:

bahwa surat Keputusan Tergugat nomor KEP-00010/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 7 April 2014 adalah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak nomor Put.47877/PP/M.III/99/2013 tanggal 22 Oktober 2013 mengenai gugatan dari PT. The Univenus (Penggugat) yang memutuskan seluruhnya gugatan atas Surat Nomor S-668/WPJ.02/KP.13/2013 tanggal 10 April 2013 tentang pemberitahuan permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan;

:

bahwa Penggugat telah dapat membuktikan secara jelas dan nyata-nyata kebenaran dalil-dalil yang diajukan bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP-00010/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 7 April 2014 diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

:

bahwa menurut Majelis yang menjadi sengketa dalam gugatan ini yaitu adanya penerbitan surat Keputusan Tergugat nomor KEP-00010/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 7 April 2014 yang tidak disetujui penggugat;

bahwa menurut Tergugat surat Keputusan Tergugat nomor KEP-00010/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 7 April 2014 adalah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak nomor Put.47877/PP/M.III/99/2013 tanggal 22 Oktober 2013;

bahwa atas Putusan Gugatan nomor Put.47877/PP/M.III/99/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dilaksanakan dengan membatalkan Surat Pemberitahuan Permohonan Pembetulan Tidak Dapat Dipertimbangkan dan kemudian Tergugat melanjutkan proses permohonan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan penelitian Tergugat terhadap permohonan pembetulan Penggugat atas SKPN PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/541/09/222/13 tanggal 10 Januari 2013 masa pajak Januari s.d. Desember 2009 diketahui bahwa terdapat perbedaan argumentasi yuridis dan mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan antara Wajib Pajak dan Fiskus;

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan poin 1 SE-68/PJ./1993, maka atas surat Permohonan Pembetulan nomor 011/Ln.TU/TDR.CTX/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tidak dapat diproses melalui mekanisme pembetulan sesuai Pasal 16 KUP karena terdapat perbedaan argumentasi yuridis dan mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan antara Wajib Pajak dan Fiskus dimana Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 merupakan reklasifikasi dari Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15;

bahwa selain daripada itu Tergugat mempermasalahkan formal pengajuan gugatan yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat nomor KEP-00010/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 7 April 2014 bukan merupakan keputusan yang dapat digugat sesuai pasal 37 PP Nomor 74 Tahun 2011;

bahwa menurut Penggugat, Tergugat menerbitkan Surat Nomor S-668/WPJ.02/KP.13/2013 tanggal 10 April 2010 tentang Pemberitahuan Permohonan Pembetulan Tidak Dapat Dipertimbangkan yang merupakan tindak lanjut dari permohonan pembetulan yang diajukan Penggugat;

bahwa terhadap Surat Nomor S-668/WPJ.02/KP.13/2013 tanggal 10 April 2010 tentang Pemberitahuan Permohonan Pembetulan Tidak Dapat Dipertimbangkan telah diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalarn Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47877/PP/M.III/99/2013 pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Tergugat tersebut di atas;

bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak, pada tanggal 7 April 2014 Tergugat melanjutkan proses penyelesaian permohonan pembetulan melalui penerbitan Keputusan Nomor KEP-00010/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 7 April 2014 yang isinya menolak permohonan Penggugat karena terdapat perbedaan argumentasi yuridis dan mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan antara Wajib Pajak dan Fiskus;

bahwa atas penolakan tersebut penggugat mengajukan gugatan;

bahwa atas penjelasan maupun keterangan dari para pihak Majelis berpendapat:

bahwa menurut Tergugat sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 permohonan pembetulan SKP bukan merupakan obyek gugatan, Majelis berpendapat bahwa keputusan Tergugat merupakan keputusan yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi: Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan sesuai pasal 23 ayat (2 b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009; sehingga dengan demikian pengajuan gugatan dari pemohon menurut Majelis, sudah memenuhi ketentuan formal sebagai surat gugatan;

bahwa sengketa gugatan aquo telah diperiksa dan diputus Majelis Pengadilan Pajak melalui putusan Nomor Put.47877/PP/M.III/99/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dengan putusan yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Tergugat terkait yang menjadi sengketa gugatan (S-668/WPJ.02/KP.13/2013 tanggal 10 April 2013);

bahwa Tergugat dalam menjalankan putusan Pengadilan Pajak, telah membatalkan surat yang disengketakan dengan melanjutkan peroses penelitian ulang terhadap permohonan Penggugat dan menyimpulkan untuk menolak permohonan pembatalan dengan alasan terdapat perbedaan argumentasi yuridis dan mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan antara Wajib Pajak dan Fiskus;

bahwa Majelis berpendapat dengan adanya putusan Majelis III Nomor Put.47877/PP/M.III/99/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang pada intinya mengabulkan permohonan gugatan dari Penggugat dan membatalkan surat Nomor S-668/WPJ.02/KP.13/2013 seharusnya dimaknai oleh Tergugat bahwa putusan aquo adalah sesuai dengan petitum Penggugat yaitu dibetulkannya Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan pasal 15 Final Nomor 0001/541/09/222/13 tanggal 10 Januari 2013 masa pajak Januari s.d. Desember 2009;

bahwa terhadap penelitian ulang yang dilakukan lagi oleh Tergugat terhadap SKPN aquo termasuk hasil penelitiannya yang dituangkan melalui keputusan Tergugat Nomor KEP 00010/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 7 April 2014, menurut Majelis tidak diperlukan lagi dan harus dibatalkan, karena sudah ada putusan Majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan untuk sengketa yang sama;

bahwa sesuai Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan “Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.”

bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Majelis berkeyakinan sesuai pasal 78 Undang undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan seluruhnya permohonan penggugat dan untuk itu Tergugat agar membatalkan KEP-00010/WPJ.02/KP.13/2014 tanggal 7 April 2014 dan membetulkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPh pasal 15 Final Nomor 00001/541/09/222/13 tanggal 10 Januari 2013 masa pajak Januari s.d. Desember 2009 sesuai permohonan Penggugat;