:

bahwa menurut Tergugat Prosedur penerbitan Surat Keputusan Nomor KEP00007.PPH/WPJ.07/KP.100/2013 tanggal 01 Maret 2013 telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, sehingga tidak selayaknya Penggugat menggugat keputusan tersebut;

:

bahwa Penggugat telah melakukan klarifikasi upaya hukum yang telah dilakukan terhadap SKPKB Nomor: 006/277/05/091/08 tanggal 11 Desember 2008, yaitu bahwa memang Penggugat menyampaikan surat keberatan atas SKPKB, akan tetapi keberatan tersebut hanya diajukan terhadap dua koreksi yaitu koreksi overhead dan koreksi lain. Setelah diterbitkan keputusan keberatan pihak Penggugat tidak mengajukan banding lagi karena menurut Penggugat bahwa koreksi overhead penyelesaiannya tidak dilakukan dalam alur banding karena telah ada kesepakatan. Namun setelah keberatan ditolak Penggugat membayar koreksi selain overhead, bahwa kesimpulannya Penggugat mengajukan keberatan namun bukan keberatan atas koreksi overhead;

:

bahwa sesuai dengan Surat Gugatan Nomor: FIN.258-13/AN/ht/D.002996 tanggal25 April 2013 yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00007.PPH/WPJ.07/KP.1003/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kepada Penggugat berkenaan dengan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor: 081-0043-2013 tanggal 01 Maret 2013;

bahwa substansi dari Keputusan a quo adalah tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan dengan utang pajak yang tercantum dalam SKPKB 00006/277/05/091/08 tanggal 11 Desember 2008

bahwa Penggugat tidak setuju dengan keputusan Tergugat yang mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak tersebut dengan pajak yang terutang dalam dalam SKPKB 00006/277/05/091/08 tanggal 11 Desember 2008 karena menurut Penggugat dalam SKPKB a quo terdapat pajak yang bukan merupakan kewajiban Penggugat untuk membayarnya melainkan merupakan pajak yang ditanggung Pemerintah

bahwa menurut Majelis dengan memperhatikan isi surat gugatan Penggugat, bahwa yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh Penggugat adalah materi pajak yang terutang yang terdapat dalam SKPKB 00006/277/05/091/08 yang seharusnya bukan merupakan tanggung jawab Penggugat

bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan bahwa prosedur penerbitan Surat Keputusan Nomor KEP-00007.PPH/WPJ.07/KP.1003/2013 tanggal 01 Maret 2013 telah sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2011 tanggal 24 Januari 2011 , sehingga tidak selayaknya Penggugat menggugat keputusan tersebut karena yang menjadi penekanan dalam gugatan adalah keberadaan SKPKB 00006/277/05/091/08 tanggal 11 Desember 2008, dan oleh karena itu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah dimulai dari Keberatan hingga Banding ke Pengadilan Pajak atas keberadaan SKPKB a quo;

bahwa Penggugat menyatakan bahwa atas SKPKB 00006/277/05/091/08 tanggal 11 Desember 2008 telah dilakukan upaya keberatan tetapi hanya untuk “koreksi lain”, sedangkan untuk “koreksi overhead” tidak diajukan keberatan. Setelah ada keputusan keberatan Penggugat tidak mengajukan banding karena beranggapan bahwa telah ada kesepakatan penundaan proses penagihan pajak sampai ada penyelesaian PPN Jasa Luar Negeri Ditanggung Pemerintah dari Tergugat maupun dari Direktorat Jenderal Anggaran

bahwa Pasal 11 ayat (1a) Undang-undang KUP menyebutkan:
“Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan,Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan PenguranganKetetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut“;

bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-undang KUP menyebutkan:“Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihanpajak”;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /PMK. 03/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, mengatur hal-hal sebagai berikut:

bahwa sesuai dengan penjelasan Tergugat dan Penggugat dalam persidangan, bahwa atas SKPKB 00006/277/05/091/08 tanggal 11 Desember 2008 telah dilakukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan melalui Surat Penggugat No. DG/AUD019-09/PV/ad/D.001772 tanggal 6 Maret 2009 dan telah diterbitkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-85/PJ/2010 tanggal 23 Februari 2010 yang memutuskan menolak keberatan Penggugat dan mempertahankan SKPKB 00006/277/05/091/08 tanggal 11 Desember 2008 bahwa Tergugat telah melakukan konfirmasi Utang Pajak ke Seksi Penagihan KPP Minyak dan Gas Bumi dan Seksi Penagihan KPP lokasi tempat Wajib Pajak terdaftar yang terkait dengan lokasi kegiatan usaha Wajib Pajak dengan uraian sebagai berikut:
Konfirmasi Utang Pajak ke Seksi Penagihan KPP Minyak dan Gas Bumi melalui surat konfirmasi Nomor S-KONF-07/WPJ.07/KP.1009/2013 tanggal 18 Februari 2013;
Jawaban konfirmasi dari Seksi Penagihan dengan surat jawaban Nomor KONF60/WPJ.07/KP.1004/2013 tanggal 19 Februari 2013 menyebutkan bahwa terdapat Utang Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Nomor 00006/277/05/091/08 tanggal 11 Desember 2008 sebesar Rp62.437.824.327,00;

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini serta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas Majelis berpendapat penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00007.PPH/WPJ.07/KP.1003/2013 tanggal 01 Maret 2013 sudah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku;