Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-50055/PP/M.V/16/2014
Tinggalkan komentar29 Januari 2018 oleh anggi pratiwi
Keputusan Pengadilan Pajak
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-50055/PP/M.V/16/2014
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-50055/PP/M.V/16/2014
JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai
TAHUN PAJAK
2007
2007
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp54.921.559,00 dengan pokok sengketa sebagai berikut: Pajak Masukan cfm Terbanding Rp31.375.445.822,00 Pajak Masukan cfm Pemohon Banding Rp31.430.367.381,00 Rp54.921.559,00
|
Menurut Terbanding
|
:
|
bahwa SSP PPN (Faktur Pajak) terlambat, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan pada huruf h di atas, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (9) Undang-undang PPN;
bahwa pengkreditan PPN JLN sebesar Rp17.103.309,00 oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2007 telah melewati jangka waktu pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak April (saat penyetoran sesuai KMK 568) atau paling lambat dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2007;
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menurut Pemohon
|
:
|
bahwa Pemohon Banding berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding bertentangan dengan Pasal 1 angka 24 UU PPN, Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 568/KMk.04/2000 serta Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE.08/PJ.5/1995 butir 5.3 dan tidak berdasarkan bukti yang kuat sehingga sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan;
bahwa untuk mendukung argumentasi Pemohon Banding tersebut di atas, dari total jumlah koreksi SSP PPN JLN sebesar Rp54.621.559,00, Pemohon Banding telah menunjukkan bukti 2 Asli SSP JLN dengan total nilai sebesar Rp54.621.559,00 untuk 2 transaksi pembayaran Luar Negeri, berikut PPN JLN-nya dan 2 set Invoice atas Jasa Luar Negeri tersebut yang dilengkapi payment instruction dan Bank Statement dari Standart Chartered Bank, tempat dimana Pemohon Banding membayar Invoice Jasa Luar Negeri berikut PPN JLN-nya;
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menurut Majelis
|
:
|
bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Pajak Masukan sebesar Rp54.921.559.- yang terdiri dari:
a. Koreksi Pajak Masukan atas nama Rajah & Tan Advocated sebesar Rp17.103.309.
b. Koreksi Pajak Masukan atas nama UBE Techno Eng,Co,Ltd sebesar Rp37.818.250.- bahwa ketentuan yang mengatur yaitu:
bahwa dan koreksi sebesar Rp54.921.559.- yang diberikan buktinya oleh Pemohon Banding yaitu 2 (dua) Invoice beserta SSPnya sebesar Rp54.921.559,-;
bahwa Majelis melihat dalam perkara sengketa ini bukan di dalam kapan saatnya terutang PPN JLN, tetapi apakah Pajak Masukan yang berasal dari 2 (dua) SSP setoran PPN JLN bisa dikreditkan atau tidak pada masa pajak September 2007;
bahwa dari bukti/dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan dilanjutkan dengan uji bukti, maka dapat dirinci sebagai berikut:
bahwa rekap Pembayaran PPN atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri bulan September 2007 sebagai berikut:
bahwa dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari jumlah Pajak Masukan Rp54.921.559.- satu Invoice atas nama Rajah & Tan Advocated dan satu lagi atas nama UBE Techno Eng, Co, Ltd telah dilengkapi Invoice dan beserta dengan SSPnya, dan seluruhnya SSPnya disetor pada tanggal 14 September 2007;
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) KMK-568/KMK.04/2000, dinyatakan “bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran. Dengan demikian setelah disetor baru dapat dilaporkan pada SPT Masa bulan penyetoran yaitu di bulan September 2007”;
bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (9) UU PPN jo Per-159/PJ/2006 disebutkan bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan tersebut maka SSP yang dianggap sebagai Faktur Pajak PPN JLN yang disetor dan dilaporkan pada bulan September 2007 tersebut bisa dikreditkan pada bulan-bulan September, Oktober, November dan Desember 2007.
bahwa dengan demikian apabila Pemohon Banding mengkreditkan SSP sebagai pengganti Faktur Pajak PPN JLN tersebut pada bulan September 2007 maka telah sesuai dengan ketentuan karena pada saat itu SSP yang bersangkutan disetorkan & dilaporkan, sehingga Faktur Pajak PPN JLN (Pajak Masukan) tersebut dapat dikreditkan.
bahwa dari uraian tersebut diatas maka majelis berkeyakinan bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan berupa SSP PPN JLN tidak dapat dipertahankan;
bahwa dengan demikian, Majelis berketetapan bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp54.921.559,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;
bahwa Perhitungan Pajak Masukan hasil persidangan sebagai berikut:
Pajak Masukan Menurut Terbanding Rp31.375.445.822,00 Koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan Rp54.921.559,00 Pajak Masukan hasil persidangan Rp31.430.367.381,00
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-370/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2007 Nomor: 00226/207/07/092/09 tanggal 16 September 2009, atas nama: PT XXX, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak
Ekspor Rp38.120.010.986,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp314.303.673.810,00
Jumlah seluruh penyerahan Rp352.423.684.796,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp31.430.367.381,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp31.430.367.381,00 PPN
yang kurang (lebih) dibayar Rp0,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp0.00
PPN yang kurang atau (lebih) dibayar Rp0,00
Sanksi Biaya Rp0,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar NIHIL
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-370/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2007 Nomor: 00226/207/07/092/09 tanggal 16 September 2009, atas nama: PT XXX, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak
Ekspor Rp38.120.010.986,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp314.303.673.810,00
Jumlah seluruh penyerahan Rp352.423.684.796,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp31.430.367.381,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp31.430.367.381,00 PPN
yang kurang (lebih) dibayar Rp0,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp0.00
PPN yang kurang atau (lebih) dibayar Rp0,00
Sanksi Biaya Rp0,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar NIHIL
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sigit Henryanto, Ak. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sarton Situmorang, MM sebagai Hakim Anggota,
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum. sebagai Panitera Pengganti
I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sigit Henryanto, Ak. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sarton Situmorang, MM sebagai Hakim Anggota,
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum. sebagai Panitera Pengganti
Putusan nomor: Put-50055/PP/M.V/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. Aman Santosa, MBA sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sarton Situmorang, MM sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, MA sebagai Hakim Anggota,
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota,
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.
Drs. Sarton Situmorang, MM sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, MA sebagai Hakim Anggota,
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota,
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.
PENGADILAN PAJAK 