:

bahwa biaya jasa pelayaran/ocean freight yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada PT. Meratus Line tetapi belum dikenakan PPh Pasal 15 Final. Menurut Pemohon Banding biaya jasa pelayaran tersebut merupakan biaya dokumentasi dan materai yang bukan merupakan objek PPh Passl 15 Final;

:

bahwa tidak terdapat perbedaan Dasar Pengenaan Pajak atas biaya jasa pelayaran disebabkan karena total biaya jasa pelayaran yang berjumlah Rp 75.505.000,00 terdiri dari jasa pelayaran yang dilakukan oleh:

sehingga bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 15 sesuai dengan SE-29/PJ.4/1996 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari KMK No. 416/KMK.04/1996;

sedangkan PPh atas jasa pelayaran disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran PT. Samudera Shipping Services untuk dan/atau atas nama PT. Karya Sejati (secara kolektif). Surat No. 14.01.0001/SSS-DPP/BJM dari PT. Samudera Shipping Services tanggal 10 Januari 2014 perihal Pemotongan PPh Pasal 15 atas Ocean Freight (Uang Tambang) dimana disebutkan bahwa atas tagihan ocean freight yang ditagihkan oleh PT. Samudera Shipping Services DPP Banjarmasin bukan merupakan objek pemotongan PPh karena bukan merupakan persewaan atau charter kapal.

:

bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp3.755.000,00, (DPP menurut Terbanding sebesar Rp75.505.000,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp71.750.000,00), dengan pokok sengketa adalah Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.755.000,00, dengan perincian sebagai berikut:
Tabel Nilai Sengketa atas Dasar Pengenaan Pajak sampai dengan Surat Banding

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 15 Nomor: 00010/241/08/711/12 tanggal 02 Januari 2012 Masa Pajak Oktober 2008, yang diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak oleh Unit Pemeriksa KPP Pratama Palangka Raya Nomor LAP-119/WPJ.29/KP.0305/2011 tanggal 21 Desember 2011 dengan perhitungan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding beserta data yang disampaikan dan Laporan Hasil Pemeriksaan serta Kertas Kerja Pemeriksaan, terdapat pembebanan mengenai biaya prah kapal pada SPT PPh Pasal 25 dari Pemohon Banding sebesar Rp75.505.000,00 untuk Masa Pajak Oktober 2008, dengan perincian sebagai berikut:

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap Surat Banding a quo, Surat Bantahan a quo, serta Bantahan Tertulis a quo diketahui alasan banding Pemohon Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal- hal sebagai berikut;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

bahwa berdasarkan penjelasan para pihak, dapat diketahui bahwa pokok sengketa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 final sebesar Rp3.755.000,00 terdiri dari dua pokok permasalahan yaitu;

bahwa berdasar keterangan para pihak sengketa DPP PPh Pasal 15 masa Oktober 2008 sebesar Rp500.000,00 kesemuanya terkait dengan jasa pelayaran yang diberikan oleh PT Meratus Line kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon Banding dalam Surat Banding a quo dan Surat Bantahan a quo, Pernyataan Terbanding dalam Surat Uraian Banding serta penjelasan para pihak dalam persidangan maka Majelis meminta kepada Pemohon Banding diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen terkait yang dapat mendukung alasan Pemohon Banding;

bahwa atas permintaan majelis tersebut Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen-dokumen pendukung diantaranya adalah;

bahwa atas pemeriksaan Majelis terhadap Dokumen Invoice serta Bill of Lading yang disampaikan oleh Pemohon Banding untuk masa Oktober 2008 diketahui hal-hal sebagai berikut;

bahwa berdasar Dokumen Invoice serta Bill of Lading yang disampaikan oleh Pemohon Banding untuk masa Oktober 2008 dapat diketahui bahwa dalam Invoice PT Meratus Line telah dirinci jumlah tagihan untuk uang tambang (ocean freight) dengan jumlah tagihan untuk pembayaran dokumen dan materai;

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap dokumen invoice yang disampaikan oleh Pemohon Banding diketahui terdapat materai tempel senilai Rp 6.000 pada tiap lembar invoice;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri pada pokoknya menyatakan:

Pasal 1
“Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.”;

Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 29/PJ.4/1996 Tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Seri PPh Umum No. 35) menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Angka 2
Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.

Angka 3
Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari :

Angka 4
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996, Norma penghitungan khusus penghasilan netto adalah 4% (empat persen) dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat final.

Angka 5
Peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada butir 4 adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas.

Angka 8
Dalam hal Wajib Pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lainnya selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas, maka atas penghasilan lainnya dikenakan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Angka 9
Oleh karena atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal telah dikenakan PPh yang bersifat final, maka :
a. dalam pembukuan Wajib Pajak, wajib dipisahkan penghasilan dan biaya yang berkenaan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal penghasilan dan biaya lainnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994, biaya yang berkenaan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal tidak boleh dikurangkan dalam melakukan penghitungan penghasilan kena pajak;
b. Mulai tahun pajak 1996 atas pembelian kapal dari luar negeri tidak dikenakan PPh Pasal 22 Impor.Untuk pelaksanaan pembebasan PPh Pasal 22 Impor Wajib Pajak dapat langsung menghubungi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanpa SKB.

bahwa berdasar dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding serta Peraturan-peraturan Terkait a quo maka Majelis berpendapat sebagai berikut;

bahwa berdasarkan data dan fakta yang terbukti dalam persidangan serta berdasarkan aturan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Biaya Dokumentasi dan Materai senilai Rp500.000,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 15 sehingga koreksi positif Terbanding atas Penghasilan Kena Pajak Pasal 15 masa Oktober 2008 sebesar Rp500.000,00 tidak dipertahankan;

2. Koreksi DPP PPh Pasal 15 yang berasal dari pembayaran jasa pelayaran kepada PT. Samudera Shipping Services sebesar Rp3.255.000,00

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 29/PJ.4/1996 Tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Seri PPh Umum No. 35) menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Angka 4
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996, Norma penghitungan khusus penghasilan netto adalah 4% (empat persen) dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat final.

a. memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengg
1.a. memberikan Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri 
2. penghasilan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran I;
a. menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatny
3. terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
a. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selamba4.pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampi ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final).

bahwa berdasarkan Sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-852/WPJ.341/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penegasan Perlakuan PPh atas Sewa Kapal disebutkan sebagai berikut:
“Menunjuk surat Saudara Nomor XXX tanggal 19 Juni 2003 perihal Penjelasan Permohonan Keberatan/PK atas Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 15, bersama ini Pemohon Banding sampaikan hal-hal sebagai berikut:7. Dalam terminologi jasa angkutan kapal (lautan dan udara), dikenal beberapa jenis charter/sewa, yaitu:a. Sewa berdasarkan pemakaian ruang (space charter);b. Sewa berdasarkan pemakaian waktu (time charter);c. Sewa kapal tanpa awak (bareboat charter);d. Sewa kapal dengan awak (fully-manned charter);”

bahwa secara skematis pelunasan PPh atas penghasilan Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dapat digambarkan sebagai berikut;

bahwa Terbanding berpendapat sesuai dengan Nomor S-852/WPJ.341/2003 tanggal 31 Desember 2003 a quo Pemohon Banding melakukan sewa / charter kapal berdasarkan ruang / space;

bahwa Terbanding menyatakan atas jasa pelayaran yang diberikan PT. Meratus Line Pemohon Banding melakukan pembayaran jasa dengan memotong PPh Pasal 15 Final dan menyetorkannya, sedangkan terhadap PT Samudra Shipping Service tidak dilakukan;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan pembayaran jasa pelayaran kepada PT Samudra Shipping Service yang dilakukannya bukan merupakan persewaan atau charter kapal karena tidak terdapat perjanjian sewa kapal antara Pemohon Banding dengan PT. Samudera Shipping Services, melainkan Pemohon Banding hanya membayar uang tambang (Ocean Freight), dengan demikian pembayaran tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 15 sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 29/PJ.4/1996 a quo;

bahwa Majelis berpendapat, para pihak terutama Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti adanya charter atau sewa kapal sebagaimana dimaksud Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-852/WPJ.341/2003 tanggal 31 Desember 2003 a quo;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT Samudra Shipping Service diketahui bahwa besarnya jasa pelayaran ditentukan tidak berdasarkan pemakaian ruang – m3 (space charter) tetapi ditentukan berdasarkan berat – kg;

bahwa atas pendapat Terbanding bahwa barang yang diangkut tersebut secara faktual menempati ruang sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-852/WPJ.341/2003 tanggal 31 Desember 2003 a quo, Majelis berpendapat bahwa setiap benda akan menempati ruang, pemakaian ruangan / sewa atau charter ditentukan oleh perjanjian antara penyewa dan pemilik kapal;

bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 15 Final atas pembayaran jasa pelayaran senilai Rp3.255.000,00 disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam hal ini adalah PT Samudera Shipping Services, sehingga Majelis berpendapat koreksi positif Terbanding atas Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Pasal 15 Final Masa Pajak Oktober 2008 sebesar Rp3.255.000,00 tidak dapat dipertahankan;