Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48150/PP/M.VIII/99/2013

Tinggalkan komentar

21 Juni 2017 oleh kucinglucu

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48150/PP/M.VIII/99/2013

JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan

TAHUN PAJAK
2008

POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-954/WPJ.06/2011 tanggal 16 September 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00006/206/08/073/10 tanggal 22 Juni 2010;

Menurut Tergugat :
bahwa Penggugat mengajukan permohonan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00006/206/08/073/10, yaitu sebesar 2% x 15 bulan x Rp 5.981.146.034 = Rp 1.794.343.810 melalui Surat Nomor : 071/JS/ACT/IV/2013 tanggal 10 April 2013;

Menurut Penggugat :
bahwa Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.981.146.034,00 dengan SSP tanggal 14 Desember 2011, untuk memenuhi syarat pengajuan banding sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena pada saat itu masih ada diantara Majelis pada Pengadilan Pajak tetap mengsyaratkan ketentuan ini dengan alasan ketentuannya masih berlaku/belum dicabut;

Menurut Majelis :
bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan- ketentuan formal;
Ketentuan Formal mengenai Objek gugatan

bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013 tentang Tanggapan atas Surat Permohonan Imbalan Bunga Kelebihan Pembayaran PPh PT. Jakarta Sereal atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44169/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 25 Maret 2013 mengenai banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-954/WPJ.06/2011 tanggal 16 September 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00006/206/08/073/10 tanggal 22 Juni 2010;

bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013, merupakan jawaban atas Surat Permohonan Imbalan Bunga Nomor : 071/JS/ACT/IV/2013 tanggal 10 April 2013;

bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa Surat Tergugat Nomor : S- 8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013, merupakan suatu keputusan (beschiking) yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Juncto Pasal 1 angka 7 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak;

bahwa karena Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013 dapat didajukan gugatan maka Majelis berwenang untuk memeriksa sengketa gugatan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang- undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Ketentuan Formal mengenai Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013, ditandatangani oleh XX Jabatan Direktur ;

bahwa Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013, sedangkan Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2013;

bahwa dalam sidang Majelis menanyakan kepada Tergugat dan Penggugat mengenai tanggal pengiriman dan tanggal diterimanya Surat Tergugat Nomor : S- 8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013;

bahwa Tergugat dalam sidang menyerahkan kepada Majelis bukti lampiran pengiriman Kilat Khusus atas Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013 ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas lampiran pengiriman Kilat Khusus yang diserahkan Tergugat dalam sidang diperoleh petunjuk bahwa Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013 dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat melalui kilat khusus pada tanggal 12 Juni 2013 ;

bahwa dalam sidang Penggugat menyerahkan kepada Majelis buku internal tanda terima surat masuk perusahaan ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas buku internal tanda terima surat masuk perusahaan diketahui bahwa Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013 diterima oleh Perusahaan pada tanggal 14 Juni 2013;

bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, disebutkan bahwa:
“Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, Keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat tanggal diterimanya Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013 adalah “tanggal stempel pos pengiriman” yaitu tanggal 12 Juni 2013 bukantanggal diterimanya surat di internal perusahaan ;
bahwa dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa ”Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;

bahwa dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa ”Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat”;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat apabila dihitung dari tanggal Surat Tergugat dikirim oleh Tergugat yaitu tanggal 12 Juni 2013 (stempel pos) sampai dengan Surat gugatan diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 12 Juli 2013, jumlah hari adalah 31 (tiga puluh satu) hari sehingga pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

bahwa selanjutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE–24/PJ.43/2000 tanggal 28 Agustus tentang Penegasan Tentang Pengertian Force Majeure dalam Surat Edaran Nomor SE-21/PJ.4/1995 tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pemungutan PPh menyatakan bahwa :
Pengertian “Force Majeure” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia seperti banjir, kebakaran, petir, gempa bumi, wabah, perang, perang saudara, huru hara, pemogokan, pembatasan oleh penguasa dari suatu pemerintahan, pembatasan perdagangan oleh suatu undang-undang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaan tertentu atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta keterangan Penggugat dalam sidang tidak diperoleh petunjuk bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena adanya keadaan diluar kekuasaan Penggugat (force majeur);

bahwa karenanya Surat Gugatan Nomor: 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013, tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 adalah Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 7 Juni 2013, dengan demikian Surat Gugatan memenuhi persyaratan satu Surat Gugatan untuk satu Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Tergugat yaitu tanggal 14 Juni 2013, sehingga surat gugatan memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 dilampiri dengan salinan Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Singgih Sutanto, jabatan Direktur selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 sesuai dengan Akte Risalah Rapat XXX No. 73 tanggal 18 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Mellyani Noor Shandra Sarjana Hukum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 memenuhi Pasal 40 ayat (1), ayat (6) dan Pasal 41 ayat (1) namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga permohonan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

MENIMBANG
bahwa oleh karena dalam pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal tersebut di atas ternyata tidak terpenuhi, maka materi pokok sengketa gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;

MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN
Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 7 Juni 2013, tentang Tanggapan atas Surat Permohonan Imbalan Bunga Kelebihan Pembayaran PPh XXX atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44169/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 25 Maret2013 mengenai banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-954/WPJ.06/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Keberatan Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor:00006/206/08/073/10 tanggal 22 Juni 2010, atas nama : XXX, NPWP : YYY TidakDapat Diterima ;
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Drs. Sigit Henryanto, Ak sebagai Hakim Ketua Idawati,
SH., MSc sebagai Hakim Anggota,
Wishnoe Saleh Thaib, Ak, MSc sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani,
SH, MH sebagai Panitera Pengganti

http://www.pengadilanpajak.com

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: