Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-52864/PP/M.XVB/99/2014

Tinggalkan komentar

12 Januari 2018 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-52864/PP/M.XVB/99/2014
JENIS PAJAK
Gugatan
TAHUN PAJAK
2008
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penerbitan Surat Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22Juli 2010 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas Surat Permohonan Keberatan Penggugat Nomor: 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Februari Tahun 2008 Nomor : 00003/207/08/309/10 Tanggal 01 April 2010;
Menurut Terbanding
:
bahwa Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang berisi jawaban atas Surat Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, yang tidak pernah Penggugat terima yang merupakan tindak lanjut atas utang pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp316.730.104,00,-, latar belakang dari utang pajak tersebut adalah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00003/207/08/309/10 tanggal 01 April 2010;
Menurut Pemohon
:
bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas Surat Tergugat nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas Surat Permohonan Keberatan Penggugat Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari – Pebruari Tahun 2008 Nomor : 00003/207/08/309/10 Tanggal 01 April 2010;
Menurut Majelis
:
KETENTUAN FORMAL
bahwa Surat Gugatan Nomor : 004/EJMP/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 ditandatangani oleh Direktur.
bahwa Surat Gugatan Nomor : 004/EJMP/V/2013 tanggal 23 Mei 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
bahwa Surat Gugatan Nomor 004/EJMP/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 menggugat Surat Tergugat Nomor S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010, karena surat Tergugat tersebut menyatakan Surat Penggugat Nomor 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 32 Undang-Undang KUP,sehingga surat permohonan Penggugat tidak dipertimbangkan.
bahwa Surat Gugatan a quo merupakan lanjutan dari Surat Keberatan Penggugat Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang menyatakan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari – Desember 2008 Nomor : 00003/207/08/309/10 tanggal 1 April 2010.
bahwa dengan demikian secara implisit Surat Tergugat Nomor S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 Tanggal 22 Juli 2010 mempertahankan keberadaaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00003/207/08/309/10 tanggal 1 April 2010.
bahwa Surat Gugatan a quo tidak secara jelas mencantumkan dasar hukum (Pasal Undang-Undang) yang digunakan Penggugat, namun dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa dasar hukum gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan(KUP).
bahwa Pasal 23 ayat(2) huruf c Undang-Undang a quo berbunyi:
”Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat(1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;
bahwa menurut Majelis,bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang a quo mensyaratkan untuk mengajukan gugatan, harus ada dua keputusan dan ini tercermin dalam kalimat ”keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan”. Satu keputusan adalah keputusan yang digugat, sedangkan keputusan yang satu lagi adalah keputusan yang mendahului keputusan yang digugat.
bahwa disamping syarat dua keputusan, ada lagi syarat lainnya yaitu keputusan yang digugat bukan keputusan dalam Pasal 26 dan keputusan yang mendahului keputusan yang digugat bukan keputusan dalam Pasal 25 ayat (1), hal ini tercermin dalam kalimat ”selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26”.
Bahwa Pasal 26 Undang-Undang a quo berbunyi sebagai berikut
  1. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
  2. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
  4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.(5)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
bahwa menurut Majelis keputusan atas keberatan (disingkat menjadi keputusan keberatan) dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang a quo terdiri dari tiga macam yaitu :
  1. Keputusan keberatan yang menyatakan surat keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan. Hal ini dinyatakan secara implisit dalam Pasal 25 ayat (4) a quo yang berbunyi ”Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan,
    Penjelasan pasal a quo berbunyi :
    ”Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan”
    . Lazimnya keputusan keberatan jenis ini diterbitkan berbentuk surat biasa dengan kode “S”,
  2. Keputusan keberatan yang menyatakan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.Hal ini dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (3) a quo.Keputusan keberatan jenis ini diterbitkan berbentuk baku berupa Surat Keputusan Keberatan,
  3. Keputusan keberatan dimana Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan, sehingga keberatan Wajib pajak dianggap dikabulkan.Hal ini dinyatakan dalam pasal 26 ayat (5) a quo.
bahwa Pasal 25 ayat (1) UU a quo berbunyi sebagai berikut:Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
  3. Surat Ketetapan Pajak Nihil,
  4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau,
  5. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
bahwa menurut Majelis, dengan demikian keputusan Pasal 25 ayat (1) yang disebut dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c a quo dapat dibaca menjadi surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
bahwa menurut Majelis, Surat Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 Tanggal 22 Juli 2010 bukanlah obyek gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c UU a quo karena Surat Tergugat tersebut termasuk keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang a quo dan Surat Tergugat a quo berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa Masa Pajak Januari – Desember 2008 Nomor : 00003/207/08/309/10 Tanggal 1 April2010. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa Masa Pajak Januari – Desember 2008 a quo adalah termasuk keputusan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang a quo yaitu surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
bahwa didalam persidangan, Penggugat menyatakan bahwa Surat Tergugat Nomor S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 dapat diajukan gugatan berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan ,karena menurut Penggugat Surat Tergugat a quo termasuk keputusan selain keputusan yang disebut dari huruf a sampai dengan huruf h;
bahwa Pasal 37 Peraturan Pemerintah a quo berbunyi sebagai berikut :
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:
  1. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan,
  2. Surat Keputusan Pembetulan,
  3. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan,
  4. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi,
  5. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi,
  6. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak,
  7. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan
  8. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah a quo, yang dapat diajukan gugatan adalah keputusan (beschikking) yang mempunyai nama Surat Keputusan dan surat ketetapan pajak selain Surat Keputusan dan surat ketetapan pajak yang disebut dari huruf a sampai dengan h.
bahwa menurut Majelis, Surat Tergugat a quo tidak termasuk obyek gugatan berdasarkan Peraturan Pemerintah a quo, karena dalam Peraturan Pemerintah a quo jenis Surat Tergugat a quo bukanlah keputusan karena tidak bernama Surat Keputusan, tetapi merupakan surat biasa. Karena Surat Tergugat a quo bukanlah keputusan maka penyelesaian keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu 12 bulan dihitung sejak keberatan Wajib Pajak memenuhi ketentuan formal. Hal ini tercermin dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) PP a quo :
bahwa Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Pengadilan Pajak a quo berbunyi:
ayat (2):
Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12(dua belas) bulan
ayat (3):
Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak;
bahwa menurut Majelis, jika sengketa ada kaitannya dengan surat ketetapan pajak, maka gugatan berasal dari permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
bahwa Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo berbunyi sebagai berikut:
Ayat (1):
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan;
Ayat (2):
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf d serta ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo berbunyi sebagai berikut:
Ayat (1):
“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
d. membatalakn hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
    1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
    2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
Ayat (1c):
“Direktur Jenderal Pajak dalam jangkwa waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberik keputusan atas permohonan yang diajukan”.
bahwa menurut Majelis, apabila Wajib Pajak tidak puas atas keputusan dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo, Wajib Pajak dapat mengajukan Gugatan sesuai Pasal 23 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo.
bahwa menurut Majelis, apabila sengketa ada kaitannya dengan surat ketetapan pajak, maka arti “selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26” dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo adalah keputusan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo yang berkaitan dengan pelaksanaan surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan dalam Pasal 16 ayat (1) atau keputusan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo yang berkaitan dengan pelaksanaan surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b atau huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo.
bahwa menurut Majelis, sengketa yang diajukan Tergugat seharusnya adalah obyek Banding, hal ini didasarkan pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Bab V yang meliputi Pasal 25 yang mengatur keberatan,Pasal 26 yang mengatur keputusan keberatan dan Pasal 27 yang mengatur banding.
bahwa Bab V tersebut berjudul “Keberatan dan Banding”. Dari judul tersebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo sudah menuntun Wajib Pajak, jika mengajukan keberatan maka akhir dari keberatan adalah banding, secara implisit judul tersebut menyatakan Gugatan berawal dari Non Keberatan, karena hanya ada 2 macam sengketa pajak yaitu Banding dan Gugatan.
bahwa judul tersebut dipertegas oleh bunyi Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo yang berbunyi:
Pasal 25 ayat (1):
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
  3. Surat Ketetapan Pajak Nihil,
  4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
  5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pasal 26 Ayat (1):
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
Pasal 27 Ayat (1):
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
bahwa menurut Majelis, karena merujuk kepada Pasal 26 ayat (1), maka istilah Surat Keputusan Keberatan dalam Pasal 27 ayat (1), sebaiknya dibaca “keputusan keberatan”, karena dalam Pasal 26 ayat (1),yang ada hanya istilah keputusan atas keberatan. Istilah ini sama dengan istilah dalam Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
Pasal 27 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 a quo menyatakan:
“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak”.
bahwa dengan demikian menurut Majelis, tidak ada satu ayat pun didalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan Gugatan atas keputusan keberatan.
bahwa disamping itu Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang mengatur tentang pemberian imbalan bunga, juga tidak ada menyebutkan Putusan Gugatan, yang ada hanya Putusan Banding. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang mengatur bahwa lanjutan dari pengajuan keberatan adalah Banding dan bukan Gugatan.
bahwa menurut Majelis, Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak juga menyatakan Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan.
bahwa Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 a quo berbunyi sebagai berikut:
Ayat (2):
“Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Ayat (3):
“Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;
bahwa menurut Majelis satu-satunya pasal yang memungkinkan keputusan keberatan atau yang ada kaitannya dengan surat ketetapan pajak diajukan Gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ayat ini adalah ayat baru, yang tidak ada baik secara eksplisit maupun implisit dalam Undang- Undang sebelumnya.
bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 a quo berbunyi sebagai berikut :
“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;
bahwa Undang-Undang a quo tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan prosedur atau tata cara penerbitan Surat Keputusan Keberatan, tetapi dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan PemenuhanKewajiban Perpajakan.
