:

bahwa koreksi positif DPP PPN sebesar Rp8.620.458.115,– karena atas penyerahan sebesar Rp8.620.458.115,– belum dipungut dan belum dilaporkan PPN nya;

:

bahwa Peredaran Usaha ( penjualan ) yang Pemohon Banding lakukan dalam Tahun 2007 adalah sebesar Rp68.962.127.548,– dan atas penjualan tersebut terdapat bukti penjualan yang cukup memadai, telah dikenakan PPN sesuai peraturan pajak yang berlaku serta telah dilaporkan sebagai penyerahan yang menjadi obyek pengenaan PPN dalam laporan SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember tahun 2007 serta telah dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT 1771 / 2007 ;

:

bahwa koreksi positif DPP PPN sebesar Rp8.620.458.115,00 karena atas penyerahan sebesar Rp8.620.458.115,00 belum dipungut dan belum dilaporkan PPN nya;

bahwa equalisasi obyek PPN Penyerahan BKP dan/atau JKP pada SPT PPh Badan dengan DPP PPN Penyerahan BKP dan/atau JKP:

bahwa Peredaran Usaha Masa Desember 2007 sebagai berikut:

DPP PPN menurut Pemohon Banding Rp6.127.433.466,00DPP PPN menurut Terbanding Rp14.747.891.581,00Koreksi Rp8.620.458.115,00

bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas Dasar Peredaran Usaha sebesar Rp8.620.458.114,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding

bahwa koreksi positif penjualan Rp8.620.458.115,- adalah koreksi berdasarkan hasil pemeriksaan atas surat angkutan (bukti pengeluaran kas/bank untuk biaya angkutan penjualan) dimana dari data tersebut terdapat pengiriman barang saniter kepada para pembeli (KKP terlampir) yang telah dibandingkan dengan faktur pajak standarnya (nama dan NPWP serta alamatnya jelas tercantum) ternyata terdapat selisih antara nilai pengiriman barang dan nilai faktur standar yang ada untuk masing-masing pembeli;

bahwa sanggahan Pemohon Banding atas selisih tersebut telah dilaporkan dengan menerbitkan faktur sederhana tidak dapat diterima dengan alasan:

Faktur Pajak Sederhana yang dibuat oleh Pemohon Banding sama sekali tidak mencantumkan identitas pembeli sehingga bagaimana mungkin Pemohon Banding dapat mengklaim bahwa atas pengiriman tersebut telah dilaporkan disamping itu Pemohon Banding sampai saat closing pemeriksaan tidak pernah meminjamkan atau menunjukan kepada pemeriksa bukti D.O atau surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding untuk mengambilan barang dagang digudang;

Berdasarkan pembukuan Pemohon Banding diperoleh persentase rendemen antarabahan baku saniter dengan hasil produksi barang saniter yang hanya sebesar 19,22% yang menurut Terbanding sangat kecil sehingga atas koreksi penjualan yang belum dilaporkan menurut Terbanding, beban bahan bakunya telah tercakup dalam HPP yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;Berdasarkan data yang ada 1 (satu) koli/peti monoblok terdiri dari 1 (satu) pcs sedangkan untuk 1 (satu) koli/peti closet jongkok terdiri dari 5 (lima) pcs sehingga wajar apabila satu truck engkel berisi monoblok lebih dari 90 koli karena kubikasi perkolinya lebih kecil dari pada kubikasi per koli closet jongkok;

bahwa asumsi-asumsi yang digunakan pemeriksa diantaranya: atas pengiriman yang tidak jelas rincian barangnya dan jumlah kolinya/petinya 90 koli/peti atau 180 koli/peti oleh pemeriksa diperhitungkan sebagai pengiriman closet jongkok yang 1 koli/peti berisi 5 pcs; atas pengiriman yang tidak jelas rincian barangnya dan jumlah kolinya/petinya >90 koli/peti atau >180 koli/peti oleh pemeriksa diperhitungkan sebagai pengiriman monoblok yang 1 koli/peti berisi 1 pcs; atas pengiriman yang menggunakan truk engkel tanpa mencantumkan jumlah koli oleh pemeriksa diperhitungkan sebagai closet jongkok dengan jumlah koli sebanyak90 koli (450 pcs closet jongkok); atas pengiriman yang menggunakan truk gandeng tanpa mencantumkan jumlah koli oleh pemeriksa diperhitungkan sebagai closet jongkok dengan jumlah koli sebanyak180 koli (900 pcs closet jongkok);Packing closet jongkok tipe C1 dan C2 adalah 5 pcs per koli/petiHarga jual yang digunakan pemeriksa adalah harga jual terendah kepada yang bersangkutanbahwa hasil pemeriksaan memberikan temuan yang lain yaitu terdapat bukti ongkos angkut/ pengiriman barang yang belum dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPh badannya. Hal ini didukung dengan data lainnya yaitu bahwa berdasarkan pemeriksaan transaksi penjualan diketahui bahwa 90% penjualan menggunakan faktur sederhana yang tidak mencantumkan nama dan alamat pembeli dan jugs pelunasan penjualannya sebesar 96% menggunakan uang tunai (cash) padahal alamat pembelinya dari berbagai kota di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali sehingga menurut pemeriksa, transaksi tunai tidak dapat diyakini kebenarannya terlebih dalam dunia perdagangan saat ini;

bahwa menurut Pemohon Banding bahwa Peredaran Usaha ( penjualan ) yang Pemohon Banding lakukan dalam Tahun 2007 adalah sebesar Rp68.962.127.548,-dan atas penjualan tersebut terdapat bukti penjualan yang cukup memadai, telah dikenakan PPN sesuai peraturan pajak yang berlaku serta telah dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT 1771 / 2007 ;

bahwa sedangkan Pihak Terbanding melakukan koreksi positip atas peredaran usaha sebesar Rp8.620.458.115,- berdasarkan analisa atas temuan pemeriksa yang menyatakan terdapat beberapa nota angkut / surat angkutan barang yang belum dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPh badannya;

bahwa Koreksi positif Pemeriksa berdasarkan rekaan, perkiraan dan asumsi pribadi, tidak berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku dapat dibuktikan dari kertas kerja Pemeriksa.

Bahwa Majelis dalam persidangan supaya para pihak melakukan uji bukti transaksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Alat Bukti hari Senin tanggal 03 Oktober 2013 dengan hasil sebagai berikut:Terhadap sengketa pajak yang pokok sengketanya adalah koreksi peredaran usaha berdasarkan nota angkutan dengan nilai koreksi sebesar Rp8.620.458.115,00 yang terdiri dari 296 transaksi (sesuai kertas kerja pemeriksa) telah dilakukan pemeriksaan alat bukti oleh Pemohon Banding bersama dengan pihak Terbanding dengan dihadiri oleh Panitera Majelis V;

Uji bukti dilakukan dengan mencocokan nota angkutan (yang merupakan dokumen dari perusahaan angkutan untuk lampiran penagihan biaya angkut) dengan bukti penjualan dan lampiran bukti pendukungnya berupa Faktur Pajak, Kwitansi dan surat pengantar;

Kemudian 296 transaksi yang menjadi sengketa tersebut ditelusuri pencatatannya ke buku penjualan, buku penerimaan kas/bank, dan buktu stock barang;

Dari hasil pemeriksaan alat bukti, transaksi-transaksi tersebut diatas dapat ditelusuri bukti-bukti pendukungnya dan pencatatannya ke pembukuan Pemohon Banding, kecuali 14 (empat belas) transaksi yang tidak menjadi dasar koreksi/tidak dikoreksi oleh pemeriksa, dan 20 (dua puluh) transaksi yang bukti nota angkut tidak Pemohon Banding temukan dan sulit untuk ditelusuri;

Adapun 14 transaksi yang tidak menjadi dasar koreksi/tidak dikoreksi oleh pemeriksa(sesuai kertas kerja pemeriksa)

Sedang untuk transaksi yang bukti nota angkutan tidak ditemukan dan sulit dilacak/ditelusuri diberi tanda, sejumlah 20 transaksi.

Sejumlah 164 transaksi, pemeriksaan alat bukti meliputi bukti/dokumen berupa: Nota angkutan, Faktur Pajak, Kwitansi Pembayaran, Surat Pengantar, Buku Penjualan, Buku Penerimaan Kas/Bank dan buku Stock Barang.

Sejumlah 95 transaksi pemeriksaan alat bukti meliputi bukti /dokumen berupa nota angkutan, faktur pajak, kwitansi/pembayaran, buku penjualan, buku penerimaan kas/bank dan buku stock barang.

Sejumlah 3 transaksi pemeriksaan alat bukti meliputi bukti/dokumen berupa: faktur pajak, kwitansi pembayaran, buku penjualan,buku penerimaan kas/bank dan buku stock barang, yaitu transaksi-transaksi dengan nomor 242, 249, 252 (sesuai urutan nomor rekap peredaran berdasarkan nota angkutan)Dari uraian uji bukti diatas, diketahui hal-hal berikut:

Bahwa atas FP sederhana tersebut terdapat ketidakwajaran harga jual per unit dimana atas pembeli yang sama jenis barang dan waktu pembelian yang sama terdapat perbedaan harga jual per unit yang signifikandari uraian tersebut diatas terbukti Terbanding bahwa mengoreksi Peredaran Usaha dengan asumsi-asumsi yang tidak didasarkan atas bukti yang kuat sehingga koreksi tersebut tidak berdasar ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU KUP, sedangkan Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa semua transaksi telah dilaporkan dan biarpun bukti-bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding ada sebagian kecil yang tidak lengkap tetapi karena bisa ditelusuri dan pencatatannya sesuai kuantitas dan nilai dalam Faktur Pajaknya maka Majelis dapat meyakininya, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;

(Catatan Majelis: Dalam hal Pembeli memiliki identitas yang jelas dan bukan konsumen akhir maka atas penerbitan Faktur Sederhana dapat dikenai denda Pasal14 ayat (4) sebesar 2% x Rp67.962.127.548 = Rp1.359.242.551.-)

bahwa koreksi Terbanding dari analisa arus barang terbukti sampai dengan akhir persidangan Terbanding tidak bisa menunjukkan adanya invoice penjualan atau Faktur Pajak atau arus uang yang dapat meyakinkan bahwa selain penjualan yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPN-nya terdapat bukti penjualan lain yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis berkesimpulan terdapat cukup dan alasan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPN sebesar Rp8.620.458.114,00 tidak dapat dipertahankan dan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;

bahwa perhitungan DPP PPN Masa Pajak Desember 2007 adalah sebagai berikut:DPP PPN menurut Terbanding Rp14.747.891.581,00Koreksi Terbanding yang tidak dapat dipertahankan Rp8.620.458.114,00DPP PPN menurut Majelis Rp6.127.433.467,00

bahwa perhitungan DPP PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 hasil persidangan adalah sebagai berikut: