:

bahwa berdasarkan hasil jawaban klarifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat jawaban dari KPP terkait tetap dinyatakan “Tidak Ada” dan selebihnya Terbanding belum menerima jawaban dari KPP terkait berupa ralat jawaban terhadap jawaban klarifikasi yang sebelumnya menyatakan “tidak ada” sehingga atas faktur pajak tersebut masih dinyatakan “Tidak Ada” oleh KPP dimaksud;

bahwa koreksi yang berasal dari Pajak Masukan jawaban Tidak Ada sebesar Rp164.562.198 dipertahankan;

:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan permohonan banding atas koreksi Pemeriksa terhadap Pajak Masukan karena koreksi tersebut bertentangan dengan pasal 33 UU KUP UU No 16 Tahun 2000 dan Surat Edaran Terbanding No. SE-30/PJ.511989 tanggal 29 Juni 1989 jo. butir 3 Surat Terbanding Nomor S-097/PJ.63/1989 tanggal 22 April 1989. Tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan Terbanding untuk melakukan koreksi Pajak Masukan hanya atas dasar konfirmasi;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi Terbanding terhadap pengkreditan SSP PPN Jasa Luar Negeri (terlampir Surat Setoran Pajak);

:

bahwa menurut Terbanding, Pajak Masukan yang dikoreksi berdasarkan jawaban konfirmasi negatif terdiri dari 13 Faktur Pajak dengan nilai Rp164.562.198.- yang dapat diperinci bahwa 2 Faktur Pajak adalah untuk keperluan catering dan 11 Faktur lagi tidak dilengkapi data pendukung transaksi. Selain jawaban konfirmasi negatif, Pemohon Banding tidak melengkapi data pendukung atas transaksi tersebut, sehingga penelitian arus uang arus barang dan arus dokumen tidak dapat dilakukan, sehingga Pajak Masukan tersebut tetap dipertahankan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi Terbanding karena koreksi tersebut bertentangan dengan dengan Pasal 33 UU KUP No. 16 Tahun 2000 dan SE30/PJ.51/1989 dan S-097/PJ.63/1989. Tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan Terbanding untuk melaklukan koreksi Pajak Masukan hanya atas dasar konfirmasi.

bahwa data yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah:

bahwa dari data tersebut, Faktur Pajak sejumlah Rp14.001.000.- ( 2 Faktur Pajak) yang berasal dari transaksi dengan CV Boga Bogi Catering, tidak memenuhi tata cara pengkreditan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN.

bahwa atas Faktur Pajak sejumlah Rp150.561.198.- ( atau sebanyak 11 Faktur Pajak) tidak dapat diketahui keterkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding karena tidak ada dokumen pendukung transaksi.

bahwa dari uraian tersebut diatas selain jawaban konfirmasi negatif juga pemeriksaan melalui uji bukti arus uang arus barang dan arus dokumen tidak dapat dilakukan, sehingga Majelis berketetapan bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp164.562.198.- tetap dipertahankan dan banding Pemohon Banding ditolak.

Koreksi yang berasal dari SSP PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp556.011.375;