Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-57380/PP/M.XIIIB/25/2014

Tinggalkan komentar

8 Desember 2017 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-57380/PP/M.XIIIB/25/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final
TAHUN PAJAK
2009
POKOK SENGKETA

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar Rp85.516.490,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa menurut Terbanding dalam rangka mempertahankan koreksinya menyampaikan alasan yang mendasari koreksi secara lisan maupun tertulis, hasil analisa pengujian terhadap bukti, fakta, kesimpulan dan pendapat yang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Uraian Banding yang dikutip pada putusan ini serta memberikan penjelasan secara lisan terkait dengan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan;
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding dalam rangka mendukung alasan pengajuan bandingnya menyampaikan alasan ketidaksetujuannya secara lisan maupun tertulis, hasil analisa pengujian terhadap bukti, fakta, kesimpulan dan pendapat sebagaimana tertuang dalam Surat Banding dan penjelasan tertulis yang dikutip pada putusan ini serta memberikan penjelasan secara lisan terkait dengan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan;
Menurut Majelis
:
bahwa Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa di bidang perpajakan, diambil dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, hasil penilaian atas bukti yang disampaikan, serta keyakinan Hakim;
Gambaran Kegiatan Usaha
bahwa Pemohon Banding didirikan pada tahun 1993 dengan kantor pusat di Jakarta dan pabrik berada di Cilegon dengan ruang lingkup usaha bergerak dalam industri PET (Poly Ethilene Toulene) yaitu bahan dasar pembuatan berbagai kemasan plastik dan dijual masih dalam bentuk butiran (biji plastik);
bahwa metode pembukuan yang diselenggarakan Pemohon Banding adalah dengan menggunakan metode Akrual dan Laporan Keuangan telah diaudit dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian;
Dasar hukum
bahwa Majelis dalam upaya penyelesaian sengketa pajak mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
bahwa peraturan perpajakan yang terkait dengan sengketa adalah sebagai berikut:
bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut dengan UU KUP) mengatur antara lain:
Pasal 4 ayat (2) huruf d: “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”;
Pasal 28 ayat (5): “Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas”; Penjelasan: Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.
bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 mengatur antara lain:
Pasal 1: Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan;
Pasal 2 ayat (1): Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa;
Pasal 5: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 mengatur antara lain:
Pasal 4 : Penyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berkewajiban untuk:
  1. memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal pada saat pembayaran atau terutangnya sewa;
  2. memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final kepada orang atau badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan;
  3. menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat- lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
  4. melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat penyewa terdaftar sebagai Wajib Pajak, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.
Pasal 8 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan mengatur: “Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pihak penyewa wajib memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi”;
bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur: “alat bukti dapat berupa:
  1. surat atau tulisan;
  2. keterangan ahli;
  3. keterangan para saksi;
  4. pengakuan para pihak; dan/atau
  5. pengetahuan Hakim;”
bahwa pasal 75 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur: “Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya’;
bahwa pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur: Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.
Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp85.516.490,00;
bahwa dasar koreksi Terbanding berasal dari equalisasi objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang dilaporkan dalam SPM PPh Pasal 4 ayat (2) Pemohon Banding dengan biaya sewa kantor yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPh Badan;
bahwa berdasarkan equalisasi aquo, diperoleh selisih sebagai berikut:Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) cfm SPT PPh Badan: Rp1.410.218.680,00 Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) cfm SPM PPh Pasal 4 (2): Rp1.324.702.190,00 Selisih Rp85.516.490,00
bahwa Terbanding berpendapat selisih sebesar Rp85.516.490,00 merupakan sewa kantor yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final oleh Pemohon Banding;
bahwa menurut Terbanding dari obyek sebesar Rp1.410.218.680,00 yang diperoleh Terbanding dari Ledger Office Rental tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat ditrasir apakah atas pencatatan yang telah dilakukan Pemohon Banding tersebut telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final sehingga Terbanding berpendapat selisih equalisasi sebesar Rp85.516.490,00 merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum dilakukan pemotongan PPh Final;
bahwa penjelasan dan data-data yang diberikan Pemohon Banding tidak dapat diyakini oleh Terbanding;
bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp85.516.490,00 dengan dasar argumentasi bahwa atas sewa kantor yang merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final telah dilakukan pemotongan PPh Final;
