Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-54140/PP/M.VIIIB/99/2014

Tinggalkan komentar

12 Januari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-54140/PP/M.VIIIB/99/2014
JENIS PAJAK
Gugatan
TAHUN PAJAK
2008
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2209/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPN Nomor : 00005/207/08/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, Masa Pajak Mei 2008;
Menurut Terbanding
:
bahwa Tergugat mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan gugatan Pemohon Gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPh Tahun 2008, SKPKB PPN Masa Januari-Desember Tahun 2008, STP PPh Tahun 2008 dan STP PPN Masa Januari-Desember Tahun 2008;
Menurut Pemohon
:
bahwa dengan tidak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terhutang dan melakukan perhitungan ulang menggunakan asumsi maka Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) UU KUP;
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :
  1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
  2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.03/2013 Tanggal 2 Januari 2013 : Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak, mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013;
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.03/2013 Tanggal 2 Januari 2013, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
bahwa dengan demikian, maka dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam memproses permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang diajukan oleh Penggugat yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2013 telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.03/2013 karena permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak diajukan oleh Penggugat setelah tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2013 (setelah tanggal 1 Maret 2013);
bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 48 UU PTUN Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2209/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPN Nomor : 00005/207/08/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak merupakan Beschikking atas Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dari Penggugat Nomor : Tanpa Nomor Tanpa Tanggal sehingga merupakan Objek Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
bahwa sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 maka Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2209/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPN Nomor : 00005/207/08/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak adalah merupakan Surat Keputusan yang dapat diajukan gugatan;
bahwa karena Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2209/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPN Nomor : 00005/207/08/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak merupakan Objek Gugatan maka Majelis berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Gugatan tersebut di atas sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
bahwa atas alasan-alasan Penggugat didalam Surat Gugatan-nya, Majelis berpendapat:
1. Penerbitan Surat Keputusan tentang Pembatalan Ketetapan Pajak tidak memenuhi ketentuan formal
bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak, Penggugat tidak menjelaskan atas ketentuan formal mana yang tidak dipenuhi dalam rangka penerbitan Surat Keputusan tentang Pembatalan Ketetapan Pajak oleh Tergugat;
bahwa di dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.03/2013 tanggal 1 Maret 2013 diatur mengenai prosedur penelitian dan penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yaitu sebagai berikut:
Pasal 16 :
  1. Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak;
  2. Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi;
  3. Wajib Pajak harus memenuhi permintaan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim;
  4. Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimna disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan;
  5. Direktur Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi serta keterangan tambahan yang diberikan dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
  6. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal penghasilan kena pajak dalam surat ketetapan pajak dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dokumen yang dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar terbatas pada:
    1. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; atau
    2. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan;
  7. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuaidengan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima;
  8. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
  9. Surat Keputusan sebagaimna dimaksud pada ayat (8) berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak;
  10. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
bahwa berdasarkan penelitian atas berkas permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak dari Penggugat dan Surat Tanggapan atas permohonan Gugatan beserta lampirannya serta Laporan Penelitian Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dari Tergugat, menurut Majelis baik dari segi proses penelitian Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak maupun dari segi jangka waktu penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.03/2013;
bahwa atas pertanyaan Majelis di persidangan kepada Penggugat mengenai prosedur yang tidak dipenuhi Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi persyaratan formal karena tidak dibuat Berita Acara meskipun Penggugat hadir dalam pembahasan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.07/2007 (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.07/2007 tanggal 15 Juli 2007 : Standard Operating Procedure (SOP) Layanan Unggul Bidang Perpajakan adalah sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 mengenai Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan Kementerian Keuangan);
bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.03/2013 Tanggal 2 Januari 2013: Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak, tidak ditemukan adanya aturan yang mengharuskan/mewajibkan Tergugat untuk membuat Berita Acara Pembahasan;
bahwa dengan demikian, Majelis tidak menemukan adanya ketentuan formal yang tidak dipenuhi oleh Tergugat maupun prosedur yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam alasan pengajuan Gugatan-nya;
2. Menurut Penggugat Tahun Pajak yang diperiksa adalah tahun pajak 2008 sehingga Undang-undang yang digunakan seharusnya adalah tahun yang sesuai dengan tahun pajak
bahwa dalam Surat Tanggapannya, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
bahwa menurut Majelis, Penggugat telah keliru menjabarkan pencantuman Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dalam Surat Keputusan Tergugat;
bahwa pencantuman Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pada Surat Keputusan Tergugat adalah terkait dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat sehingga pada diktum Mengingat dicantumkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
bahwa pencantuman tersebut juga terkait dengan drafting atau adanya hubungan antara Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang pertama sampai dengan yang terakhir. Disamping itu juga dalam setiap Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terdapat Aturan Peralihan yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Penggugat juga tidak dapat menunjukkan pasal mana dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang diterapkan kepada Penggugat;
bahwa dengan demikian pencantuman tersebut bukan berarti bahwa atas sengketa Tahun Pajak 2008 diterapkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tetapi yang diterapkan adalah tetap ketentuan yang terkait dengan tahun pajak yang bersangkutan sehingga alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan faktanya;
3. Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PKP sesuai dengan surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11 Pebruari 2011
bahwa sesuai dengan ketentuan pencabutan PKP yang berlaku pada saat Penggugat menyampaikan Surat (tanpa nomor) tanggal 11 Pebruari 2004 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, mengatur tentang Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pencabutan PKP yaitu PKP dengan kriteria sebagai berikut:
(1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal:
a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
b.Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
d.Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap;
f. Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak;
bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 (yang oleh Penggugat dimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP), maka dilihat dari substansi isi surat Penggugat maupun dilihat dari ketentuan tentang pencabutan PKP sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001, menurut Majelis Surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 (yang oleh Penggugat dimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP) adalah merupakan sebagai surat biasa yang bersifat pemberitahuan/ laporan bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak karena tidak terpenuhinya syarat formal dan material permohonan pencabutan PKP;
bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Penggugat tanggal 11 Pebruari 2004 (yang oleh Penggugat dimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP), maka dilihat dari substansi isi surat Penggugat maupun dilihat dari ketentuan tentang pencabutan PKP sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-161/PJ./2001 di dalam tanggal 11 Februari 200, menurut Majelis Surat Penggugat tanggal 11Pebruari 2004 (yang oleh Penggugat dimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP) adalah lebih merupakan sebagai surat biasa yang bersifat pemberitahuan/laporan bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
4. Sampai dengan saat ini KPP belum menjawab surat Penggugat tersebut
bahwa terkait dengan surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 adalah lebih merupakan sebagai surat biasa yang bersifat pemberitahuan/laporan dan bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan PKP, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menjawab surat Penggugat tersebut;
5. Berdasarkan ketentuan perpajakan, bilamana surat permohonan tersebut tidak dijawab maka KPP mengabulkan permohonan Penggugat tersebut
bahwa terkait dengan surat Penggugat tanggal 11 Pebruari 2004 adalah bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan PKP, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mengabulkan atau menolak surat (yang menurut Penggugat dimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP) Penggugat tersebut;
6. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah berdasarkan asumsi dan tidak melihat data yang ada
bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan data dari pihak ketiga yaitu dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT. PPI Persero) Cabang Manado tertanggal 5 Juli 2011 yang merupakan lawan transaksi dari Penggugat yang mana diketahui bahwa pada tahun 2008 terdapat penjualan semen dari PT. PPI Persero Cabang Manado kepada Penggugat sebesar Rp1.864.138.500,00 dan atas transaksi pembelian semen tersebut belum dilaporkan oleh Penggugat dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2008 dan penyerahan tersebut merupakan objek PPN yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000;
bahwa atas data tersebut telah dianalisis dan diuji sesuai dengan Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian, maka perhitungan DPP yang dilakukan oleh Tergugat adalah dilakukan berdasarkan data, fakta dan atas data yang diperoleh telah dilakukan pengujian sehingga alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan faktanya;
7. Menurut Penggugat surat ketetapan pajak diterbitkan harus sesuai dengan data dan/atau fakta-fakta
bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 6 di atas, perhitungan DPP yang dilakukan oleh Tergugat sebagai bagian dari perhitungan surat ketetapan pajak adalah berdasarkan data, fakta dan atas data yang diperoleh telah dilakukan pengujian. Dengan demikian, maka perhitungan DPP yang dilakukan oleh Tergugat adalah dilakukan berdasarkan data, fakta dan atas data yang diperoleh telah dilakukan pengujian sehingga alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan faktanya;
8. Penggugat telah melaporkan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat diketahui bahwa atas data penjualan semen oleh PT. PPI Persero kepada Penggugat terbukti bahwa atas transaksi pembelian semen tersebut belum dilaporkan oleh Penggugat di dalam SPT Tahunan Tahun 2008 dan SPT Masa PPN. Hal ini membuktikan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan faktanya;
9. Pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secara otomatis permohonan Penggugat dikabulkan. Dengan demikian Penggugat tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak
bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian angka 3, 4, 5 di atas, maka surat Penggugat tanggal 11 Februari 2011 tersebut baik dilihat dari substansi isi surat maupun ketentuan tentang pencabutan PKP sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-161/PJ./2001 adalah lebih merupakan sebagai surat biasa yang bersifat pemberitahuan/laporan dan bukan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP. Dengan demikian, menurut Majelis tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12 bulan dan status Penggugat adalah masih tetap sebagai PKP sehingga tetap berhak menerbitkan Faktur Pajak;
10. Sampai dengan pemeriksaan Penggugat tidak menerima pemberitahuan mengenai PKP
bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian angka 3, 4, 5 dan 9 di atas, maka surat Penggugat tanggal 11 Februari 2011 tersebut baik dilihat dari substansi isi surat maupun ketentuan tentang pencabutan PKP sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-161/PJ./2001 adalah lebih merupakan sebagai surat pemberitahuan/laporan (sebagai surat biasa) dan bukan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP. Dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk memberitahukan kepada Penggugat mengenai PKP;
bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dan mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
bahwa dengan demikian, menurut Majelis tidak terdapat data/bukti-bukti dan dasar hukum yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2209/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPN Nomor : 00005/207/08/824/13 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak, Masa Pajak Mei 2008 dinyatakan Ditolak;
MENIMBANG
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2209/ WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor : 00005/207/08/824/13 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak, Masa Pajak Mei 2008;
MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang- undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2209/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SKPKB PPN Nomor : 00005/207/08/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, Masa Pajak Mei 2008 atas nama XXX.
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Sigit Henryanto, Ak., sebagai Hakim Ketua,
Nany Wartiningsih, SH, MSi sebagai Hakim Anggota, Entis Sutisna,
SH, M.Hum sebagai Hakim Anggota, Yang dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani,
SH, MH sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Penggugat.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: