Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49461/PP/M.I/16/2013

Tinggalkan komentar

26 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49461/PP/M.I/16/2013
JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai
TAHUN PAJAK
2008
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPP PPN Masa Pajak Maret 2008 berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp95.792.750,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan sengketa perpajakan Nomor: BA-013/WPJ.24/BD.06/2012 tanggal 03 April 2012 diketahui bahwa menurut Pemohon Banding pemberian diskon tersebut berdasarkan surat edaran dari main dealer, akan tetapi Pemohon Banding belum bisa menunjukkan Surat Edaran tersebut dan berusaha memberikan dalam jangka waktu 1 minggu setelah tanggal pembahasan. Selain itu, Pemohon Banding juga menjelaskan bahwa pemberian diskon dari main dealer diberitahukan melalui email. Atas hal tersebut Pemohon Banding berjanji untuk memberikan data dalam jangka waktu 1 minggu dari tanggal pembahasan, dengan menunjukkan print out email yang telah disahkan oleh Main dealer;
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas discount pembelian sebesar Rp88.930.000,00 untuk tahun pajak 2008 yang mana discount tersebut diberikan oleh main dealer terhadap dealer merupakan unsure yang harus dikenakan PPN dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;
Menurut Majelis
:
bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Maret 2008 yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp95.792.750,00;
bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan total sebesar Rp768.198.421,00 terdiri dari :
No
Uraian
Cfm PemohoBanding
Cfm Pemeriksa
Koreksi
1
Penjualan
Kendaraan
13.703.093.076,00
14.238.490.909,00
535.397.833,00
2
Penjualan Suku
Cadang
198.000.091,00
198.000.091,00
3
Diskon Pembelian
88.930.000,00
88.930.000,00
4
Pemberian
Cuma-Cuma
44.210.000,00
44.210.000,00
5
Penghargaan
81.770.588,00
81.770.588,00
6
Bonus Leasing
17.890.000,00
17.890.000,00
13.901.093.167,00
14.669.291.588,00
768.198.421,00
bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan total sebesar Rp768.198.421,00 tersebut dialokasikan ke masing-masing masa pajak, sehingga koreksi DPP PPN untuk masing-masing Masa Pajak adalah sebagai berikut :
No.
Masa Pajak
Koreksi
1
Januari
50.245.300,00
2
Februari
48.748.210,00
3
Maret
95.792.750,00
4
April
42.566.780,00
5
Mei
71.385.850,00
6
Juni
62.972.560,00
7
Juli
54.918.300,00
8
Agustus
57.954.390,00
9
September
93.768.950,00
10
Oktober
69.225.860,00
11
Nopember
44.771.440,00
12
Desember
75.841.420,00
Total
Jumlah koreksi Masa Januari –Desember 2008
768.191.810,00
768.198.421,00
Selisih
6.611,00
bahwa dari uraian koreksi sebagaimana tersebut di atas, diketahui terdapat koreksi yang merupakan hasil equalisasi DPP PPN dengan peredaran usaha pada PPh Badan, yaitu koreksi atas :
No
Uraian
Cfm Pemohon  Banding
Cfm Pemeriksa
Koreksi
1
Penjualan
Kendaraan
13.703.093.076,00
14.238.490.909,00
535.397.833,00
2
Diskon
Pembelian
88.930.000,00
88.930.000,00
bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas koreksi PPh Badan Tahun Pajak 2008 terdapat koreksi positif Peredaran Usaha yang terdiri dari :
– Koreksi dari pengurusan STNK
535.397.833,00
– Koreksi dari reklas diskon ke penjualan
88.930.000,00
624.327.833,00
bahwa atas koreksi Peredaran Usaha tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dan oleh Terbanding keberatan tersebut ditolak dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-746/WPJ.24/2012 tanggal 02 Mei 2012, sehingga atas keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui surat Nomor: 697/MPM-PP-PPh-29-08/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012;
bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put-49458/PP/M.I/15/2013 yang telah diucapkan tanggal 16 Desember 2013, dengan amar putusan “Menambah pajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding” dengan simpulan terhadap koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp624.327.872,00.00 tidak dapat dipertahankan, sehingga koreksi tersebut dibatalkan;
bahwa Majelis berpendapat, sengketa DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 atas penjualan kendaraan dan diskon pembelian dengan total sebesar Rp624.327.833,00 tersebut terkait langsung dengan koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.624.327.872,00;bahwa Majelis berpendapat, oleh karena atas sengketa Peredaran Usaha di PPh Badan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I Hakim Pengadilan Pajak, maka dasar-dasar pertimbangan dan putusan Majelis I Pengadilan Pajak atas sengketa Peredaran usaha pada PPh Badan tahun 2008 tersebut diterapkan dalam memeriksa dan memutus sengketa DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008, khususnya mengenai koreksi penjualan kendaraan dan koreksi diskon pembelian dengan total sebesar Rp624.327.833,00;
bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 yang berasal dari koreksi penjualan kendaraan dan koreksi diskon pembelian dengan total sebesar Rp624.327.833,00 tidak dapat dipertahankan;
bahwa di samping itu, dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding menyatakan dapat menerima koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 yaitu atas koreksi :
No
Uraian
Cfm PemohoBanding
Cfm Pemeriksa
Koreksi
1.