bahwa biaya sewa kantor tahun 2009 dan pembayaran PPh Finalnya terdiri dari biaya sewa kantor periode Januari s.d September 2009 yang PPh Finalnya dibayarkan di bulan September 2008 dan biaya sewa kantor periode Oktober s.d Desember 2009 yang PPh Finalnya dibayarkan di tahun 2010;
bahwa biaya sewa kantor tahun 2009 yang PPh Finalnya dibayarkan tahun 2009 dicatat dalam General Ledger sebagai Prepaid Expense sedangkan biaya sewa kantor tahun 2009 yang PPh Finalnya dibayarkan tahun 2009 dicatat sebagai Accrued Expense;
bahwa menurut Terbanding saat terutang PPh Pasal 4 ayat (2) Final adalah mana yang lebih dahulu antara pembebanan atau pembayaran sehingga karena pembebanan sewanya di tahun 2009 maka terutang PPh Pasal 4 ayat (2) Final di tahun 2009;
bahwa menurut Majelis sengketa banding ini adalah penentuan saat terutang PPh Pasal 4 ayat (2) Final dimana Terbanding berpendapat saat terutang PPh Pasal 4 ayat (2) Final adalah saat mana yang lebih antara pembebanan atau pembayarannya sedangkan Pemohon Banding berpendapat PPh Pasal 4 ayat (2) Final terutang dan dipotong pada saat dibayarkan;
bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 4 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 stdd Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002, saat terutang PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi;
bahwa fakta yang ada mengenai metode pembukuan yang digunakan Pemohon Banding menunjukkan bahwa Pemohon Banding menggunakan metode stelsel akrual dalam pembukuannya;
bahwa terkait dengan pencatatan biaya pada pembukuan yang menggunakan metode stelsel akrual, penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU KUP mengatur bahwa stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai;
bahwa PSAK nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraph 67 huruf a dan c mengatur bahwa suatu laibilitas diklasifikasikan sebagai laibilitas jangka pendek jika entitas mengharapkan akan menyelesaikan laibilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya atau liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan;
bahwa menurut Majelis, dengan Pemohon Banding telah membebankan biaya sewa tahun 2009 sebagai accrued expense maka sesuai PSAK nomor 1 Paragraph 67, maka Pemohon Banding telah mengakui adanya hutang atas sewa kantor;
bahwa berdasarkan fakta metode pembukuan yang digunakan Pemohon Banding adalah metode akrual dan Pemohon Banding telah mengakui adanya biaya sewa kantor tahun 2009 yang pembayarannya dilakukan tahun 2010 dengan nama account accrued expense serta mengingat ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana disebut diatas dan PSAK nomor 1 Paragraph 67, maka Majelis berkesimpulan bahwa saat terutang PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas biaya sewa tahun 2009 sebesar Rp85.516.490 adalah saat dibebankannya biaya sewa tersebut yaitu pada tahun 2009 dan Pemohon Banding wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang tersebut pada tahun 2009 meskipun pembayaran atas biaya sewa kantor baru dilakukan pada tahun 2010;
bahwa dengan terutang sewa sebesar Rp85.516.490 pada tahun 2009, maka Pemohon Banding wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) Final pada tahun 2009, memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final kepada orang atau badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan, menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya sewa dan melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetor kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemohon Banding terdaftar selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya sewa.
bahwa terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas DPP sewa sebesar Rp85.516.490 tahun 2009 yang telah dipotong, disetor dan dilaporkan pada tahun 2010, Pemohon Banding dapat meminta proses lebih lanjut pada KPP Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemohon Banding terdaftar untuk diproses sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
bahwa Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp85.516.490,00 tetap dipertahankan;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa tarif pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa kredit pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat(1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding;
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,
MEMUTUSKAN
Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1002/WPJ.07/2012 tanggal 30 Mei 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 Nomor 00002/240/09/052/11 tanggal 21 April 2011, atas nama: XXX;
Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Mariman Sukardi sebagai Hakim Ketua,
Djoko Sutrisno, SH., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Suwartono Siswodarsono, SH., CN sebagai Hakim Anggota,
Anna Murti Hapsari, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti
Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XIII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Aman Santosa, MBA. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Mariman Sukardi sebagai Hakim Anggota,
M.Z. Arifin, S.H., M.Kn sebagai Hakim Anggota,
Anna Murti Hapsari, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Mariman Sukardi sebagai Hakim Ketua,
Djoko Sutrisno, S.H., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Suwartono Siswodarsono, S.H., CN sebagai Hakim Anggota,
Anna Murti Hapsari, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti
dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Panitera Pengganti,
serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri Pemohon Banding.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: