:

bahwa Pemeriksa juga telah melakukan penelitian berkenaan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.52/2005 tanggal 9 Juni 2005 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak tidak sah dengan hasil negatif (tidak ada Faktur Pajak fiktif);

:

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan alasan banding sebagaimana Surat Banding dan Surat Penjelasan Tertulis pengganti Surat Bantahan a quo yang pada pokoknya menyatakan:

Berdasarkan uraian dan data tersebut di atas Pemohon Banding mengajukan banding atas 39 FP yang belum mendapat jawaban klarifikasi dari KPP terkait, sehingga perhitungan yg benar menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

:

bahwa terbukti dalam nilai sengketa banding ini adalah sebesar Rp97.308.829,00 (Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding sebesar Rp3.242.706.178,00, sedangkan menurut Pemohon Banding secara implisit sebesar Rp3.340.015.007,00), dengan pokok sengketa adalah Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp97.308.829,00;

bahwa berdasarkan pendapat dari Terbanding dan Pemohon Banding a quo diketahui beberapa hal sebagai berikut :

bahwa Terbanding menyakini Koreksi Pajak Masukan a quo tidak termasuk ke dalam Faktur Pajak yang diindikasikan sebagai Faktur Pajak Fiktif sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006;

bahwa Terbanding juga telah melakukan penelitian berkenaan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.52/2005 tanggal 09 Juni 2005 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah dengan hasil negatif (tidak ada Faktur Pajak Fiktif);

bahwa Terbanding menyakini Pajak Masukan a quo telah dikreditkan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

bahwa Terbanding menyakini Pajak Masukan a quo telah memenuhi unsur-unsur minimal yang disyaratkan harus tercantum dalam suatu Faktur Pajak Standar sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding menyatakan atas Pajak Masukan a quo telah melaksanakan konfirmasi pajak masukan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

bahwa berdasarkan konfirmasi Pajak Masukan yang dilakukan Terbanding dengan hasil sebagai berikut:

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding menyatakan mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp123.760.508,00 dan tidak mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp3.577.000,00;

bahwa namun Terbanding dalam keputusan keberatannya diketahui hanya mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp108.047.700,00 dan tidak mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp19.289.808,00;

bahwa berdasarkan data Pemohon Banding diketahui Terbanding dalam keputusan keberatannya tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp19.289.808,00 atas klarifikasi faktur pajak yang dijawab ada dan mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp108.047.700,00 yang terdiri dari:

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Faktur Pajak a quo telah memenuhi unsur-unsur informasi minimal yang harus tercantum dalam suatu Faktur Pajak sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan telah dikreditkan dalam jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis atas perkembangan sengketa diketahui bahwa terbukti nilai dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp97.308.829,00 dengan alasan banding atas 39 Faktur Pajak yang belum mendapat jawaban klarifikasi dari KPP terkait;

bahwa terkait 39 Faktur Pajak yang dikoreksi oleh Terbanding dan diajukan banding Pemohon Banding diketahui tetap dipertahankan oleh Terbanding berdasarkan hasil konfirmasi ke KPP terkait “belum ada jawaban” sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

bahwa Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-745/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan mengatur hal-hal sebagai berikut:

Butir 1.4.1.3.4. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faximile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan.

bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat perlu dilakukan pengujian arus barang dan atau arus uang yang berkaitan atas Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp97.308.829,00 dan dalam hal ini merupakan sengketa pembuktian (judex factie);

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan pengujian bukti sesuai alasan banding Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dan Terbanding telah melakukan pengujian dokumen pendukung yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung berupa:1. Rekap Arus Uang Atas PM Dalam Negeri Masa Januari 20102. Rekap Arus Barang Atas PM Dalam Negeri Masa Januari 20103. Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, Bukti Penerimaan Barang, Purchase Order, Bukti Pembayaran, dan Rekening Koran

bahwa Terbanding dalam Berita Acara Uji Bukti menyatakan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dalam Berita Acara Uji Bukti menyatakan pendapat:

berdasarkan data menurut Terbanding, Pemohon Banding mengajukan banding atas 39 FP yang belum mendapat jawaban klarifikasi atas KPP terkait, sehingga perhitungan yg benar menurut pemohon banding adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pendukung yang disampaikan Pemohon Banding tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Dasar Hukum Pengkreditan Pajak Masukan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009

Pasal 3A ayat (1)
Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;

Pasal 9 ayat (2)
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

Pasal 9 ayat (8)
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

Pasal 9 ayat (9)
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Pasal 13 ayat (5)
Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

Penjelasan ayat (5)
Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah.Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.

Pasal 13 ayat (9)
Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material

Pasal 16 F
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan

Pasal 1
Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak.

Pasal 2
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3
Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan diberlakukan untuk Faktur Pajak yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2000 dan seterusnya.

Lampiran I butir 1.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1.4 Tindak lanjut yang harus dilakukan:
1.4.1 Bagi unit/kantor yang melakukan/meminta konfirmasi;
1.4.1.1 Print out daftar PK-PM yang sudah sesuai ditandatangani oleh:
– Kepala Seksi PPN dan PTLL dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak
– Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak.
– Kepala Bidang PPN dan PTLL dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses keberatan dan berfungsi sebagai hasil konfirmasi. Dengan adanya daftar ini maka hasil konfirmasi sudah terjawab ada.
1.4.1.2 Print out daftar PK-PM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3
– dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah KPP, dikirimkan ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi.
– dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah unit fungsional Pemeriksa, dikirim ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP domisili Pembeli.Surat permintaan klarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimile dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
1.4.1.3 Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:
1.4.1.3.1. “ada dan sesuai” dengan penjelasan bahwa:
– Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;
– Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual;
maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
1.4.1.3.2. “tidak ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
1.4.1.3.3. “tidak ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:üPengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
– PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
1.4.1.3.4. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faximile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan………dst.

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai;

Angka Romawi V.
Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen- dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut.

bahwa konfirmasi Faktur Pajak Masukan bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk menyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk menyakini kebenaran suatu transaksi selain dilakukan konfirmasi faktur pajak perlu juga dilakukan pengujian lain yaitu arus uang dan arus barang untuk membuktikan kebenaran transaksi pembelian dan kebenaran atas pembayaran pajak masukan oleh pembeli kepada penjual sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dan angka romawi V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bukti pendukung berupa faktur pajak, invoice, surat jalan, dokumen pembayaran utang dan rekening koran pada saat pengujian bukti pendukung bersama dengan Terbanding dalam persidangan;

bahwa berdasarkan pengujian atas bukti-bukti pendukung yang diserahkan oleh Pemohon Banding, masih terdapat Pajak Masukan dengan jawaban konfirmasi “tidak ada” dan tidak ada dokumen pendukung sebesar Rp2.003.710,00 dan Pajak Masukan yang konfirmasinya “belum dijawab” dan tidak ada pendukungnya sebesar Rp8.735.161,00 serta Pajak Masukan yang konfirmasinya “belum dijawab” dan setelah dilakukan pengujian arus uang dan arus barang ke dokumen transaksi menurut Terbanding sudah didukung dengan bukti transaksi pembelian dan bukti pembayaran pajak oleh pembeli kepada penjual sebesar Rp97.308.829,00;

bahwa Hasil Pengujian Bukti disimpulkan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pengujian bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding diketahui terdapat bukti yang cukup memadai adanya arus uang dan arus barang berupa faktur pajak, invoice, surat jalan dan bukti pelunasan atas 39 Faktur Pajak Masukan yang diajukan banding oleh Pemohon Banding senilai Rp97.308.829,00;

bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN);

bahwa atas Faktur Pajak Masukan a quo, kewajiban pajaknya sudah terbukti dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 16 F Undang-Undang PPN a quo, oleh karena itu Faktur Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sehingga Majelis berpendapat tidak mempertahankan Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp97.308.829,00;