Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-47629/PP/M.VI/15/2013

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-47629/PP/M.VI/15/2013

JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan

TAHUN PAJAK
2008

POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPenghasilan Neto terdiri dari :
1. Biaya Associated US$ 15,680.802. Biaya Insurance US$ 122.003. Biaya Retirement Allowance US$ 80,437.994. Biaya Repair and Maintenance Car US$ 826.905. Biaya Depresiasi Stick Golf US$ 406.31

Menurut Terbanding :
bahwa atas koreksi Biaya Associated sebesar US$ 19,070.79, Pemohon Banding hanya mengajukan banding sebesar US$ 15,680.00 dan US$ 3,390.79 Pemohon Banding tidak mengajukan banding;

Menurut Pemohon :
bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi atas biaya associated sebesar US$ 15,680.80, di mana untuk keanggotaan golf yang dibayarkan oleh Pemohon Banding untuk expatriates merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih. dan memelihara penghasilan sehingga dapat dibebankan sebagai biaya oleh Pemohon Banding.

bahwa nature (sifat usaha) dari kegiatan usaha Pemohon Banding adalah bergerak di bidang jasa perdagangan yang sering kali melakukan pembicaraan bisnis dan pemasaran di arena pertandingan atau mendapatkan calon customer/pelanggan melalui keanggotaan bisnis seperti Merchantile Club, sehingga dengan demikian atas biaya associated tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga sudah seyogyanya biaya tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bagi Pemohon Banding;

Menurut Majelis :
bahwa koreksi biaya associated sebesar US$ 15,680.80, dilakukan Terbanding karena merupakan pemberian kenikmatan dan tidak terkait dengan kegiatan usaha yaitu berupa iuran keanggotaan Mercantile Club dan keanggota golf yang merupakan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan atau pengurus perusahaan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya associated sebesar US$ 15,680.80 karena biaya keanggotaan golf yang dibayarkan oleh Pemohon Banding untuk expatriates dalam rangka melakukan pembicaraan bisnis dan pemasaran di arena pertandingan atau mendapatkan calon customer/pelanggan melalui keanggotaan bisnis seperti Merchantile Club.
sehingga dengan demikian atas biaya associated tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga sudah seyogyanya biaya tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bagi Pemohon Banding;

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan, terbukti bahwa biaya sebesar US$15,680.80 tersebut merupakan biaya keanggotaan karyawan Pemohon Banding pada Merchantile, Golf Membership dan Corporation Membership-JJC;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terbukti biaya sebesar US$15,680.80 tersebut merupakan pemberian dalam bentuk kenikmatan sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sehingga Majelis memutuskan atas koreksi sebesar US$ 15,680.80 tetap dipertahankan;

Menurut Terbanding :
bahwa atas koreksi biaya insurance sebesar US$170,80, Pemohon Banding hanya mengajukan banding atas sebesar US$ 122,00 dan US$ 48,80 Pemohon Banding tidak mengajukan banding;

Menurut Pemohon :
bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi biaya Insurance sebesar US$ 170,80. Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal atas seluruh biaya dalam bentuk kenikmatan natura dan biaya asuransi atas stick golf Perusahaan dalam SPT Badan tahun buku 2008, yaitu sejumlah US$ 3,602.63. Sedangkan untuk stick golf dapat disetujui sebagian menjadi pengurang penghasilan oleh Tim Pemeriksa sebelumnya dan terakhir melalui koreksi yang diusulkan dalam pemeriksaan untuk tahun buku 2009, Tim Pemeriksa menyetujui koreksi 5/7 dan 2/7 untuk Club Golf, di mana 2/7 untuk aktivitas Club Golf (Golf membership) yang dilakukan di hari Sabtu dan Minggu dianggap sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan, sedangkan untuk hari kerja (hari Senin sampai dengan Jum’at) atau sejumlah 5/7 dapat dianggap sebagai biaya untuk pengurang penghasilan.
Expenses (NDE) untuk biaya associated menurut Banding Pemohon Banding, di mana porsinya sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan untuk tahun buku 2009. Berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk insurance stick golf dapat Pemohon Banding setujui sebagian yaitu sebesar US$ 48.8, sehingga koreksi yang diajukan banding menjadi sebesar US$ 122.00;

Menurut Majelis :
bahwa koreksi sebesar US$ 122.00 dilakukan Terbanding karena merupakan pemberian kenikmatan (asuransi untuk pemain golf) dan atas biaya asuransi mobil sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2002;
bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi US$ 122.00 karena biaya tersebut merupakan biaya dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan, terbukti bahwa biaya sebesar US$122.00 tersebut merupakan biaya asuransi untuk pemain golf dan asuransi mobil;

bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan menyatakan bahwa:
Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terbukti biaya sebesar US$ 122.00 tersebut merupakan pemberian dalam bentuk kenikmatan sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sehingga Majelis memutuskan atas koreksi sebesar US$ 122.00 tetap dipertahankan;

Menurut Terbanding :
bahwa bahwa berdasarkan ketentuan di atas Terbanding berpendapat bahwa biaya retirement allowance dan biaya foreign exchange loss maupun exchange gain yang terkait dengan biaya retirement allowance tersebut tidak boleh menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan tersebut (berdasarkan Tabel 7 halaman 11 surat banding Pemohon Banding terlihat jelas
bahwa selisih kurs tersebut perhitungannya dikaitkan dengan retirement allowance bukan dari realisasi pembayaran);

Menurut Pemohon :
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan menyatakan banding atas koreksi biaya retirement allowance sebesar US$ 80,437.99, dikarenakan berdasarkan tanggapan dari pihak Terbanding bahwa atas biaya retirement allowance dan biaya foreign exchange loss maupun exchange gain tidak boleh menjadi pengurang penghasilan Penghasilan Kena Pajak.
Dalam surat permohonan Banding Pemohon Banding Nomor 006/PT MI/XII/11 tertanggal 19 Desember 2011 hal 10 dan 11 dijelaskan bahwa atas biaya foreign exchange loss dan exchange gain yang terkait dalam biaya retirement allowance sudah Pemohon Banding lakukan koreksi fiskal dan tidak Pemohon Banding akui sebagai Non Taxable Income (untuk Foreign Exchange Gain) dan Non Deductible Expenses (untuk Foreign Exchange Loss) sebagaimana telah Pemohon Banding laporkan di dalam SPT Tahunan Badan untuk Tahun 2008;

Menurut Majelis :
bahwa koreksi Biaya Retirement Allowance sebesar US$80,437.99 dilakukan Terbanding karena merupakan biaya cadangan biaya pensiun, sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga pembebanan diakui pada saat realisasi pembayaran pesangon;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa terdapat laba selisih kurs dari biaya Retirement Allowance tersebut sebesar US$ 136.773,41, laba selisih kurs tersebut oleh Pemohon Banding dimasukkan ke dalam akun biaya Retirement Allowance sebagai komponen koreksi fiskal;

bahwa dalam Surat Uraian Banding halaman 9, Pemohon Banding menyebutkan bahwa “Pemohon Banding tidak setuju apabila pihak Pemeriksa menganggap laba selisih kurs sehubungan dengan penyesuaian kurs pada akhir periode dianggap merupakan penghasilan kena Pajak;

bahwa Retirement Allowance merupakan perkiraan yang bukan merupakan perkiraan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

bahwa di dalam perkiraan ini terdapat selisih kurs penyesuaian dan pada akhir tahun oleh Pemohon Banding selisih kurs rugi maupun selisih kurs laba dikoreksi;

bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan adanya selisih kurs laba merupakan tambahan kemampuan ekonomi;

bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan kerugian selisih kurs bukan dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat dibiayakan. Dan hal tersebut dilakukan oleh Pemohon Banding. Pada saat laba selisih kurs, Pemohon Banding juga melakukan koreksi sama dengan saat terjadinya rugi selisih kurs;

bahwa Laba Selisih kurs adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima / diperoleh Pemohon Banding yang merupakan obyek pajak, sejalan dengan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf l yaitu “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: l. keuntungan selisih kurs mata uang asing.”;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa laba selisih kurs sebesar US$ 136,773.41 adalah merupakan objek Pajak Penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT (akun Rugi Laba selisih kurs;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi fiscal yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam akun biaya Retirement Allowance adalah tidak benar, sehingga Majelis memutuskan bahwa atas koreksi Biaya Retirement Allowance sebesar US$80,437.99 tetap dipertahankan;

Menurut Terbanding :
bahwa atas koreksi biaya repair dan Maintanance Car sebesar US$ 5,096.95, Pemohon Banding hanya mengajukan banding atas biaya sebesar US 826.90;

Menurut Pemohon :
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Biaya Repair and Maintenance sebesar US 826.90 karena menurut Pemohon Banding koreksi ini dapat dibiayakan karena merupakan biaya repair dan maintenance car;

Menurut Majelis :
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang dan berdasarkan dalam surat Pemohon Banding nomor : 004/PTMI/X/12 Tanggal 2 Oktober 2012, Pemohon Banding menyatakan menyetujui koreksi Biaya Repair and Maintenance Car sebesar US$ 826.90 tersebut, sehingga Majelis memutuskan koreksi Biaya Repair and Maintenance Car sebesar US$ 826.90 tetap dipertahankan;

Menurut Terbanding :
bahwa atas koreksi biaya Depresiasi stick golf sebesar US$ 568.84, Pemohon Banding hanya mengajukan banding atas koreksi sebesar US$ 406.31 dan US$ 162.53 Pemohon Banding tidak mengajukan banding;

Menurut Pemohon :
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan menyatakan banding atas koreksi biaya penyusutan aktiva tetap atas stick golf sebesar US$ 406.31, karena seharusnya biaya depresiasi stick golf dapat menjadi biaya perusahaan yang mana aktiva atas stick golf disediakan khusus untuk para klien/supplier Pemohon Banding yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan dan juga disediakan apabila ada penyelenggaraan kompetisi golf, di mana Pemohon Banding harus menyediakan stick golf tersebut dan mencatatnya sebagai aktiva perusahaan.
Hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan bisnis Pemohon Banding dengan mitra bisnisnya. Dengan demikian, atas biaya penyusutan stick golf tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga seyogyanya biaya tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan;

Menurut Majelis :
bahwa koreksi biaya depresiasi stick golf sebesar US$ 406.31, dilakukan Terbanding karena merupakan pemberian kenikmatan yang disediakan untuk kepentingan pribadi karyawan dan tidak terkait dengan kegiatan usaha perusahaan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya depresiasi stick golf sebesar US$ 406.31 karena biaya depresiasi stick golf dapat menjadi biaya perusahaan yang mana aktiva atas stick golf disediakan khusus untuk para klien/supplier Pemohon Banding yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan dan juga disediakan apabila ada penyelenggaraan kompetisi golf, di mana Pemohon Banding harus menyediakan stick golf tersebut dan mencatatnya sebagai aktiva perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan bisnis Pemohon Banding dengan mitra bisnisnya;

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan, terbukti bahwa biaya sebesar US$ 406.31 tersebut merupakan biaya pembelian stick golf yang diperuntukkan bagi klien Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terbukti biaya sebesar US$ 406.31 tersebut merupakan pemberian dalam bentuk kenikmatan sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sehingga Majelis memutuskan atas koreksi sebesar US$ 406.31 tetap dipertahankan;

MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

MENIMBANG
bahwa oleh karena atas jumlah PPh Badan Tahun Pajak 2009 yang lebih dibayar dan yang disengketakan oleh Pemohon sebesar Rp(49,545.76) maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding;

MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN
Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2437/WPJ.07/2011 tanggal 3 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00086/406/08/058/10 tanggal 26 Juli 2010 atas nama : XXX, NPWP : YYY.

http://www.pengadilanpajak.com

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-47843/PP/M.VI/15/2013

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-47843/PP/M.VI/15/2013
JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan
TAHUN PAJAK
2008
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak Penghasilan Badan sebesar US$.3.210.406,00
No.
Jenis Sengketa Objek Pajak Penghasilan Badan
Nilai Sengketa (US$)
1.
2.
3.
4.
Harga Pokok Penjualan
Biaya Operasional (amortisasi) Biaya Bunga
Biaya Lain/Pendapatan
1,156,000.00
1,945,000.00
79,655.00
29,751.00
Nilai sengketa terbukti sampai dengan Surat Uraian Banding
3,210,406.00
Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar US$.1,156.000.00
Menurut Terbanding :
bahwa pokok sengketa adalah biaya atau pembayaran jasa teknik sehubungan dengan manajemen (Technical Service related to Management) kepada Hyatt International Corporation (HIC) sebesar US$ 1.156.000,00 yang menurut pemeriksa dianggap sebagai pembayaran dividen;bahwa pokok sengketa adalah pembebanan amortisasi management agreement sebesar US$.1.945.000,00 yang menurut pemeriksa dikoreksi karena perolehan kontrak manajemen tidak memberikan manfaat untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari Pemohon Banding;

Menurut Pemohon :
bahwa tidak terdapat duplikasi antara jasa yang diserahkan oleh HIC dan jasa yang diserahkan oleh HPS, Kesamaan nama maupun deskripsi jasa yang diberikan tidak berarti bahwa jasa yang diberikan merupakan duplikasi karena pada kenyataannya terdapat perbedaan dalam tingkatan pemberian jasa dari masing-masing pihak;bahwa metode amortisasi yang Pemohon Banding gunakan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Menurut Majelis :
bahwa koreksi Terbanding atas harga pokok penjualan sebesar US$. 1,156,000.00 dikoreksi Terbanding karena terdapat pembayaran jasa teknik sehubungan dengan manajemen (technical service related to management) kepada Hyatt International Corporation yang dianggap sebagai dividen;bahwa Terbanding menyatakan pembayaran jasa teknik yang dibebankan oleh Pemohon Banding bukan merupakan pembayaran atas pemberian jasa berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, sehingga tidak ada jasa yang dilakukan oleh Hyatt International Corporation, karena jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation sama dengan jasa yang diberikan oleh Hotel Project System Pte Ltd, dan jasa yang diberikan tidak ada secara nyata, walaupun ada hal tersebut tergolong kepada stewardship activity sesuai paragraf 7.9. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Transfer Pricing Guidelines) yaitu jasa tersebut tidak dapat dibebankan ke anak perusahaan oleh induknya karena jasa tersebut juga atas kepentingan induk perusahaan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak terdapat kesamaan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation dengan yang diberikan oleh Hotel Project System Pte Ltd karena terdapat perbedaan pada tingkatan pemberian jasa oleh masing-masing pihak, dan jasa yang diberikan oleh Hyatt International Corporation merupakan jasa yang memberikan manfaat kepada Pemohon Banding dan bukan merupakan pembebanan biaya dari pemegang saham;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan data berupa Kertas Kerja Pemeriksaan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa :
1. Perjanjian Technical Service tgl 1 Januari 1999 antara PT HI dan HIC
2. Perubahan Perjanjian Technical Service tgl 1 Januari 2006 antara PT HI dan HIC
3. Perjanjian Sublicense tgl 1 Januari 1999 antara PT HI dan HIC
4. Perubahan Kedua Sublicense Agreement tgl 1 Januari 2006
5. Rekapitulasi atas invoice dan pembayaran jasa HIC
6. Invoice HIC untuk tagihan Januari 2008 : US$ 167.000
7. Invoice HIC untuk tagihan Februari 2008 : US$ 138.000
8. Invoice HIC untuk tagihan Maret 2008 : US$ 178.000
9. Invoice HIC untuk tagihan April 2008 : US$ 130.000
10. Invoice HIC untuk tagihan Mei 2008 : US$ 156.000
11. Invoice HIC untuk tagihan Juni 2008 : US$ 165.000
12. Invoice HIC untuk tagihan Juli 2008 : US$ 214.000
13. Invoice HIC untuk tagihan Agt 2008 : US$ 226.000
14. Invoice HIC untuk tagihan Sep 2008 : US$ 144.000
15. Invoice HIC untuk tagihan Okt 2008 : US$ 197.000
16. Invoice HIC untuk tagihan Nov 2008 : US$ 149.000
17. Invoice HIC untuk tagihan Des 2008 : US$ 132.000
18. Bank Advice tgl 27 Okt 08 atas pembayaran invoice HIC bulan Jan-Apr 2008 sebesar US$ 586.600
19. Bank Advice tgl 18 Des 08 atas pembayaran invoice HIC bulan Mei-Sep 2008 sebesar US$ 867.000
20. Bank Advice tgl 25 Feb 09 atas pembayaran invoice HIC bulan Okt-Des 2008 sebesar US$ 458.400
21. GL Tech Svc in Rel to Mgmt & Basic Management Fee
22. Contoh Jasa – Jasa HIC
23. Perjanjian Technical Service tgl 1 Oktober 1997 antara PT HI dan HPS
24. Invoice Service Fee untuk tagihan Jan 08 sebesar US$ 83.167,43
25. Invoice Overcharge Service Fee untuk tagihan Jan 08 sebesar US$ (227,23)
26. Invoice Service Fee untuk tagihan Feb 08 sebesar US$ 78.805,33
27. Invoice Service Fee untuk tagihan Mar 08 sebesar US$ 84.272,30
28. Invoice Service Fee untuk tagihan Apr 08 sebesar US$ 80.257,58
29. Invoice Service Fee untuk tagihan Mei 08 sebesar US$ 82.911,75
30. Invoice Service Fee untuk tagihan Juni 08 sebesar US$ 85.443,75
31. Invoice Service Fee untuk tagihan Juli 08 sebesar US$ 97.685,38
32. Invoice Service Fee untuk tagihan Agt 08 sebesar US$ 97.295,46
33. Invoice Service Fee untuk tagihan Sep 08 sebesar US$ 69.592,38
34. Invoice Service Fee untuk tagihan Okt 08 sebesar US$ 88.345,59
35. Invoice Service Fee untuk tagihan Nov 08 sebesar US$ 59.839,24
36. Invoice Service Fee untuk tagihan Des 08 sebesar US$ 56.273,02
37. Bank Advice tgl 27 Feb 08 atas pembayaran invoice HPS bulan Jan sebesar US$ 82.940,20
38. Bank Advice tgl 27 Mar 08 atas pembayaran invoice HPS bulan Feb sebesar US$ 74.805,33
39. Bank Advice tgl 23 Apr 08 atas pembayaran invoice HPS bulan Mar sebesar US$ 84.272,30
40. Bank Advice tgl 27 Mei 08 atas pembayaran invoice HPS bulan Apr sebesar US$ 80.257,58
41. Bank Advice tgl 18 Juni 08 atas pembayaran invoice HPS bulan Mei sebesar US$ 82.911,75
42. Bank Advice tgl 4 Agt 08 atas pembayaran invoice HPS bulan Juni sebesar US$ 85.443,75
43. Bank Advice tgl 15 Agt 08 atas pembayaran invoice HPS bulan Juli sebesar US$ 97.685,38
44. Bank Advice tgl 19 Sep 08 atas pembayaran invoice HPS bulan Agt sebesar US$ 97.295,46
45. Bank Advice tgl 27 Okt 08 atas pembayaran invoice HPS bulan Sep sebesar US$ 69.592,38
46. Bank Advice tgl 28 Nov 08 atas pembayaran invoice HPS bulan Okt sebesar US$ 88.345,59
47. Bank Advice tgl 18 Des 08 atas pembayaran invoice HPS bulan Nov sebesar US$ 59.839,24
48. Bank Advice tgl 29 Jan 08 atas pembayaran invoice HPS bulan Nov sebesar US$ 56.273,02
49. GL Technical Service dan rekapitulasi pembayaran HIC sebesar US$ 959.661,98
50. Contoh Jasa – Jasa HPS;

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen perjanjian yang disampaikan oleh Pemohon Banding diketahui adanya perjanjian antara Pemohn Banding dengan Hyatt International Corporation (HIC) berupa Technical Service Agreement pada tanggal 1 Januari 1999 dan telah mengalami perubahan dengan second amendement to and to and restatement of service agreement pada tanggal 1 Januari 2006, diketahui bahwa Pemohon Banding harus membayar jasa teknik kepada Hyatt International Corporation sebesar 1,1% dari Gross Revenue;

bahwa selain ada perjanjian jasa teknik dengan Hyatt International Corporation, terdapat juga perjanjian jasa teknik dan konsultasi dengan Hotel Project System Pte Ltd (HPS), dan Marketing and Reservation Agreement dengan Hyatt International SEA Pte Ltd, Sigapore (HISEA);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan serta penjelasan para pihak diketahui bahwa Hyatt International Corporation merupakan perusahaan yang menguasai 99% saham Pemohon Banding, dan demikian juga dengan Hotel Project System Pte Ltd dan Hyatt International SEA Pte Ltd, juga merupakan afiliasi dari Pemohon Banding;

bahwa dari dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut terlihat adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Hyatt International Corporation atas jasa yang telah disepakati di dalam perjanjian antara Pemohon Banding dengan Hyatt International Corporation;

bahwa atas jasa teknik yang dibebankan oleh HIC kepada Pemohon Banding sebagian besar juga dilakukan oleh HPS yaitu training, asuransi, business development, personnel, makanan dan minuman serta jasa yang berkaitan dengan operasional kamar hotel, sehingga terdapat duplikasi pembebanan jasa teknik kepada Pemohon Banding;

bahwa dalam jasa teknik yang dibebankan oleh HIC kepada Pemohon Banding, juga termasuk jasa pengembangan brand, image dan control, yaitu membuat strategi keseluruhan untuk brand dan positioning, membuat perincian pedoman khusus untuk hotel yang tertuang dalam Hyatt Brand Book, atas jasa tersebut dilakukan untuk kepentingan HIC sendiri sebagai induk perusahaan;

bahwa kepemilikan saham Pemohon Banding oleh HIC sebesar 99%, mengakibatkan Pemohon Banding ) tidak memiliki independensi dalam membuat perjanjian sehingga HIC dapat menentukan perjanjian dengan Pemohon Banding sesuai dengan kepentingannya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa berdasarkan data dan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa terdapat bukti-bukti pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Hyatt International Corporation berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh Hyatt International Corporation atas transaksi jasa yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Hyatt International Corporation, namun jasa teknik yang diberikan HICmerupakan duplikasi jasa yang juga telah diberikan oleh HPS dan selain hal tersebut jasa teknik yang diberikan HIC merupakan jasa yang kepentingannya untuk HIC, sehingga pembayaran biaya jasa teknik oleh Pemohon Banding menjadi tidak wajar dan lazim dalam usaha, sehingga pembayaran atau biaya tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas harga pokok penjualan berupa jasa teknik sebesar US$.1,156,000.00 telah benar dan tetap dipertahankan;
Koreksi Biaya Operasional (amortisasi) sebesar US$.1,945,000.00

Menurut Terbanding :
bahwa pokok sengketa adalah pembebanan amortisasi management agreement sebesar US$.1.945.000,00 yang menurut pemeriksa dikoreksi karena perolehan kontrak manajemen tidak memberikan manfaat untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari Pemohon Banding;
Menurut Pemohon :
bahwa metode amortisasi yang Pemohon Banding gunakan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
Menurut Majelis :
bahwa koreksi biaya operasional berupa amortisasi management contract sebesar US$.1,945,000.00 dikoreksi Terbanding karena biaya tersebut merupakan biaya amortisasi perolehan kontrak manajemen yang tidak memberikan manfaat untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;bahwa Terbanding menyatakan transaksi pengalihan kontrak tidak memiliki substansi ekonomis hal ini berdasarkan fakta bahwa nilai tersebut merupakan agregat nilai sekarang dari penghasilan yang akan diperoleh BUT Hyatt International Asia Pacific Limited selama masa kontrak dengan hotel, sementara dalam kenyataannya sejak kontrak itu dibeli Pemohon Banding harus melakukan pembayaran imbalan jasa kepada affiliated parties, sehingga apabila biaya amortisasi tersebut dibebankan maka akan terjadi pembebanan ganda;

bahwa dari kepemilikan, pada saat pengalihan sesungguhnya tidak terjadi pengalihan karena Pemohon Banding dimiliki secara langsung 99,68% oleh Hyatt International Corporation dan 0,32% secara tidak langsung merupakan kepemilikan Hyatt International Service USA, sedangkan Hyatt International Asia Pacific Limited juga dimiliki secara langsung/tidak langsung oleh Hyatt International Corporation, sehingga secara substansi transaksi pengalihan tersebut tidak memiliki substansi ekonomis;

bahwa Pemohon Banding menyatakan pembelian hak pengelolaan jaringan hotel Pemohon Banding memiliki substansi transaksi yang jelas dan kewajaran transaksi tersebut telah dinilai oleh independent appraiser, metode amortiasi yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan pendapatan dari penjualan management agreement telah ditetapkan sebagai penghasilan kena pajak bagi BUT Hyatt International Asia Pacific Limited;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan data berupa Kertas Kerja Pemeriksaan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa :
Appraisal Report Arthur Andersen: Valuation of Certain Management Contract of Hyatt International Asia Pacific Limited dated June 1996
Asset Transfer Agreement tgl 1 Oktober 1997 antara PT HI dan HIAPL
Rekening koran BOA tanggal per Sep 1997 atas penerimaan pinjaman dari HIC sebesar US$ 22.750.000 dan pembayaran Management Kontrak kepada HIAPL sebesar US$ 22.780.000
SKPKBT Pajak Penghasilan Badan No. 00001/306/97/053/01 tanggal 25 Januari 2001 untuk tahun pajak 1997 atas nama BUT Hyatt International Asia Pacific Limited
SSP atas pembayaran SKPKBT Pajak Penghasilan Badan No. 00001/306/97/053/01 sebesar Rp 45.856.139.800,00 atas nama BUT Hyatt International Asia Pacific Limited.
SKPKBT Pajak Penghasilan Pasal 26 No. 00001/304/97/053/01 tertanggal 25 Januari 2001 untuk tahun pajak 1997 atas nama BUT Hyatt International Asia Pacific Limited.
SSP atas pembayaran SKPKBT Pajak Penghasilan Pasal 26 No. 00001/304/97/053/01 sebesar Rp 21.399.532.040,00 atas nama BUT Hyatt International Asia Pacific Limited.
SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00007/307/97/053/01 tanggal 25 Januari 2001 untuk tahun pajak 1997 atas nama BUT Hyatt International Asia Pacific Limited.
SSP atas pembayaran SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00007/307/97/053/01 sebesar Rp 13.825.182.000,00 atas nama BUT Hyatt International Asia Pacific Limited.
bahwa selain menyampaikan data-data tersebut di atas, Pemohon Banding dalam persidangan juga menyampaikan penjelasan tertulis yaitu penjelasan tertulis Nomor : 12/10/12 tanggal 12 Oktober 2012 perihal penjelasan tambahan atas perbedaan antara PT Pemohon Banding dan BUT HIAPL dan pembelian Management dari BUT HIAPL dan penjelasan tertulis Nomor 05/11/12 tanggal 5 November 2012 perihal penjelasan tambahan mengenai transaksi penjualan-pembelian management agreement antara BUT HIAPL dan PT Pemohon Banding dalam kaitan dengan biaya amortisasi sebesar US$.1,945,000.00 dan biaya bunga pinjaman US$.79,655.00 dalam SKPLB PPh Badan tahun pajak 2008;

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding diketahui bahwa Pemohon Banding berdiri dari tahun 1997 sebagai respon atas adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor KEP-06/K/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 yang mengatur bahwa pemberian jasa manajemen kepada jaringan hotel di Indonesia harus melalui perseroan terbatas (PT);

bahwa pengelolaan dan pengoperasian manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia sebelumnya (sampai dengan tahun 1997) dilakukan oleh BUT Hyatt International Corporation Indonesia, namun dengan adanya peraturan Direktur Jenderal Pariwisata tersebut maka terjadi pengalihan hak pengelolaan manajemen hotel Hyatt;

bahwa atas peralihan hak pengelolaan tersebut, dibuat perjanjian berupa “Asset Transfer Agreement” antara Pemohon Banding dengan Hyatt Internatioan Asia Pacific Ltd yang berkedudukan di Hongkong, Hyatt International Asia Pasicif Ltd merupakan pihak yang mempunyai 8 management agreement dengan pemilik hotel-hotel yang menggunakan merk Hyatt International;

bahwa berdasarkan Asset Transfer Agreement, Pemohon Banding harus membayar 8 management agreement kepada Hyatt International Asia Pacific Ltd sebesar US$.22,780,000.00, dengan sumber dana pembelian 8 management agreement tersebut adalah penyertaan dari Hyatt Internatinal Corporation (HIC) sebesar US$.6,280,000.00 dan pinjaman dari HIC sebesar US$.16,500,000.00;

bahwa biaya amortisasi yang dibebankan oleh Pemohon Banding adalah amortisasi atas biaya yang timbul sehubungan dengan pembelian 8 management agreement sebesar US$.22,780,000.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan serta penjelasan para pihak diketahui bahwa Hyatt International Corporation merupakan perusahaan yang menguasai 99% saham Pemohon Banding, dan HIC juga merupakan pemegang saham Hyatt International Asia Pacific Ltd dengan jumlah kepemilikan sebesar 100%, sehingga transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Hyatt International Asia Pacific Ltd serta transaksi dengan HIC merupakan transaksi yang mempunyai hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa berdasarkan data dan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan Hyatt International Asia Pacific Ltd dalam hal pembelian 8 management agreement sebesar US$.27,780,000.00 adalah transaksi yang tidak wajar dan lazim dalam usaha karena kepemilikan saham dominan kedua perusahaan yang bertransaksi tersebut adalah HIC yaitu memiliki 99% saham Pemohon Banding dan memiliki 100% saham Hyatt International Asia Pacific Ltd;

bahwa transaksi penyertaan dan peminjaman dari HIC sebesar US$.27,780,000.00 dengan Pemohon Banding merupakan transaksi yang tidak wajar dan lazim dalam usaha karena HIC merupakan pemilik 99% saham Pemohon Banding dan juga pemilik 100% saham Hyatt International Asia Pacific Ltd;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya amortisasi sebesarUS$.1,945,000.00 telah benar dan tetap dipertahankan;
Koreksi positif biaya khusus / pembebanan Head Office – Rp18.793.807.394,00,
Menurut Terbanding
:
bahwa pokok sengketa adalah pembayaran bunga pinjaman kepada Hyatt International Corporation (HIC) sebesar US$ 79.655 yang menurut pemeriksa diakui sebagai pembayaran dividen;
Menurut Pemohon
:
bahwa biaya bunga sebesar US$ 79.655,00 merupakan biaya yang nyata-nyata berhubungan dengan kegiatan usaha;
Menurut Majelis
:
bahwa koreksi biaya bunga sebesar US$.79,655.00 dikoreksi Terbanding karena bunga tersebut timbul dari hutang atas pembelian manajemen kontrak yang tidak memiliki substansi ekonomi karena nilainya merupakan agregat dari nilai sekarang dari imbalan jasa yang akan diperoleh Hyatt International Asia Pacific Limited selama masa kontrak hotel;

bahwa Terbanding menyatakan untuk tahun-tahun berjalan Pemohon Banding selalu melakuka pembayaran kepada affiliated partiesnya, sehingga nilai pembelian tersebut tidak berkaitan dengan penghasilan, disamping itu secara substansi juga tidak terdapat pengalihan kontrak karena baik Hyatt International Asia Pacific Limited dan Pemohon Banding pada saat pengalihan sama-sama dimiliki oleh Hyatt International Corporation USA, jadi karena secara substansi pembelian dan hutang tersebut tidak dapat diakui, maka secara otomatis bunga yang dibayarkan juga tidak dapat dibebankan dan pembayaran bunga tersebut dianggap dividen ke pemegang saham;

bahwa Pemohon Banding menyatakan biaya bunga adalah biaya yang nyata-nyata berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, pembelian hak pengelolaan jaringan hotel Hyatt di Indonesia memiliki substansi transaksi yang jelas dan kewajaran nilai transaksi tersebut telah diakui oleh independent appraisal, dan transaksi penjualan management agreement telah ditetapkan sebagai penghasilan kena pajak bagi BUT Hyatt International Asia Pacific Limite;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan data berupa Kertas Kerja Pemeriksaan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa :
Perjanjian Hutang tgl 1 Oktober 1997 antara PT HI dan HIC
Rekapitulasi perhitungan atas biaya bunga sebesar US$ 79.655
Rekening koran BOA tanggal per Sep 1997 atas penerimaan pinjaman dari HIC sebesar US$ 22.750.000 dan pembayaran Management Kontrak kepada HIAPL sebesar US$ 22.780.000
Bank Advice tgl 30 Sep 1997 atas penerimaan dana pinjaman dari HIC sebesar 22.750.000
Bank Advice tgl 30 Sep 1997 atas pembayaran kepada HIAPL untuk pembelian Management Agreement sebesar 22.780.000
GL atas biaya bunga tahun 2008 sebesar US$ 79.655
bahwa selain menyampaikan data-data tersebut di atas, Pemohon Banding dalam persidangan juga menyampaikan penjelasan tertulis yaitu penjelasan tertulis Nomor : 12/10/12 tanggal 12 Oktober 2012 perihal penjelasan tambahan atas perbedaan antara Pemohon Banding dan BUT HIAPL dan pembelian Management dari BUT HIAPL dan penjelasan tertulis Nomor 05/11/12 tanggal 5 November 2012 perihal penjelasan tambahan mengenai transaksi penjualan-pembelian management agreement antara BUT HIAPL dan Pemohon Banding dalam kaitan dengan biaya amortisasi sebesar US$.1,945,000.00 dan biaya bunga pinjaman US$.79,655.00 dalam SKPLB PPh Badan tahun pajak 2008;

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding diketahui bahwa Pemohon Banding berdiri dari tahun 1997 sebagai respon atas adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor KEP-06/K/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 yang mengatur bahwa pemberian jasa manajemen kepada jaringan hotel di Indonesia harus melalui perseroan terbatas (PT);

bahwa pengelolaan dan pengoperasian manajemen jaringan hotel Hyatt di Indonesia sebelumnya (sampai dengan tahun 1997) dilakukan oleh BUT Hyatt International Corporation Indonesia, namun dengan adanya peraturan Direktur Jenderal Pariwisata tersebut maka terjadi pengalihan hak pengelolaan manajemen hotel Hyatt;

bahwa atas peralihan hak pengelolaan tersebut, dibuat perjanjian berupa “Asset Transfer Agreement” antara Pemohon Banding dengan Hyatt Internatioan Asia Pacific Ltd yang berkedudukan di Hongkong, Hyatt International Asia Pasicif Ltd merupakan pihak yang mempunyai 8 management agreement dengan pemilik hotel-hotel yang menggunakan merk Hyatt International;

bahwa berdasarkan Asset Transfer Agreement, Pemohon Banding harus membayar 8 management agreement kepada Hyatt International Asia Pacific Ltd sebesar US$.22,780,000.00, dengan sumber dana pembelian 8 management agreement tersebut adalah penyertaan dari Hyatt Internatinal Corporation (HIC) sebesar US$.6,280,000.00 dan pinjaman dari HIC sebesar US$.16,500,000.00;

bahwa biaya bunga yang dibebankan oleh Pemohon Banding sebesar US$.79,655.00 adalah bunga yang berasal dari pinjaman kepada HIC sebesar US$.16,500,000.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan serta penjelasan para pihak diketahui bahwa Hyatt International Corporation merupakan perusahaan yang menguasai 99% saham Pemohon Banding, dan HIC juga merupakan pemegang saham Hyatt International Asia Pacific Ltd dengan jumlah kepemilikan sebesar 100%, sehingga transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Hyatt International Asia Pacific Ltd serta transaksi dengan HIC merupakan transaksi yang mempunyai hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa berdasarkan data dan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan Hyatt International Asia Pacific Ltd dalam hal pembelian 8 management agreement sebesar US$.27,780,000.00 adalah transaksi yang tidak wajar dan lazim dalam usaha karena kepemilikan saham dominan kedua perusahaan yang bertransaksi tersebut adalah HIC yaitu memiliki 99% saham Pemohon Banding dan memiliki 100% saham Hyatt International Asia Pacific Ltd;

bahwa transaksi penyertaan dan peminjaman dari HIC sebesar US$.27,780,000.00 dengan Pemohon Banding merupakan transaksi yang tidak wajar dan lazim dalam usaha karena HIC merupakan pemilik 99% saham Pemohon Banding dan juga pemilik 100% saham Hyatt International Asia Pacific Ltd;

bahwa oleh karena atas hutangnya yang diamortisasi tidak boleh dibiayakan maka atas bunga yang timbul karena utang tersebut juga tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya bunga sebesar US$.79,655.00 telah benar dan tetap dipertahankan;
Koreksi Biaya Lainnya (pendapatan) sebesar US$.29,751.00

Menurut Terbanding :
bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon Banding, diketahui pembayaran severance fee merupakan pembayaran pesangon kepada GM Hyatt Surabaya;
Menurut Pemohon :
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena biaya tersebut sebenarnya adalah pemberian penghargaan kepada GM Hyatt Surabaya atas jasanya selama memimpin beberapa hotel Hyatt di Indonesia, termasuk Hyatt Regency Surabaya, Walaupun GM tersebut bukan karyawan Pemohon Banding secara langsung, namun kinerjanya di beberapa hotel Hyatt telah memberikan kontribusi positif bagi hotel-hotel yang dipimpinnya, yaitu hotel-hotel di bawah naungan manajemen Pemohon Banding sehingga secara langsung juga menguntungkan bagi Pemohon Banding sebagai hotel operator,
Oleh karena itu, adalah wajar bila Pemohon Banding memberikan penghargaan sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas kontribusinya selama bekerja di Hyatt group;
Menurut Majelis :
bahwa koreksi biaya severance sebesar US$.29,751.00 dikoreksi Terbanding karena merupakan pesangon untuk general Manager Hyatt Surabaya, sehingga tidak ada kaitannya dengan Pemohon Banding secara langsung (bukan karyawan Pemohon Banding);bahwa Terbanding menyatakan berdasarkan management agreement antara pihak Hyatt Surabaya (PT Bumi Modern) dan Hyatt of Hongkong Limited (sekarang PT Pemohon Banding) pada tanggal 8 November 1990, diketahui bahwa karyawan hotel Hyatt Surabaya tidak merupakan karyawan Pemohon Banding (PT Pemohon Banding) dan Pemohon Banding tidak dibebani atas gaji dan kompensasi pegawai tersebut;

bahwa Pemohon Banding menyatakan biaya tersebut merupakan pemberian penghargaan kepada general manager Hyatt Surabaya atas jasanya selama memimpin beberapa hotel Hyatt di Indonesia, termasuk Hyatt Regency Surabaya walaupun karyawan tersebut bukan karyawan Pemohon Banding secara langsung;

bahwa alasan Pemohon Banding menyatakan biaya tersebut dapat dibebankan berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 15/PJ/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pasak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan data berupa Kertas Kerja Pemeriksaan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa :
Rekening koran Bank Mandiri per Nov 2008 atas pembayaran severance sebesar Rp.229.725.000
SPT 1721 Masa Oktober 2008
SPT 1721 Tahunan 2008
Peraturan Dirjen Pajak No. 15/PJ/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21
bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding terlihat adanya pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada sdr. Selamar Guntur Tampubolon;

bahwa berdasarkan penjelasan para pihak dalam persidangan diketahui bahwa sdr. Selamar Guntur Tampubolon bukan merupakan karyawan Pemohon Banding tetapi karyawan Hyatt Surabaya;

bahwa sesuai perjanjian antara Hyatt Surabaya dengan Hyatt of Hongkong Ltd (sekarang PT Pemohon Banding) pada tanggal 8 November 1990, diketahui bahwa karyawan hotel Hyatt Surabaya bukan merupakan karyawan Pemohon Banding (PT Pemohon Banding) dan Pemohon Banding tidak dibebani gaji dan kompensasi kepada pegawai tersebut;

bahwa berdasarkan pejelasan di atas, Majelis berpendapat bahwa pembayaran pesangon kepada sdr. Selamar Guntur Tampubolon, bukan merupakan kompensasi kepada karyawan Pemohon Banding dan oleh karenanya bukan biaya yang timbul dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Lainnya (pendapatan) atau biaya severance pay sebesar US$.29,751.00 telah benar dan tetap dipertahankan;

MENIMBANG
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding;

MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan,
dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN
Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-968/WPJ.06/2011 tanggal 19 September 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00120/406/08/073/10 tanggal 30 Juni 2010, atas nama : PT.XXX.

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48150/PP/M.VIII/99/2013

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48150/PP/M.VIII/99/2013

JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan

TAHUN PAJAK
2008

POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-954/WPJ.06/2011 tanggal 16 September 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00006/206/08/073/10 tanggal 22 Juni 2010;

Menurut Tergugat :
bahwa Penggugat mengajukan permohonan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00006/206/08/073/10, yaitu sebesar 2% x 15 bulan x Rp 5.981.146.034 = Rp 1.794.343.810 melalui Surat Nomor : 071/JS/ACT/IV/2013 tanggal 10 April 2013;

Menurut Penggugat :
bahwa Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.981.146.034,00 dengan SSP tanggal 14 Desember 2011, untuk memenuhi syarat pengajuan banding sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena pada saat itu masih ada diantara Majelis pada Pengadilan Pajak tetap mengsyaratkan ketentuan ini dengan alasan ketentuannya masih berlaku/belum dicabut;

Menurut Majelis :
bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan- ketentuan formal;
Ketentuan Formal mengenai Objek gugatan

bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013 tentang Tanggapan atas Surat Permohonan Imbalan Bunga Kelebihan Pembayaran PPh PT. Jakarta Sereal atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44169/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 25 Maret 2013 mengenai banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-954/WPJ.06/2011 tanggal 16 September 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00006/206/08/073/10 tanggal 22 Juni 2010;

bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013, merupakan jawaban atas Surat Permohonan Imbalan Bunga Nomor : 071/JS/ACT/IV/2013 tanggal 10 April 2013;

bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa Surat Tergugat Nomor : S- 8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013, merupakan suatu keputusan (beschiking) yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Juncto Pasal 1 angka 7 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak;

bahwa karena Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013 dapat didajukan gugatan maka Majelis berwenang untuk memeriksa sengketa gugatan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang- undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Ketentuan Formal mengenai Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013, ditandatangani oleh XX Jabatan Direktur ;

bahwa Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013, sedangkan Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2013;

bahwa dalam sidang Majelis menanyakan kepada Tergugat dan Penggugat mengenai tanggal pengiriman dan tanggal diterimanya Surat Tergugat Nomor : S- 8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013;

bahwa Tergugat dalam sidang menyerahkan kepada Majelis bukti lampiran pengiriman Kilat Khusus atas Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013 ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas lampiran pengiriman Kilat Khusus yang diserahkan Tergugat dalam sidang diperoleh petunjuk bahwa Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013 dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat melalui kilat khusus pada tanggal 12 Juni 2013 ;

bahwa dalam sidang Penggugat menyerahkan kepada Majelis buku internal tanda terima surat masuk perusahaan ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas buku internal tanda terima surat masuk perusahaan diketahui bahwa Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013 diterima oleh Perusahaan pada tanggal 14 Juni 2013;

bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, disebutkan bahwa:
“Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, Keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat tanggal diterimanya Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013 adalah “tanggal stempel pos pengiriman” yaitu tanggal 12 Juni 2013 bukantanggal diterimanya surat di internal perusahaan ;
bahwa dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa ”Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;

bahwa dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa ”Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat”;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat apabila dihitung dari tanggal Surat Tergugat dikirim oleh Tergugat yaitu tanggal 12 Juni 2013 (stempel pos) sampai dengan Surat gugatan diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 12 Juli 2013, jumlah hari adalah 31 (tiga puluh satu) hari sehingga pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

bahwa selanjutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE–24/PJ.43/2000 tanggal 28 Agustus tentang Penegasan Tentang Pengertian Force Majeure dalam Surat Edaran Nomor SE-21/PJ.4/1995 tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pemungutan PPh menyatakan bahwa :
Pengertian “Force Majeure” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia seperti banjir, kebakaran, petir, gempa bumi, wabah, perang, perang saudara, huru hara, pemogokan, pembatasan oleh penguasa dari suatu pemerintahan, pembatasan perdagangan oleh suatu undang-undang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaan tertentu atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta keterangan Penggugat dalam sidang tidak diperoleh petunjuk bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena adanya keadaan diluar kekuasaan Penggugat (force majeur);

bahwa karenanya Surat Gugatan Nomor: 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013, tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 adalah Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 7 Juni 2013, dengan demikian Surat Gugatan memenuhi persyaratan satu Surat Gugatan untuk satu Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Tergugat yaitu tanggal 14 Juni 2013, sehingga surat gugatan memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 dilampiri dengan salinan Surat Tergugat Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 07 Juni 2013, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Singgih Sutanto, jabatan Direktur selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 sesuai dengan Akte Risalah Rapat XXX No. 73 tanggal 18 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Mellyani Noor Shandra Sarjana Hukum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Surat Gugatan Nomor : 0132/JS/ACT/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 memenuhi Pasal 40 ayat (1), ayat (6) dan Pasal 41 ayat (1) namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga permohonan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

MENIMBANG
bahwa oleh karena dalam pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal tersebut di atas ternyata tidak terpenuhi, maka materi pokok sengketa gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;

MENGINGAT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN
Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-8501/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 7 Juni 2013, tentang Tanggapan atas Surat Permohonan Imbalan Bunga Kelebihan Pembayaran PPh XXX atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44169/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 25 Maret2013 mengenai banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-954/WPJ.06/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Keberatan Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor:00006/206/08/073/10 tanggal 22 Juni 2010, atas nama : XXX, NPWP : YYY TidakDapat Diterima ;
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Drs. Sigit Henryanto, Ak sebagai Hakim Ketua Idawati,
SH., MSc sebagai Hakim Anggota,
Wishnoe Saleh Thaib, Ak, MSc sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani,
SH, MH sebagai Panitera Pengganti

http://www.pengadilanpajak.com

 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48153/PP/M.XV/15/2013

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48153/PP/M.XV/15/2013

JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan

TAHUN PAJAK
2008

POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Kompensasi Kerugian Fiskal Pemohon Banding sebesar Rp.1.376.710.408,00 yang diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dilakukan koreksi positif;

