Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48873/PP/M.XV/15/2013

Tinggalkan komentar

21 Juni 2017 oleh kucinglucu

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-48873/PP/M.XV/15/2013

JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan

TAHUN PAJAK
2008

POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-795/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00015/206/08/543/11 tanggal 06 Juli 2011;

Menurut Terbanding :
bahwa atas keputusan Terbanding yang berdasarkan Pasal 26A Undang-Undang KUP, Pemohon Banding tidak menyetujuinya dan memohon kepada Majelis agar mempertimbangkan bukti-bukti pembukuan berdasarkan sistem MYOB yang telah Pemohon Banding sampaikan pada saat proses keberatan namun tidak disampaikan pada saat pemeriksaan dan Pemohon Banding mengakui telah terdapat kekeliruan dalam penggunaan data Laporan Keuangan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 yang telah Pemohon Banding laporkan yang diakibatkan adanya miss communication dengan pihak PB&Co;

Menurut Pemohon :
bahwa adapun perincian perhitungan SKPKB PPh Pasal 25/29 Badan tersebut adalah sebagai berikut:

No
Uraian
Jumlah Menurut
(dalam Rupiah)
Pemohon
Banding
Terbanding
Pembahasan
Akhir (Disetujui)
1
Peredaran Usaha
101.543.248.095
134.581.044.401
101.543.248.095
2
Harga Pokok Penjualan
93.466.960.533
108.746.583.727
93.466.960.533
3
Laba Bruto (1-2)
8.076.287.562
25.834.460.674
8.076.287.562
4
Biaya usaha
6.232.970.597
6.195.876.959
6.232.970.597
5
Penghasilan Netto dalam negeri (3-4)
1.843.316.965
19.638.583.715
1.843.316.965
6
Penghasilan Netto dalam negeri lainnya:
(1.600.776.705)
(1.600.770.177)
(1.600.776.705)
a. Penghasilan dari luar usaha
1.000.872.080
1.040.834.788
1.000.872.080
7
Jumlah penghasilan Netto (5 + 6.a + 7.a)
2.844.189.045
20.679.418.503
2.844.189.045
8
Penghasilan Kena Pajak
2.844.189.045
20.679.418.503
2.844.189.045
9
PPh terutang (tarif x 9)
835.756.700
6.186.325.400
835.756.700
10
Kredit Pajak:
645.660.391
645.660.391
645.660.391
a. Dipotong atau dipungut pihak lain:
a . 1 PPh Pasal 22
649.067.308
645.660.391
649.067.308
a . 2 PPh Pasal 23
14.578.014
6.400.153
14.578.014
a.  3 Jumlah (a.1 + a.2)
663.645.322
652.060.544
663.645.322
b. Dibayar sendiri:
b.1 PPh Pasal 25
158.008.222
158.008.222
158.008.222
b.2 PPh Pasal 29
14.103.156
14.103.156
14.103.156
b. 3 Jumlah (b.1 + b.2 )
172.111.378
172.111.378
172.111.378
b. Diperhitungkan:
835.756.700
824.171.922
835.756.700
c. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan
835.756.700
824.171.922
835.756.700
11
Pajak yang tidak/kurang dibayar (10 – 11.
0
5.362.153.478
0
12
Sanksi Administras:
0
2.573.833.669
0
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP
0
2.573.833.669
0
13
Jumlah PPh Badan yang masih harus
0
7.935.987.147
0

Menurut Majelis :

bahwa Surat Banding Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan: Kuasa Hukum;

bahwa Surat Banding Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 26 September 2012, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-795/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 Nomor: 00015/206/08/543/11 tanggal 06 Juli 2011;

bahwa Surat Banding Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasan-alasan Banding dari Surat Banding Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor:112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diketahui hal-hal sebagai berikut: bahwa nilai sengketa pos-pos koreksi yang diajukan banding yang dinyatakan secara eksplisit, ternyata tidak konsisten dengan nilai sengketa pos-pos koreksi yang dikoreksi Terbanding pada saat pemeriksaan dan sengketa yang diajukan keberatan dan banding dengan penjelasan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian
Surat Pemberitahuan
(SPT PPh Badan)
Surat
Ketetapan Pajak
Nilai sengketa
sebelum
keberatan
Surat
Keberatan
Nilai
Sengketa
Keberatan
Keputusan
Keberatan
Surat
Banding
Nilai
Sengketa
Banding
(A)
(B)
(C)=(B)-(A)
(D)
(E)=(D)-(B)
(F)
(G)
(H) = (G)– (F)
Peredaran Usaha
101.183.911.302
134.581.044.401
33.397.133.099
120.793.046.549
(13.787.997.852)
134.916.044.975
109.512.850.799
(25.403.194.176)
Harga Pokok
Penjualan
93.466.960.533
108.746.583.728
15.279.623.195
112.467.762.048
3.721.178.320
108.751.065.948
100.279.138.293
(8.471.927.655)
Laba Kotor
7.716.950.769
25.834.460.673
18.117.509.904
8.325.284.500
(17.509.176.173)
26.164.979.027
9.233.712.506
(16.931.266.521)
Biaya Usaha:
Biaya Penjualan
4.448.172.292
(4.448.172.292)
5.767.903.229
5.767.903.229
5.696.647.999
5.696.647.999
Biaya Administrasi
Umum
1.784.798.305
(1.784.798.305)
6.342.454.816
6.342.454.816
7.694.774.285
7.694.774.285
Total Biaya Usaha
6.232.970.597
6.195.876.959
(37.093.638)
12.110.358.045
5.914.481.086
6.194.768.808
13.391.422.284
7.196.653.476
Laba Operasional
1.483.980.172
19.638.583.714
18.154.603.542
(3.785.073.545)
(23.423.657.259)
19.970.210.219
(4.157.709.778)
(24.127.919.997)
Pendapatan
Lain- lain
1.887.797.116
1.040.834.788
(846.962.328)
2.043.031.497
1.002.196.709
1.040.834.788
6.915.061.865
5.874.227.077
Beban Lain-lain
506.923.502
506.923.502
1.133.363.239
1.133.363.239
5.816.636.340
5.816.636.340
Laba/Rugi Bersih
2.864.853.786
20.679.418.502
17.814.564.716
(2.875.405.287)
(23.554.823.789)
21.011.045.007
(3.059.284.253)
(24.070.329.260)
Koreksi Fiskal
Koreksi Positif
Koreksi Negatif
20.664.741
(20.664.741)
24.398.745
24.398.745
Jasa Giro
Penghasilan
Kena Pajak
2.844.189.045
20.679.418.502
17.814.564.716
(2.899.804.032)
(23.579.222.534)
21.011.045.007
(3.059.284.253)
(24.070.329.260)
PPh yg Terutang
835.756.700
6.186.325.400
5.350.568.700
(6.186.325.400)
6.285.813.234
(6.285.813.234)
Kredit Pajak
821.653.544
824.171.922
2.518.378
824.171.922
824.171.922
824.171.922
bahwa dari tabel diatas menunjukkan:
  • Nilai sengketa Peredaran Usaha menurut Surat Banding (Rp25.403.194.176,00) sedangkan menurut Surat Keberatan hanya (Rp13.787.997.852,00) berarti ada ultra petita nilai sengketa banding,
  • Nilai sengketa Harga Pokok Penjualan menurut Surat Banding (Rp8.471.927.655,00) sedangkan menurut Surat Keberatan Rp3.721.178.320,00 berarti ada ultra petita nilai sengketa banding,
  • Nilai sengketa Biaya Usaha menurut Surat Banding Rp7.196.653.476 sedangkan menurut Surat Keberatan Rp5.914.481.086,00 berarti ada ultra petita nilai sengketa banding,Angka yang disajikan tidak jelas karena nilai sengketa secara global tidak sama dengan rinciannya,
bahwa Surat Banding menyatakan alasan ketidaksetujuan terhadap data-data Pemohon Banding yang diserahkan kepada dan diperiksa Terbanding pada saat pemeriksaan;
bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat posisi hukum Pemohon Banding berubah-ubah pada saat pengajuan Keberatan dan pada saat pengajuan Banding sehingga Majelis berkesimpulan alasan pengajuan Banding menjadi tidak jelas dengan demikian Surat Banding Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
bahwa Majelis berpendapat bahwa pendapat Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:36080/PP/M.XI/10/2012 dan Putusan Nomor: 31362/PP/M.VI/16/2011 yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, merupakan kasus yang berbeda dengan sengketa ini sehingga tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis;
bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Surat Banding Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor:112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut;
Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)
bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLMmemberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:
bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM melakukan penelitian terhadap Surat Banding Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untuk menentukan objek banding dan alasan banding;
Aspek Formal
bahwa permohonan Banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Pajak, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 atas Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP-795/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 yang diterima langsung oleh Pemohon Banding pada tanggal 26 September 2012, masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20Desember 2012 diajukan terhadap 1 (satu) keputusan Terbanding, yaitu KEP-795/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima Surat Keputusan yang dibanding, yaitu:
Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding, maka penghitungan
PPh Badan yang seharusnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
  1. Penjualan =120.793.046.549,00
  2. HPP =112.467.762.048,00
  3. Laba Kotor = 8.325.284.500,00
  4. Biaya Usaha: =
  5. Biaya Penjualan = 5.767.903.229,00
  6. Biaya Administrasi Umum = 6.342.454.816,00
  7. Beban Lain-lain = 1.133.363.239,00
  8. Laba/(Rugi) Bersih = (2.875.405.287,00)
  9. Koreksi Fiskal negatif = 24.398.745,00
  10. Penghasilan Kena Pajak = (2.899.804.032,00)
  11. PPh yang terutang = 0,00
  12. Kredit Pajak = 824.171.922,00
  13. PPh Badan yang kurang/(lebih) bayar = (824.171.922,00)
  14. Sanksi Administrasi = 0,00
  15. Jumlah PPh Badan yang masih harus /(lebih) dibayar= (824.171.922,00)
bahwa pembuktian pada sengketa ini terletak pada Terbanding, berdasarkan: Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan;Putusan Pengadilan Pajak No.40455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012; Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Putusan Mahkamah Agung RI No.79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008; Putusan Mahkamah Agung RI No.492/B/PK/PJK/2010 tanggal 07 Juni 2011;
bahwa bukti-bukti yang belum disampaikan pada proses pemeriksaan, tetap dapat dipertimbangkan dalam persidangan di Pengadilan Pajak, berdasarkan:
  • Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
  • Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
  • Putusan Pengadilan Pajak No.36080/PP/M.XI/10/2012;
  • Putusan Pengadilan Pajak No.31362/PP/M.VI/16/2011;
  • dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang
  • pengadilan Pajak;
bahwa Surat Permohonan Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding, yaitu KEP-795/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
bahwa tidak terdapat kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pembayaran 50% dari jumlah pajak yang terutang karena berdasarkan SKPKB jumlah yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah Rp,00, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwa Surat Permohonan Banding telah memenuhi syarat formal Banding, sehingga dilanjutkan ke tahap pemeriksaan material;
Aspek Material
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Banding ini, adalah perhitungan SKPKB PPh Pasal 25/29 Badan Tahun pajak 2008 sebesar Rp7.935.987.147,00 yang tidak disetujui seluruhnya oleh Pemohon Banding, dan diajukan keberatan. Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP-782/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 menolak dan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar sehingga perhitungan PPh Pasal 25/29 Badan Tahun Pajak 2008 menjadi sebesar Rp8.083.229.142,00. Atas Keputusan tersebut Pemohon Banding masih belum menerima, dan mengajukan Permohonan Banding dengan Surat Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012. Menurut Pemohon Banding perhitungan PPh yang seharusnya adalah sebesar (Rp824.171.922,00),00 (cfm. Surat Banding halaman 19);
bahwa Pemohon Banding mengetahui terdapat kekeliruan dalam penggunaan Laporan Keuangan yang dibuat oleh pihak ketiga, yaitu Prijohandojo, Boentoro & Co (PB&Co) yang menjadi dasar penyusunan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008, karena petugas yang bertanggung jawab atas pembukuan Pemohon Banding meninggal dunia pada bulan Agustus 2007. Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang terutang menurut SPT adalah Rp0 /NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadi sebesar (Rp824.171.922,00) dan menurut Surat Banding tetap sebesar (Rp824.171.922,00) (Cfm Surat Banding PPh Badan halaman 17);
bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas data yang diberikan oleh Pemohon Banding yang mendukung perhitungan dalam Surat Keberatan tidak dijadikan sebagai dasar penghitungan oleh Peneliti dan tidak dipetimbangkan dalam penyelesaian keberatan karena data tersebut tidak diserahkan pada saat proses pemeriksaan (Cfm SUB angka 2.1 halaman 3 dan 4);
bahwa alat bukti yang belum disampaikan pada proses pemeriksaan tetap dapat dipertimbangkan dalam persidangan di Pengadilan Pajak, telah ada preseden beberapa Putusan Pengadilan Pajak, yaitu:
Putusan Pengadilan Pajak No.31362/PP/M.VI/16/2011; Putusan Pengadilan Pajak No.36080/PP/M.XI/10/2012;
bahwa beban pembuktian dalam sengketa banding ini adalah pada pihak Terbanding, karena SKPKB aquo bukanlah SKPKB secara jabatan, berdasarkan:
  • Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  • Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  • Putusan Pengadilan Pajak No.40455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
  • Putusan Mahkamah Agung RI No.79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008;
  • Putusan Mahkamah Agung RI No.492/B/PK/PJK/2010 tanggal 7 Juni 2011;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas, dan Hakim berupaya menentukan kebenaran materiil, menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan, atau Tanggapan belum terungkap;
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas data bukti Laporan Keuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telah disampaikan pada tahap keberatan dan pada persidangan di Pengadilan Pajak adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan;
bahwa dengan demikian Keputusan Terbanding No.KEP-795/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan Keuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan; bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, dan membatalkan Keputusan Terbanding No. KEP-795/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, sehingga perhitungan PPh Pasal 25/29 Badan Tahun Pajak 2008 menjadi sesuai dengan perhitungan dalam Surat Keberatan sebagai berikut (dalam rupiah):
  1.  Penjualan =120.793.046.549,00
  2. HPP =112.467.762.048,00
  3. Laba Kotor = 8.325.284.500,00
  4. Biaya Usaha: =
  5. Biaya Penjualan = 5.767.903.229,00
  6. Biaya Administrasi Umum = 6.342.454.816,00
  7. Total Biaya Usaha = 12.110.358.045,00
  8. Laba Operasional = (3.785.073.545,00)
  9. Pendapatan Lain-lain = 2.043.031.497,00
  10. Beban Lain-lain = 1.133.363.239,00
  11. Laba/(Rugi) Bersih = (2.875.405.287,00)
  12. Koreksi Fiskal negatif = 24.398.745,00
  13. Penghasilan Kena Pajak = (2.899.804.032,00)
  14. PPh yang terutang = 0,00
  15. Kredit Pajak = 824.171.922,00
  16. PPh Badan yang kurang/(lebih) bayar = (824.171.922,00)
  17. Sanksi Administrasi = 0,00
  18. Jumlah PPh Badan yang masih harus /(lebih) dibayar= (824.171.922,00)
MENIMBANG
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan setelah memperhatikan pendapat para Hakim masing-masing, Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor: 112/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Banding sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi Banding tidak diperiksa lebih lanjut;
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
MEMUTUSKAN
Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-795/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00015/206/08/543/11 tanggal 06 Juli 2011, atas nama XXX, NPWP YYY, tidak dapat diterima.
Demikian diputus di Yogyakarta berdasarkan suara terbanyak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, oleh Hakim Majelis XV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00525/PP/PM/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Didi Hardiman, Ak., sebagai Hakim Ketua,
Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
Djangkung Sudjarwadi, SH., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,
Andre Irwanda sebagai Panitera Pengganti,

http://www.pengadilanpajak.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: