Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-50375/PP/M.VIII/25/2014

Tinggalkan komentar

29 Januari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-50375/PP/M.VIII/25/2014
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final
TAHUN PAJAK
2010
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak terdiri dari:
Koreksi Acrual Bunga Deposito sebesar Rp6.330.503,00;
Koreksi Bunga yang berasal dari saldo di bawah Rp7.500.000,00
sebesar Rp927.309,00
Menurut Terbanding
:
bahwa sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia diketahui
bahwa saat terutangnya PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pada saat diperoleh atau diterimanya penghasilan dari bunga deposito,
bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Bunga yang berasal dari saldo di bawah Rp7.500.000,00 karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah yang tidak terpecah-pecah sesuai dengan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah RI Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
Menurut Pemohon
:
bahwa beban bunga acrual deposito sebesar Rp6.330.503,00 yang nampak pada laporan Neraca per 31 Desember 2010 pada posisi pasiva merupakan rekening bunga deposito yang masih akan dibayar sehingga belum merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2);
bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon Banding sudah memberikan bukti-bukti pendukung berupa daftar nasabah per bulan deposito, giro dan tabungan di bawah Rp7.500.000,00 berserta bukti pendukungnya;
Menurut Majelis
:
bahwa menurut Terbanding berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia maka saat terutangnya PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah pada saat diperoleh atau diterimanya Penghasilan dari bunga deposito sehingga atas akrual bunga deposito sebesar Rp6.330.503,00 merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2);
bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia menyatakan”
Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final. Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
bahwa penjelasan Penjelasan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia menyatakan:“Pemotongan Pajak Penghasilan yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) bersifat final. Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito termasuk jasa giro serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Demikian pula Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan menyatakan ”Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihakpihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan menyatakan ”Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnyaadalah pada saat jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti: gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saatpembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran”;
bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia tidak diatur secara tegas mengenai pengertian “diterima” atau “diperoleh” nya bunga yang harus dipotong PPh Pasal 4 (2) namun sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan diatur bahwa terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) adalah pada saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan mana yang lebih dahulu terjadi;
bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas banding berupa Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa system pembukuan Pemohon Banding menganut system Accrual Basis dimana bunga deposito, tabungan dan diskonto dicatat dan dibebankan ditahun 2010 namun baru dibayarkan ditahun berikutnya;
bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berdapat bahwa sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh Pemohon Banding yaitu Accrual Basis maka saat terutang PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah pengakuan biaya sehingga atas akrual bunga deposito sebesar Rp6.330.503,00 terutang PPh Pasal 4 ayat (2);
bahwa selain itu berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 11213/PP/MVIII/25/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang dikuatkan dengan Putusan Makamah Agung Nomor 50 /B/BK/PJK/2008 tanggal 18 Mei 2008, Majelis Hakim telah memberikan putusan untuk kasus yang sama dengan tetap mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;
bahwa dasarkan uraian di atas Majelis berpendapat Koreksi Acrual Bunga Deposito sebesar Rp6.330.503,00t sudah benar dan tetap dipertahankan;
bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Bunga yang berasal dari saldo di bawah Rp7.500.000,00 karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung;
bahwa berdasarkan data-data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidangberupa
Rekap Deposito Nominal di bawah Rp7.500.000,00
Rekap Giro Nominal di bawah Rp7.500.000,00
Rekap Giro Nominal di bawah Rp7.500.000,00
Sertifikat Deposito Berjangka di bawah Rp7.500.000,00
Informasi Trasaksi Deposito di bawah Rp7.500.000,00
Rekening Koran Giro dan Tabungan di bawah Rp7.500.000,00 diperoleh petunjuk yang cukup meyakinkan Majelis bahwa Deposito, Giro dan Tabungan tersebut memiliki saldo di bawah Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia menyatakan “Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dilakukan terhadap: bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia menyatakan “Walaupun penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia dan cabang bank luar negeri di Indonesia tidak dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tetapi penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.Untuk melindungi para deposan dan penabung kecil, atas bunga tabungan yang diterima atau diperoleh para penabung kecil tersebut tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa atas Deposito, Giro dan Tabungan tersebut yang berasal dari saldo di bawah Rp7.500.000,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat (2);
bahwa dasarkan uraian di atas Majelis berpendapat Koreksi Bunga yang berasal dari saldo di bawah Rp7.500.000,00 sebesar Rp927.209,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan;
MENIMBANG
atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding dengan koreksi yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp927.309,00 dengan perhitungan sebagai berikut:
  
sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang terutang dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Pengenaan Pajak menurut Surat Keputusan Rp82.096.862,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp927.309,00
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp81.169.553,00
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang terutang
PPh Pasal 4 (2) yang terutang menurut Surat Keputusan Rp16.419.372,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan(Rp927.309,00 x 20%) Rp185.462,00
PPh Pasal 4 (2) menurut Majelis Rp16.233.910,00
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan ini;
MEMUTUSKAN
Mengabulkan Sebagian
 permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-378/WPJ.06/2013 tanggal 8 April 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 Nomor 00002/240/10/072/12 tanggal 29 Maret 2012 atas nama XXX, sehingga Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari
s.d. Desember 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
 
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Sigit Henryanto, Ak. sebagai Hakim Ketua
Nany Wartiningsih, S.H., M.Si. sebagai Hakim Anggota
Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Anggotayang dibantu oleh
Rina Yasmita, S.E., Ak., M.M. sebagai Panitera Pengganti
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200

%d blogger menyukai ini: