Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-47265/PP/M.III/16/2013

Tinggalkan komentar

27 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-47265/PP/M.III/16/2013
JENIS PAJAK
PPN
TAHUN PAJAK
2008
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 44.703.903,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa Terbanding mengusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 44.703.903,00;
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengujian arus uang dan barang atas seluruh faktur pajak dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 44.703.903,00;
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para pihak serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka Majelis berpendapat:
bahwa substansi koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 44.703.903,00 yang menurut jawaban konfirmasi dari KPP terkait dijawab “Tidak Ada”;
bahwa Terbanding mendalilkan atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 44.703.903,00 adalah dari jawaban konfirmasi yang dijawab “Tidak Ada” dan Pemohon Banding belum dapat membuktikan dengan arus uang;
bahwa substansi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah memisahkan dua entitas, yaitu penanggung jawab beban (Pengusaha Kena Pajak pembeli) di satu sisi, dan penanggung jawab pembayaran (Pengusaha Kena Pajak penjual);
bahwa jika dalam suatu transaksi, Pengusaha Kena Pajak pembeli dapat menunjukkan bukti asli Faktur Pajak (Masukan), maka tanggungjawab pembayaran dengan segala konsekuensinya berada pada Pengusaha Kena Pajak penjual, secara umum jika pajak yang telah dipungut tersebut dipungut tapi tidak/belum disetorkan atau bahkan tidak dipungut, maka yang harus bertanggungjawab adalah Pengusaha Kena Pajak penjual;
bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan kepada Majelis bukti-bukti yang mendukung alasan bandingnya berupa: voucher, kwitansi, invoice, Rekening Koran dan Faktur Pajak Masukan;
bahwa menurut hukum yang berlaku, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR,
Barang siapa, yanmengatakan imempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hakorang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya haitu atau adanya kejadian itu”;
bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan,
PendapadaSimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuadaberkaitan sertberlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;
bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak, para pihak sedikitnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
Hakim menentukan apa yang harudibuktikanbebapembuktiabeserta penilaiapembuktiadauntusahnya pembuktian diperlukan paling sedikit(dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalaPasal 69 Ayat (1)”;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa Terbanding tidak cukup bukti untuk melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp. 44.703.903,00 tidak dapat dipertahankan;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
MENIMBANG
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak Masukan menjadi sebagai berikut:
Pajak Masukan menurut Terbanding Rp. 46.950.876.502,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp. 44.703.903,00
Pajak Masukan menurut Majelis Rp .46.995.580.405,00
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1529/WPJ.07/2012 tanggal 09 Agustus 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor: 00500/207/08/056/11 tanggal 31 Mei 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00116/WPJ.07/KP.0403/2012 tanggal 08 Juni 2012, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 menjadi sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak :
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp. 188.258.491.230,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 18.825.849.123,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 46.995.580.405,00
PPN Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp. 28.169.731.282,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke-Masa Pajak Berikutnya Rp. 28.212.932.577,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp. 43.201.295,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) KUP Rp. 43.201.295,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 86.402.590,00
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: