng atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang akan lepas apabila Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa telah dipenuhi kewajibannya untuk membayar PPN yang terutang melalui penjual, oleh sebab itu, untuk sengketa PPN Masa Pajak Januari 2009 ini, Pemohon Banding berpendapat dan menjelaskan sebagai berikut:

bahwa dikarenakan yang menjadi dasar koreksi adalah jawaban konfirmasi, maka yang perlu dibuktikan oleh Pemohon Banding dan perlu diteliti kebenarannya adalah dokumen dan arus kas atas pembayaran PPN yang terutang yang dilakukan Pemohon Banding kepada penjual, bukan melakukan pemeriksaan ulang, dalam hal Pemohon Banding dapat membuktikan secara dokumen dan juga arus kas bahwa PPN yang terutang benar sudah dilakukan pembayaran melalui penjual, dan Terbanding juga sudah meneliti kebenaran atas dokumen dan arus kas pembayaran PPN terutang tersebut, maka isu Jawaban Konfirmasi untuk pembayaran PPN terutang seharusnya sudah terjawab;

bahwa sesuai dan konsisten dengan proses pemeriksaan pajak, keberatan dan surat uraian banding yang dibuat oleh Terbanding, bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan ini tidak ada isu lain selain jawaban konfirmasi, oleh karena itu terkait tanggal Faktur Pajak yang dipermasalahkan Terbanding dalam uji bukti ini, menurut Pemohon Banding tidak seharusnya dipermasalahkan karena Terbanding tidak mempermasalahkan isu lainnya (misalkan: tanggal Faktur Pajak, nature transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan penjual, jangka waktu penerbitan Faktur Pajak, terkait bisa atau tidaknya Pajak Masukan yang diperoleh dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa transaksi ini berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, terutama dalam hal penjamin kesejahteraan dan kesehatan pegawai, dengan memperhatikan dan menimbang lokasi usaha Pemohon Banding di pulai Bunyu yang merupakan daerah yang sulit dijangkau, sehingga penyediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk karyawan dapat memastikan kegiatan operasional berjalan dengan lancar;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap data dan dokumen yang disampaikan oleh para pihak serta hasil uji bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

bahwa terdapat 4 (empat) invoice yaitu :

bahwa keempat invoice tersebut diterbitkan oleh PKP penjual Optik Gama (Lindawati Margono) dengan nilai total tagihan adalah sebesar Rp109.752.500,00;

bahwa terdapat bukti berupa 4 (empat) Surat Jalan tanpa nomor dan tanggal yang dibuat oleh Optik Gama (Lindawati Margono) yang berisi pengiriman barang kepada Pemohon Banding;

bahwa terdapat bukti berupa 4 (empat) dokumen Faktur Pajak yaitu:

bahwa faktur pajak tersebut dibuat oleh PKP penjual Lindawati Margono dengan nilai total PPN adalah sebesar Rp9.977.500,00;

bahwa terdapat bukti berupa rekening koran yang menunjukkan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas tagihan yang dilakukan oleh Lindawati Margono sebesar Rp109.760.000,00 pada tanggal 14 Mei 2009;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa terdapat arus uang dan barang atas transaksi Pemohon Banding dengan Lindawati Margono;

bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa pajak masukan berdasarkan Faktur Pajak nomor 010.000.09.00000001 dengan PPN sebesar Rp2.407.500,00, nomor 010.000.09.00000002 dengan PPN sebesar Rp2.460.000,00, nomor 010.000.09.00000003 dengan PPN sebesar Rp3.095.000,00 dan Faktur Pajak nomor 010.000.09.00000004 dengan PPN sebesar Rp2.015.000,00 dapat dijadikan kredit pajak;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp9.977.500,00 tidak dapat dipertahankan;