bahwa Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 a quo berbunyi:
Ayat (1)
“Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang”;
Ayat (2)
“Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir kepada Wajib Pajak”;
bahwa menurut Majelis, masalah yang disengketakan Penggugat memang bukan masalah yang dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 a quo a quo,sehingga pasal ini tidak dibahas lebih lanjut.
bahwa menurut Majelis, apabila sengketa ada kaitannya dengan surat ketetapan pajak, kecuali Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 a quo, maka jalur Gugatan dimulai dengan permohonan Pasal 16 atau Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 a quo, sedangkan jalur Banding dimulai dengan keberatan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 a quo.
bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat sengketa yang diajukan Penggugat bukanlah obyek gugatan tetapi obyek banding.
bahwa menurut Majelis sengketa Banding tidak boleh dialihkan menjadi sengketa Gugatan, karena ada konsekwensi hukum dalam sengketa Banding,dimana konsekwensi hukum ini tidak ada kalau mengajukan Gugatan,yaitu:
1. Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:
“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terhutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar 50% (lima puluh persen)”
2. Pasal 27 ayat (5d) UU Nomor 6 tahun 1983 sebagimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Dalam hal permohonan Banding ditolak/dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupadenda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan”
bahwa sebagai kesimpulan, Majelis berpendapat sampai tahap ini Gugatan Penggugat sudah tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan Gugatan yaitu Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 a quo, sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya dari surat gugatan Penggugat, surat keberatan Penggugat, keputusan Tergugat dan surat ketetapan pajak serta materi sengketa tidak lagi dilakukan Majelis, dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
MENIMBANG
bahwa pendapat berbeda dari Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH, L.L.M. yakni sebagai berikut :
bahwa SPHP Nomor : 05/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 24 Februari 2010 yang diterbitkan KPP Lahat kepada Penggugat diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 Februari 2010.
bahwa Tanggapan/Bantahan SPHP a quo Penggugat melalui Surat Nomor 004/EJMP.1/EXT/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 menyatakan tidak setuju atas koreksi tersebut diatas dan menyatakan perhitungan PPN lebih bayar sebesar Rp316.730.104,00.
bahwa dalam Risalah Pembahasan tanggal 9 Maret 2010 Penggugat menyatakan “tidak setuju” dan PPN terutang adalah Nihil.
bahwa dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 9 Maret 2010 Penggugat menyatakan “tidak setuju” dan PPN yang terutang adalah Nihil.
bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00003/207/08/309/10 tanggal 01 April 2010 diterbitkan oleh KPP Lahat dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp316.730.104,00.
bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan keberatan dengan Surat Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang diterima oleh KPP Pratama Lahat pada tanggal 5 Juli 2010 dengan perhitungan PPN lebih bayar sebesar Rp316.730.104,00.
bahwa KPP Pratama Lahat mengirimkan Surat Nomor : S-1213/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 8 Juli 2010, hal pemberitahuan surat keberatan memenuhi persyaratan formal.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak (Tergugat) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang KUP, apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
bahwa setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan Tergugat tidak memberi suatu keputusan, Penggugat menyampaikan Surat Nomor: 004/EJMP/XI/2011 tanggal 12 Desember 2011, perihal tindak lanjut atas permohonan keberatan tersebut kepada Tergugat.
bahwa selanjutnya Tergugat menjawab surat Penggugat dengan Surat Nomor : S-37/WPJ.03/KP.0908/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal jawaban atas Surat Nomor : 004/EJMP/XI/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang menyatakan permohonan keberatan Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut.
bahwa Penggugat mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Pajak atas Surat Nomor : S-37/WPJ.03/KP.0908/2012 tanggal 31 Januari 2012 tersebut, dan telah diputus dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44734/Pengadilan Pajak/M.XV/99/2013 tanggal 24 April 2013 dengan amar putusan “tidak dapat diterima”.
bahwa Penggugat tidak pernah menerima secara resmi surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut sebelumnya dari Tergugat, maka Penggugat mengirimkan surat Nomor : 002/EJMP/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal permintaan salinan surat Nomor S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 kepada Tergugat;
bahwa Tergugat mengirimkan salinan surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut kepada Penggugat melalui surat Nomor : S-709/WPJ.03/KP.0908/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang diterima oleh Penggugat tanggal 14 Mei 2013.
bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 kepada Pengadilan Pajak dengan Surat Nomor : 004/EJMP/V/2013 tanggal 23 Mei 2013, yang diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Mei 2013. bahwa dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
Penggugat tidak pernah menerima secara resmi Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut dari Tergugat sebelum tanggal 14 Mei 2013,
Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal adalah sehubungan dengan surat Penggugat Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010,
Surat Penggugat Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tangaal 28 Juni 2010 adalah tentang permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Januari – Desember 2008 Nomor : 00003/207/08/309/10 tanggal 1 April 2010, atau dengan kata lain Penggugat tidak pernah mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar kepada Tergugat, sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat dalam Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut,
Oleh karena itu Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang tatacara penyelesaian permohonan keberatan.
bahwa dalam resume/pandangan akhir tanggal 7 Oktober 2013, Penggugat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :
bahwa Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 diterbitkan TIDAK SESUAI dengan prosedur dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan Pajak Pertambahan Nilai;
bahwa adapun dasar hukum yang dipakai Penggugat dalam mengajukan surat gugatan ini ke Pengadilan Pajak adalah berdasarkan :Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007,- Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011,- Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP. bahwa menurut Penggugat surat keputusan Nomor : S- 1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 adalah surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana diatur Iebih lanjut dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.
bahwa Tergugat di dalam surat Nomor: S-5315/WPJ.03/2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal Surat Tanggapan atas Permohonan Gugatan terhadap Surat Keputusan Nomor : S1344/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan Penggugat Nomor: 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April s.d. Desember 2008 Nomor 00003/207/08/309/10 tanggal 01 April 2010 tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP sehingga tidak dipertimbangkan
bahwa Tergugat berpendapat dengan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP dan Penjelasan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP:
“Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan”.
bahwa Surat Keputusan Nomor: S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) KUP bukan merupakan surat keputusan keberatan, bukan merupakan objek banding sehingga tidak dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak.
bahwa karena Surat Keputusan Nomor: S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut tidak termasuk dalam salah satu surat keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, maka Surat Nomor: S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut merupakan objek gugatan sehingga dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.
bahwa Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 baru diterima Penggugat secara resmi dari Tergugat pada tanggal 14 Mei 2013 melalui Surat Tergugat Nomor : S-709/WPJ.03/KP.0908/2013 tanggal 14 Mei 2013, sehingga bila dihitung antara jangka waktu pengajuan surat gugatan Penggugat Nomor : 004/EJMP/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Mei 2013 dengan tanggal penerimaan surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 dari Tergugat pada tanggal 14Mei 2013 adalah 10 (sepuluh) hari. Dengan demikian pengajuan surat gugatan Penggugat Nomor : 004/EJMP/V/2013 masih memenuhi jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
bahwa surat Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 sehubungan dengan surat permohonan keberatan Penggugat Nomor: 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-49/Pj./2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan yang mengatur :
“Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Dirjen Pajak ini “
bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:
Membatalkan Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli2010 perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal tersebut,
Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan seluruhnya atas surat permohonan keberatan Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, PPN Masa Pajak Januari – Desember 2008 Nomor : 00003/207/08/309/10 tanggal 1 April 2010, karena telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan keberatan disampaikan Penggugat.
bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor : S-5315/WPJ.03/2013 tanggal 24 Juni 2013 menyampaikan tanggapan sebagai berikut :
Gugatan diajukan melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat, Surat KPP Pratama Lahat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 dikirimkan oleh KPP Pratama Lahat dengan Pos tanggal 6 Agustus 2010 sedangkan Surat Permohonan Gugatan Penggugat diterima Pengadilan Pajak tanggal 24 Mei2013,
Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Keberatan Nomor: 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak April sampai dengan Desember Tahun 2008 Nomor : 00003/207/08/309/10 tanggal 1 April 2010,
KPP Pratama Lahat mengirimkan surat nomor: S- 1213/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 08 Juli 2010 Hal Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal atas permohonan Wajib Pajak tersebut di atas,
Pasal 25 Ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur “Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan”,
Terdapat Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebesar Rp1.693.348.136,00 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Nomor 00003/207/08/309/10 tanggal 01 April 2010,
Penggugat belum melunasi Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp1.693.348.136,00 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Nomor 00003/207/08/309/10 tanggal 01 April 2010 tersebut sampai dengan Surat Permohonan Keberatan Penggugat disampaikan,
Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur “Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan,
Tergugat telah mengirimkan surat nomor : S- 1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 Hal Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas Surat Permohonan Keberatan Penggugat nomor 00003/207/08/309/10 tanggal 01 April 2010 tersebut,
Alasan Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah mengajukanSuratPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar kepada Tergugat sebagaimana yang disampaikan Tergugat dalam Surat Nomor: S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 juga tidak tepat karena Surat Nomor: S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut jelas menunjuk kepada Surat Penggugat nomor: 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni2010, sehingga sesuai dengan prinsip substance over form maka seharusnya Penggugat memahami bahwa Surat Nomor S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut adalah respon yang menunjukkan bahwa Surat Penggugat nomor: 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (4) UU KUP,
Surat KPP Pratama Lahat nomor S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut sekaligus merupakan ralat atas surat nomor S1213/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 08 Juli 2010 sehingga Surat Permohonan Keberatan Penggugat nomor 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April s.d. Desember Tahun 2008 Nomor 00003/207/08/309/10 tanggal 01 April 2010 tidak diproses lebih lanjut karena bukan merupakan surat keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
bahwa Tergugat dalam penjelasan/kesimpulan akhir melalui Surat Nomor : S- 6911/PJ.07/2013 tanggal 4 November 2013 menyampaikan hal-hal tersebut :
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP,
Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP maka yang merupakan objek yang dapat digugat adalah keputusan (beschikking) yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan (beschikking), selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP,