Pemberian
Cuma-Cuma
44.210.000,00
44.210.000,00
2.
Penghargaan
81.770.588,00
81.770.588,00
3.
Bonus Leasing
17.890.000,00
17.890.000,00
Jumlah
143.870.588,00
bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 yang berasal dari pemberian cuma-cuma, penghargaan dan bonus leasing dengan total sebesar Rp143.870.588,00 tetap dipertahankan;
bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis atas berkas banding antara lain Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), Laporan Penelitian Keberatan (LPK) dan Surat Uraian BAnding (SUB), terhadap ketiga koreksi tersebut di atas tidak diperoleh penjelasan mengenai transaksi yang menyebabkan koreksi dengan total Rp143.870.588,00 terhadap DPP PPN masing-masing Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008
bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat koreksi dengan total Rp143.870.588,00 dibagi secara merata untuk masing-masing Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 sehingga jumlah sengketa menjadi sebagai berikut :
No.
Masa Pajak
Total
Koreksi
Koreksi yang tetap dipertahankan
(Koreksi pemberian cuma-cuma,
penghargaan dan bonus leasing)
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan
(Koreksi penjualan kendaraan
dan diskon pembelian)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
50.245.300,00
48.748.210,00
95.792.750,00
42.566.780,00
71.385.850,00
62.972.560,00
54.918.300,00
57.954.390,00
93.768.950,00
69.225.860,00
44.771.440,00
75.841.420,00
11.989.215,00
11.989.215,00
11.989.215,00
11.989.215,00
11.989.215,00
11.989.215,00
11.989.215,00
11.989.215,00
11.989.215,00
11.989.215,00
11.989.215,00
11.989.215,00
38.256.085,00
36.758.995,00
83.803.535,00
30.577.565,00
59.396.635,00
50.983.345,00
42.929.085,00
45.965.175,00
81.779.735,00
57.236.645,00
32.782.225,00
63.852.205,00
bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat dari koreksi DPP PPN Masa PajakMaret 2008 berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp95.792.750,00, koreksi sebesar Rp.11.989.215,00 tetap dipertahankan sedangkan koreksi sebesar Rp83.803.535,00 tidak dapat dipertahankan;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding;Sehingga perhitungan DPP PPN Masa Pajak Maret 2008 menurut Majelis adalah sebagai berikut :
DPP PPN Masa Maret menurut keputusan Terbanding Rp 1.220.959.450,00Koreksi yang tidak dipertahankan Rp83.803.535,00 DPP PPN Masa Maret menurut Majelis Rp1.137.155.915,00
MENGINGAT
Undang.undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-755/WPJ.24/2012 tanggal 02 Mei 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2008 Nomor: 00138/207/08/617/11 tanggal 07 Februari 2011, atas nama : PT. XXX, sehingga jumlah DPP PPN yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak :
Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :
Ekspor Rp 0,00 ,
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp 1.137.155.915,00 ,
Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00 ,
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp 0,00 ,
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00
– Jumlah
Rp
1.137.155.915,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar :
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri
Rp
113.715.591,00
b. Dikurangi:
– PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
– Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
-Dibayar dengan NPWP sendiri
Rp
Rp
Rp
0,00
86.308.102,00
26.208.568,00
c.Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
PPN yang kurang dibayar
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP
Jumlah PPN yang masih harus dibayar
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1.198.921,00
0,00
1.198.921,00
575.482,00
1.774.403,00
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 30 September 2013, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Soeryo Koesoemo Adjie sebagai Hakim Ketua,
Rasono sebagai Hakim Anggota,
Naseri sebagai Hakim Anggota,
Ferdy Alfonsus Sihotang sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: