:

bahwa bukti-bukti transaksi yang dilampirkan tidak cukup meyakinkan dan dengan hormat diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan KEP-6960/KPU.01/2012 tanggal 13 Desember 2012;

:

bahwa apabila Pemohon Banding akan mengajukan banding atas penetapan kekurangan pembayaran bea masuk, PDRI dan sanksi berupa denda atas temuan Tim Audit sesuai Laporan Hasil Audit Kantor Wilayah DJBC Jakarta agar mengajukan kembali banding atas SPKTNP;

:

bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-6960/KPU.01/2012 tanggal 13 Desember 2012, berdasarkan penelitian terhadap dokumen impor serta penelitian terhadap kewajaran nilai pabean atas barang impor Code: 12554.6 Optimals White Clarifying Toner 200ML, Code: 22469.1 Optimals Normalising Toner 200ML, Code: 22815.1 Royal Velvet Firming Eye Contour Cream 15Ml, Code: 22911.4 Oriflame Beauty Studio Artist Foundation-Tanned Beige 30ML dan Code: 23051.1 Orif, Negara asal China, Polandia, Swedia, Jerman, Inggris, Itali, Slovakia, Switzerland dan Rusia, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 360361 tanggal 07 September 2012 dengan Nilai Pabean sebesar total CIF IDR1.666.277.360,00 tidak dapat diyakini kebenarannya dan ditetapkan dengan metode nilai transaksi dengan menggunakan metode fallback atas metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel, sehingga total nilai pabean menjadi sebesar CIF IDR1.727.205.919,73;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 01 Maret 2007, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;

bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 01 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa Metode I (nilai transaksi barang impor) tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 01 Maret 2007 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean dengan menggunakan Metode VI dengan menerapkan Metode IV secara fleksibel berdasarkan harga pasar, namun Terbanding tidak melampirkan bukti pendukung berupa kwitansi pembelian dan/atau Price List, sehingga Majelis tidak dapat meneliti kebenaran penetapan Nilai Pabean yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 360361 tanggal 07 September 2012 sebesar CIF IDR1.666.277.360,00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa:

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa PIB Nomor: 360361 tanggal 07 September 2012, jenis barang Code: 12554.6 Optimals White Clarifying Toner 200ML, Code: 22469.1 Optimals Normalising Toner 200ML, Code: 22815.1 Royal Velvet Firming Eye Contour Cream 15Ml, Code: 22911.4 Oriflame Beauty Studio Artist Foundation-Tanned Beige 30ML dan Code: 23051.1 Orif, Negara asal China, Polandia, Swedia, Jerman, Inggris, Itali, Slovakia, Switzerland dan Rusia, dengan Nilai Pabean sebesar total CIF IDR1.666.277.360,00;

bahwa Invoice Nomor: T74548 tanggal 01 Agustus 2012 dengan Nilai Pabean sebesar IDR1.666.277.360,00;

bahwa Pemohon Banding menerbitkan Bank Payment Voucher tanggal 28 September 2012 sebesar Rp2.365.470.348,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

bahwa Pemohon Banding menerbitkan Payment Instruction lewat HSBC Net (Bank HSBC) Nomor: 80193LJ01BFZ tanggal 28 September 2012 sebesar Rp2.365.470.348,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) untuk benefeciary Oriflame C S A-Fribourg;

bahwa HSBC Bank telah mendebet rekening Pemohon Banding tanggal 14 September 2012 sebesar Rp7.054.528.822,00 untuk Oriflame CSA Fribrourg;

bahwa Pemohon Banding dalam Payment Schedule September 2012 menyatakan bahwa pembayaran sebesar Rp2.365.470.348,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) adalah untuk pembayaran atas 4 (empat) invoice yakni:

                                                                                     Rp2.365.470.348,00

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran nilai transaksi sebagai harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;Pertimbangan Hukum Hakim Sudirman S., SH, MH Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX Harsinom Selasa, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam Surat Keputusan Nomor: KEP-6960/KPU.01/2012 tanggal 13 Desember 2012 atas PIB Nomor: 360361 tanggal 07 September 2012 yang diberitahukan sebesar CIF IDR1.666.277.360,00 dengan alasan:

Sehingga disimpulkan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya;

bahwa kronologis terjadinya Sengketa adalah: Terbanding menetapkan koreksi atas PIB Nomor: 360361 tanggal 07 September 2012 berdasarkan kewenangan Pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan menerbitkan SPTNP Nomor: SPTNP-018578/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 25 September 2012 tagihan sebesar Rp27.363.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang tidak diterima oleh Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding mengajukan Keberatan kepada Terbanding dan ditolak oleh Terbanding dengan surat Keputusan Nomor: KEP-6960/KPU.01/2012 tanggal 13 Desember 2012;

bahwa Terbanding dalam persidangan menjelaskan (secara tertulis) bahwa PIB Nomor: 360361 tanggal 07 September 2012, telah dilakuan audit kepabeanan oleh Terbanding dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA-20/WBC.07/2013 tanggal 03 Juni 2013 (Lampiran II KKA Nomor 5) dan ditindakjanjuti dengan SPKTNP Nomor: SPKTNP-20/WBC.07/2013 tanggal 05 Juni 2013 dengan tagihan sebesar Rp2.129.562.000,00 (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga satu PIB ditetapkan 2 (dua) kali koreksi kurang bayar dan sanksi;

bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 16 menyebutkan antara lain:

Pasal 17 menyebutkan antara lain:
(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk menghitung bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean.
(2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:

(3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.

bahwa Terbanding melakukan 2 (dua) kali penetapan terhadap obyek yang sama dengan permasalahan yang sama yaitu Nilai Pabean, pemberitahuan pabean PIB Nomor: 360361 tanggal 07 September 2012 ditetapkan oleh Terbanding pertama: dengan SPTNP Nomor: SPTNP-018578/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 25 September 2012 tagihan Sebesar Rp27.363.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang-Kepabeanan dengan alasan nilai pabean, kedua: dengan SPKTNP Nomor: SPKTNP-20/WBC.07/2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp2.203.346.000,00 (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) penetapan kembali oleh Direktur Jenderal atas hasil pelaksaan audit kepabeanan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA-20/WBC.07/2013 tanggal 03 Juni 2013 (PIB Nomor: 360361 tanggal 07 September 2012 Lampiran II KKA Nomor 5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang-Kepabeanan dengan alasan nilai pabean;

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Penetapan Direktur Jenderal (SPKTNP) merupakan penetapan kembali atas hasil pelaksaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan yang mengubah atau membatalkan penetapan pejabat (SPTNP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan, oleh karenanya penetapan yang berlaku atau sah adalah penetapan kembali Direktur Jenderal yang secara hirarki merupakan penetapan tertinggi di instansi Terbanding dan penetapan kembali Direktur Jenderal harus dilunasi bea masuk kurang bayar oleh Importir, sehingga SPTNP batal demi hukum;

bahwa tagihan Terbanding SPKTNP Nomor: SPKTNP-20/WBC.07/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang merupakan tindak-lanjut dari Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA- 20/WBC.07/2013 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp2.203.346.000,00 (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) telah dilunasi oleh Pemohon Banding dengan Bukti bayar SSPCP tanggal 20 Juni 2013 dan Bukti Setor Penerimaan Negara dengan tanggal yang sama yaitu 20 Juni 2013;