:

bahwa Form AK tersebut tidak memenuhi ketentuan Operational Certification Procedures, maka terhadap importasi Posco Indonesia Jakarta Processing Center dengan PIB Nomor: 288814 tanggal 16 Juli 2013 terhadap 5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Alu Zinc Alloy Coated Steel Sheet In Coil) tidak dapat diberikan fasilitas tarif AK-FTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum;

:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan uraian Terbanding, karena dalam dokumen Form AK No. Reff 01-13-0502656 tanggal 03 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Kamar Dagang dan Industri Repubik Korea tertulis HS Number versi International 6 (enam) digit dimana dengan HS Number tersebut sudah dalam mewakili deskripsi material yang tertera pada dokumen impor. Selain itu pada Form AK sudah ditulis juga nama dan jenis barang, jumlah barang dalam bentuk coil dan ukuran timbangan baik berat bersih ataupun berat kotor (sesuai dengan dokumen impor yang diajukan). Nomor invoice dan tanggal invoice sudah ditulis pada Form AK ini. Jadi menurut pemohon banding adalah dokumen Form AK ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sah, bisa digunakan untuk pemberian fasilitas tarif bea masuk AK FTA untuk dokumen PIB Nomor 288814 tanggal 16 Juli 2013;

:

bahwa menurut Terbanding,mengingat bahwa Form AK Nomor 001-13-0502656 tanggal 03 Juli 2013 tidak memenuhi ketentuan Operational Certification Procedures, maka terhadap importasi Posco Indonesia Jakarta Processing Center dengan PIB Nomor: 288814 tanggal 16 Juli 2013 terhadap 5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Alu Zinc Alloy Coated Steel Sheet In Coil) tidak dapat diberikan fasilitas tarif AK-FTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum

bahwa menurut Pemohon Banding, Form AK Nomor 001-13-0502656 tanggal 03 Juli 2013 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sah, bisa digunakan untuk pemberian fasilitas tarif bea masuk AK FTA untuk dokumen PIB Nomor 288814 tanggal 16 Juli 2013;

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:118/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA) disebutkan:
Pasal 1
(1) Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Korea dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

bahwa Terbanding telah melakukan konfirmasi atas Form AK Nomor: 001-13-0502656 tanggal 03 Juli 2013 kepada pihak penerbit Form AK dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-3891/KPU.01/2013 tanggal 28 Agustus 2013 kepada Korea Customs Service perihal Confirmation of Certificate of Origin,

bahwa The Korea Chamber of Commerce & Industry, Korea mengirimkan kepada Terbanding surat tanpa nomor tanggal 27 Februari 2014 tentang jawaban atas konfirmasi Certificate of Origin yang antara lain menyatakan bahwa Form AKNomor: 001-13-0502656 telah sesuai dengan Rule 4 appendix 1 KOREA-ASEAN FTA Operational Certification Procedures;

bahwa oleh berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 288814 tanggal 16 Juli 2013 mendapatkan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka skema ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA);