:

bahwa meskipun semisal Pemohon Banding mengajukan bukti-bukti terkait dengan eksistensi transaksi pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited kepada Majelis Hakim, dimohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dokumen/data/bukti tersebut karena baik pada saat pemeriksaan dan proses keberatan, Pemohon Banding telah diberikan waktu yang amat sangat cukup untuk membuktikan eksistensi transaksi pemberian jasa tersebut, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi transaksi tersebut. Selain itu, dimohon kepada Majelis Hakim untuk juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ;

:

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bahwa Jasa-Jasa yang mencakup Agriculture Services, Oil Mill Services, External Purchasing Services, Financial Services, Trainning Services, dan Other Services dapat diberikan melalui metode seperti konsultasi melalui telephone, email, surat menyurat, dan rapat maupun pertemuan bersama yang diadakan di Kuala Lumpur maupun London;

:

bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp565.247.020,00 yang merupakan pembayaran ke Indopalm Services Limited yang terdiri dari : Technical fee sebesar Rp 154.560.000,00 Management fee sebesar Rp 410.687.020,00bahwa sesuai dengan Surat Uraian Banding Terbanding halaman 4 huruf f maupun penjelasan Terbanding dalam persidangan, alasan yang menjadi dasar koreksi Terbanding adalah karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi dari pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited dan dalam Tax Treaty antara Indonesia dengan United Kingdom (UK) tidak diatur jenis jasa yang dilakukan oleh Indopalm Services Limited dan berapa besaran tarif PPh yang dikenakan, sehingga pembayaran Pemohon Banding kepada Indopalm Services Limited sehubungan dengan imbalan atas pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited dipotong pajak sebesar 20% sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ;

bahwa dalam surat bandingnya halaman 4 dan 5, Pemohon Banding menyatakan bahwa pemberi jasa adalah badan hukum yang berkedudukan di London, Inggris dan bukan merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap sehingga Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Indopalm Services Limited;

bahwa tentang alasan Terbanding melakukan koreksi disebabkan oleh tidak adanya bukti eksistensi dari pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited, Majelis berpendapat bahwa apabila Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti adanya pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited seharusnya Terbanding harus melakukan koreksi atas biaya pada perhitungan PPh Badannya, bukan menerapkan ketentuan Pasal 26 atas jasa;

bahwa dari pemeriksaan Majelis atas LPP Nomor : LHP-244/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 11 Agustus 2011 diketahui bahwa terdapat alasan yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap unsur-unsur biaya yang dimungkinkan terdapat objek PPh Pasal 26, dan dalam KKP PPh Pasal 26 dinyatakan : Koreksi dilakukan atas dasar equalisasi antara Objek menurut Pos Biaya dan Pos Neraca cfm GL; Koreksi objek merupakan pembayaran jasa Technical Fee dan Management Fee ke Indopalm Services Limited (Inggris) yang oleh wajib pajak belum dilaporkan dan belum dipotong PPh Pasal 26 ; Wajib Pajak melampirkan COD (surat keterangan domisili) Indopalm Services Limited;

bahwa Article 7.1 Tax Treaty antara United Kingdom dan Indonesia adalah sebagai berikut :
1.The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only inthat State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

bahwa Article 5.3.(b) Tax Treaty antara United Kingdom dan Indonesia adalah sebagai berikut :The term “permanent establishment” likewise includes:(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or connected project) within the Contracting State for a period or periods aggregating more than 91 days within any continuous period of twelve months.

bahwa dalam persidangan maupun pada proses pemeriksaan Pemohon Banding telah menyerahkan COD atas nama Indopalm Services Limited yang membuktikan bahwa Indopalm Services Limited adalah merupakan penduduk United Kingdom;bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya maupun dalam persidangan menyatakan tidak terdapat BUT di Indonesia dan Terbanding tidak memberikan bukti bahwa Indopalm Services Limited mempunyai BUT di Indonesia;

bahwa oleh karena Indopalm Services Limited tidak mempunyai BUT di Indonesia maka sesuai dengan Article 7.1 dan Article 5.3.(b) P3B Indonesia dan United Kingdom, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak atas pembayaran jasa kepada Indopalm Services Limited;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar hukum yang kuat maka koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp565.247.020,00 tidak dapat dipertahankan;