Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-58173/PP/M.XIV.A/13/2014

Tinggalkan komentar

20 November 2017 oleh D.K

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-58173/PP/M.XIV.A/13/2014

JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 26

TAHUN PAJAK
2005

POKOK SENGKETA

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 berupa Royalti sebesar Rp.6.200.284.135,00, dimana menurut Terbanding sebesar Rp.10.515.356.796,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp. 4.315.072.661,00;

Menurut Terbanding

:

bahwa berdasarkan penelitian terhadap LPP, SPT dan audit report, Pemohon Banding telah membebankan biaya royalti sebesar Rp. 10.242.389.398,00 dalam unsur Harga Pokok Penjualan, dan berdasarkan ekualisasi atas biaya royalti dengan objek PPh Pasal 26 diperoleh koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp.6.200.284.135,00;

Menurut Pemohon

:

bahwa berdasarkan perjanjian, disebutkan tagihan royalti tersebut jatuh tempo 6 bulan setelah akhir tahun buku 2005, maka oleh perusahaan secara pembukuan telah dicatat dalam accrued expenses, atas tagihan royalti tersebut terhutang Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah disetorkan pada tahun 2006, sehingga tidak terdapat Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terhutang;

Menurut Majelis

:

bahwa koreksi atas biaya royalti ini menurut Terbanding berasal dari ekualisasi objek PPh Pasal 26 dengan elemen biaya pada PPh Badan dimana besarnya nilai biaya royalti menurut Pemeriksa sebesar Rp.10.242.389.398,00 adalah merupakan biaya royalti yang dibebankan di Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 10.242.389.398,00;

bahwa menurut Pemohon Banding tidak terdapat Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terhutang karena berdasarkan perjanjian, disebutkan tagihan royalti tersebut jatuh tempo 6 bulan setelah akhir tahun buku 2005, maka oleh perusahaan secara pembukuan telah dicatat dalam accrued expenses, atas tagihan royalti tersebut terhutang Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah disetorkan pada tahun 2006;

bahwa di dalam Laporan Keuangan yang telah di Audit pada halaman 19, pihak PemohonBanding sudah mencatat Biaya Royalti pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.10.242.389.398,00 untuk tahun 2005;

bahwa menurut Pemohon Banding atas jumlah sebesar Rp. 10.242.389.398,00 tersebut bukan seluruhnya merupakan objek PPh Pasal 26 untuk Tahun Pajak 2005 karena berdasarkan perjanjian tagihan royalti tersebut jatuh tempo 6 bulan setelah akhir tahun buku 2005;

bahwa menurut Terbanding atas Royalty yang dibayarkan oleh Pemohon Banding pada tahun 2006 sebesar Rp. 6.200.284.135,00 sudah terutang sejak diakui sebagai beban pada tahun 2005, sedangkan menurut Pemohon Banding jumlah sebesar Rp.6.200.284.135,00 tersebut baru terutang pada tahun 2006 ketika dibayarkan dan menjadi objek PPh Pasal 26 Tahun 2006;

bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada tahun 2006 tersebut kredit pajaknya tidak dikoreksi oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan data dan fakta serta keterangan para pihak yang terungkap di dalam persidangan terdapata fakta-fakta sebagai berikut :

bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT Tahun Pajak 2005 dan Audit Report Tahun2005, Pemohon Banding telah membebankan biaya royalti sebesarRp. 10.242.389.398,00 dalam unsur Harga Pokok Penjualan;

bahwa di dalam PPh Badan Tahun 2005, Pemohon Banding juga telah memperhitungkan biaya royalti sebesar Rp. 10.242.389.398,00 tersebut dalam pelaporan SPT Tahunannya; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, menyatakan bahwa :

Pasal 8 ayat (4)Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas serta bukti dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa Pemohon Banding telah mengakui biaya royalti tersebut pada tahun 2005 dan sudah melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005, sehingga atas biaya royalti sebesar Rp.10.242.389.398,00 sudah terutang sejak diakui sebagai biaya pada Tahun 2005, dan jumlah tersebut juga harus disesuaikan dengan jumlah yang dibebankan sebagai biaya royalti pada PPh Badan dengan royalti yang menjadi Objek PPh Pasal 26;

bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp. 6.200.284.135,00 tetap dipertahankan;

MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;
Surat Banding, Surat Uraian Banding dan Surat Bantahan serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;

MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

MEMUTUSKAN
Menolak Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-622/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 3 Juni 2009, mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 nomor:00042/204/05/052/08 tanggal 25 Juli 2008, atas nama : XXX.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010, berdasarkan musyawarah Majelis XII (sekarang Majelis XIV.A) Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen.00093/PP/PM/I/2010, tanggal 25 Januari 2010 dengan susunan Majelis dan PaniteraPengganti sebagai berikut :
Drs. Sigit Triono, M.Si. : sebagai Hakim Ketua,
Drs. Suwartono Siswodarsono, S.H. : sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sunarto, Ak., M.Sc. : sebagai Hakim Anggota,
Wijaya Wardhani, S.H. : sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : PUT.58173/PP/M.XIV.A/13/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dengan susunan Majelis sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : KEP-010/PP/2014 tanggal 18 Agustus 2014, dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Suwartono Siswodarsono, S.H.
sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto Ak., M.Sc.
sebagai Hakim Anggota,
Drs. Haposan Lumban Gaol, M.M
.
sebagai Hakim Anggota,
Wijaya Wardhani, S.H.
sebagai Panitera Pengganti,

 

dihadiri Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

http://www.pengadilanpajak.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: