bahwa atas Pajak Pertambahan Nilai Masukan untuk Masa Pajak Maret 2009 telah dilakukan konfirmasi melalui SIDJP, tetapi dari konfirmasi melalui SIDJP dan Modul Penerimaan Negara diketahui bahwa dari Pajak Masukan sebesar Rp242.405.384,00 yang telah dilaporkan oleh PKP penjual sebesar Rp241.605.384,00 sehingga ada selisih sebesar Rp800.000,00 yang belum dilakukan penyetoran oleh PKP Penjual sehingga Terbanding melakukan konfirmasi Pajak Masukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftarnya yang dijawab dengan jawaban “Tidak Ada”;

bahwa dengan mekanisme dari Pajak Pertambahan Nilai (selain dari wajib pajak yang berstatus wajib pungut (WAPU) PPN) yang berlaku sampai saat ini, yaitu Pajak Pertambahan Nilai dipungut melalui penjual barang kena pajak/pemberi jasa kena pajak maka tanggung jawab Pemohon Banding atas pembayaran pajak sudah terpenuhi, serta sesuai juga dengan peraturan tanggung renteng, dan selanjutnya Pemohon Banding tidak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak ke kas negara, karena pembayaran pajak ke kas negara merupakan tanggung jawab penjual barang kena pajak/pemberi jasa kena pajak;

bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan yang diajukan banding oleh Pemohon Banding sebesar Rp800.000,00 karena jawaban klarifikasi yang menyatakan “tidak ada”;

bahwa koreksi pajak masukan sebesar Rp800.000,00 berasal dari pajak masukan pada faktur pajak Nomor 010.000-09.00000005 tanggal 5 Maret 2009 yang dibuat oleh CV Bina Bersama;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta kepada Pemohon Banding dan Terbading untuk melakukan uji bukti;

bahwa dalam uji bukti yang dilakukan, Terbanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dalam uji bukti tersebut data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pajak nomor 010.000.09.00000005 tanggal 5 Maret 2009, invoice, surat jalan, jurnal, dan rekening koran;

bahwa dari bukti Faktur Pajak nomor 010.000.09.00000005 tanggal 5 Maret 2009 merupakan transaksi dengan CV Bina Bersama dalam rangka pembelian barang berupa tyre, PNEU 8.25 x 15, 12 ply, diagonal;

bahwa PKP penjual mengirimkan barang dengan Surat Jalan tanggal 9 Februari 2009 yang ditujukan kepada PT Pertamina EP (bukan kepada Pemohon Banding);

bahwa PKP penjual menerbitkan Invoice Nomor 004/BB-TRK/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 dengan total tagihan sebesar Rp8.800.000,00 (DPP Rp8.000.000,00 dan PPN Rp.800.000,00);

bahwa Pemohon Banding mencatatkan pada tanggal 12 Maret 2009 pada PO Material Stock sebesar Rp8.000.000,00;

bahwa berdasarkan rekekning koran tanggal 20 Maret 2009 terdapat pembayaran sebesar Rp8.803.000,00 yang menurut Pemohon Banding adalah pembayaran atas tagihan inocie di atas;

bahwa dalam uji bukti yang dilakukan, Pemohon Banding mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dasar dari Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Terbanding adalah jawaban konfirmasi menyatakan “Tidak Ada”, oleh karena itu walaupun Pemohon Banding sudah menunjukkan bukti bayar, atas PPN terutang melalui penjual, pada saat proses pemeriksaan pajak dan keberatan Terbanding tetap mempertahankan koreksinya berdasarkan jawaban konfirmasi tersebut, menurut Pemohon Banding dan sesuai dengan UU PPN yang berlaku saat ini, terutama Pasal 16F, tanggung jawab renteng atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang akan lepas apabila Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa telah dipenuhi kewajibannya untuk membayar PPN yang terutang melalui penjual, oleh sebab itu, untuk sengketa PPN Masa Pajak Januari 2009 ini, Pemohon Banding berpendapat dan menjelaskan sebagai berikut:

bahwa dikarenakan yang menjadi dasar koreksi adalah jawaban konfirmasi, maka yang perlu dibuktikan oleh Pemohon Banding dan perlu diteliti kebenarannya adalah dokumen dan arus kas atas pembayaran PPN yang terutang yang dilakukan Pemohon Banding kepada penjual, bukan melakukan pemeriksaan ulang, dalam hal Pemohon Banding dapat membuktikan secara dokumen dan juga arus kas bahwa PPN yang terutang benar sudah dilakukan pembayaran melalui penjual, dan Terbanding juga sudah meneliti kebenaran atas dokumen dan arus kas pembayaran PPN terutang tersebut, maka isu Jawaban Konfirmasi untuk pembayaran PPN terutang seharusnya sudah terjawab;

bahwa sesuai dan konsisten dengan proses pemeriksaan pajak, keberatan dan surat uraian banding yang dibuat oleh Terbanding, bahwa dalam sengketa koreksi Pajak Masukan ini tidak ada isu lain selain jawaban konfirmasi, oleh karena itu terkait tanggal Faktur Pajak yang dipermasalahkan Terbanding dalam uji bukti ini, menurut Pemohon Banding tidak seharusnya dipermasalahkan karena Terbanding tidak mempermasalahkan isu lainnya (misalkan: tanggal Faktur Pajak, nature transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan penjual, jangka waktu penerbitan Faktur Pajak, terkait bisa atau tidaknya Pajak Masukan yang diperoleh dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa perlu diinformasikan bahwa kantor Pemohon Banding di pulau Bunyu terletak dalam satu gedung yang sama dengan PT Pertamina EP, dan Pemohon Banding menyatakan bahwa barang yang terdapat dalam surat jalan adalah barang-barang keperluan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap data dan dokumen yang disampaikan oleh para pihak serta hasil uji bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

bahwa terdapat bukti pemesanan barang tanggal 8 Januari 2009 oleh Pemohon Banding kepada CV Bina Bersama;

bahwa terdapat bukti berupa Surat Jalan tanggal 9 Februari 2009 yang dibuat oleh CV Bina Bersama yang berisi pengiriman barang kepada PT Pertamina EP;

bahwa terdapat invoice Nomor 004/BB-TRK/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 yang berisi tagihan kepada Pemohon Banding dari CV Bina Bersama;

bahwa terdapat dokumen Faktur Pajak yaitu nomor 010.000.09.00000005 tanggal 5 Maret 2009 dengan PPN sebesar Rp800.000,00 yang diterbitkan oleh PKP penjual CV Bina Bersama;

bahwa terdapat bukti berupa rekening koran yang menunjukkan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas tagihan yang dilakukan oleh CV Bina Bersama;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa terdapat arus uang dan barang atas transaksi Pemohon Banding dengan CV Bina Bersama;

bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa pajak masukan berdasarkan Faktur Pajak nomor 010.000.09.00000005 dengan PPN sebesar Rp800.000,00 dapat dijadikan kredit pajak;