:

bahwa Terbanding menyatakan bahwa SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00014/201/08/212/11 tanggal 21 November 2011 Tahun Pajak 2008 merupakan ketetapan untuk masa pajak Juli 2008 sampai dengan Desember 2008, sedangkan SKPKB Nomor 00009/201/08/212/11 tanggal 11 Maret 2011 meliputi masa Juli 2008 s.d. Juni 2009, sehingga menurut Terbanding kedua Surat Ketetapan Pajak tersebut diterbitkan atas masa yang berbeda;

:

bahwa menurut Pemohon Banding, penerbitan 2 (dua) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam tahun pajak yang sama tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kedua SKPKB tersebut harus dibatalkan;

:

bahwa setelah memeriksa bukti yang disampaikan dalam persidangan dan keterangan kedua pihak yang bersengketa, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa perubahan tahun buku pada prinsipnya digunakan hanya untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan;

bahwa jenis pajak lainnya dilaporkan secara per masa/bulan sehingga tidak akan berpengaruh apapun periode tahun buku yang digunakan;

bahwa pelaporan PPh Pasal 21 tetap berada di rentang Januari sampai dengan Desember tiap tahunnya, sebagaimana pelaporan untuk Pajak Penghasilan lainnya (PPh Pasal 23, PPh Pasal 26);

bahwa ketentuan mengenai penerbitan SKPKB diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010 tanggal 20 Januari 2010;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010 menyatakan:Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan:
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atauSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010 menyatakan:
Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Surat Ketetapan Pajak untuk suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai Surat Ketetapan Pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Dalam hal tidak terdapat kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21, Surat Ketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang mencakup seluruh Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

bahwa dalam tahun pajak 2008 Pemohon Banding masih menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang mencakup masa Januari sampai dengan Desember 2008 sehingga Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat diterbitkan adalah untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008;

bahwa dalam tahun 2008 ini terdapat 2 (dua) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu SKPKB Nomor: 00009/201/08/212/11 tanggal 11 Maret 2011 untuk masa Januari s.d Juni 2008 dan SKPKB Nomor: 00014/201/08/212/11 tanggal 21 November 2011 untuk Tahun Pajak 2008;

bahwa kedua Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut diterbitkan untuk entitas yang sama;

bahwa SPT PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 yang terdiri dari masa Januari sampai dengan Desember 2008 yang sudah dilaporkan SPT Tahunannya oleh Pemohon Banding terbukti belum pernah diperiksa oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) tersebut diatas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010 sebagaimana diuraikan di atas maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya diterbitkan untuk masa Januari sampai dengan Desember 2008, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasian Pasal 21 yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa alasan mengenai terjadinya kekosongan pelaporan untuk masa Januari sampai dengan Juni 2008 tidak dapat diterima oleh Majelis, karena dalam hal kewajiban sehubungan dengan PPh Pasal 21, Pemohon Banding tetap melakukan pelaporan per masa sehingga perubahan tahun buku menjadi Juli 2008 sampai dengan Juni 2009 tidak akan mengakibatkan terjadinya kekosongan pelaporan yang berakibat kekurangan pembayaran pajak yang seharusnya;

bahwa dengan demikian penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 yang hanya mencakup masa Januari sampai dengan Juni 2008 tidak dapat dibenarkan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berkesimpulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00009/201/08/212/11 tanggal 11 Maret 2011 untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2008, tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan karenanya harus batal demi hukum;