Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-54782/PP/M.XA/12/2014

Tinggalkan komentar

7 Desember 2017 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-54782/PP/M.XA/12/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 23
TAHUN PAJAK
2008
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2008 sebesar Rp3.140.988.916,00, (menurut Terbanding sebesar Rp5.348.790.840,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp2.207.801.924,00);
Menurut Terbanding
:
  1. Dasar Hukum: Per-70/PJ/2007 tanggal 09 April 2007
  2. Tanggapan Terbanding bahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar (Acc.506,01,03) dan Pemohon Banding tidak dapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;
Menurut Pemohon
:
bahwa dalam akun ini terdapat biaya yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu atas biaya tagihan jasa outsorching aplikasi core banking system, lintas arta net, biaya sistem jaringan komunikasi data;
Menurut Majelis
:
bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas sewa alat kendaraan sebesar Rp155.353.184,00 berdasarkan hasil equalisasi jumlah objek PPh Pasal 23, antara laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2008, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas sengketa serta penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding serta hasil uji bukti, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
bahwa berdasarkan dokumen yang ada, untuk akun 506.01.03 Sewa Alat dan Kendaraan terdapat biaya-biaya sewa kendaraan, instalasi, jasa internet dan jasa aplikasi jaringan perbankan;
bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 atas sewa kendaraan dan jasa instalasi termasuk jasa yang terutang PPh Pasal 23, sedangkan atas jasa internet dan aplikasi jaringan tidak termasuk jasa yang terutang PPh Pasal 23;
bahwa dalam bulan September 2008 Pemohon banding membukukan biaya internet dan jasa aplikasi jaringan perbankan sebesar Rp152.437.197,00; bahwa menurut Pemohon Banding, terdapat kesalahan penempatan pos rekening atas biaya yang seharusnya ditempatkan di dalam pos perkiraan jasa otomasi;
bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Alat Bukti Antara Pemohon Banding dan Terbanding tanggal 14 Maret 2014 atas sisa biaya sebesar Rp2.915.987,00 Pemohon Banding tidak dapat menunjukan bukti serta tidak memberikan penjelasan atas biaya tersebut;
bahwa Terbanding mempertahankan koreksi tersebut karena berpendapat bukan jasa telekomunikasi akan tetapi merupakan sewa alat sehingga terutang PPh Pasal 23, namun Terbanding tidak menjelaskan alat apa yang disewa oleh Pemohon Banding;
bahwa dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan, serta berlandasakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Sewa Alat dan Kendaraan sebesar Rp152.437.197,00 tidak didukung dengan data yang valid, maka koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;
bahwa atas biaya sebesar Rp2.915.987,00 karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti dan tidak memberikan penjelasan atas biaya tersebut, Majelis berpendapat koreksi Terbanding tetap dipertahankan
bahwa Majelis berpendapat, atas koreksi Terbanding terhadap Akun 506.01.03: Sewa Alat dan Kendaraan sebesar Rp155.353.184,00 maka sebesar Rp152.437.197,00 tidak dapat dipertahankan dan sebesar Rp2.915.987,00 tetap dipertahankan;
Menurut Terbanding
:
  1. Dasar Hukum: Per-70/PJ/2007 tanggal 09 April 2007
  2. Tanggapan Terbanding bahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar Besar (Acc.509,01,01) dan Pemohon Banding tidak dapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;
Menurut Pemohon
:
bahwa dalam akun tersebut terdapat biaya pembelian bahan bangunan dan spare-parts;
Menurut Majelis
:
bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp14.115.850,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa Terbanding melakukan koreksi tersebut berdasarkan selisih perhitungan objek PPh Pasal 23 antara laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2008 dari akun 509.01.01 Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor;
bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding menunjukan bukti Ledger Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor (No. Akun 509.01.01) dan 3 (tiga) set bukti pembayaran pembelian material senilai Rp7.555.000,00 (Rp2.125.000+Rp2.856.000+Rp2.574.000);
bahwa pembelian material sebesar Rp7.555.000,00 tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23, sehingga tidak seharusnya dikoreksi oleh Terbanding;
bahwa dalam uji bukti, atas koreksi sebesar Rp6.560.850,00 Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti dan penjelasan, maka koreksi Terbanding tetap dipertahankan;
bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat atas koreksi Terbanding terhadap Akun 509.01.01: Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor sebesar Rp14.115.850,00, maka sebesar Rp7.555.000,00 tidak dapat dipertahankan dan sebesar Rp6.560.850,00 tetap dipertahankan;
Menurut Terbanding
:
  1. Dasar Hukum: Per-70/PJ/2007 tanggal 09 April 2007
  2. Tanggapan Terbanding bahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar Besar (Acc.507.01.03) dan Pemohon Banding tidak dapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;
Menurut Pemohon
:
bahwa dalam akun ini, biaya yang terjadi adalah bukan biaya undian karena pada tahun 2008, Pemohon Banding tidak menyelenggarakan undian TAG. Biaya yang terdapat dalam pos tersebut merupakan biaya promosi. Pemohon Banding melakukan kesalahan pencatatan atas biaya tersebut;
Menurut Majelis
:
bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp20.126.630,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa Terbanding melakukan koreksi tersebut berdasarkan selisih perhitungan objek PPh Pasal 23 antara laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2008 dari akun 509.01.03 Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor;
bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding menunjukan bukti bahwa sebesar Rp715.000,00 merupakan pembelian material;
bahwa pembelian material sebesar Rp715.000,00 tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23, sehingga tidak seharusnya dikoreksi oleh Terbanding;
bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding tidak menunjukan bukti dan penjelasan atas biaya tersebut sebesar Rp19.411.630,00, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;
bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat atas koreksi Terbanding terhadap Akun 509.01.03: Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor sebesar Rp20.126.630,00 maka sebesar Rp715.000,00 tidak dapat dipertahankan dan sisanya sebesar Rp19.411.630,00 tetap dipertahankan;
Menurut Terbanding
:
  1. Dasar Hukum: Per-70/PJ/2007 tanggal 09 April 2007
  2. Tanggapan Terbanding bahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar Besar (Acc.509,01,01) dan Pemohon Banding tidak dapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;
Menurut Pemohon
:
bahwa biaya yang terdapat didalam undian simpeda adalah biaya hadiah undian yang pajak hadiahnya langsung ditanggung atau dibayarkan oleh pemenang. Atas biaya tersebut telah dilakukan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Final oleh Pemohon Banding;
Menurut Majelis
:
bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp1.994.280.850,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa Terbanding melakukan koreksi tersebut berdasarkan hasil equalisasi jumlah objek PPh Pasal 23 antara laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2008 dari akun 507.01.03 Biaya Undian Simpeda;
bahwa biaya Undian Simpeda tersebut merupakan hadiah yang diberikan kepada nasabah dengan cara diundi, dan pajak undian ditanggung olen pemenang;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000, diatur bahwa atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final;
bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding menunjukan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) atas undian tersebut;
bahwa biaya Undian Simpeda tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23, sehingga tidak seharusnya dikoreksi oleh Terbanding;
bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat atas koreksi Terbanding terhadap Akun 507.01.03: Biaya Undian Simpeda sebesar Rp1.994.280.850,00 tidak dapat dipertahankan;
Menurut Terbanding
:
  1. Dasar Hukum: Per-70/PJ/2007 tanggal 09 April 2007
  2. Tanggapan Terbanding bahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar (Acc.506,01,03) dan Pemohon Banding tidak dapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;
Menurut Pemohon
:
bahwa biaya ini bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 karena merupakan biaya bantuan dana sponsorship Pemohon Banding kepada pihak lain dan juga merupakan biaya pembelian alat-alat olahraga dalam rangka mengikuti pertandingan atau kejuaraan yang di ikuti oleh Pemohon Banding;
Menurut Majelis
:
bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp536.770.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa Terbanding melakukan koreksi tersebut berdasarkan hasil equalisasi jumlah objek PPh Pasal 23 antara laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2008 dari akun 507.01.05 Biaya Keolahragaan Event;
bahwa Pemohon Banding dalam pemeriksaan uji bukti hanya menunjukkan Ledger Biaya Keolahragaan Event (No. Akun 507.01.05) dan tidak dapat menunjukkan bukti pendukung pencatatannya baik pada saat pemeriksaan ataupun saat keberatan dan banding;
bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, dinyatakan:
(1) Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar;
(2) Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21”;
bahwa dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 a quo, untuk Perkiraan Penghasilan Neto atas Imbalan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain, jasa penyelenggara kegiatan (event organizer) merupakan jasa yang dikenakan PPh Pasal 23;
bahwa Majelis berpendapat, tidak terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas Biaya Keolahragaan Event tersebut;
bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan atas koreksi Terbanding terhadap Akun 507.01.05 Biaya Keolahragaan Event sebesar Rp536.770.000,00 tetap dipertahankan;
Menurut Terbanding
:
  1. Dasar Hukum: Per-70/PJ/2007 tanggal 09 April 2007
  2. Tanggapan Terbanding bahwa koreksi di ambil berdasarkan Buku Besar (Acc.506,01,07) dan Pemohon Banding tidak dapat menyajikan dokumen pendukung seperti kontrak dan invoice;
Menurut Pemohon
:
bahwa biaya ini bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 karena merupakan biaya pengadaan barang-barang, diantaranya biaya cetak dudukan kartu ATM, Biaya percetakan Kartu ATM dan lainnya;
Menurut Majelis
:
bahwa sengketa ini terjadi karena karena Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 atas Perangkat ATM sebesar Rp12.100.000,00, Koreksi Jasa Otomasi sebesar Rp100.902.488,00 dan Koreksi Biaya Transaksi ATM Bersama sebesar Rp30.480.612,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan selisih perhitungan objek PPh Pasal 23 antara laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2008;
bahwa dalam uji bukti diketahui bahwa Akun Perangkat ATM (511.01.19) adalah akun yang mencatat biaya dudukan kartu ATM dan biaya pencetakan kartu ATM dan Akun Jasa Otomasi (512.02.07) dan Akun Biaya Transaksi ATM Bersama (512.02.11) adalah akun yang mencatat biaya-biaya sehubungan Jasa Aplikasi LBU/LBBU, pemakaian ATM Bersama, dan pemakaian SMS Banking.
bahwa dalam uji bukti diketahui tagihan-tagihan tersebut menunjukkan adanya pembayaran kepada PT Artajasa (NPWP 01.980.610.8-073.000) yang berdasarkan masterfile DJP mempunyai KLU 63990 (Kegiatan Jasa Informasi Lainnya);
bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007, jasa Telekomunikasi tidak termasuk jasa yang terutang PPh Pasal 23, sehingga tidak seharusnya dikoreksi oleh Terbanding;
bahwa Terbanding tidak menunjukkan bukti bahwa Terbanding pernah meminta bukti-bukti transaksi atas biaya yang dianggap oleh Terbanding sebagai objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh pemohon Banding;
bahwa koreksi Terbanding hanya didasarkan atas hasil equalisasi antara akun 511.01.19 Akun Perangkat ATM, 512.02.11 Biaya Transaksi ATM Bersama, Akun 512.02.07 Jasa Otomasi dan Akun 512.02.11 Biaya Transaksi ATM Bersama di laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak September 2008, tanpa didukung dengan rincian/detil transaksi dan keterangan lain yang mendukung bahwa selisih tersebut merupakan objek PPh Pasal 23;
bahwa dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
bahwa dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Majelis berpendapat bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding dalam uji bukti dapat dipertimbangkan untuk membuktikan kebenaran transaksi tersebut;
bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak didukung dengan data yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa oleh karena itu jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2008 yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut :
No
Uraian
Jumlah (Rp)
1
Dasar Pengenaan Pajak
3.036.499.466
2
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang
162.779.832
3
Kredit Pajak
48.735.421
4
Pajak yang tidak/kurang dibayar
114.044.411
5
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
54.741.317
6
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar
168.785.728
bahwa oleh karena atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2008 disengketakan versi murni Pemohon sebesar Rp3.140.988.916,00 dikabulkan sebagian oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang- undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-493/WPJ.25/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2008 Nomor: 00015/203/08/101/11 tanggal 26 Juli 2011, atas nama PT. XXX, sehingga penghitungan menjadi sebagai berikut :
No
Uraian
Jumlah (Rp)
1
Dasar Pengenaan Pajak
3.036.499.466
2
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang
162.779.832
3
Kredit Pajak
48.735.421
4
Pajak yang tidak/kurang dibayar
114.044.411
5
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
54.741.317
6
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar
168.785.728
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 07 April 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
Naseri, S.E.,M.Si sebagai Hakim Anggota,
Antiek Trikoryani, S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti,
Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 01 September 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Banding
namun tidak dihadiri oleh Terbanding.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: