bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2005 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti Sunset Policy;

bahwa terdapat “perbedaan” dasar penetapan penyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;

bahwa terdapat “perbedaan” dasar perhitungan penyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan;

bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangat mendasar atau “FUNDAMENTAL” bukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;

bahwa Pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPN yang masih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah atas margin usaha Pemohon Banding, karena pemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkan bukti-bukti otentik serta dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengan kewenangan sebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yang masih harus dibayar;

bahwa Peneliti/Penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yang masih harus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajak masukan SPT PPN Pemohon Banding adalah karena peneliti/penelaah mengoreksi tidak sesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPN yang masih harus dibayar;

bahwa dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tata cara menghitung) antara pemeriksa /fungsional dengan peneliti/penelaah terdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPN yang harus dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;

bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Februari 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:
DPP PK = Rp725.034.713,00 DPP (80/100 x DPP PK) = Rp580.027.770,00
Selisih = Rp145.006.943,00 PPN = Rp14.500.694,00

bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan peminjaman buku/catatan/dokumen sebagaimana yang telah diminta oleh Terbanding dengan:

bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007 dalam rangka penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Sunset Policy);

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP, Terbanding (pada saat pemeriksaan) menghitung DPP PPN secara jabatan dengan cara menjadikan margin usaha sebesar 20% sebagai koreksi DPP PPN sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Perhitungan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan;

bahwa dalam proses keberatan Terbanding (penelaah keberatan) berpendapat cara perhitungan DPP PPN yang lebih sesuai adalah Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 553/KMK.04/2000 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 memilih dikenakan pajak dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Perbedaan dasar penetapan dan dasar perhitungan antara SKPKB dengan Keputusan Keberatan masih pada wilayah koreksi yang sama yaitu dasar pengenaan pajak yang berdasarkan keterbatasan data yang ada, penetapan surat keputusan keberatan dipandang lebih tepat dalam menghitung DPP tanpa memunculkan item koreksi diluar DPP;

bahwa berdasarkan perhitungan Terbanding (penelaah keberatan), perhitungan PPN Masa Pajak Februari 2005 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyatakan “Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang menyatakan “Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan”;

Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang menyatakan “Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”;

Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tentang Pedoman Perubahan atas KMK Nomor 553/KMK.04/2000 yang menyatakan sebagai berikut:“Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut:

Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan;

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;