:

bahwa penerbitan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00207/207/08/619/11 tanggal 08 Agustus 2011 Masa Pajak September 2008 maupun Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1426/WPJ.11/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

:

bahwa sebaliknya sesuai legal character Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak tidak langsung (indirect tax) – PKP Pembeli akan membayar pajak kepada PKP Penjual Sepanjang faktur pajak yang dikreditkan oleh PKP Pembeli merupakan bukti pungutan pajak yang sah, telah memenuhi syarat formal dan syarat material – maka terlepas apakah PKP Penjual telah melaporkan atau tidak – tidak ada kaitannya dengan pengkreditan faktur pajak oleh PKP Pembeli. bahwa pada saat pembahasan akhir copy SPT Masa PKP Penjual telah pula disampaikan kepada Terbanding untuk bisa memastikan bahwa atas faktur pajak tersebut telah dilaporkan oleh PKP Penjual sesuai ketentuan yang berlaku;

:

bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak dalam persidangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan sebesar Rp784.092,00;

berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Terbanding kepada KPP tempat Pengusaha Kena Pajak penjual terdaftar dengan jawaban “ Tidak Ada”;

bahwa hasil konfirmasi dari KPP tempat PKP Penjual dinyatakan “Tidak Ada” tanpa ada penegasan apakah telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan oleh PKP penjual yang bersangkutan;

bahwa menurut Pemohon Banding, faktur pajak yang dikreditkan telah memenuhi syaratformal dan syarat material sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (5) Jo Pasal 4 Jo Pasal 9 Ayat (8) UU PPN sehingga dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan pada saat pembahasan akhir dalam proses pemeriksaan, telah menyerahkan copy SPT PPN Masa PKP Penjual kepada Terbanding, dan atas faktur pajak yang disengketakan telah dilaporkan oleh PKP Penjual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan:Angka 1.4 “Tindak lanjut yang harus dilakukan Bagi Unit/kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:

bahwa Terbanding mendasarkan koreksinya pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 9Ayat (8) huruf h yang menyatakan:Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa jawaban konfirmasi dari KPP tempat PKP Penjual terdaftar yang menyatakan “Tidak Ada” tanpa penegasan apakah telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan oleh PKP penjual yang bersangkutan, tidak dapat diartikan oleh Terbanding bahwa Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding tidak sah, sebagaimana diatur pada butir 1.4.1.3.3 Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-754/PJ/2001;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas kredit pajak sebesar Rp784.092,00 tidak didasarkan pada peraturan perundanganyang berlaku dan didukung dengan bukti yang kuata, sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;