Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-58688/PP/M.VIA/13/2014

Tinggalkan komentar

20 November 2017 oleh D.K

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-58688/PP/M.VIA/13/2014

JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 26

TAHUN PAJAK
2008

POKOK SENGKETA

Koreksi tidak dipertahankan (Rp)

Menurut Terbanding

:

bahwa koreksi dilakukan terbanding karena berdasarkan pengakuan/penjelasan pemohon banding, jumlah sebesar Rp271.830.163.288,00 tersebut terkait dengna pembayaran imbalan ke luar negeri atas sewa kapal (vessel) dari Sodranord SARL yang merupakan perusahaan yang berdomisili di Perancis;

Menurut Pemohon

:

bahwa terkait dengan pendapat terbanding atas pengendalian induk terhadapa afiliasinya, menurut pemohon banding itu adalah merupakan suatu hal yang wajar dalam kegiatan usaha secara normal, dalam artian bahwa perusahaan induk sebagai pemegang saham memiliki kepentingan atas modal yang diinventasikan pada anak perusahaan dan pada kinerja dari anak perusahaan yang pada akhirnya akan terdampak terhadapa keuangan perusahaan induk. Namun hal ini hanya akan menunjukkan adanya hubungan istimewa dan tidak semerta-merta dapat digunakan sebagai acuan penentuan kriteria beneficial owner, dengan kata lain, permasalahan mengenai hubungan istimewa hanya akan terkait dengan masalah transfer pricing bukan beneficial owner;

Menurut Majelis

:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas sewa kapal (bareboat charter) kepada Sodranord SARL sebesar Rp271.830.163.288,00 dengan alasan bahwa pembayaran sewa kapal (vessel) yang dibayarkan kepada Sodranord SARL adalah merupakan imbalan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri sehubungan dengan penggunaan hak atas harta berwujud, yang berdasarkan penjelasan Pasal 4 angka (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009, imbalan tersebut dapat dikategorikan sebagai royalti;

bahwa alasan Terbanding adalah bahwa pembayaran sewa kapal (vessel) yang dibayarkan kepada Sodranord SARL adalah merupakan imbalan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri sehubungan dengan penggunaan hak atas harta berwujud, yang berdasarkan penjelasan Pasal 4 angka (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, imbalan tersebut dapat dikategorikan sebagai royalti;

bahwa menurut Terbanding antara Pemohon Banding dan Van Oord NV Belanda terdapat hubungan istimewa yaitu bahwa Van Oord NV Belanda merupakan pemegang saham mayoritas Pemohon Banding;

bahwa Terbanding mendalilkan bahwa Sodranord SARL yang berkedudukan di Perancis adalah merupakan cabang (branch) dari Van Oord NV Belanda;

bahwa dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Sodranord SARL yang berkedudukan di Perancis adalah merupakan cabang dari Van Oord NV Belanda berdasarkan informasi yang tercantum dalam situs milik Pemohon Banding;

bahwa transaksi charter kapal/vessel dengan spesifikasi khusus antara Pemohon Banding dengan Sodranord SARL Perancis pada tahun 2008, merupakan transaksi dengan struktur, skema yang format hukumnya (legal form) berbeda dengan substansi ekonomisnya (economic substance);

bahwa fakta dan data-data yang diperoleh Terbanding menunjukkan bahwa pemilik yang sebenarnya dan berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat dari penghasilan (sebagai Beneficial Owner) berupa royalti/imbalan atas hak penggunaan aktiva berwujud berupa “dredging equipments” pada tahun 2008 adalah Van Oord Dredging and Marine Contractors (VODMC) NV di Belanda;

bahwa dengan demikian Terbanding mendalilkan bahwa penerima manfaat sebenarnya dalam transaksi ini adalah Van Oord NV Belanda, sehingga Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang relevan adalah P3B antara Indonesia dengan Belanda, bukan antara Indonesia dengan Perancis;

bahwa istilah royalti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 angka 2 dan 3 P3B Indonesia dan Belanda adalah semua bentuk pembayaran yang diterima sebagai imbalan atas penggunaan atau untuk penggunaan, atau hak menggunakan, perlengkapan industri;

bahwa Terbanding mendalilkan bahwa imbalan sewa kapal (bareboat charter) yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Beneficial Owner pada hakikatnya merupakan royalti terkait penggunaan perlengkapan industri berupa kapal (vessel) yang digunakan di Indonesia sesuai dengan P3B yang berlaku;

bahwa menurut Terbanding ketentuan Pasal a quo mengenai royalti mengatur bahwa royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara dimana royalti tersebut berasal dan sesuai dengan perundangan-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima royalti itu adalah pemilik manfaat dari royalti tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto royalti;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan antara Van Oord NV Belanda dengan Sodranord SARL yang berkedudukan di Perancis adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related party);

bahwa Pemohon Banding menyatakan meminta SKD atas nama Sodranord SARL yang membuktikan bahwa Sodranord SARL merupakan residen di Perancis berdasarkan kewenangan otoritas perpajakan Perancis, sehingga P3B yang digunakan seharusnya adalah P3B Indonesia-Perancis;

bahwa menurut Pemohon Banding definisi royalti sebagaimana mengacu kepada ketentuan Pasal 12 Ayat (3) P3B antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Prancis menyatakan:

”The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and works recorded for broadcasting or television, and patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience”

Atau:

“Istilah “royalty” yang digunakan dalam Pasal ini berarti segala jenis pembayaran- pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas pemakaian atau hak memakai setiap hak cipta atas kesusasteraan, kesenian atau ilmu pengetahuan termasuk film-film bioskop dan karya-karya rekaman untuk siaran radio atau televisi, setiap hak paten, merek dagang, desain, atau model, rencana, rumus atau cara pengelolahan yang dirahasiakan atau untuk keterangan mengenai pengalaman di bidang industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan”;

bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) P3B a quo, definisi royalti tidak termasuk pembayaran sebagai balas jasa untuk pemakaian atau hak pemakaian peralatan, industri, perniagaan atau ilmiah, dengan demikian pembayaran atas sewa kapal kepada Sodranord SARL (Perancis) tidak termasuk sebagai balas jasa atas Royalti;

bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (1) P3B antara Indonesia Perancis mengatur pengertian laba usaha (profit) sebagai berikut: “The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent stablishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment”

Atau:

“Laba suatu perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara lainnya pihak Persetujuan melalui suatu tempat usaha tetap terletak yang terletak di sana. Jika perusahaan itu menjalankan usaha sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan itu, hanya sepanjang dilaksanakan melalui suatu bentuk usaha tetap.”

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Sodranord SARL tidak menjalankan usahanya di Indonesia melalui BUT dan tidak memiliki BUT di Indonesia;

bahwa oleh karenanya Pemohon Banding menyatakan bahwa berdasarkan P3B Indonesia- Perancis hak pemajakan atas penghasilan sewa kapal yang diterima oleh Sodranord SARL terletak pada negara Perancis dimana Sodranord SARL berdomisili dan seharusnya tidak terhutang pemotongan PPh Pasal 26;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa kapal yang disewa oleh Pemohon Banding semuanya dimiliki oleh Van Oord NV Belanda;

bahwa pendapat Terbanding ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan konsolidasi kelompok usaha Van Oord;

bahwa Terbanding mendalilkan bahwa Pemohon Banding melakukan pembayaran ke Perancis sebagai sewa, namun setelah melihat Laporan Keuangan pihak Belanda, secara nyata kapal- kapal adalah milik Belanda sehingga pembayaran adalah pembayaran royalti atas barang berwujud sesuai dengan Pasal 4 UU PPh;

bahwa Pemohon Banding menyatakan karena Terbanding melihat di website Pemohon Banding, kemudian terbanding mendalilkan bahwa Sodranord SARL adalah merupakan cabang Van Oord Belanda;

bahwa Pemohon Banding menyatakan Sodranord SARL adalah merupakan entitas tersendiri yang ada di Perancis, dan Pemohon Banding membayar sewa kepada Sodranord SARL yang berkedudukan di Perancis;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding dapat menunjukkan SKD atas nama Sodranord SARL Perancis dan dapat dibuktikan bahwa Sodranord SARL merupakan residen di Perancis berdasarkan otoritas Perancis sehingga Pemohon Banding menggunakan P3B Indonesia- Perancis;

bahwa terkait dengan kepemilikan kapal berdasarkan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi kelompok usaha Van Oord, Majelis berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat mendalilkan keterkaitan antara daftar kapal dengan nilai yang tercantum dalam neraca laporan keuangan a quo;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalil Terbanding yang menyatakan bahwa kapal yang disewakan kepada Pemohon Banding adalah kapal yang dimiliki oleh Van Oord NV Belanda tidak didukung oleh Majelis;

bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa kapal yang disewakan kepada Pemohon Banding adalah kapal yang dimiliki oleh Sodranord SARL yang merupakan residen di Perancis berdasarkan otoritas Perancis sehingga dalam kondisi transaksi yang demikian maka yang dipergunakan adalah P3B Indonesia-Perancis;

bahwa Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) P3B Indonesia- Perancis, definisi royalti tidak termasuk pembayaran sebagai balas jasa untuk pemakaian atau hak pemakaian peralatan, industri, perniagaan atau ilmiah;

bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa pembayaran kepada Sodranord SARL (Perancis) adalah merupakan pembayaran atas sewa kapal yang tidak termasuk sebagai balas jasa atas Royalti;

bahwa lebih lanjut Majelis berpendapat bahwa sesuai aturan dalam Pasal 7 ayat (1) P3B antara Indonesia Perancis mengatur pengertian laba usaha (profit) sebagai berikut: “Laba suatu perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara lainnya pihak Persetujuan melalui suatu tempat usaha tetap terletak yang terletak di sana. Jika perusahaan itu menjalankan usaha sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan itu, hanya sepanjang dilaksanakan melalui suatu bentuk usaha tetap.”

bahwa berdasarkan fakta, data dan keterangan dalam persidangan terbukti dan dapat diyakini bahwa Sodranord SARL tidak menjalankan usahanya di Indonesia melalui BUT dan tidak memiliki BUT di Indonesia;

bahwa oleh karenanya majelis berpendapat bahwa berdasarkan P3B Indonesia-Perancis hak pemajakan atas penghasilan sewa kapal yang diterima oleh Sodranord SARL ada pada negara Perancis dimana Sodranord SARL berdomisili dan oleh karenanya pembayaran a quo tidak terhutang pemotongan PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas sewa kapal (bareboat charter) kepada Sodranord SARL sebesar Rp271.830.163.288,00 tidak dapat dipertahankan;

MENIMBANG
bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut :

Uraian Dasar Pengenaan Pajak
Pokok Sengketa (Rp)
Koreksi tidak dipertahankan (Rp)
Koreksi dipertahankan (Rp)
sewa kapal kepada Sodranord SARL
271.830.163.288,00
271.830.163.288,00
0,00
Jumlah
271.830.163.288,00
271.830.163.288,00
0,00

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding Rp271.830.163.288,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp271.830.163.288,00
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp 0,00

MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-455/WPJ.07/2013 tanggal 5 Maret 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00037/204/08/059/11 tanggal 29 Desember 2011, atas nama PT. XXX, dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak
Rp
0,00
PPh Pasal 26 yang terutang
Rp
0,00

Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang kurang dibayar Rp 0,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh Hakim Majelis VIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Tri Hidayat Wahyudi,Ak.,M.B.A sebagai Hakim Ketua,
Drs. Aman A Sinulingga, Ak sebagai Hakim Anggota,
Wishnoe Saleh Thaib, Ak.,M.Sc sebagai Hakim Anggota,
Yang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M., sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put.58688/PP/M.VIA/13/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dengan susunan Majelis dan, Panitera Pengganti, sebagai berikut :
Tri Hidayat Wahyudi, Ak., M.B.A. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si sebagai Hakim Anggota,
Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

http://www.pengadilanpajak.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: