:

bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 ( PPh Pasal 26) Tahun 2007 sebesar Rp95.628.750.527,00 yang dilakukan Terbanding pada saat pemeriksaan dikarenakan terdapat pembayaran bunga pinjaman kepada Schlumberger Finance BV yang merupakan sebagai pembayaran deviden yang terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 10 %;

:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 Tahun 2007 sebesar Rp95.628.750.527,00 sehubungan dengan pembayaran bunga pinjaman kepada Schlumberger Finance BV sebagai pembayaran deviden sehingga terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 10 %;

:

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: 00068/WPJ.19/KP.0100/2009 tanggal 23 April 2009 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp95.628.750.527,00 dikarenakan adanya pembayaran bunga pinjaman ke Schlumberger Finance BV yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding, yang menurut Terbanding atas pembayaran bunga pinjaman tersebut adalah sebagai pembayaran deviden sehingga terutang PPh Pasal 26 dengan tarif10 %;

bahwa menurut Terbanding atas pembayaran bunga pinjaman tersebut adalah sebagai pembayaran deviden yang terutang PPh Pasal 26 sebesar 10%, sedangkan menurut Pemohon Banding jumlah tersebut adalah pembayaran bunga kepada Schlumberger Finance BV (SFBV);

bahwa menurut Terbanding, utang Pemohon Banding kepada SFBV sebenarnya adalah penempatan modal terselubung karena utang tersebut berasal dari pihak afiliasi dan Pemohon Banding dalam posisi rugi dengan nilai Capital Deficiency sebesar Rp1.215.547.000.000,00;

bahwa oleh karena itu, pembayaran bunga kepada SFBV sebenarnya adalah deviden terselubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undangundang PPh;

bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) P3B antara Indonesia dengan Belanda maka pembayaran dividen kepada Schlumberger Finance, B.V. dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 10%;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut karena pinjaman tersebut serta pembayaran bunganya masih memenuhi kewajaran dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa dari bukti-bukti serta keterangan para pihak dalam sidang, Majelis menyimpulkan bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan menganggap bahwa utang Pemohon Banding kepada SFBV sebenarnya adalah penempatan modal terselubung, mengingat bahwa perbandingan antara utang dan modal Pemohon Banding menunjukkan kondisi yang tidak sehat, sehingga adanya utang tersebut merupakan suatu diluar kewajaran;

bahwa menurut Majelis, cara yang ditempuh Terbanding dalam menentukan tingkat kewajaran perbandingan antara utang dan modal sehingga diperoleh angka 0,54:1 yang menurut Terbanding didasarkan atas Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh, ternyata tidak diatur dalam Pasal tersebut maupun penjelasannya, karena yang sudah diatur secara jelas adalah penentuan kewajaran harga transaksi hubungan istimewa melalui beberapa metode yaitu metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncotrolled price methode), metode harga penjualan kembali (resale price methode), metode biaya plus (cost plus methode), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split methode), dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin methode).

bahwa yang diatur dalam penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh mengenai penyertaan modal terselubung adalah sebagai berikut:

bahwa dari teks Pasal 18 ayat (3) tersebut serta Penjelasannya, tidak disebutkan secara jelas metode menentukan kewajaran perbandingan atau rasio antara utang dan modal, kecuali hanya

disebutkan “melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”

bahwa sampai saat ini selain Keputusan Menteri Keuangan yang telah dicabut, belum pernah diterbitkan kembali Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan sepanjang menyangkut masalah perbandingan antara utang dan modal perusahaan, yang dalam sengketa ini ditetapkan oleh Terbanding sebesar 0,54:1, menurut Majelis tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan maupun ketidakpastian hukum;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding yang menyatakan pembayaran bunga utang sebagai pembayaran deviden terselubung sebesar Rp95.628.750.527,00 tidak dapat dipertahankan;