:

bahwa Penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00014/206/08/725/10 tanggal 8 Juli 2010 telah sesuai dengan pembahasan akhir sebagaimana yang tertuang dalam lkhtisar Hasil Pembahasan Akhir. Dalam lampiran SKPKB di kolom Pembahasan Akhir (Disetujui) merupakan nilai yang disetujui oleh Penggugat sendiri sebesar (Rp740.750.743,00) sedangkan menurut Tergugat adalahRp2.789.592.849,00;

:

bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban:

:

bahwa sengketa gugatan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-374/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 22 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00014/206/08/725/10 tanggal 8 Juli 2010;

bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan sebagai berikut:Pasal 36(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

bahwa Tergugat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan, melakukan penelitian terhadap permohonan Penggugat;

bahwa Tergugat dengan Surat Nomor Pemb-135/V.26/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 09 Juni 2011 menyampaikan Pemberitahuan hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak yang Tidak Benar, Permintaan Tanggapan, Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir;

bahwa Penggugat Menghadiri Pembahasan Akhir hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak yang Tidak Benar, Menghadiri Pembahasan Akhir pada tanggal 20 Juni 2011;

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Akhir hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak yang Tidak Benar Nomor BA58/V.29/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 22 Juni 2011, yang ditandatangi para pihak yang bersengketa, menyatakan bahwa Penggugat tidak menyetujui sebagian/seluruhnya**) hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak yang Tidak Benar;

bahwa Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP374/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 22 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak2008 Nomor 00014/206/08/725/10 tanggal 8 Juli 2010;

bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju hitungan pemeriksa/peneliti karena: Terjadi salah hitung pada Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir;SKPKB Pajak Penghasilan Nomor 00014/206/08/725/10 Tahun Pajak 2008 tanggal penerbitan 8 Juli 2010 adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan Pembahasan Akhir (Disetujui) pada Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan Nomor00014/206/08/725/10 Tahun Pajak 2008;Keputusan Tergugat Nomor KEP-374/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 22 Juni adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar Nomor BA-58/V.29/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang telah disetujui Tergugat;

bahwa dalam Berita Acara Pembahasan Akhir hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak yang Tidak Benar Nomor BA58V.29/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 22Juni 2011 Tergugat menyatakan sebagai berikut.bahwa daftar hasil pembahasan ini merupakan apa yang dikemukakan Penggugat pada saat pembahasan dan pada daftar hasil pembahasan tersebut tidak ada pernyataan bahwa Peneliti setuju dengan hasil pembahasan, jadi Peneliti tetap berpendapat bahwa peredaran usaha adalah sebesar Rp26.038.296.200,00bahwa Tergugat menyatakan bahwa Hasil Pembahasan adalah rangkuman saat pembahasan mengenai pendapat-pendapat yang disampaikan oleh pihak Penggugat yang juga terdapat pernyataan-pernyataan dari Tergugat, namun tetap tidak terdapat kesimpulan;

bahwa pernyataan Penggugat yang diwakili oleh Adi Chandra selaku Direktur XXX yang secara tegas menyatakan tidak menyetujui hasil penelitian permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar;

bahwa Tergugat secara tegas dan nyata mempertahankan koreksi sebagaimana bahwa kolom Hasil Pembahasan (Nilai Rupiah dan Alasan) merupakan kesimpulan dari pembahasan antara Tergugat dengan Penggugat;

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Akhir hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak yang Tidak Benar Nomor BA59/V.29/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tergugat menerbitkan KEP374/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 22 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak2008 Nomor 00014/206/08/725/10 tanggal 8 Juli 2010;

bahwa Tergugat telah menerbitkan KEP-374/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 22 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00014/206/08/725/10 tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap berkas Gugatan, diketahui bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-374/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 22 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00014/206/08/725/10 tanggal 8 Juli 2010, Tergugat menggunakan dasar Pasal 36 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis berpendapat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana permohonan Penggugat, sepenuhnya adalah wewenang Tergugat;

bahwa mengingat pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

bahwa pada memori penjelasan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan penilaian pembuktianMajelis, berkesimpulan bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP374/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 22 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00014/206/08/725/10 tanggal 8 Juli 2010 telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat;