RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49245/PP/M.XI/15/2013

JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan

TAHUN PAJAK
2008

POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif Atas Penyesuaian FiskalNegatif sebesar Rp44.436.512.500,00

Menurut Terbanding
:
Koreksi penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp44.436.512.500,00 disebabkan oleh Pemohon Banding menjual saham PT. Danmotor Indonesia (anak perusahaan Pemohon Banding) kepada PT. Dutasemeru Utama (anak perusahaan Pemohon Banding) yang merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut merupakan transaksi yang disengaja oleh Pemohon Banding untuk mengurangi pajak terutang pada Tahun pajak 2007 dan 2008;
Menurut Pemohon
:
bahwa sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang PPh No. 17 Tahun 2000 dan pasal 6 ayat (1) huruf d tersebut pada butir a di atas, kerugian penjualan saham sebesar Rp44.436.512.500,00 tersebut merupakan pengurang penghasilan bruto. Dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar koreksi atas rugi penjualan saham PT. Danmotor Indonesia sebesar Rp44.436.512.500,00 tersebut dibatalkan;
Menurut Majelis
:

bahwa Majelis telah meneliti surat Terbanding Nomor : S-1616/PJ.07/2012 tanggal 12 Maret 2012 Hal: Penjelasan Tertulis Sehubungan Sidang Banding Atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-435/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011 pada pokoknya menyampaikan hal-hal berikut:
Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:
Seperti yang telah diungkapkan dalam Audit Report Tahun 2008, Pemohon Banding mempunyai kepemilikan atas saham PT. Duta Semeru (“PT. DSU”) sebesar 99,20% sehingga secara nyata memang terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan PT.DSU. Bahwa antara Pemohon Banding dan PT. DSU terdapat hubungan istimewa bukanlah merupakan permasalahan yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan Terbanding.
Menurut hemat Pemohon Banding, didalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 17 Tahun 2000, tidak ada pasal yang melarang dilakukannya transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sepanjang nilai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan harga pasar wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 17/2000 tersebut. Dalam transaksi penjualan saham PT Danmotor Indonesia (PT DI) oleh Pemohon Banding kepada PT DSU, harga transaksi penjualan saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan harga pasar wajar. Nilai pasar wajar saham PT DI yang dinyatakan dalam laporan penilaian ekuitas PT DI Tahun 2008 yang dibuat oleh pihak appraisal independen (PT Laksa Laksana) menyatakan bahwa nilai pasar wajar per lembar saham PT DI pada Tahun 2008 adalah berkisar antara Rp0 sampai dengan Rp13.718 karena harga penjualan saham PT. DI telah dilakukan dengan harga (Rp12.500,00 per lembar saham) dalam rentang harga yang dianggap wajar oleh penilai independen tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga penjualan telah dilakukan dengan harga pasar wajar.
PT. DSU membeli 44.999 lembar saham PT. DI pada Tahun 2008 dengan harga Rp562.487.500,00. Meskipun nilai asset bersih PT. DSU negatif, menurut hemat kami tidak ada larangan bagi PT. DSU untuk membeli saham PT. DI di atas. Dalam hal ini, pada kenyataannya PT. DSU tidak melanggar ketentuan perpajakan maupun ketentuan dari undang-undang perseroan terbatas dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia. Transaksi jual beli ini telah dilakukan dihadapan Notaris Eka Gunawan, S.H., M.H., dengan akta Nomor 21 tanggal 30 September 2008 (terlampir) sehingga transaksi jual beli tersebut adalah sah secara hukum di indonesia.
Terbanding menyatakan bahwa ”PT. Danmotor Indonesia memiliki tanah yang dikuasai sejak Tahun 2001 senilai Rp2.843.668.200,00 (luas 1.795 m2), akan tetapi didalam laporan penilaian ekuitas Tahun 2008 hanya dinilai menjadi Rp2.889.950.000,00”. Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa Terbanding mengemukakan data yang tidak akurat karena dalam laporan penilaian ekuitas PT.
DI Tahun 2008 (halaman 25 – terlampir), dalam menghitung nilai ekuitas dari PT. DI, harga tanah telah dinilai dan diperhitungkan dengan harga Rp3.590.000.000,00.
PT. DI tidak memiliki intangible asset. Pada kenyataannya PT. DI telah berhenti memproduksi sepeda motor Piaggio (Vespa) sejak akhir Tahun 2006. Dapat kami sampaikan bahwa PT. DI tidak diijinkan lagi oleh Pemerintah RI untuk memproduksi sepeda motor karena tidak dapat memenuhi kriteria ambang batas emisi yang ditetapkan oleh menteri negara lingkungan hidup yang efektif diberlakukan mulai 1Januari 2007;
Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Pajak No. 17 Tahun 2000, menyatakan:
“Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:(d). kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan”.
Dengan demikian, Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh No. 17 Tahun 2000 telah mengatur secara tegas dan jelas perlakukan perpajakan mengenai kerugian penjualan atau pengalihan harta.
PSAK 38 mengatur tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali untuk tujuan penyajian laporan keuangan laporan komersial. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, laporan keuangan laba rugi komersial harus dilakukan penyesuaian fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
Sebagai contoh, bahwa berdasarkan PSAK No. 24 tentang Imbalan Kerja, secara komersial mengakui penyisihan/pencadangan imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 2 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, untuk kepentingan pajak, biaya penyisihan / pencadangan tersebut tidak dapat dibebankan / dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan laba fiskal.
Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 17 Tahun 2000 yang menyatakan:
“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak boleh dikungkan pembentukan dana cadangan”.
Dengan demikian pula PSAK 38 mengatur tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali untuk tujuan penyajian laporan keuangan komersial, sedangkan untuk tujuan fiskal, laporan keuangan laba rugi komersial tersebut harus dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh No. 17 Tahun 2000. Hal ini jelas telah kami lakukan dalam menghitung penghasilan kena pajak dalam pelaporan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2008 sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d tersebut.
Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 17/2000, menyebutkan bahwa:
“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:(d). keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk………”
Dengan demikian, jelas bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) huruf d tersebut di atas, keuntungan penjualan saham merupakan objek pajak. Sesuai prinsip “Taxability- Deductibility”, kerugian atas penjualan saham dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan bruto. Bahwa kerugian atas penjualan saham memang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur secara tegas dan jelas oleh Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh No. 17 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa:
“Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan”.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf d UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 17 Tahun 2000, kerugian penjualan saham tersebut di atas sebesar Rp44.436.512.500,00 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak Pemohon Banding.
Menurut Terbanding
Dasar hukum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Undang- Undang PPh) antara lain diatur

bahwa:
Pasal 4 ayat (1) huruf d:
Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
Pasal 4 ayat (3) huruf f:
Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
Pasal 6 ayat (1) huruf a:
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a:
Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada Tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya,
pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Pasal 6 ayat (1) huruf d:Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf d:Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
Pasal 18 ayat (3) UU PPh:Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa .
Pasal 18 ayat (4) UU PPh :Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor : 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan PajakPenghasilan dalam Tahun Berjalan antara lain diatur bahwa:
Pasal 4 huruf a:Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 38
Paragraf 4Pengendalian dianggap ada apabila pihak pengendali (induk perusahaan) memiliki lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan terkendali (anak perusahaan), baik secara langsung atau tidak langsung (melalui anak perusahaan lain).
Paragraf 6Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali, berupa pengalihan aktiva, kewajiban, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.
Paragraf 11Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Saldo akun tersebut selanjutnya disajikansebagai ekuitas.
Fakta
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Pemohon Banding and Subsidiaries untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 serta laporan keuangan konsolidasi Pemohon Banding and Subsidiaries untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, diketahui bahwa struktur kepemilikan PT. Dan Motor Indonesia adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Pemohon Banding Tahun 2007 dan Tahun 2008, akte Nomor : 213 tanggal 21 Desember 2007 dan akte Nomor : 21 tanggal 30 September 2008 diketahui hal-hal sebagai berikut: