:

bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang gugatan atas jangka waktu pengurangan sanksi administrasi berupa bunga dengan batas maksimal 24 bulan, sementara Penggugat dalam surat gugatannya meminta sanksi bunga dikurangkan menjadi Rp0,00;

:

bahwa Penggugat mendasarkan pada dalil Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

:

bahwa kepada Penggugat telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00003/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 Masa Pajak Desember 2004 dengan perhitungan sebagai berikut: SKPKB Nomor 00049/207/04/071/06 tanggal 2 Agustus 2006, tanggal jatuh tempo 1 September 2006, Jenis Pajak: PPN Dalam Negeri;

bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi yakni mengajukan permohonan pembatalan yang ke-2 (dua) atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00003/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 Masa Pajak Desember 2004 yang telah diputus dalam Keputusan Tergugat Nomor KEP-309/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 15 Maret 2013 dengan hasil sebagai berikut:

bahwa upaya administrasi Penggugat untuk meminta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bunga penagihan tidak disetujui oleh Tergugat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan;

bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas keputusan Tergugat yang menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bunga penagihan dengan penerbitan surat keputusan sedang Penggugat ajukan proses gugatannya;

bahwa Penggugat berpendapat terdapat kesalahan dalam penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1422/WPJ.06/2013 tanggal 26 September 2013 sehingga keputusan oleh Tergugat ini adalah cacat hukum. Bahwa tidak terdapat alasan kuat dan dapat diterima oleh hukum terkait penerbitan surat keputusan oleh Tergugat;

bahwa Tergugat berpendapat, KEP-1422/WPJ.06/2013 tanggal 26 September 2013 yang diajukan gugatan oleh Penggugat adalah bukan obyek gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) karena berdasarkan Pasal 37 PP Nomor 74 Tahun 2011 termasuk keputusan Direktur Jenderal Pajak yang tidak dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak;

bahwa menurut Tergugat untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Nomor 00003/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 adalah wewenang Direktur Jenderal Pajak atau pada Tergugat;

bahwa Tergugat berpendapat penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor 00003/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 maupun KEP-1422/WPJ.06/2013 tanggal 26 September 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa penolakan Tergugat terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Nomor 00003/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 menjadi maksimal 24 bulan (48% = 2 x 24 bulan) didasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

bahwa menurut Penggugat penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP- 1422/WPJ.06/2013 tanggal 26 September 2013 tidak terdapat alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh hukum, oleh karenanya Keputusan Tergugat Nomor KEP-1422/WPJ.06/2013 tanggal 26 September 2013 cacat hukum dan membatalkan serta menetapkan putusan sela untuk menghentikan penagihan aktif yang dilakukan Tergugat sampai proses persidangan selesai;

bahwa dasar hukum permohonan gugatan Penggugat adalah Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

bahwa pada huruf B angka 9 Surat Gugatan Nomor LO-056/NES/FA/X/13 tanggal 16 Oktober 2013, Wajib Pajak (Penggugat) memohon agar penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1422/WPJ.06/2013 tanggal 26 September 2013 yang menolak permohonan Wajib Pajak (Penggugat) dibatalkan dan menerbitkan keputusan yang baru yang pada pokoknya menerima seluruh permohonan pengurangan atau pengapusan sanksi administrasi Penggugat;

bahwa berdasarkan Surat Penggugat Nomor LO-011/NES/FA-III/13 tanggal 28 Maret 2013 perihal Permohonan ke-2 (dua) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00003/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 Masa/Tahun Pajak: Desember 2004 Jenis Pajak: PPN Dalam Negeri, Berdasarkan Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima pada tanggal 28 Maret 2013, Penggugatmemohon dapat dikurangkan atau dihapuskan seluruhnya Bunga Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang a quo sebesar Rp3.034.514.877,00 menjadi Rp0,00;

bahwa berdasarkan Surat Penggugat Nomor 1422/Nesitor/I/2014 tanggal 6 Februari 2014 perihal Penjelasan Tertulis/Kronologis Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Penagihan Pasal 19 (1) KUP terkait Gugatan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1422/WPJ.06/2013 tentang Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Karena Permohonan Wajib Pajak tanggal 26 September 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak, Penggugat mengajukan permohonan:

mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, dan mengurangkan/menghapuskan sanksi administrasi bunga penagihan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 juncto Pasal 2, Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 11 PMK Nomor 8/PMK.03/2013 menjadi sebagai berikut:

Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (semula) Rp3.034.514.877,00Dikurangkan/Dihapuskan Rp1.698.292.634,00Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (menjadi) Rp1.336.222.243,00

bahwa Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak mengatur bahwa :“Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang KUP, dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sehingga sanksi administrasi menjadi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, diberikan untuk permohonan yang diajukan setelah tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.”

bahwa Permohonan ke-2 (kedua) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00003/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 yang diajukan Penggugat dengan Surat Nomor LO-011/NES/FA-III/13 tanggal 28 Maret 2013 didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo menyatakan bahwa: “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perudangan-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.”

bahwa pada Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo ketentuan tersebut di atas dinyatakan bahwa:“Dalam praktek dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidak telitian petugas pajak yang dapat membebankan Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telahditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan dapat dikurangkan atau dihapuskan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal dikarenakan ketidaktelitian petugas pajak atau dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak;

bahwa menurut Majelis sanksi administrasi berupa bunga yang ditetapkan berdasarkan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00003/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 bukan disebabkan karena ketidak telitian petugas pajak atau kekhilafan Wajib Pajak, tetapi dikarenakan Penggugat melakukan pelunasan jumlah pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00049/207/04/071/06 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp2.783.986.341,00 setelah jatuh tempo pelunasan;

bahwa menurut Majelis, kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Nomor 00003/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 memang sepenuhnya ada pada Direktur Jenderal Pajak (Tergugat) karena hal ini adalah diskresi Tergugat manakala penerbitan Surat Tagihan Pajak dimaksud memenuhi syarat sahnya keputusan (rechtsgeldig beschikking), tetapi apabila penerbitannya tidak memenuhi syarat sahnya keputusan (niet rechtsgeldig beschikking) maka Wajib Pajak berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak dan Majelis berwenang mengadilinya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis ternyata penolakan Tergugat didasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan karenanya penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor 00003/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 maupun Keputusan Tergugat Nomor KEP-1422/WPJ.06/2013 tanggal 26 September 2013 telah memenuhi syarat sahnya keputusan (rechtsgeldig beschikking) baik material maupun formal;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa menerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1422/WPJ.06/2013 tanggal 26 September 2013, tentang Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00003/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 Masa Pajak Desember 2004 sudah benar;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan untuk menolak gugatan Penggugat;