RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-29052/PP/M.III/99/2011

JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai

TAHUN PAJAK
2008

POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi materi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah gugatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor : 00113/207/08/052/09 tanggal 15 Desember 2009;

Menurut Tergugat
:
bahwa berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan Penggugat Nomor 011/YI/1/2010 tanggal 13 Januari 2010 diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 13 Januari 2010 (diantar) dengan Nomor sengketa pajak : 99-046812-2008, diketahui hal-hal sebagai berikut :
bahwa Gugatan diajukan atas penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak November 2008 Nomor 00113/207/08/052/09 yang diterbitkan tanggal 15 Desember 2009;
bahwa Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Badan Peradilan Pajak;
bahwa Gugatan diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Surat Ketetapan yang digugat diterima yaitu tanggal 15 Desember 2009 atas penerbitan SKPKB PPN Nomor 00113/207/08/052/09 tanggal 15 Desember 2009;
bahwa Surat Gugatan Penggugat ditandatangani oleh Osamu Chiba selaku Presiden Direktur sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan berhak menandatangani surat gugatan tersebut;
bahwa Tergugat karena jabatan atau atas permohonan Penggugat dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :
penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;atau
pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan gugatan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan formal, mengingat bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, bahwa yang berwenang membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan adalah Direktorat Jenderal Pajak;
bahwa dengan demikian Tergugat mohon agar Hakim berkenan menyatakan bahwa Majelis tidak berwenang memeriksa permohonan dan menyatakan tidak menerima permohonan gugatan;
bahwa Tergugat dalam persidangan menyerahkan Surat Nomor: S-6884/PJ.07/2010 tanggal 30 Juli 2010 mengenai Tanggapan Tertulis yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
bahwa sehubungan dengan sidang gugatan sengketa pajak Penggugat (NPWP) terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00113/207/08/052/09 tanggal 15 Desember 2009 Masa Pajak November 2008, atas permintaan Majelis Hakim, kami menyampaikan keterangan atau penjelasan tertulis mengenai beberapa hal sebagai berikut :
A. Sengketa
Sengketa Formal
bahwa menurut Tergugat gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal karena yang diajukan Penggugat adalah bukan objek gugatan sebagaimana dimaksud alam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP). Mengingat bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf d U KUP bahwa yang berwenang membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak;
Sengketa Materi

bahwa pokok sengketa yang diajukan Penggugat adalah atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00113/207/08/052/09 tanggal 15 Desember 2009 Masa Pajak November 2008 yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara pemeriksaan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
B. Menurut Penggugat
bahwa dalam surat nomor 114/YI/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Bantahan/Tanggapan terhadap Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-159/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 19 Februari 2010 sehubungan dengan Pengajuan Gugatan atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 00113/207/08/052/09 tanggal 15 Desember 2009, Penggugat menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Pemenuhan Formal Surat Gugatan
Ketentuan-ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 31 ayat (1) UU KUP antara lain Pasal 13, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 45;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ./2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ;
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
bahwa berdasarkan hal-hal di atas, pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan formal;
Materi Gugatan
bahwa SKPKB PPN No. 00113 diterbitkan melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan
bahwa Kepala KPP PMA Satu menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-PL-16/WPJ.07/KP.0205/2009 tanggal 12 Januari 2009 dan memperbaharuinya dengan menerbitkan Surat Tugas dengan Nomor : ST-439/WPJ.07/KP.0205/2009 pada tanggal 14 Agustus 2009, dengan tim Pemeriksa yang terdiri dari:
Ningrat Garyani;
Rudi Sabowo;
Albertus Hari Kristanto,
bahwa dengan tujuan untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan berkenaan dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai, dengan Jenis Pemeriksaan adalah. Pemeriksaan lapangan;

bahwa Kepala Kantor PMA Satu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008, Nomor 00113/207/08/052/09 tanggal 15 Desember 2009, dengan mendasarkan pada Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-PL-16/WPJ.07/KP.0205/2009 tanggal 12 Januari 2009;

bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-19/P1/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan menyatakan bahwa Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan;

bahwa berdasar pada hal tersebut di atas terbukti bahwa SKPKB PPN No. 00113 telah diterbitkan melebihi jangka waktu 11 (sebelas) bulan, sehingga telah melampaui jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan, sehingga tidak sah dan harus dibatalkan;

bahwa Jadwal atau Jangka Waktu dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan nyata-nyata telah menyalahi tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagai berikut:

bahwa Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per­199/PMK.03/2007, menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan;

bahwa Pasal 14 ayat (4) Peraturan Direktur 3enderal Pajak Nomor PER-19/P3./2008 menyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak berhak hadir untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
bahwa dari informasi ataupun data, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, khususnya sebagaimana tersebut pada SPHP Nomor Pem-406/WPJ.07/KP.0205/2009 tertanggal 7 Desember 2009 yang memanggil Penggugat untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan surat Nomor S-937/WPJ.07/KP.0200/2009 tertanggal 11 Desember 2009 yang menunjukkan bahwa pada hakekatnya pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat segera dilakukan tanpa menunggu jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, nyatanya menunjukkan bahwa penerbitan SKPKB PPN No.00113 tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga tidak sah dan harus dibatalkan;
C. Data dan Fakta Dalam Persidangan
bahwa proses pelaporan SPT Masa PPN Masa November 2008 oleh Penggugat sampai dengan Penerbitan SKPKB PPh Badan Nomor 00113/207/08/052/09 tanggal 15 Desember 2009 Masa Pajak November 2008 adalah sebagai berikut :

1. UU KUP, antara lain mengatur bahwa :

2. Pasal 7 ayat (1) angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 31 ayat (1) UU KUP antara lain Pasal 13, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 45.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ./2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

1. bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d dengan alasan:

• bahwa SKPKB PPN nomor 00113/207/08/052/09 diterbitkan melampaui jangka waktu pemeriksaaan lapangan (delapan bulan) yang telah ditetapkan;
• bahwa Jadwal atau Jangka waktu dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan nyata-nyata menyalahi tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
• hak Penggugat meminta pembahasan oleh Tim Pembahas, balk tingkat Unit Pelaksana Pemeriksaan maupun Tim Pembahas Tingkat Kantor Wilayah diabaikan dan pembuatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tidak sah karena tidak sesuai prosedur atau tata cara pemeriksaan pajak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. bahwa dasar yang digunakan oleh Penggugat adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP yang menyatakan bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;
3. bahwa selanjutnya Penggugat menggunakan dasar Pasal 31 UU KUP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ./2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, untuk menyatakan bahwa penerbitan SKPKB PPN Nomor 00113/207/08/052/09 tanggal 15 Desember 2009 tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat digugat berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d KUP;
4. bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf d antara lain mengatur objek gugatan berupa penerbitan surat ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Prosedur atau tata cara penerbitan surat ketetapan pajak telah diatur dalam:

• Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak yang antara lain meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar – (Pasal 2 ayat (1);
• Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak – (Pasal 3 ayat (1));
• Surat ketetapan pajak untuk suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai – (Pasal 3 ayat (2));
• Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan – (Pasal 4 ayat (1));
• Penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pembuatan nota penghitungan -(Pasal 4 ayat (2));
• Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan atas hasil Penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan – (Pasal 4 ayat (3));
• Nota penghitungan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) – (Pasal 4 ayat (4));
• Dalam hal Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan selain Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya nota penghitungan beserta laporan atas hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan – (Pasal 4 ayat (5));
• Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disampaikan kepada Wajib Pajak – (Pasal 5 ayat (1));
• Penyampaian surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau
• melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat -(Pasal 5 ayat (2));
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penelitian, bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak, serta prosedur penerbitan surat ketetapan pajak, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

5. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Objek yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan pajak antara lain diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP;
6. bahwa yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam alasan gugatannya dan dalam bantahan atas Surat Tanggapan Tergugat, adalah pasal 31 UU KUP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-199/PMK.03/2007. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi prosedur pemeriksaan yang meliputi jangka waktu pemeriksaan lapangan yang telah ditentukan paling lama delapan bulan, jadwal atau jangka waktu dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang telah ditentukan 7 hari dan hak untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas yang menurut Penggugat tidak dipenuhi;