Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-59057/PP/M.VB/16/2015

JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai

TAHUN PAJAK
2005

POKOK SENGKETA

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap selisih jumlah nilai DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 sebesar Rp1.703.366.770;

bahwa hasil pembahasan atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding
:
bahwa Terbanding melakukan koreksi per bulan secara prorata berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.3/1988 tanggal 28 Juli 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN-124) yang menyatakan apabila ditemukan karena suatu hal jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing masa pajak tidak dapat diketahui secara pasti, maka jumlah kekurangan pajak masing-masing masa pajak dapat dihitung dengan dibagi rata per masa pajak;
Menurut Pemohon
:
bahwa koreksi atas DPP PPN terdapat pada Faktur Pajak Keluaran karena menurut Terbanding seharusnya ada tambahan penyerahan yang diserahkan. Menurut Pemohon Banding sudah dilaporkan semua. Pada LHP dan KKP, Pemohon Banding tidak menemukan rincian koreksi;
Menurut Majelis
:
bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan pemeriksaan ledger Pemohon Banding dengan menghitung secara prorata berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.3/1988 tanggal 28 Juli 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN-124) yang menyatakan bahwa apabila ditemukan karena suatu hal jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing masa pajak tidak dapat diketahui secara pasti, maka jumlah kekurangan pajak masing-masing masa pajak dapat dihitung dengan dibagi rata per masa pajak;

bahwa menurut Terbanding perhitungan jumlah total penyerahan bahan bakar dan pupuk dari kantor cabang ke perusahaan group yaitu:

PT Giri Mukti,
PT Wanayasa Kahuripan, dan
PT Matahari Sawit Kahuripan adalah sebesar Rp1.896.150.806 dengan rincian koreksi sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan;
bahwa Pemohon Banding menjelaskan baru mengetahui rincian koreksi peredaran usaha dalam proses pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan menyatakan ketidaksetujuan Pemohon Banding sebagaimana tercermin dalam Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang ditandatangani oleh Pemohon Banding dan Terbanding;

bahwa Pemohon Banding menyatakan setuju atas sebagian dari koreksi penyerahan bahan bakar sebesar Rp192.784.036 namun tidak setuju dengan koreksi atas penyerahan sebesar Rp1.703.366.770 karena Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan sejumlah nilai tersebut;

bahwa dalam persidangan Terbanding tidak dapat memberikan penjelasan dan bukti atas koreksi sebesar Rp1.703.366.770 dan juga dalam Kertas Kerja Pemeriksaan yang ditunjukkan oleh Terbanding, tidak terdapat penjelasan darimana angka tersebut berasal maupun buktinya, sehingga koreksi Terbanding tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP yang menyatakan bahwa:
“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang” dan oleh karena itu koreksi Terbanding terhadap pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp1.703.366.770 tidak dapat dipertahankan;
MENIMBANG
bahwa tidak terdapat materi sengketa tentang hal lainnya, serta materi sengketa tentang sanksi administrasi;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan, Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pajak terutang sebagai berikut :

MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan
ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-652/WPJ.29/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00091/207/05/712/10 tanggal 30 Agustus 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005, atas nama : PT XXX, dan menetapkan pajak terutang sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Dr. Ir. Serirama Butarbutar, S.E., S.H., M.Si., M.H. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sarton Situmorang, M.M. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, M.A. sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor : Put-59057/PP/M.VB/16/2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut:
Drs. Aman Santosa, M.B.A. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sarton Situmorang, M.M. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, M.A. sebagai Hakim Anggota,
Murni Djunita Manalu sebagai Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding;

http://www.pengadilanpajak.com