bahwa SKPKB nomor 00003/207/08/309/10 diajukan keberatan sesuaiPasal 25 ayat (1) UU KUP. Sedangkan Surat Nomor S- 1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tersebut merupakan keputusan Tergugat untuk mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diajukan keberatan sebagaimana Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang KUP, maka Surat Tergugat Nomor S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 bukan merupakan objek gugatan,
Bahwa Surat Tergugat Nomor S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 telah dikirimkan melalui Pos kepada Penggugat tanggal 06 Agustus 2010. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang- undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sengketa gugatan tersebut seharusnya dikirimkan kepada Pengadilan Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Agustus 2010 yaitu pada tanggal 4 September 2010,
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Nomor S1344/VVPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 dengan Surat Nomor : 003//EJMP/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang diterima secara langsung oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Mei 2013, sehingga telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan,
Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa Surat Nomor S1344/VVPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 baru diterima Penggugat tanggal 14 Mei 2013 berupa salinan atau kopi, sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan gugatan diajukan masih memenuhi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Penggugat,
Bahwa tercantum dalam SKPKB nomor : 00003/207/08/309/10 tanggal 01 April 2010 jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
Bahwa Penggugat belum melunasi Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp1.693.348.136 yang tercantum dalam SKPKB tersebut sampai dengan surat permohonan keberatan Penggugat disampaikan, sehingga tidak memenuhi Pasal 25 ayat (3a) UU KUP,
Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) UU KUP disebutkan bahwa Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan,
Bahwa Tergugat mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan gugatan Pengugat terhadap Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 “Tidak Dapat Diterima”.
bahwa selanjutnya Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH, L.L.M berpendapat sebagai berikut :
bahwa yang menjadi pokok sengketa dan obyek gugatan dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Tergugat) Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas Surat Permohonan Keberatan Penggugat Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN a quo yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan;
bahwa dasar hukum pengajuan gugatan adalah :
Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur :
“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan Peradilan Pajak”
bahwa Tergugat menerbitkan keputusan perpajakan (pertama) berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00003/207/08/309/10 tanggal 01 April 2010 dan Tergugat menjawab surat keberatan a quo dengan menerbitkan keputusan berupa surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 (kedua).
bahwa Keputusan Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 bukan pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang KUP, dan juga bukan keputusan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang KUP.
bahwa dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH, L.L.M berpendapat bahwa gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 dengan Surat Penggugat Nomor : 004/EJMP/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP;
Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP yang mengatur sebagai berikut :
“Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan”;
bahwa penjelasan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut :“Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan”;
bahwa dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH, L.L.M berpendapat bahwa gugatan terhadap keputusan Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 kepada Pengadilan Pajak sudah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) KUP dan penjelasannya, upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak tidak dapat dilakukan karena Keputusan Tergugat a quo Bukan Surat Keputusan Keberatan.
bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Tergugat sendiri dalam penjelasan akhir Nomor : S-6911/PJ.07/2013 tanggal 4 November 2013, halaman 5 yang menyatakan “Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP disebutkan bahwa keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang mengatur : Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain :
Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan,
Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan,
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi,
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi,
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak,
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
bahwa karena Surat Keputusan Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut tidak termasuk dalam salah satu surat keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Nomor: S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 adalah obyek gugatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP;
Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang mengatur sebagai berikut:
“Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
bahwa karena surat Keputusan Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 adalah surat dari Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 diatas, maka Majelis berpendapat bahwa surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 adalah obyek gugatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP.
Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tanggal 23 Januari 2013, yang mengatur sebagai berikut :
“Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan, sehingga tidak dapat diajukan banding ke badan Peradilan Pajak”;
Pertimbangan hukum dan pendapat Majelis XV dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44734/Pengadilan Pajak/M.XV/99/2013 tanggal 24 April 2013 dalam sengketa gugatan atas nama Pemohon Banding melawanDirektur Jenderal Pajak antara lain menyebutkan :-“bahwa Majelis berpendapat yang merupakan Surat Keputusan Tergugat adalah Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010”,
“bahwa dengan demikian Majelis berpendapat seharusnya Penggugat mengajukan gugatan atau banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP dan penjelasannya, Pasal 37 dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013.
bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH, L.L.M berpendapat Surat Keputusan Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 bukan merupakan obyek banding, melainkan merupakan obyek gugatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak.
bahwa dasar hukum jangka waktu Pengajuan Gugatan adalah sebagai berikut :
Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur sebagai berikut:
“Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan selain gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat,
Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur sebagai berikut : “Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal facsimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung”,
Bahwa Penggugat menyatakan baru menerima salinan/copy Surat Nomor : S1344/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 melalui Surat Tergugat Nomor : S 709/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 14 Mei 2013, pada tanggal14 Mei 2013, sedangkan surat gugatan Penggugat Nomor : 004/EJMP/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Mei 2013, dengan demikian pengajuan surat gugatan Penggugat a quo masih memenuhi jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002,
bahwa Tergugat menyatakan Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 telah dikirimkan melalui pos kepada Penggugat tanggal 6 Agustus 2010 sedangkan surat gugatan Penggugat Nomor : 004/EJMP/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 diterima secara langsung oleh Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 24 Mei 2013 sehingga telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan,
bahwa dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan resi bukti pengiriman pos yang asli, hanya menunjukkan rekap surat keluar saja, demikian pula siapa dari pihak Penggugat yang menerima surat tersebut tidak ada bukti diterima oleh Penggugat secara langsung, bahkan dalam persidangan terakhir tanggal 7 Oktober 2013 Tergugat mengakui sebagai berikut :
“bahwa untuk masalah resi Tergugat sudah mengupayakan yang terbaik, dan itu sebenarnya hanya salah satu cara saja dan ada fakta lain yang perlu dipertimbangkan mengenai timetest gugatan ini yaitu pada saat persidangan, pada kasus sebelumnya Tergugat telah menyerahkan Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 secara resmi kepada Penggugat, namun sampai persidangan dinyatakan cukup Tergugat tidak dapat menyerahkan bukti bahwa Surat Nomor: S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 telah diterima Penggugat secara resmi di persidangan pada kasus sebelumnya,
bahwa dalam daftar pengeposan surat tanggal 6 Agustus 2010 yang digunakan bukti oleh Tergugat bahwa Surat Nomor: S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 telah dikirimkan melalui pos terdapat kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut :
1. Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 disisipkan pada nomor urut 9 setelah nomor S-1589 sampai dengan nomor S-1596,
2. Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 ditulis tangan sedangkan nomor urut 1 sampai dengan 8 diketik computer,
3. Terdapat jeda waktu yang lama (15) hari antara tanggal surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan tanggal pengeposan 6 Agustus 2010,
4. Daftar pengeposan surat tersebut untuk jenis kilat khusus, sehingga setiap surat harus dibuat resi tanda terima telah mengirim surat kilat khusus yang diberikan kepada pengirim dalam hal ini Penggugat.
bahwa berdasarkan fakta kejanggalan tersebut Majelis tidak dapat meyakini bahwa Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 telah dikirim pada tanggal 6 Agustus 2010;
bahwa dalam Surat Penggugat Nomor : 001/EJMP/EXT-POS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 kepada Kepala Kantor Pos Lahat, perihal : Permintaan Konfirmasi Pengiriman Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 dijelaskan bahwa :
“Berdasarkan salinan catatan pengiriman surat pos tercatat periode bulan Juli 2010 sampai dengan September 2010 yang kami dapatkan dari petugas Kantor Pos Kikim (Bapak Rully Wibowo NIPPOS 987393674) beberapa waktu yang lalu dengan sepengetahuan Kepala Kantor Pos Lahat, didalam salinan catatan pengiriman surat pos tercatat tersebut tidak ada ditemukan catatan pengiriman Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut”.
bahwa selanjutnya menjawab surat Penggugat tersebut, Kepala Kantor Pos Lahat mengirim surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 1337/LT/OPS/0913 tanggal 20 September 2013, yang antara lain menegaskan sebagai berikut : “Terkait dengan permintaan resi pengiriman kami jelaskan bahwa kalau surat tersebut benar pernah dikirimkan melalui pos, silahkan dimintakan kepada KPP Pratama Lahat karena resi pengiriman kami kembalikan ke pengirim pada saat penagihan biaya pengiriman surat setiap bulannya”.
bahwa berdasarkan surat jawaban Kepala Kantor Pos Lahat Nomor : 1337/LT/OPS/0913 tanggal 20 September 2013 tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tidak pernah dikirimkan melalui pos, sehingga pernyataan Tergugat bahwa Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 telah dikirimkan melalui pos pada tanggal 6 Agustus 2010 tidak dapat dijadikan dasar penghitungan jangka waktu pengajuan gugatan;
bahwa karena Tergugat tidak memiliki bukti yang sah pernah mengirimkan melalui pos, maupun menyampaikan secara langsung kepada Penggugat, bukti yang dimiliki Tergugat telah menyampaikan salinan/copy Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggl 22 Juli 2010 kepada Penggugat adalah surat Tergugat Nomor : S-709/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 14 Mei 2013, yang diterima Penggugat pada tanggal 24 Mei 2013, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa pengajuan surat gugatan Penggugat Nomor : 004/EJMP/V/2013 masih memenuhi jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002.
bahwa yang menjadi pokok sengketa dan obyek gugatan a quo adalah Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, sehubungan dengan surat keberatan Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010.
bahwa Penggugat dalam surat gugatan sampai dengan resume/pemandangan akhir menyatakan Surat Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-49/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, sehingga Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan alasan sebagai berikut :
Terdapat banyak keanehan dan kejanggalan dalam Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 yaitu :
Formulir surat bukan formulir surat standar KPP Pratama Lahat, dengan beberapa cacat sebagai berikut :
sebelah kiri atas tidak ada logo resmi Kementerian Keuangan yang bertuliskan “Nagara Dana Rakca”,
tidak ada alamat kantor Pajak,
tidak ada nama website/home page,
tidak ada nomor telepon,
tidak ada nomor faks,
tidak ada motto “Bersama Wajib Pajak Mengarungi Era Baru Perpajakan Modern”.
Perubahan penulisan tanggal surat tidak disertai paraf, dimana tanggal surat yang sebelumnya tertulis 22 Juni 2010, hasil ketikan dan print computer, kemudian huruf “n” diganti menjadi huruf “l” dengan tulisan tangan/ballpoint, maksudnya tanggal surat menjadi 22 Juli 2010, tanpa paraf.
Hal Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut adalah mengenai “Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal” padahal Penggugat melalui Surat Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 adalah mengenai Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN dan Penggugat tidak pernah mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar kepada Tergugat.
Dasar Hukum yang digunakan Tergugat dalam Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 adalah keliru karena mengacu kepada Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal ayat (2) Undang- Undang KUP seharusnya dasar hukum penelitian permohonan keberatan mengacu kepada Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) Undang-Undang KUP.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-49/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian keberatan ditentukan sebagai berikut : “Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Dirjen Pajak ini”
bahwa karena Surat Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tidak menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-49/PJ/2009, maka Surat Tergugat a quo tidak sah, cacat, dan batal demi hukum;
bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan sampai dengan Penjelasan/Kesimpulan Akhir serta didalam persidangan menyatakan sebagai berikut :
bahwa terkait Kop Surat memang tidak sesuai dengan Tata Naskah Dinas tetapi tidak membuat surat tersebut cacat hanya karena kurang lengkap saja,
bahwa mengenai kesalahan tanggal harusnya sama seperti kesalahan pada tidak adanya Kop Surat, itu hanya kesalahan tulisan dan tidak mengurangi arti dari surat tersebut,
bahwa mengenai dasar hukum yang digunakan, menurut Tergugat terjadi kesalahan penulisan tetapi secara substansi jelas ditujukan kepada surat keberatan dan SKP yang diajukan keberatan oleh Penggugat, jadi secara substansi sudah benar,
bahwa mengenai tidak disebutkannya S-1213/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 08 Juli 2010 dalam S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010, karena surat S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan S-1213/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 08 Juli 2010 diterbitkan untuk menjawab surat Penggugat yang sama sehingga tidak perlu disebutkan,
bahwa alasan Penggugat tidak pernah mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar kepada Tergugat sebagaimana sebagaimana Tergugat dalam Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 juga tidak tepat karena Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 jelas menunjuk kepada Surat Penggugat Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, sehingga sesuai dengan prinsip “substance over form” maka seharusnya Penggugat memahami bahwa Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut adalah respon yang menunjukkan bahwa Surat Penggugat Nomor: 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP.
bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, hasil penilaian pembuktian, dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berkeyakinan bahwa secara formal Keputusan Tergugat Nomor: S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peratun; dan diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan, dalam hal ini Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-49/PJ/2000 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
bahwa berdasarkan bukti autentik materi gugatan Penggugat terhadap surat Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 berdasar surat permohonan gugatan, fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan resume/pandangan akhir adalah :
Perihal Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli2010 adalah mengenai “Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal”, padahal Penggugat melalui Surat Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 perihalnya adalah “Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00003/207/08/309/10 tanggal 1 April 2010 “Dengan demikian perihal dalam Surat Nomor: S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 adalah salah obyek (error in objecto),
Rujukan Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 adalah sebagai berikut :
“Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang diterima tanggal 5 Juli 2010 hal pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :00004/207/08/309/2010 tanggal 1 April 2010” padahal Penggugat melalui Surat Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tidak memohon pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak tetapi mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan demikian Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 telah salah rujukan,
Dasar hukum pengajuan surat keberatan Penggugat Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang digunakan Tergugat dalam Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 adalah Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP seharusnya dasar hukum pengajuan surat keberatan Penggugat Nomor : 009/EJMP/EXT/VI/201 tanggal 28 Juni 2010 adalah Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3a) Undang-Undang KUP, dengan demikian Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal22 Juli 2010 telah salah menggunakan dasar hukum pengujian keberatan,
Adanya pernyataan Tergugat dalam Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP adalah tidak benar, karena surat permohonan keberatan Penggugat adalah SAH dan ditandatangani oleh Bapak Horas Chu Naga sebagai Direktur Utama sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemohon Banding Nomor 39 yang dibuat dihadapan notaries Yurisa Martanti S.H, pada tanggal 16 Desember 2008.
bahwa berdasarkan bukti autentik Surat Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010, Surat Tanggapan, fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan penjelasan/kesimpulan akhir menyatakan sebagai berikut :
Tergugat menambahkan dasar hukum Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (4) Undang-Undang KUP (karena tidak ada dalam Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010, dalam melakukan pengujian atas surat keberatan Penggugat Nomor: 008/EJMP/EXT/VI/2010,
Terdapat jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebesar Rp316.730.104,00 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00003/207/08/309/10 tanggal 1 April 2010,
Penggugat belum melunasi jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebesar Rp316.730.104,00 tersebut sampai dengan surat permohonan keberatan Penggugat disampaikan,
Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP diatur : “Dalam hal Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP diatur : “Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
Bahwa Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut menunjuk surat permohonan keberatan Penggugat Nomor: 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, sehingga telah jelas atau menyatakan surat tersebut berkaitan dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat.
