:

bahwa hubungan antara Pemohon Banding dengan dealer adalah hubungan dagang (jual beli putus), ini berarti bahwa dealer membeli barang (kendaraan roda dua dan roda empat) dari Pemohon Banding dan barang tersebut telah beralih hak kepemilikannya dari Pemohon Banding kepada dealer sehingga atas biaya promosi yang telah dilakukan oleh dealer seharusnya tidak dapat dibiayakan oleh Pemohon Banding karena promosi yang dilakukan oleh dealer adalah untuk peningkatan penjualan dealer;

:

bahwa pada proses keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan data pendukung atas permohonan keberatan Pemohon Banding seperti rekapitulasi dan dokumen-dokumen pendukungnya. Selain itu atas rekapitulasi yang Pemohon Banding berikan juga dapat ditelusuri (ditrasir) terhadap dokumen-dokumen pendukungnya berupa voucher dan lampirannya berdasarkan keterangan nomor voucher yang tercantum di dalam rekapitulasi yang Pemohon Banding berikan;

:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap LPP dan KKP, diketahui Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final berdasarkan ekualisasi objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final dengan pembebanan biaya di SPT PPh Badan;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil ekualisasi terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang belum dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Final, dengan rincian sebagai berikut :

bahwa berdasarkan penelitian perincian dalam Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) final menurut Pemeriksa dan berdasarkan detil transaksi dalam akun terkait dengan sewa tempat untuk kegiatan promosi, pemberian hadiah, sewa gedung, dan pembayaran sewa dibayar dimuka yang memang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) final.

bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa: “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan data hasil ekualisasi yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana disampaikan di atas, Majelis berpendapat bahwa atas Promosi dan Iklan bukan merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final.

bahwa yang merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final hanya atas sewa yang tercatat pada Pos Biaya Usaha, yaitu:

bahwa objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPh Badan adalah sebesar Rp9.969.759.420,00, dengan demikian Majelis berpendapat jumlah yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp9.969.759.420,00 sudah lebih besar dari obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang berasal data hasil equalisasi yang dilakukan Terbanding.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp26.749.059.276,00 tidak dapat dipertahankan.