Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-47795/PP/M.III/16/2013

Tinggalkan komentar

21 Februari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-47795/PP/M.III/16/2013
JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
TAHUN PAJAK
2009
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap :
1.koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 sebesar Rp.2.710.210.792,00;
2. kompensasi atas kelebihan pajak sebesar Rp.2.710.210.792,00;
Menurut Terbanding
:
bahwa bentuk sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding saat pemeriksaan adalah sengketa penafsiran, yaitu terkait angka yang menjadi acuan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk kolom “Menurut SPT/Wajib Pajak”. Menurut Pemohon Banding, yang menjadi acuan seharusnya angka berdasarkan surat pemberitahuan ketidakbenaran pengisian SPT, sementara menurut Terbanding saat pemeriksaan, angka pada SPT PPN Masa Agustus 2009;
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding mengajukan surat permohonan Laporan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Agustus 2009 dengan surat tanpa nomor tertanggal 19 Juli 2010 beserta lampiran berupa SPT PPN Masa Juni 2009 yang diterima oleh KPP Badan dan Orang Asing Satu tanggal 20 Juli 2010, saat mana jauh sebelum terbitnya Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yaitu surat Nomor: PHP-353/WPJ.07/KP.0700/2010 yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2010 untuk pemeriksaan periode Mei sampai dengan November 2009;
Menurut Majelis
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-517/WPJ.07/2012 tanggal 09 Maret 2012, yang menolak Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: J-031/TC/IV/11 tanggal 05 April 2011 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 Nomor: 00003/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 Nomor: 00003/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011, sebesar Rp.422.417.286,00 berdasarkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009, sedangkan Pemohon Banding telah menyampaikan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 melalui Surat tanpa nomor, tanggal 19 Juli 2010 yang diterima Terbanding tanggal 20 Juli 2010, dimana perhitungan pajak terutang menjadi lebih bayar Rp.9.769.888.405,00;
bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan data dan informasi dalam Surat Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 tanpa nomor, tanggal 19 Juli 2010, karena dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun2007;
bahwa menurut Terbanding, penggunaan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 hanya untuk Kurang Bayar, sehingga harus dilampirkan Surat Setoran Pajak (SSP);
bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 dengan Surat tanpa nomor, tanggal 19 Juli 2010, yang dilampiri dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Agustus 2009 yang diterima oleh Terbanding tanggal 20 Juli 2010, sedangkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Terbanding Nomor: PHP-353/WPJ.07/KP.0700/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan diterima oleh Pemohon Banding tanggal 20 Desember 2010, sehingga penyampaian Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut masih dalam jangka waktu yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
bahwa menurut penelitian Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: S-3707/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
bahwa Pemohon Banding pada awalnya menyampaikan SPT PPN Masa Agustus 2009 dengan status Lebih Bayar Kompensasi. Ringkasan SPT sebagai berikut:
No. 
Uraian
Menurut SPT
Pemohon Banding (Rp)
1.
DPP PPN
2.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
7.059.677.614,00
3.
Jumlah perhitungan PPN (lebih) bayar
(7.059.677.614,00)
4.
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
7.059.677.614,00
bahwa atas SPT LB Pemohon Banding, KPP Badan dan Orang Asing Satu melakukan pemeriksaan dengan menerbitkan Surat perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-83/WPJ.07/KP.0705/RIK.SIS/2010 tanggal 11 Maret 2010;
bahwa pada saat proses Pemeriksaan masih berlangsung, Pemohon Banding menyampaikan surat tanpa nomor tertanggal 19 Juli 2010 yang mengungkapkan adanya ketidakbenaran dalam pengisian SPT PPN Masa Agustus 2009, dengan ringkasan data sebagai berikut:
No. 
Uraian
SPT Normal (Rp)
Surat Pemohon
Banding (Rp) 
1.
Angka Rujukan pada SKPKB PPN
a . Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
7.059.677.614,00
9.769.888.406,00
b . Jumlah perhitungan PPN (lebih) bayar
(7.059.677.614,00)
(9.769.888.406,00)
c . Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
7.059.677.614,00
(9.769.888.406,00)
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terbanding saat pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Agustus 2009 dengan angka pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai berikut:
No. 
Uraian
Menurut Pemohon
Banding (Rp)
Menurut
Terbanding (Rp)
1.
DPP PPN
2.
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
7.059.677.614,00
6.848.468.971,00
3.
Jumlah perhitungan PPN (lebih) bayar
(7.059.677.614,00)
(6.848.468.971,00)
4.
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
7.059.677.614,00
7.059.677.614,00
bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya angka acuan pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar merujuk ke angka pada surat pengungkapan tentang ketidakbenaran mengisi SPT, bukan pada SPT PPN Masa Agustus 2009 yang telah dinyatakan salah oleh Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat bentuk sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding saat pemeriksaan adalah sengketa penafsiran, yaitu terkait angka yang menjadi acuan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk kolom “Menurut SPT/Wajib Pajak”. Menurut Pemohon Banding, yang menjadi acuan seharusnya angka berdasarkan surat pemberitahuan ketidakbenaran pengisian SPT, sementara menurut Terbanding saat pemeriksaan, angka pada SPT PPN Masa Agustus 2009;
bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, walaupun Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil;dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, dan Pasal26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 ditegaskan bahwa: “Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak”;
bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan serta peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku, Majelis menilai dan berkeyakinan sebagai berikut:
bahwa Pemohon Banding telah mengungkapkan adanya ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;
bahwa Majelis berpendapat, pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, tidak hanya terbatas pada pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, melainkan juga dapat mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007, Terbanding seharusnya memperlakukan Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Terbanding sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Pemohon Banding;
bahwa namun demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan pengungkapan ketidakbenaran tersebut dan karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding telah salah dan keliru sehingga tidak dapat dipertahankan;
MENIMBANG
bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak
bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 mengacu kepada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 berdasarkan Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009, dengan perhitungan sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak Rp. 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 9.769.888.406,00Perhitungan PPN kurang / (lebih) dibayar (Rp.9.769.888.406,00) Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan -ke Masa Pajak berikutnya Rp. 9.769.888.406,00PPN yang kurang dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Rp. 0,00PPN yang masih harus dibayar Rp. 0,00
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding serta membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-517/WPJ.07/2012 tanggal 09 Maret 2012 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor: 00003/207/09/053/11 tanggal 07 Januari 2011, atas nama: XXX, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 menjadi sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak Rp0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp9.769.888.406,00
Perhitungan PPN kurang / (lebih) dibayar (Rp9.769.888.406,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan -ke Masa Pajak berikutnya Rp9.769.888.406,00
PPN yang kurang dibayar Rp0,00
Sanksi Administrasi Rp0,00
PPN yang masih harus dibayar Rp. 0,00
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 oleh Hakim Majelis III Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis III dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Indra J. Rivai, S.E., Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Gunawan, M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Aniek Andriani sebagai Panitera Pengganti
Dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Indra J. Rivai, S.E., Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., M.H., M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Gunawan, M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Aniek Andriani sebagai Panitera Pengganti
Dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding.

http://www.pengadilanpajak.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: