Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-58324/PP/M.IIB/16/2014

Tinggalkan komentar

14 November 2017 oleh D.K

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-58324/PP/M.IIB/16/2014

JENIS PAJAK

Pajak Pertambahan Nilai

TAHUN PAJAK 2011

POKOK SENGKETA

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp685.956.805,00;

Menurut Terbanding :

bahwa dasar Terbanding melakukan koreksi adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17 UU PPN menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

  • Pasal 1 angka 19 UU PPN mengatur bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

bahwa service charge pada dasarnya merupakan balas jasa atas kegiatan pelayanan yang menyebabkan ruangan yang disewa oleh penyewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa yang dapat meliputi biaya listrik dan air, biaya pemeliharaan dan perawatan gedung serta peralatannya, biaya kebersihan, biaya keamanan/teknisi, biaya administrasi dari sebagainya (Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-831/PJ.53/2005;

Menurut Pemohon :

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi penghitungan DPP PPN sebesar Rp685.956.805,00, yang dilakukan oleh Terbanding dari keseluruhan penerimaan yang diambil dari rekening koran, karena didalamnya termasuk pendapatan listrik dan air. Pendapatan listrik dan air maksudnya adalah penerimaan uang penggantian atas Tagihan PLN tanpa adanya unsur jasa, dan juga PLN tidak mengenakan PPN, Pembayaran PLN oleh tenan dilakukan melalui rekening koran Pemohon Banding;

Menurut Majelis :

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Nomor: LAP-117/WPJ.32/KP.0605/2013 tanggal 24 April diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN masa Januari s.d. Desember 2011 sebesar Rp.7.906.056.940 (termasuk pembulatan) dengan perincian sebagai berikut :

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut SPT-WP Rp9.857.140.976Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut Pemeriksa Rp17.763.197.916Koreksi Rp7.906.056.940

bahwa dasar Terbanding melakukan koreksi DPP PPN Dipungut masa Januari s.d. Desember 2011 sebesar Rp7.906.056.940 adalah selisih pendapatan menurut Terbanding berdasarkan hasil pengujian arus uang;

bahwa dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar per masa, DPP PPN masa Januari s.d. Desember 2011 sebesar Rp17.763.197.914 oleh Terbanding dibagi 12 bulan sehingga nilai DPP PPN Dipungut setiap masa adalah sebesar Rp.1.480.266.493;

bahwa nilai DPP PPN Dipungut Masa Pajak Agustus 2011 menurut Terbanding adalah sebesar Rp1.480.266.493, sementara nilai DPP PPN Dipungut Masa Pajak Agustus 2011 menurut Pemohon Banding adalah Rp794.309.688, sehingga nilai koreksi DPP PPN Dipungut Masa Pajak Agustus 2011 adalah sebesar Rp685.956.805;

bahwa nilai koreksi DPP PPN Dipungut Masa Pajak Agustus 2011 adalah sebesar Rp685.956.805 tersebut sudah sama (sesuai) dengan nilai sengketa menurut Pemohon Banding sesuai dengan matriks sengketa yang diberikan Pemohon Banding dalam persidangan yaitu sebesar Rp685.956.805, sehingga menurut Majelis sengketa dalam banding ini adalah koreksi DPP PPN Dipungut Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp685.956.805;

bahwa dalam Surat Uraian Banding dijelaskan Terbanding melakukan koreksi dengan dasar hukum Undang- undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

bahwa dasar Terbanding melakukan koreksi adalah sebagai berikut :-Pasal 1 angka 17 UU PPN menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

  • Pasal 1 angka 19 UU PPN mengatur bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

bahwa service charge pada dasarnya merupakan balas jasa atas kegiatan pelayanan yang menyebabkan ruangan yang disewa oleh penyewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa yang dapat meliputi biaya listrik dan air, biaya pemeliharaan dan perawatan gedung serta peralatannya, biaya kebersihan, biaya keamanan/teknisi, biaya administrasi dari sebagainya (Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-831/PJ.53/2005;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi DPP PPN aquo dan juga penghitungan DPP PPN yang dilakukan oleh Terbanding dari keseluruhan penerimaan yang diambil dari rekening koran, karena didalamnya termasuk pendapatan listrik dan air. Pendapatan listrik dan air maksudnya adalah penerimaan uang penggantian atas Tagihan PLN tanpa adanya unsur jasa, dan juga PLN tidak mengenakan PPN, Pembayaran PLN oleh tenan dilakukan melalui rekening koran Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan Uji Bukti dan menyampaikan hasilnya dalam persidangan, sebagai berikut :

bahwa pokok sengketa yang dilakukan uji bukti adalah sebagai berikut : DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri:

DPP
Peny. Yg PPN-nya harus dipungut sndr
Cfm SPT/WP : Rp 794.309.688
Cfm Fiskus : Rp 1.480.266.493
Koreksi Rp 685.956.805

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemohon Banding kurang melaporkan DPP PPN atas jasa service charge. Dasar Hukum :

  1. Pasal 4 UU PPN;
  2. SE-14/PJ.53/2003;
  3. S-831/PJ.53/2005.

bahwa bukti yang diperiksa adalah sebagai berikut :

  1. SPM PPN Masa Pajak Agustus 2011.
  2. SPT PPh Badan Tahun Pajak 2011.
  3. Asli Invoice tagihan listrik dan air.
  4. Asli kuitansi tagihan listrik dan air.
  5. Asli tagihan listrik PLN.
  6. Copy Faktur Pajak.
  7. Rekap pembayaran listrik dan air

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen/bukti yang diperiksa oleh Terbanding, Terbanding menyampaikan dalam Berita Acara Uji Bukti hal-hal sebagai berikut :

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen/bukti yang diperiksa, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa koreksi DPP PPN yang kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT PPN Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp 685.956.805,00;

2. bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan bahwa keseluruhan penerimaan yang diambil dari rekening koran termasuk di dalamnya adalah penerimaan uang penggantian atas tagihan tanpa adanya unsur jasa;

bahwa berdasarkan penelitian dokumen invoice dan kuitansi pembayaran listrik dan air, terdapat selisih lebih harga yang ditagih oleh Pemohon Banding kepada tenant dengan jumlah tagihan.

contoh :

penggantian listrik Agustus 2011
(inv. 0027191 an. Muhammad Hatta)
Pemakaian Kwh 123 tagihan Rp 279.175
Harga per Kwh = Rp 2.269
Harga per Kwh rata2 sesuai tagihan listrik PLN Agustus-2011
(Rp 995.734.080/ 1.023.420 = Rp 972
Selisih = Rp 1.297/Kwh
Selisih total = Rp 1.297 x 123 = Rp 159.531

penggantian air Agustus 2011Pemakaian 50, tagihan Rp 359.250

Harga per m3 = Rp 7.185
Harga rata2 per m3 = Rp 1.820
Selisih = Rp 5.365/m3
Selisih total = Rp 5.365 x 50 = Rp 268.250

bahwa atas selisih lebih tersebut menunjukkan bahwa terdapat penyerahan/penjualan listrik dan air kepada tenant. Hal ini berbeda dengan alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa penerimaan uang penggantian atas tagihan tanpa adanya unsur jasa;

3. bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa listrik dan air merupakan penyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai PP Nomor 31 Tahun 2007, namun demikian berdasarkan penelitian dokumen copy Faktur Pajak No. 010.000-10.0000056 a.n PT Bengawan Inti Kharisma kepada penerima JKP a.n PT Inti Bangun Sejahtera terdapat tagihan pemakaian listrik berserta pengenaan PPN sbb :

Tagihan listrik sebesar Rp 302.640PPN Rp 30.264

4. bahwa pengertian service charge yaitu merupakan balas jasa atas kegiatan pelayanan yang menyebabkan ruangan yang disewa oleh penyewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa yang dapat meliputi biaya listrik dan air, biaya pemeliharaan dan perawatan gedung serta peralatannya, biaya kebersihan, biaya keamanan/teknisi, biaya adm, dsb;

bahwa berdasarkan penelitian dokumen, terdapat tagihan atas listrik dan air yang dibayarkan oleh para tenant yang kurang dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Agustus 2011 sbb :

Listrik Rp600.592.265
Air Rp 40.803.990
Jumlah Rp 641.396.255

5. bahwa koreksi awal sebesar Rp 685.956.805. Sesuai hasil uji bukti, koreksi menjadi sebesar Rp 641.396.255 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen/bukti yang diperiksa oleh Terbanding, Pemohon Banding dalam Berita Acara Uji Bukti menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Angka 1 Uji Bukti Terbanding
bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi DPP PPN menurut Terbanding yang kurang dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp 685.956.805;

