bahwa atas SKPKB PPh Pasal 26 yang diajukan pembetulan, Penggugat juga mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut dengan Surat Nomor 082/K.TU/TDR.CTX/ XI/2013 tanggal 8 Nopember 2013 yang diterima KPP Pratama Pangkalan Kerinci tanggal 20 Nopember 2013;

bahwa Tergugat telah melakukan tindakan semena-mena dimana tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau (Algemeene Beginselen van Behoorlijk Bestuur), yaitu:

bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00009/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 4 Maret 2014, tentang Pembetulan Atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00003/204/12/222/13 tanggal 10 September 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2012 Karena Permohonan Wajib Pajak;

bahwa menurut Tergugat sesuai Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 , maka atas Surat Permohonan Pembetulan Nomor 002/UV/TXD/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tidak dapat diproses melalui mekanisme pembetulan sesuai Pasal 16 KUP karena terdapat perbedaan argumentasi yuridis dan mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat;

bahwa menurut Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi yang ditulis, dihitung, dan diterapkan oleh Tergugat dalam surat ketetapan pajak seharusnya sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) bukan sebagaimana yang tercantum pada pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Majelis setelah meneliti pendapat dan pernyataan dari masing-masing pihak, terlebih dahulu mencermati bunyi Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) : Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal- hal sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (3) : Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

bahwa dari data dan keterangan yang disampaikan Tergugat, SKPKB yang diterbitkan didasarkan data yang diperoleh dari keterangan lain, merujuk pada pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) maka sanksi yang diterapkan sehubungan dengan adanya data dari keterangan lain, berupa sanksi sesuai dengan pasal 13 ayat (2) yaitu sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dan bukan yang lain;

bahwa atas kekeliruan a quo, Penggugat sudah meminta pembetulan SKPKB kepada Tergugat melalui kuasa pasal 16 KUP, akan tetapi oleh Tergugat permohonan tersebut ditolak dengan alasan

bahwa masih terdapat perbedaan argumentasi yuridis dan mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat (Penggugat dalam hal ini masih mengajukan keberatan atas Pokok dari SKPKB aquo);

bahwa menurut Majelis, pendapat dari Tergugat itu keliru, karena di dalam SKPKB aquo jelas-jelas tercantum hal-hal yang mengandung kekeliruan, khususnya pada kolom sanksi Administrasi, sehingga mengakibatkan SKPKB a quo harus dibetulkan;

bahwa Majelis berpendapat terlepas adanya permohonan pengajuan keberatan atau tidak atas pokok ketetapan yang tercantum di dalam SKPKB, permasalahan penerapan saksi Administrasi aquo terlebih dahulu harus diselesaikan, hal tersebut dibutuhkan terkait legalitas dari SKPKB aquo;

bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan gugatan Penggugat, dan menyatakan agar Tergugat membetulkan SKPKB aquo, dengan membetulkan sanksi administrasi sesuai pasal 13 ayat (2) Undang Undang No.8 Tahun 1983 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang No.16 Tahun 2009 Tentang KUP;