:

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan sengketa perpajakan Nomor: BA-013/WPJ.24/BD.06/2012 tanggal 03 April 2012 diketahui bahwa menurut Pemohon Banding pemberian diskon tersebut berdasarkan surat edaran dari main dealer, akan tetapi Pemohon Banding belum bisa menunjukkan Surat Edaran tersebut dan berusaha memberikan dalam jangka waktu 1 minggu setelah tanggal pembahasan. Selain itu, Pemohon Banding juga menjelaskan bahwa pemberian diskon dari main dealer diberitahukan melalui email. Atas hal tersebut Pemohon Banding berjanji untuk memberikan data dalam jangka waktu 1 minggu dari tanggal pembahasan, dengan menunjukkan print out email yang telah disahkan oleh Main dealer;

:

bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas discount pembelian sebesar Rp88.930.000,00 untuk tahun pajak 2008 yang mana discount tersebut diberikan oleh main dealer terhadap dealer merupakan unsure yang harus dikenakan PPN dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;

:

bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Maret 2008 yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp95.792.750,00;

bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan total sebesar Rp768.198.421,00 terdiri dari :

bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan total sebesar Rp768.198.421,00 tersebut dialokasikan ke masing-masing masa pajak, sehingga koreksi DPP PPN untuk masing-masing Masa Pajak adalah sebagai berikut :

bahwa dari uraian koreksi sebagaimana tersebut di atas, diketahui terdapat koreksi yang merupakan hasil equalisasi DPP PPN dengan peredaran usaha pada PPh Badan, yaitu koreksi atas :

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas koreksi PPh Badan Tahun Pajak 2008 terdapat koreksi positif Peredaran Usaha yang terdiri dari :

bahwa atas koreksi Peredaran Usaha tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dan oleh Terbanding keberatan tersebut ditolak dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-746/WPJ.24/2012 tanggal 02 Mei 2012, sehingga atas keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui surat Nomor: 697/MPM-PP-PPh-29-08/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012;

bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put-49458/PP/M.I/15/2013 yang telah diucapkan tanggal 16 Desember 2013, dengan amar putusan “Menambah pajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding” dengan simpulan terhadap koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp624.327.872,00.00 tidak dapat dipertahankan, sehingga koreksi tersebut dibatalkan;

bahwa Majelis berpendapat, sengketa DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 atas penjualan kendaraan dan diskon pembelian dengan total sebesar Rp624.327.833,00 tersebut terkait langsung dengan koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.624.327.872,00;bahwa Majelis berpendapat, oleh karena atas sengketa Peredaran Usaha di PPh Badan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I Hakim Pengadilan Pajak, maka dasar-dasar pertimbangan dan putusan Majelis I Pengadilan Pajak atas sengketa Peredaran usaha pada PPh Badan tahun 2008 tersebut diterapkan dalam memeriksa dan memutus sengketa DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008, khususnya mengenai koreksi penjualan kendaraan dan koreksi diskon pembelian dengan total sebesar Rp624.327.833,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 yang berasal dari koreksi penjualan kendaraan dan koreksi diskon pembelian dengan total sebesar Rp624.327.833,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa di samping itu, dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding menyatakan dapat menerima koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 yaitu atas koreksi :

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 yang berasal dari pemberian cuma-cuma, penghargaan dan bonus leasing dengan total sebesar Rp143.870.588,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis atas berkas banding antara lain Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), Laporan Penelitian Keberatan (LPK) dan Surat Uraian BAnding (SUB), terhadap ketiga koreksi tersebut di atas tidak diperoleh penjelasan mengenai transaksi yang menyebabkan koreksi dengan total Rp143.870.588,00 terhadap DPP PPN masing-masing Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008

bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat koreksi dengan total Rp143.870.588,00 dibagi secara merata untuk masing-masing Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 sehingga jumlah sengketa menjadi sebagai berikut :

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat dari koreksi DPP PPN Masa PajakMaret 2008 berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp95.792.750,00, koreksi sebesar Rp.11.989.215,00 tetap dipertahankan sedangkan koreksi sebesar Rp83.803.535,00 tidak dapat dipertahankan;