:

bahwa Pemohon Banding bergerak di bidang perdagangan pupuk, walaupun dalam praktek usahanya Pemohon Banding juga menggunakan kendaraan milik pengusaha angkutan umum dalam menunjang kegiatan usahanya, Pemeriksa tetap berpendapat bahwa Pemohon Banding bukan pengusaha angkutan umum walaupun salah satu jasa yang diberikannya adalah pengangkutan barang yang menggunakan kendaraan milik pengusaha angkutan umum. Dasar pengenaan pajak dari PPN yang terutang adalah nilai penggantian. Nilai penggantian merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena termasuk penyerahan jasa kena pajak;

:

bahwa Astra Grup membuka tender pengadaan pupuk untuk seluruh perkebunan dimana harga pupuk terpisah dengan angkutan. Pemohon Banding kemudian mencari informasi mengenai angkutan dan harganya dan mengenai pupuk dan harganya, kemudian terpilihlah perusahaan angkutan umum darat dan laut dan perusahaan pupuk, kemudian Pemohon Banding mengkalkulasi harga untuk tender dan memasukkan penawaran dan Astra Group menyatakan Pemohon Banding sebagai pemenang tender. Kemudian Pemohon Banding mengeluarkan Surat Perintah Kerja/Perjanjian Angkutan yang sudah menyepakati harga angkutan dengan Pemohon Banding dan mengeluarkan PO/permohonan pembelian ke supplier pupuk. Perusahaan angkutan mengangkut pupuk dari pabrik ke perkebunan Astra Group, kemudian setelah pupuk tiba di perkebunan terdapat berita acara serah terima maka, oleh karena itu timbul invoice pupuk yang dipungut PPN dan invoice angkutan umum yang tidak dipungut PPN;

:

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: 00156/WPJ.04/KP.0805/ RIK.SIS/2011 tanggal 04 Juli 2011 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak untuk Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp38.175.200,00 karena terdapat penyerahan yang terutang PPN berupa tagihan atas biaya angkut pupuk ke Astra.
Bahwa Tagihan atas jasa angkut ke Pembeli termasuk dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya (termasuk proses bisnis Pemohon Banding) sehingga atas tagihan tersebut terutang PPN sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang PPN. DPP adalah nilai tagihan atas biaya angkut tersebut. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2008, Pemohon Banding memperoleh keuntungan atas tagihan biaya angkut tersebut karena nilai tagihan biaya angkut ke Astra lebih besar dari biaya angkut yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding;

bahwa sengketa ini adalah mengenai masalah yuridis yaitu apakah biaya angkut pupuk yang dipisah dari harga pupuk merupakan penyerahan jasa yang dikenakan PPN atau tidak;

bahwa dalam laporan laba rugi dan buku besar terdapat pengeluaran biaya Pemohon Banding berupa freight kapal, transport truck dan handling, serta dalam dokumen neraca diketahui tidak terdapat aktiva tetap kendaraan sehingga menegaskan bahwa Pemohon Banding bukan pengusaha angkutan umum tetapi pengusaha yang memanfaatkan jasa pengusaha angkutan umum;

bahwa kegiatan pengangkutan pupuk dari pabrik ke tempat Pembeli termasuk dalam lingkup kegiatan usaha Pemohon Banding dan Pemohon Banding bukanlah pengusaha angkutan umum walaupun Pemohon Banding dalam melakukan pengangkutan menggunakan kendaraan dengan nomor dasar kuning. Kendaraan dengan tanda nomor dasar kuning yang digunakan oleh Pemohon Banding merupakan kendaraan milik pengusaha angkutan umum;

bahwa penghasilan yang diperoleh Pemohon Banding dari pengangkutan pupuk, dari pabrik ke tempat Pembeli adalah terutang PPN, karena jasa angkut termasuk dalam lingkup kegiatan usaha Pemohon Banding dan Pemohon Banding bukan pengusaha angkutan umum sehingga tidak sesuai dengan PMK : 28/PMK.03/2006;

bahwa Majelis melihat PMK 28/PMK.03/2006 tidak dapat digunakan/tidak tepat digunakan oleh Pemohon Banding karena sebetulnya penggunaan PMK 28/PMK.03/2006 ini relevan apabila Pemohon Banding sebagai pengusaha jasa angkutan;

bahwa Majelis melihat ongkos transportasi sebagai bagian yang tidak terpisah dari penyerahan jasa atau merupakan satu kesatuan penjualan pupuk oleh Pemohon Banding;

bahwa ditemukan pembayaran dari Pemohon Banding kepada jasa transportasi yang tidak dikenakan PPN, namun untuk yang ditagihkan dari Pemohon Banding ke Astra Group, terdapat margin keuntungan dari jasa transportasi yang digunakan oleh Pemohon Banding;

bahwa dari uraian diatas, Majelis berketetapan bahwa koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp38.175.200,00 tetap dipertahankan;

:

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, jumlah PPN yang kurang dibayar untuk Masa Februari 2008 adalah Rp3.817.520,00, sehingga sanksi administrasi berupa kenaikan sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-undang KUP adalah tetap sebesar Rp3.817.520,00;

:

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding diatas, pengangkutan pupuk yang Pemohon Banding lakukan dengan menggunakan plat kuning bukan objek Pajak Pertambahan Nilai, sehingga siapapun (subjek pajak) yang melakukan penyerahan yang bukan objek Pajak Pertambahan Nilai tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

:

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, jumlah PPN yang kurang dibayar untuk Masa Februari 2008 adalah Rp3.817.520,00, sehingga pengenaan sanksi administrasi sebesar Rp 3.817.520, 00 telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-undang KUP, dan dengan demikian koreksi Terbanding berupa sanksi administrasi tetap dipertahankan dan banding Pemohon Banding ditolak;