Menurut Terbanding :
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh KPP Pratama Denpasar Timur yang tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Tahun 2007 Nomor : LAP–057/WPJ.17/KP.0205/2011 tanggal 1 Juni 2011, diketahui bahwa atas Kompensasi Kerugian Fiskal Pemohon Banding sebesar Rp.1.376.710.408,00 yang diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dilakukan koreksi positif oleh Terbanding. Koreksi didapatkan dari nilai laba/rugi Pemohon Banding berdasarkan aplikasi administrasi perpajakan KPP Pratama Denpasar Timur (SIPMOD) dengan perhitungan sebagai berikut :(dalam Rupiah)

Tahun
Keterangan
Laba (Rugi)
Neto cfm.
Pemeriksa
2002
Berdasarkan nilai pada hasil pemeriksaan pajak berupa SKPLB Nomor: 00005/406/02/903/03 tanggal 24-12-2003
(964.096.343)
2003
Berdasarkan nilai pada hasil pemeriksaan pajak berupa SKPLB Nomor: 00018/406/03/903/05 tanggal 22-03-2005
93′.943.467
2004
Berdasarkan nilai pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2004 (fasilitas sunset policy) yang disampaikan Wajib Pajak tanggal 27-02-2009
63.500.000
2005
Berdasarkan nilai pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2005 (fasilitas sunset policy) yang disampaikan Wajib Pajak tanggal 27-02-2009
45.500.000
2006
Berdasarkan nilai pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 (fasilitas sunset policy) yang disampaikan Wajib Pajak tanggal 27-02-2009
62.503.000
Menurut Pemohon
:
bahwa dari hasil penghitungan kembali Pajak Penghasilan Badan yang terhutang, maka dalam Tahun Pajak 2007 keadaan perusahaan Pemohon Banding ternyata menderita kerugian sebesar Rp.599.710.579,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah). Jumlah kerugian fiskal ini Pemohon Banding perhitungkan atau kompensasikan ke dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008;
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, sengketa yang terjadi adalah sengketa kompensasi kerugian fiskal dari tahun sebelumnya yang menurut Terbanding adalah nihil sedangkan menurut Pemohon Banding terdapat kerugian Tahun Pajak 2007 yang dapat diperhitungkan di Tahun Pajak 2008 sebesar Rp599.710.579,00;
bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan diketahui untuk Tahun Pajak 2007 Pemohon Banding mengajukan banding sehingga Majelis berpendapat penyelesaian sengketa ini mengikuti penyelesaian sengketa Tahun Pajak 2007 yang diajukan banding;
bahwa untuk sengketa Tahun Pajak 2007 telah diputus dengan Putusan Nomor Put. Put.47517/PP/M.XV/15/2013 tanggal 25 September 2013;
bahwa dalam putusan Nomor Put.47517/PP/M.XV/15/2013 Majelis berpendapat bahwa dalam perkembangan sengketa penghitungan Pemohon Banding dalam Surat Banding adalah rugi Rp 512.003.234,00;
bahwa dalam Putusan Nomor Put.47517/PP/M.XV/15/2013 Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding memiliki rugi yang dapat dikompensasikan sebesar Rp512.003.234,00;
bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan kerugian Tahun 2007 yang dapat dikompensasikan adalah sebesar Rp.512.003.234,00 sehingga penghitungan Terbanding yang menyatakan
kerugian Tahun 2007 yang dapat dikompensasikan adalah sebesar nihil tidak dapat dipertahankan;
MENIMBANG
dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
MENIMBANG
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai SanksiAdministrasi;
MENIMBANG
bahwa oleh karena itu koreksi Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 yang kurang/(lebih) dibayar versi Terbanding menjadi sebagai berikut:
MENIMBANG
Bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
MEMUTUSKAN
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-773/WPJ.17/2012 tanggal 9 Agustus 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Pajak Tahun Pajak 2008 Nomor : 00012/206/08/903/11 tanggal 10 Juni 2011 atas nama : XXX, NPWP YYY, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut :
Penghasilan Netto Rp 219.548.412,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 219.548.412,00
Pajak Penghasilan terutang Rp 48.364.524,00
Kredit Pajak Rp 0,00
Pajak Penghasilan Badan yang kurang/(lebih) dibayar Rp 48.364.524,00
Sanksi Administrasi Rp 23.214.972,00.
Jumlah PPh Badan yang masih harus (lebih) dibayar Rp 71.579.496,00
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, oleh Hakim Majelis XV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.0294/PP/PM/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang telah direvisi dengan Revisi Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Rev.Pen.1503A/PP/PM/IV/2013 tanggal 25 April 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Didi Hardiman, Ak., sebagai Hakim Ketua,
Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
Djangkung Sudjarwadi, SH., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,
Andre Irwanda sebagai Panitera Pengganti,

 

http://www.pengadilanpajak.com

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48165/PP/M.V/15/2013

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48165/PP/M.V/15/2013

JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan

TAHUN PAJAK
2008

POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp. 1.978.818.394,00;

Menurut Terbanding :
bahwa berdasarkan penelitian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan dan copy Rekening Koran Lippo Bank (Rupiah) bulan Januari s.d. September 2008 dan November s.d. Desember 2008, dan copy Rekening Koran Lippo Bank (USD) bulan Januari s.d. Juli 2008 dan September s.d. Desember 2008 diketahui penerimaan uang di RK Lippo Bank (Rupiah) yang menurut Terbanding adalah penerimaan uang yang merupakan pelunasan piutang sebesar Rp1.574.859.440,- adalah benar tercatat pada sisi kredit Rekening Koran Lippo Bank (Rupiah) bulan Januari s.d. September 2008 dan November s.d. Desember 2008 dan penerimaan uang di RK Lippo Bank (USD) yang menurut Terbanding adalah penerimaan uang yang merupakan pelunasan piutang sebesar USD 303.708,09 atau senilai Rp2.998.038.112,- adalah benar tercatat pada sisi kredit Rekening Koran Lippo Bank (USD) bulan Januari s.d. Juli 2008 dan September s.d. Desember 2008 sebesar USD 303.708, 09 atau senilai Rp2.998.038.112,-.

Menurut Pemohon :
bahwa koreksi atas peredaran usaha yang timbul atau tercatat disisi kredit Rekening Lippo Bank merupakan pelunasan dari penjualan tahun-tahun sebelumnya serta adanya pemindahbukuan antar rekening bank dan pinjaman kepada yang mempunyai hubungan istimewa, dalam hal ini adalah pemegang saham yang tidak dikenakan imbalan bunga.

Menurut Majelis :
bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp1.978.818.394,- adalah koreksi positif terhadap peredaran usaha karena berdasarkan hasil pengujian arus uang, Terbanding berpendapat bahwa terdapat penjualan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan keberatan terhadap koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp1.978.818.394,- dengan alasan yang pada intinya bahwa mutasi kredit pada Rekening Koran Lippo dengan mata uang Rupiah merupakan pemindahbukuan dari Rekening Koran Lippo dalam mata uang Dollar AS dan terdapat setoran untuk hasil penjualan yang terjadi pada tahun 2007;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan SPT Masa PPN diketahui bahwa jumlah peredaran usaha yang dikoreksi Terbanding sebesar Rp. 1.978.818.394,- diperoleh dari selisih jumlah peredaran usaha pada masa Desember 2008 saja, sedangkan untuk masa Januari s.d November 2008 tidak terdapat selisih peredaran usaha, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Uraian
cfm Pemohon
Banding (Rp)
Cfm Terbanding
(Rp)
Selisih
(Rp)
Masa
Januari
SKPNihil 00516/507/08/052/10
113.889.631
113.889.631
Masa
Februari
SKPNihil 00515/507/08/052/10
222.908.219
222.908.219
Masa
Maret
SKPNihil 00514/507/08/052/10
86.898.557
86.898.557
Masa
April
SKPKB 00586/207/08/052/10
288.507.890
288.507.890
Masa
Mei
SKPNihil 00513/507/08/052/10
245.220.577
245.220.577
Masa
Juni
SKPNihil 00512/507/08/052/10
203.475.424
203.475.424
Masa
Juli
SKPNihil 00511/507/08/052/10
60.984.927
60.984.927
Masa
Agustus
SKPNihil 00510/507/08/052/10
103.860.273
103.860.273
Masa
September
SKPNihil 00509/507/08/052/10
158.521.497
158.521.497
Masa
Oktober
SKPNihil 00508/507/08/052/10
347.882.104
347.882.104
Masa
November
SKPNihil 0050/507/08/052/10
471.477.722
471.477.722
Masa
Desember
SPT PPN
198.274.588
2.177.092.982
1.978.818.394
Jumlah
2.501.901.409
4.480.719.803
1.978.818.394
Peredaran usaha menurut SPT PPN masa Desember 2008 Rp198.274.588,- Peredaran usaha menurut SKP masa Desember 2008 Rp2.177.092.982,- Selisih peredaran usaha masa Desember 2008 Rp1.978.818.394,-
bahwa berdasarkan dokumen-dokumen selama Januari – Desember 2008 seperti invoice, faktur, dan bukti pembayaran, menunjukkan bahwa total peredaran usaha Pemohon Banding telah sesuai dengan SPT PPN 2008 yang telah Pemohon Banding sampaikan.
bahwa dalam persidangan, terhadap penghapusan piutang, Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen/bukti berupa Surat Presiden Direktur PT. Starwin Indonesia, Surat Dewan Kurator/Pengurus Kepailitan PT Koryo Indonesia, dan bukti setor pelunasan PT. Primarindo.
Selain itu Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung berupa kwitansi, invoice, faktur pajak penjualan tahun 2007, bukti setor Bank Lippo dan Rekening Koran Bank Lippo, yang berdasarkan hasil uji bukti dapat mendukung keberatan Pemohon Banding atas koreksi Terbanding,
bahwa Terbanding dalam Berita Acara uji bukti hanya menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak menunjukkan ledger piutang, tidak dapat meyakini bahwa transaksi tersebut berupa pinjaman, tidak ada bukti setor Bank;
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menunjukkan jumlah piutang akhir sebagaimana pengujian arus piutang yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding sebagai berikut :
Penerimaan Bank LIPPO
  • RK LIPPO USD Rp2.998.038.112,-
  • RK LIPPO IDR Rp1.574.859.440,- Rp4.572.897.552,-
Terdiri dari :
Piutang                 Rp1.661.728.821,-
Setoran Direksi      Rp443.275.609,-
Pinjaman               Rp388.816.252,-
  • USD ke IDR Rp90.290.000,-
  • Tolakan       Rp3.000.000,-
  •                   Rp2.587.110.682,-
Pelunasan Penjualan 2008 Rp1.985.786.870,-
Jumlah penerimaan           Rp4.572.897.552,-
Total Penjualan 2008         Rp2.501.901.409,-
Pelunasan Penjualan 2008 Rp1.985.786.870,-
Piutang baru                   Rp516.114.539,-
Perhitungan saldo akhir piutang adalah sbb :
  • Saldo awal Piutang Rp2.926.665.878,-
  • Pelunasan Piutang Rp1.661.728.821,-
  • Piutang baru Rp516.114.539,-
  • Saldo akhir Piutang Rp1.781.051.596,-
bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis meyakini bahwa koreksi atas peredaran usaha yang timbul atau tercatat disisi kredit Rekening Lippo Bank merupakan pelunasan dari penjualan tahun-tahun sebelumnya serta adanya pemindahbukuan antar rekening bank dan pinjaman kepada pemegang saham yang tidak dikenakan imbalan bunga.
bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding berdasarkan Pasal 4 UU PPh serta pengujian arus uang sebesar Rp. 1.978.818.394,- tidak mempunyai alasan atau bukti yang kuat, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Menurut Terbanding :
bahwa berdasarkan penelitian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan dan copy Rekening Koran Lippo Bank (Rupiah) bulan Januari s.d. September 2008 dan November s.d. Desember 2008, dan copy Rekening Koran Lippo Bank (USD) bulan Januari s.d. Juli 2008 dan September s.d. Desember 2008 diketahui penerimaan uang di RK Lippo Bank (Rupiah) yang menurut Terbanding adalah penerimaan uang yang merupakan pelunasan piutang sebesar Rp1.574.859.440,- adalah benar tercatat pada sisi kredit Rekening Koran Lippo Bank (Rupiah) bulan Januari s.d. September 2008 dan November s.d. Desember 2008 dan penerimaan uang di RK Lippo Bank (USD) yang menurut Terbanding adalah penerimaan uang yang merupakan pelunasan piutang sebesar USD 303.708,09 atau senilai Rp2.998.038.112,- adalah benar tercatat pada sisi kredit Rekening Koran Lippo Bank (USD) bulan Januari s.d. Juli 2008 dan September s.d. Desember 2008 sebesar USD 303.708, 09 atau senilai Rp2.998.038.112,-.

MENIMBANG
bahwa tidak terdapat materi sengketa tentang hal lainnya, serta materi sengketa tentang sanksi administrasi;
MENIMBANG
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan, Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menghitung kembali pajak terutang menjadi sebagai berikut :
Uraian
Semula (Rp)
Ditambah/(Dikurangi) (Rp)
 Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto
2.192.811.397
1.978.818.394
213.993.003
Penghasilan Kena Pajak
2.192.811.397
1.978.818.397
213.993.000
PPh yang Terutang
640.343.300
593.645.400
46.697.900
Kredit Pajak
11.141.790
0
11.141.790
PPh Kurang (Lebih) Bayar
629.201.510
593.645.400
35.556.110
Sanksi Administrasi
213.928.513
201.839.436
12.089.077
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar
843.130.023
795.484.836
47.645.187
MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-945/WPJ.07/2011 tanggal 20 April 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00036/206/08/052/10 tanggal 26 April 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00048/KP.0203/2011 tanggal 24 Maret 2011, atas nama XXX, NPWP : YYY, dan menghitung kembali jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut :
Uraian
Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha
2.501.901.409
Harga Pokok Penjualan
1.781.396.019
Laba Bruto
720.505.390
Biaya Usaha
508.628.737
Penghasilan Neto Dalam Negeri
211.876.653
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya :
– Penghasilan dari luar usaha
2.116.350
Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya
2.116.350
Jumlah Penghasilan Neto
213.993.003
Kompensasi Kerugian
0
Penghasilan Kena Pajak
213.993.003
PPh Terutang
46.697.900
Kredit Pajak
11.141.790
Pajak yang tidak/kurang dibayar
35.556.110
Sanksi administrasi
12.089.077
Jumlah PPh yang masih harus dibayar
47.645.187
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Dr. Ir. Serirama Butarbutar, SE, SH, MSi, MH sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sarton Situmorang, MM sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, MA sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang sebagai Panitera Pengganti
Putusan Nomor : Put-48165/PP/M.V/15/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2013 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Drs. Aman Santosa, MBA sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sarton Situmorang, MM sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, MA sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang sebagai Panitera Pengganti

 

 

http://www.pengadilanpajak.com