Angka 2 Uji Bukti Terbanding
bahwa Selisih lebih tagihan listrik (inv. 0027191 an. Muhammad Hatta) Rp.1.297/Kwh dan air Rp.5.365/m3 adalah untuk penggantian sebagian kecil dari fasilitas umum dan tidak menyebabkan listrik dan air dikenakan PPN karena Listrik dan air termasuk BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

Angka 3 Uji Bukti Terbanding
bahwa adanya Pungutan PPN kepada PT Inti Bangun Sejahtera karena permintaan tenant yang tidak mengerti tentang PPN atas listrik, walaupun kepada Terbanding sudah dijelaskan, Tentang PPN listrik dan air bersih barang kena pajak yang dipungut PPN tersebut sudah dilaporkan dalam SPT Masa yang bersangkutan 2010;

Angka 4 Uji Bukti Terbanding
bahwa berdasarkan penelitian dokumen, atas tagihan listrik, air dan service charge lainnya yang dibayarkan oleh para tenant yang kurang dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Agustus 2011 sbb :
Listrik Rp 600.592.265
Air Rp 40.803.990
Jumlah Rp 641.396.255

bahwa tagihan penggantian listrik dan air bersih adalah benar, tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN kerena listrik dan air besih merupakan barang tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan PP No.12 Tahun 2001 stdtd PP No.31 Tahun 2007;Angka 5 Uji Bukti Terbanding:bahwa menurut Terbanding Koreksi awal sebesar Rp685.956.805. Sesuai hasil uji bukti, koreksi menjadi sebesar Rp 641.396.255 tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding Koreksi DPP PPN Agustus 2011 adalah Rp.0,-(berdasarkan PP No.12 Tahun 2001 stdtd PP No.31 Tahun 2007)

Putusan Pengadilan Pajak terdahulu:No.Put.37950/PP/M.XIII/16/2012 diucapkan 3 Mei 2012 : dengan materi sengketa pembebanan PPN atas listrik , dengan amar putusan mengabulkan seluruh permohonan banding pemohon banding;

bahwa berkaitan dengan sengketa a quo, yaitu mengenai definisi DPP, Penggantian, ketentuan mengenai Listrik dan Air sebagai BKP Tertentu Yang Strategis, beberapa ketentuan perpajakan menjadi Dasar Hukum dalam pertimbangan Majelis, sebagai berikut:

bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Pasal 1 angka 17 dan angka 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU PPN Tahun 2009, (Untuk Sengketa PPN April s.d. Desember 2010) dijelaskan bahwa:

  • Pasal 1 angka 17 UU PPN menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;
  • Pasal 1 angka 19 UU PPN mengatur bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 diatur sebagai berikut: Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :- huruf g : air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum,- huruf h : listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt;

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.03/2008 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis diatur sebagai berikut:- Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.03/2008 diatur sebagai berikut : Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:huruf g : air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;huruf h: listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt;

bahwa dalam Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-539/PJ./2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum, dijelaskan bahwa Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

  1. Air bersih adalah air bersih yang belum siap untuk diminum yang dihasilkan dan diserahkan oleh perusahaan air minum dengan cara dialirkan dengan pipa atau dengan cara lain seperti diserahkan melalui mobil tangki air;
  2. Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik pemerintah atau swasta, baik merupakan kegiatan dari satu divisi atau seluruh divisi dari perusahaan tersebut yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan dan melakukan penyerahan air bersih;

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) atas penyerahan Barang Strategis tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebagai berikut: Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa (huruf g dan h) air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum dan listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Majelis juga telah meneliti Perjanjian ditandatangani tanggal 2 Februari 2008 oleh:1. PT Sarana Griya Prasana Bangun diwakili oleh:a. Chandra Tambayong, Dirut PT Sarana Griya Prasana Bangun PT Sarana Griya Prasana Bangun;b. Sutjipto Herlambang, Direktur PT Sarana Griya Prasana Bangun;2. PT Bengawan Inti Kharisma (Pemohon Banding) diwakili oleh: Tanto Zavania;

bahwa Masa Berlaku Perjanjian: 1 Februari 2008 sd 31 Januari 2013 dan Isi Pokok perjanjian tersebut antara lain bahwa:

  • PT Bengawan Inti Kharisma ditunjuk sebagai Pengelola Mall milik PT Sarana Griya Prasana Bangun, termasuk melaksanakan Collection Tagihan Tenant/Penyewa di Grand Mall atas kewajiban pembayaranIuran, Air dan Listrik, dan hasil collection digunakan untuk Biaya Operasional Grand Mall;

Semua penghasilan keuangan sebagai akibat aktifitas pengelolaan Grand Mall menjadi milik Pemohon Banding;bahwa berdasarkan dokumen pendukung termasuk Perjanjian antara Pemilik Gedung dan Pemohon banding, dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa kegiatan bisnis atau usaha Pemohon Banding adalah mengelola Mall, termasuk di dalamnya melaksanakan Collection Tagihan Tenant/Penyewa di Grand Mall atas kewajiban pembayaran Iuran (atas service charge), Air (dari PAM) dan Listrik (dari PLN);

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 sebagaimana diatur lebih lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.03/2008 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-539/PJ./2001 diatur bahwa air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum, dan listrik (kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt) merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis, dan dalam sengketa banding ini, Pemohon Banding mempunyai usaha pengelolaan Mall, meliputi antara lain memberikan jasa service charge, jasa penagihan dan pembayaran air dan listrik (dengan cara remburment) untuk kepentingan tenant (penyewa mall), sehingga Majelis berpendapat atas penagihan dan pembayaran air dan listrik (dengan cara remburment) oleh Pemohon Banding dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Koreksi Terbanding atas DPP PPN karena Penyerahan Listrik dan Air tidak dapat dipertahankan;

bahwa terkait adanya pembayaran PPN kepada Pemohon Banding saat tagihan listrik dan air bersih Barang Kena Pajak (BKP) adalah karena permintaan tenant yang tidak mengerti tentang PPN atas listrik dan air bersih, sebagai BKP Tertentu yang bersifat Strategis, yang dibebaskan dari pengenaan PPN, Majelis berpendapat hal itu tidak mengubah status listrik dan air bersih sebagai BKP Tertentu yang bersifat Strategis, yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa tentang PPN listrik dan air bersih Barang Kena Pajak yang dipungut PPN tersebut, Pemohon Banding sudah melaporkannya dalam SPT Masa PPN Agustus 2011;

bahwa berkaitan dengan Koreksi Obyek PPN Tahun Pajak 2011, Majelis juga meneliti Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dari Terbanding dan berdasarkan penelitian atas Kertas Kerja Penelitian/Pemeriksaan (Terbanding) tersebut diperoleh fakta-fakta bahwa penghitungan Jumlah Koreksi DPP PPN-Service Charge untuk 12 Masa Pajak (Januari sd Desember 2011) dalam Tahun Pajak 2011 sebesar Rp.7.906.056.940 adalah sebagai berikut:

bahwa Penelitian atas Kertas Kerja Pemeriksaan (Terbanding) diperoleh fakta-fakta bahwa penghitungan Jumlah DPP PPN cfm Terbanding-Service Charge untuk 12 bulan dalam Tahun Pajak 2011 sebesar Rp17.763.197.914 adalah sebagai berikut:

Analisis Arus Piutang (Terbanding)

1.
Penerimaan Kas dan Bank
(Transaksi Kredit pada Rek. Bank BNI: 0142249217)
Rp. 20.966.723.837,-
2.
Penerimaan Non Penghasilan:
– Pencairan Pinjaman
(Rp.  2.128.739.405)
– Penerimaan Non Penghasilan lainnya (Rp. 282.809.755)
3.
Jumlah Bersih
Rp. 18.555.174.677,-
4.
Penerimaan Non Tunai: Bukti Potong
Rp.      274.649.821,-
5.
Dikurangi: Saldo Awal Piutang Dagang
(Rp.      209.905.236)
6.
Ditambah: Saldo Akhir Piutang Usaha
Rp.        185.466.313
7.
Penghasilan Bruto Termasuk PPN
Rp.   18.805.385.575
8.
Dikurangi:
9.
– PPN yang harus dipungut: Pendapatan setelah dikurangi PPN
Rp.        922.358.672
Rp.   18.113.375.917
10.
Dikurangi:
Rp.        985.714.098
11.
– Pendapatan Luar Usaha: Peredaran Usaha (PPh Badan)
Rp.        985.714.098
Rp.   17.819.671.477
12.
Penghasilan Luar Usaha
Rp.          56.473.563
13.
Peredaran Usaha sebagai DPP PPN Dipungut cfm Terbanding
Rp.   17.763.197.914

bahwa dengan demikian, dalam Tahun Pajak 2011, DPP PPN-Service Charge (termasuk Listrik dan Air) Per Masa Pajak (Bulanan) cfm Terbanding adalah sbb:

  • Rp.17.763.197.914 : 12 bulan = Rp.1.480.266.493. (pembulatan);

bahwa berdasarkan penelitian Majelis tersebut, diketahui DPP PPN Dipungut Sendiri per Masa Pajak Tahun 2011 adalah sebesar Rp.17.763.197.914 dibagi 12 bulan atau sebesar Rp.1.480.266.493 dan oleh Terbanding diberlakukan secara prorata dalam setiap Masa Pajak Tahun Pajak 2011;

bahwa menurut Terbanding, untuk tahun 2011, jumlah DPP PPN Dipungut Sendiri Tahun 2011 adalah sebesar Rp.17.763.197.914, sedangkan menurut SPT-Pemohon Banding adalah sebesar Rp.9.857.240.630, sehingga terdapat selisih Koreksi DPP PPN Tahun 2011 sebesar Rp.7.905.957.284, yang menurut Terbanding selisih Koreksi tersebut merupakan pendapatan Pemohon Banding sebagai Obyek PPN, yang meliputi Service Charge, Air dan Listrik yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa selama persidangan, Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup dan memadai kepada para pihak untuk menyampaikan dalil dan argumentasinya masing-masing dan disertai dengan Bukti Pendukung memperkuat dalil dan argumentasinya tersebut.

bahwa pada Proses Uji Bukti dalam persidangan, Pemohon Banding tidak secara khusus/terperinci menanggapi jumlah DPP PPN Dipungut Sendiri cfm Terbanding Tahun 2011 sebesar Rp.17.763.197.914 dan Koreksi DPP PPN Dipungut Sendiri Tahun 2011 sebesar Rp.7.905.857.284 yang diperoleh Terbanding berdasarkan Analisis Arus Piutang (dengan memasukkan sisi kredit (penerimaan) pada Rekening Koran Bank BNI)”.

bahwa pada Proses Uji Bukti dalam persidangan, Pemohon Banding membantah jumlah DPP PPN Dipungut Sendiri cfm Terbanding sebesar Rp.17.763.197.914, namun tanpa disertai penjelasan lebih lanjut dan tanpa penjelasan/bantahan mengenai transaksi sisi kredit Rekening Koran Bank BNI dari Terbanding, yang menurut Terbanding merupakan Transaksi Penerimaan Service Charge termasuk penerimaan Listrik dan Air, dan hanya dengan menyerahkan sejumlah data dan dokumen pendukung, (termasuk penerimaan Rembursment Listrik dan Air sebesar Rp.7.839.525.534 yang terdiri Listrik senilai Rp.7.383.617.004 dan Air senilai Rp.455.908.530, dan Rekening Koran BNI), dengan perincian per bulan sbb:

No.
Bulan
Rembursment
Listrik Tenant
Rembursment
Air Tenant
Jumlah Penerimaan
Rembursment
Listrik dan Air
1.
Januari
618.625.804
37.312.250
655.938.054
2.
Februari
635.593.744
39.970.900
675.564.644
3.
Maret
627.779.229
40.981.675
668.760.904
4.
April
587.668.540
32.443.200
620.111.740
5.
Mei
616.216.996
38.881.935
655.098.931
6.
Juni
617.647.146
36.230.790
653.877.936
7.
Juli
608.006.429
36.623.145
644.629.574
8.
Agustus
600.592.264
40.803.990
641.396.254
9.
September
627.235.947
40.126.390
667.362.337
10.
Oktober
625.436.055
41.412.100
666.848.155
11.
Nopember
597.095.986
35.334.930
632.430.916
12.
Desember
621.718.864
35.787.225
657.506.089
Jumlah
7.383.617.004
455.908.530
7.839.525.534

bahwa dengan demikian, karena dalam Uji Bukti Pemohon Banding (PB) “hanya” membantah Koreksi DPP PPN Tahun Pajak 2011, yang berasal dari Penerimaan Rembursment Listrik dan Air (termasuk BKP Strategis yang dibebaskan dari PPN), maka penghitungan menjadi sebagai berikut:

No.
Bulan
DPP PPN
cfm Terbanding
DPP PPN
cfm SPT WP
Koreksi DPP
PPN Cfm
Terbanding (TB)
Penerimaan
Rembursment
Listrik dan Air
Cfm PB
Selisih atau
Koreksi DPP
PPN Bersih
1.
Januari
1.480.266.493
770.776.899
709.489.594
655.938.054
53.551.540
2.
Februari
1.480.266.493
857.821.160
622.445.333
675.564.644
(53.119.311)
3.
Maret
1.480.266.493
800.949.437
679.317.056
668.760.904
10.556.152
4.
April
1.480.266.493
796.824.282
683.442.211
620.111.740
63.330.471
5.
Mei
1.480.266.493
778.534.031
701.732.462
655.098.931
46.633.531
6.
Juni
1.480.266.493
790.458.523
689.807.970
653.877.936
35.930.034
7.
Juli
1.480.266.493
808.377.598
671.888.895
644.629.574
27.259.321
8.
Agustus
1.480.266.493
794.309.688
685.956.805
641.396.254
44.560.551
9.
September
1.480.266.493
778.908.111
701.358.382
667.362.337
33.996.045
10.
Oktober
1.480.266.493
1.047.308.580
432.957.913
666.848.155
(233.890.242)
11.
Nopember
1.480.266.493
793.496.173
686.770.320
632.430.916
54.339.404
12.
Desember
1.480.266.493
839.376.494
640.889.999
657.506.089
(16.616.090)
Jumlah
17.763.197.916
9.857.140.976
7.906.056.940
7.839.525.534
66.531.406

bahwa dengan demikian, dalam Tahun Pajak 2011, jumlah DPP PPN Pemohon Banding menurut Terbanding berdasarkan Pengujian Arus Piutang adalah sebesar Rp.17.763.197.916, termasuk di dalamnya Penghasilan Listrik, Air dan Service Charge, sedangkan menurut Pemohon Banding, berdasarkan hasil Uji Bukti, jumlah DPP PPN SPT/WP menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.9.857.140.976, sedangkan penerimaan lainnya sebesar Rp.7.839.525.534 menurut Pemohon Banding adalah berasal dari penerimaan rembursment Listrik dan Air, yang merupakan BKP Tertentu Strategis, yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

sedangkan jumlah sisanya sebesar Rp.66.531.404, Pemohon Banding tidak memberikan bantahan/tanggapan;

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat dalam Tahun Pajak 2011, dari Jumlah Koreksi Terbanding sebesar Rp.7.906.056.940, Koreksi sejumlah Rp.7.839.525.534 tidak dapat dipertahankan, sedangkan Koreksi sejumlah Rp.66.531.404, tetap dipertahankan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Peredaran Usaha sebagai DPP PPN Dipungut cfm Terbanding
Rp
17.763.197.914
DPP PPN Dipungut cfm SPT/WP
Rp
9.857.140.976
Koreksi DPP PPN cfm Terbanding
Rp
7.906.056.938
Penyerahan Listrik dan Air-BKP Strategis
Rp
7.839.525.534
Koreksi DPP PPN Dipertahankan Majelis
Rp
66.531.404

bahwa setelah meneliti dokumen dan memperhatikan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta bahwa metode atau cara Terbanding menghitung DPP PPN per Masa Pajak Tahun2011 tersebut di atas dengan membagi prorata (dengan jumlah yang sama setiap masa) sehingga diperoleh DPP PPN per Masa Pajak Tahun 2011 sebesar Rp.1.480.266.493, sehingga jumlah (sisa) Koreksi DPP PPN Dipungut Tahun 2011 Yang Dipertahankan Majelis adalah sebesar Rp.66.531.404, untuk 12 Masa Pajak dan Majelis memutuskan untuk mengalokasikannya Koreksi aquo sebesar Rp.66.531.404 pada Masa Pajak Januari s.d Desember 2011, dengan jumlah Rp.5.544.284,- per Masa Pajak,

sehingga Jumlah DPP PPN per Masa Pajak Januari s.d Desember 2011 setelah proses Uji Bukti adalah sebesar Jumlah DPP PPN per Masa Pajak ditambah dengan Rp.5.544.284,- per Masa Pajak dan Koreksi DPP PPN Terbanding Yang Dibatalkan Majelis adalah sebagai berikut:

No.
Bulan
DPP PPN
cfm SPT WP
Koreksi DPP
PPN Terbanding
Dipertahankan
Majelis
DPP PPN
Menurut
Majelis
DPP PPN
menurut
Terbanding
Koreksi DPP
PPN Terbanding
Dibatalkan
Majelis
1.
Januari
770.776.899
5.544.284
776.321.183
1.480.266.493
703.945.310
2.
Februari
857.821.160
5.544.284
863.365.444
1.480.266.493
616.901.049
3
Maret
800.949.437
5.544.284
806.493.721
1.480.266.493
673.772.772
4.
April
796.824.282
5.544.284
802.368.566
1.480.266.493
677.897.927
5.
Mei
778.534.031
5.544.284
784.078.315
1.480.266.493
696.188.178
6.
Juni
790.458.523
5.544.284
796.002.807
1.480.266.493
684.263.686
7.
Juli
808.377.598
5.544.284
813.921.882
1.480.266.493
666.344.611
8.
Agustus
794.309.688
5.544.284
799.853.972
1.480.266.493
680.412.521
9.
September
778.908.111
5.544.284
784.452.395
1.480.266.493
695.814.098
10.
Oktober
1.047.308.580
5.544.284
1.052.852.864
1.480.266.493
427.413.629
11.
Nopember
793.496.173
5.544.284
799.040.457
1.480.266.493
681.226.036
12.
Desember
839.376.494
5.544.284
844.920.778
1.480.266.493
635.345.715
Jumlah
9.857.140.976
66.531.408
9.923.672.384
17.763.197.916
7.839.525.532

bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut,

Majelis berkesimpulan atas Koreksi DPP PPN Terbanding Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp.685.956.805, Koreksi aquo sejumlah Rp.5.544.284 tetap dipertahankan, sedangkan Koreksi sejumlah Rp.680.412.521 tidak dapat dipertahankan.

MENIMBANG

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sehingga Penyerahan Kena Pajak dan Pajak yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Agustus 2011 atas nama Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian
Dalam Rupiah
DPP PPN menurut Keputusan Terbanding
1.480.266.493
Koreksi DPP PPN Dibatalkan Majelis
680.412.521
DPP PPN menurut Majelis
799.853.972

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penghitungan Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar Masa Pajak Agustus 2011 atas nama Pemohon Banding versi Terbanding dan versi Majelis (termasuk selisih pembulatan) adalah sebagai berikut:

No.
Uraian Penghitungan Pajak
Penghitungan
Pajak Versi
Terbanding
(Rp.)
Penghitungan
Pajak Versi
Majelis
(Rp.)
Jumlah
Dibatalkan
Majelis (Rp.)
1.
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
148.026.649
79.985.397
68.041.252
2.
Pajak yang dapat diperhitungkan
79.430.966
79.430.966
0
3.
PPN Kurang (Lebih) Bayar
68.595.683
554.431
68.041.252
4.
Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
0
0
0
5.
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar
68.595.683
544.429
68.051.254
6.
Sanksi Administrasi :
– Pasal 13 (2) UU KUP
27.438.273
217.772
27.220.501
– Pasal 13 (3) UU KUP
0
0
0
7.
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar
96.033.956
762.201
95.271.755

MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-881/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 28 Agustus 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2011 Nomor: 00008/207/11/526/13 tanggal 26 April 2013 atas nama: XXX, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
Rp
79.985.397
Pajak yang dapat diperhitungkan
Rp
79.430.966
PPN Kurang (Lebih) Bayar
Rp
554.431
Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
Rp
0
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar
Rp
544.429
Sanksi Administrasi :
– Pasal 13 (2) UU KUP
Rp
217.772
– Pasal 13 (3) UU KUP
Rp
0
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar
Rp
762.201

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis IIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
I.G.N. Mayun Winangun, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Adi Wijono, M.PKN. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A. sebagai Hakim Anggota,Haryono,
Ak., M.A. sebagai Panitera Pengganti,
Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada sidang di luar tempat kedudukan di Yogyakarta oleh Hakim Ketua pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti

serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

http://www.pengadilanpajak.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

omni@pemeriksaanpajak.com

Whatsapp : 0812 932 70074

%d blogger menyukai ini: