:

bahwa yang menjadi koreksi Terbanding adalah penggunaan jasa tersebut, meskipun Pemohon Banding bergerak di bidang perdagangan pupuk, namun dalam aktivitas tersebut Pemohon Banding menggunakan jasa pengangkutan umum, dalam hal ini menyewa angkutan plat kuning untuk mengangkut pupuk dari pabrik ke tempat Pembeli, dimana Pemohon Banding membayar atas penggunaan jasa angkut tersebut kepada pengusaha angkutan umum, kemudian Pemohon Banding menerima penggantian atas biaya angkut tersebut dari Pembeli dengan disertai keuntungan sehingga atas tagihan yang dikenakan Pemohon Banding kepada Pembeli dikenakan PPN karena jasa yang diserahkan tidak termasuk dalam jasa angkutan umum yang tidak dikenakan PPN sesuai dengan PMK 28/PMK.03/2006;

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, jumlah PPN yang kurang dibayar untuk Masa Mei 2008 adalah Rp 16.368.005,00, sehingga sanksi administrasi berupa kenaikan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf c Undang-undang KUP adalah tetap sebesar Rp 7.856.642,00;

:

bahwa jasa transportasi yang belum dipungut PPN, hal ini tertuang juga pada SUB pada point 2, Pemeriksa melakukan koreksi atas dasar pengenaan pajak karena terdapat penyerahan terutang PPN berupa tagihan atas biaya angkut pupuk ke Astra dan tagihan atas jasa angkut ke Pembeli termasuk dalam kategori dalam rangka pekerjaannya/proses bisnis Pemohon Banding. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa alasan Pemeriksa adalah atas biaya transport bukan harga pupuknya;

bahwa berdasarkan tanggapan Terbanding seperti telah Pemohon Banding kutip di atas, Terbanding menjelaskan bahwa pengangkutan pupuk yang Pemohon Banding lakukan dengan menggunakan plat kuning terutang PPN karena menurut Terbanding Pemohon Banding tidak tergolong pengusaha angkutan umum sesuai dengan PMK 28/PMK.03/2006;

:

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: 00156/WPJ.04/KP.0805/ RIK.SIS/2011 tanggal 04 Juli 2011 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak untuk Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp 163.680.050,00 karena terdapat penyerahan yang terutang PPN berupa tagihan atas biaya angkut pupuk ke Astra;

bahwa Tagihan atas jasa angkut ke Pembeli termasuk dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya (termasuk proses bisnis Pemohon Banding) sehingga atas tagihan tersebut terutang PPN sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang PPN. DPP adalah nilai tagihan atas biaya angkut tersebut. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2008, Pemohon Banding memperoleh keuntungan atas tagihan biaya angkut tersebut karena nilai tagihan biaya angkut ke Astra lebih besar dari biaya angkut yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding;

bahwa sengketa ini adalah mengenai masalah yuridis yaitu apakah biaya angkut pupuk yang dipisah dari harga pupuk merupakan penyerahan jasa yang dikenakan PPN atau tidak;

bahwa dalam laporan laba rugi dan buku besar terdapat pengeluaran biaya Pemohon Banding berupa freight kapal, transport truck dan handling, serta dalam dokumen neraca diketahui tidak terdapat aktiva tetap kendaraan sehingga menegaskan bahwa Pemohon Banding bukan pengusaha angkutan umum tetapi pengusaha yang memanfaatkan jasa pengusaha angkutan umum;

bahwa kegiatan pengangkutan pupuk dari pabrik ke tempat Pembeli termasuk dalam lingkup kegiatan usaha Pemohon Banding dan Pemohon Banding bukanlah pengusaha angkutan umum walaupun Pemohon Banding dalam melakukan pengangkutan menggunakan kendaraan dengan nomor dasar kuning. Kendaraan dengan tanda nomor dasar kuning yang digunakan oleh Pemohon Banding merupakan kendaraan milik pengusaha angkutan umum;

bahwa penghasilan yang diperoleh Pemohon Banding dari pengangkutan pupuk, dari pabrik ke tempat Pembeli adalah terutang PPN, karena jasa angkut termasuk dalam lingkup kegiatan usaha Pemohon Banding dan Pemohon Banding bukan pengusaha angkutan umum sehingga tidak sesuai dengan PMK : 28/PMK.03/2006;

bahwa Majelis melihat PMK 28/PMK.03/2006 tidak dapat digunakan/tidak tepat digunakan oleh Pemohon Banding karena sebetulnya penggunaan PMK 28/PMK.03/2006 ini relevan apabila Pemohon Banding sebagai pengusaha jasa angkutan;

bahwa Majelis melihat ongkos transportasi sebagai bagian yang tidak terpisah dari penyerahan jasa atau merupakan satu kesatuan penjualan pupuk oleh Pemohon Banding;

bahwa ditemukan pembayaran dari Pemohon Banding kepada jasa transportasi yang tidak dikenakan PPN, namun untuk yang ditagihkan dari Pemohon Banding ke Astra Group, terdapat margin keuntungan dari jasa transportasi yang digunakan oleh Pemohon Banding;

bahwa dari uraian diatas, Majelis berketetapan bahwa koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp. 163.680.050,00 dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, Majelis telah berketetapan bahwa jumlah PPN yang kurang dibayar untuk Masa Mei 2008 adalah Rp 16.368.005,00, sehingga sanksi administrasi sebesar Rp 7.856.642,00 telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang KUP, dan dengan demikian koreksi Terbanding terhadap sanksi administrasi tetap dipertahankan dan banding Pemohon Banding ditolak;