Bahwa berdasarkan penjelasan dan pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan , surat tanggpan, surat bantahan dan pandangan akhir/kesimpulan akhir serta fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat dan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :
Bahwa perihal dalam Surat Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang berbunyi : “Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, adalah keliru dan salah obyek (error in objecto), karena Surat Penggugat Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal nya adalah mengenai permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00003/207/08/309/10 tanggal 1 April 2010,
Bahwa rujukan dalam Surat Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang berbunyi “Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 008/EJMP/EXT/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang diterima tanggal 5 Juli 2010 hal pengurangan atau pembetulan ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00004/207/08/309/2010 tanggal 1 April2010” adalah keliru dan tidak berdasar, karena Surat Penggugat Nomor :008/EJMP/EXT/VI/2010 bukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tetapi permohonan keberatan atas ketetapan Pajak,
Bahwa dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 untuk meneliti surat keberatan Penggugat a quo menggunakan Pasal 36 ayat (2) Undang- Undang KUP adalah keliru dan tidak berdasar, karena untuk meneliti syarat formal pengajuan keberatan seharusnya menggunakan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (3a) Undang-Undang KUP,
bahwa alasan Tergugat dalam Surat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 bahwa surat keberatan Penggugat a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 (1) Undang- Undang KUP adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Penggugat dapat membuktikan bahwa yang menandatangani surat keberatan adalah Sdr. XX, adalah sebagai Direktur Utama Perseroan, adalah pengurus perseroan yang sah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemohon Banding Nomor 39 yang dibuat dihadapan Notaris Yurisa Martanti S.H, pada tanggal 16 Desember 2008,
Bahwa alasan Tergugat dalam Surat Tanggapan sampai dengan penjelasan/kesimpulan akhir yang menyatakan Surat Keberatan Penggugat a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang- Undang KUP, dimana Penggugat belum melunasi jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebesar Rp316.730.104,00 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00003/207/08/309/10 tanggal 1 April 2010 tersebut sampai dengan surat permohonan Keberatan Penggugat disampaikan, adalah keliru dan tidak berdasar, manipulatif dan bertentangan dengan fakta hukum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Berdasarkan Surat Tanggapan/Bantahan Penggugat Nomor : 004/EJMP/EXT/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 (langsung fax) kepada Tergugat, Penggugat menyatakan tidak setuju atas koreksi Tergugat dalam SPHP Nomor : 05/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 24 Februari 2010, menurut perhitungan Penggugat seharusnya lebih bayar sebesar Rp316.730.104,00,
2. Berdasar Risalah Pembahasan Akhir tanggal 9 Maret 2010 Penggugat menyatakan tidak setuju, dan perhitungan PPN terutang adalah sebesar Rp0 atau nihil,
3. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal9 Maret 2010 Penggugat menyatakan tidak setuju dan perhitungan PPN terutang adalah sebesar Rp0 atau nihil,
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa April sampai dengan Desember Nomor 00003/207/08/309/10 tanggal 1 April 2010 yang pada kolom 7 (jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan) sebesar Rp316.730.104,00 adalah keliru dan tidak berdasar, manipulatif karena tidak sesuai dengan surat tanggapan/bantahan Penggugat Nomor : 004/EJMP.I/EXT/III/2010 tanggal 2 Maret 2010, tidak sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 9 Maret 2010, dan bertentangan dengan PAsal 24 ayat (2) PMK Nomor 199/PMK.03/2007 yang mementukan “Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan”.
bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, hasil penilaian pembuktian, dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH, L.L.M berkeyakinan bahwa secara material Keputusan Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 bertentangan dengan peraturan perunfang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peratun, demikian pula Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00004/207/08/309/2010 tanggal 1 April 2010 diterbitkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PMK Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, sehingga Keputusan Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
MENIMBANG
Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan Penggugat, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
. Ketentuan perundangan-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.
MEMUTUSKAN
Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor : S-1345/WPJ.03/KP.0908/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, tidak dapat diterima.
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan suara terbanyak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, oleh Hakim Majelis XV Pengadilan Pajak, yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00699/PP/PM/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Drs. Tonggo Aritonang, Ak. M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,
Djangkung Sudjarwadi, SH, L.L.M. sebagai Hakim Anggota,
M.R. Abdi Nugroho sebagai Panitera Pengganti,
Putusan Nomor : Put-52864/PP/M.XVB/99/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2014, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Drs. Tonggo Aritonang, Ak. M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,
Djangkung Sudjarwadi, SH, L.L.M. sebagai Hakim Anggota,
Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: