bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan :

bahwa Pemohon Banding dalam Persidangan pada intinya menegaskan bahwa Pemohon Banding telah membuktikan penyerahan barang/ jasa dari PKP Penjual (Uji Arus Barang) dengan dokumen berupa dengan Purchase Order, Surat Jalan (Delivery Order) dan Berita Acara Penyerahan. Selanjutnya, Pemohon Banding juga telah dapat membuktikan pembayaran DPP dan PPN kepada PKP Penjual (Uji Arus Uang) dengan dokumen berupa Rekening Koran;

bahwa Terbanding dalam Persidangan pada intinya menegaskan bahwa dari uji bukti diketahui bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan bukti-bukti transaksi dan pembayaran PPN tersebut kepada PKP Penjual sebesar Rp 5.020.760,00;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan adanya arus uang dan arus barang atas transaksi yang dilakukannya dengan PKP Penjual;

bahwa namun terdapat dokumen yang tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon Banding berupa dokumen PKP Penjual yang membuktikan telah menyetor PPN ke Kas Negara dan pelaporan penyerahannya dalam SPT Masa PPN;

bahwa berdasarkan Lampiran I huruf c angka 1.4.1.3.2 dan 1.4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Direktur Jenderal Pajak, yang menyatakan :

Apabila jawaban klasifikasi menyatakan:

1.4.1.3.2. “tidak ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

1.4.2.1. Dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat tegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak mempertanggung-jawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp 5.020.760,00 tidak dapat dipertahankan;

Menurut Terbanding :
bahwa untuk alasan keberatan Pemohon Banding atas Koreksi positif PPN Masukan yang Dapat Diperhitungkan karena kompensasi kelebihan PPN akibat pembetulan SPT Masa PPN sebesar Rp 97.500,00 Pemohon Banding tidak menyampaikan data/dokumen pendukung yang menjelaskan perhitungan kompensasi kelebihan pembayaran PPN sehingga Tim Peneliti tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas alasan keberatan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon :
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang mempertahankan koreksi atas kompensasi kelebihan PPN sebesar Rp 97.500,00 karena pelaporan atas kompensasi kelebihan PPN yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN Pembetulan Pemohon Banding sudah benar;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemohon Banding koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan PPN sebesar Rp 97.500,00 harus dibatalkan seluruhnya;

Menurut Majelis :
bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan bahwa atas koreksi kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan PPN sebesar Rp 97.500,00 Pemohon Banding telah setuju dengan koreksi Terbanding;

bahwa berdasarkan hasil pernyataan tersebut Majelis berpendapat bahwa atas koreksi kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan PPN sebesar Rp 97.500,00 tetap dipertahankan;

MENIMBANG
bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding;

MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang- undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN
Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2173/WPJ.07/2011 tanggal 25 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor: 00931/207/08/052/10 tanggal 18 Juni 2010, atas nama : PT. XXX, sehingga Pajak Pertambahan Nilainya dihitung sebagai berikut :
Dasar Pengenaan Pajak :
Ekspor Rp 8.591.597.878,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp 100.599.952.203,00
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 5.618.230.640,00
Jumlah seluruh penyerahan Rp 114.809.780.721,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar :
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 10.016.420.233,00
Dikurangi:
PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama Rp 0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 11.645.845.384,00
STP (pokok kurang bayar) Rp 0,00
Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00
Lain-lain Rp 0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 11.645.845.384,00
PPN yang kurang/ (lebih) dibayar Rp (1.629.425.151,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 1.629.522.651,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 97.500,00
Sanksi Administrasi :
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 97.500,00
Jumlah yang masih harus dibayar Rp 195.000,00