berdasarkan pernyataan Pemohon Banding perijinan sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan pabrik ammonium nitrate di Bontang, Kalimantan Timur dan bila tidak ada ijin maka Pemohon Banding tidak dapat melakukan pembangunan pabrik tersebut dan perusahaan tidak dapat beroperasi,

berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan penjelasannya, yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adsalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen,

Usaha Pemohon Banding adalah dibidang Industri Kimia Dasar dan untuk menjalankan usahanya tersebut, saat ini wajib pajak sedang membangun pabrik ammonium nitrate yang berlokasi di Bontang Kalimantan Timur yang direncanakan pabrik akan menghasilkan ammonium nitrate sebanyak 300.00 ton per tahun,

Terbanding telah memperoleh kontrak/perjanjian antara Pemohon Banding dengan PT. ABC, bahwa dalam perjanjian tersebut disebutkan antara lain bahwa PT. ABC memberikan advise (saran) dan pendampingan kepada Pemohon Banding dalam hubungannya dengan proyek Bontang dan proyek-proyek lainnya sesuai permintaan Wajib Pajak,

namun, dari hasil penelitian pada SI DJP per tanggal 06 Maret 2012 diketahui bahwa PT. ABC tidak melaporkan faktur pajak keluaran atas transaksi tersebut, selama tahun 2010 PT. ABC hanya melaporkan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari, Oktober, November dan Desember 2010;

berdasarkan uraian di atas, meskipun pengeluaran untuk pengurusan perijinan mempunyai hubungan langsung dengan manajemen, namun oleh karena PT. ABC selaku lawan transaksi Pemohon Banding tidak melaporkan faktur pajak keluaran atas transaksi tersebut maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;

dalam rangka sidang banding ini, Terbanding telah melakukan klarifikasi kembali atas Faktur Pajak yang menjadi sengketa banding ke KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dengan Surat nomor S-9498/PJ.07/2012 tanggal 28 November 2012 bahwa KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan telah menjawab surat Terbanding dengan Surat pengantar Nomor: SP-1267/WPJ.04/KP.0703/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan jawaban “tidak ada, WP belum lapor dan sudah ditegur”, bahwa KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan telah mengirimkan Surat Teguran kepada Direktur PT. ABC dengan surat Nomor ST-85/WPJ.04/KP.0703/2011 tanggal 14 Februari 2011.

bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding diketahui bahwa :
Pajak Masukan sebesar Rp9.325.000,00

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha,

perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan,

pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana,

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5),

pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6),

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan Pajak,

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.