:

bahwa berdasarkan penelitian terhadap fisik Faktur Pajak yang menjadi sengketa, didapatkan hasil sebagai berikut:

:

bahwa menurut Pemohon Banding, PPN sebesar Rp16.333.500,00 telah disetor PPN-nya dan pembayarannya dapat dibuktikan dengan arus uang dan rekening koran. Arus uang sudah diserahkan kepada Terbanding beserta dengan rekening koran perusahaan;

:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Faktur Pajak dari PT Dyandra Perkasa nomor 010.000-07.00000033 dan 010.000-07.00000034 dikoreksi karena berdasarkan penelitian terhadap fisik faktur pajak diketahui bahwa benar Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN karena penulisan kode tahun pajak seharusnya 08 tetapi tertulis 07 sehingga tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) huruf f UU PPN;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena PPN sebesar Rp16.333.500,00 telah disetor PPN-nya dan pembayarannya dapat dibuktikan dengan arus uang dan rekening koran;

bahwa Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan melakukan uji bukti kebenaran materi dengan hasil sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti kebenaran materi menyampaikan hal-hal sebgai berikut :
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding terhadap seluruh faktur pajak alas nama penjual PT. Dyandra Perkasa senilai total Rp. 16.333.500,00 yang terdiri dari faktur pajak nomor 010.000-07.00000033 senilai Rp8.278.500,00 dan faktur pajak nomor 010.000-07.00000034 senilai Rp8.055.000,00 karena PPN sudah dibayar dan dapat dibuktikan dengan arus uang;

bahwa Terbanding dalam uji bukti kebenaran materi menyampaikan hal-hal sebgai berikut:

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding, Terbanding berpendapat bahwa:

bahwa Faktur Pajak dan PT. Dyandra Perkasa nomor 010.000-07.00000033 dan nomor 010.000-07.00000034 yang dikoreksi oleh Pemeriksa tetap dipertahankan oleh Terbanding karena berdasarkan penelitian terhadap fisik Faktur Pajak diketahui bahwa benar Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 9 ayat 8 huruf f UU PPN karena penulisan kode tahun pajak seharusnya 08 tetapi tertulis 07 sehingga tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) huruf f UU PPN;

bahwa terkait alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding bahwa Faktur Pajak senilai Rp16.333.500,00 merupakan Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena PPN sudah dibayar dan dapat dibuktikan dengan arus uang, Terbanding menyatakan:
bahwa Faktur Pajak yang menjadi sengketa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN beserta butir penjelasannya, dan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf f diatur bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa Faktur Pajak harus memenuhi syarat formal terlebih dahulu untuk dapat diakui sebagai Faktur Pajak yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pendukung, uji bukti kebenaran materi, dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, diuraikan fakta hukum dan pendapat Majelis sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Faktur Pajak Nomor 010.000- 07.00000033 sebesar Rp8.278.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000034 sebesar Rp8.055.000,00 dari PT Dyandra Perkasa diketahui bahwa terdapat kesalahan pada kode tahun pajak, dimana seharusnya tahun pajak 08 namun tertulis 07;

bahwa atas kesalahan kode faktur pajak tersebut, Majelis berpendapat bahwa kesalahan tersebut diluar kendali dari pihak pembeli dan merupakan kesalahan dari lawan transaksi;

bahwa berdasarkan pengujian arus uang diketahui Faktur Pajak Nomor 010.000- 07.00000033 sebesar Rp8.278.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000034 sebesar Rp8.055.000,00 dari PT Dyandra Perkasa telah dibayar oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Arif Subekti menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan uraian sebagai berikut:

bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa:
Pasal 9 Ayat (8) huruf f:“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);”

Pasal 13 Ayat (5):“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, mengatur bahwa:

bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penyampaian Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ./2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, mengatur bahwa :

5. Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak yang yang tidak diisi secara lengkap dan benar karena :

dikenai sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

6. Mengingat kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5 adalah diluar kuasa pembeli barang atau penerima jasa, maka atas faktur pajak tersebut tetap dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli barang atau penerima jasa, sepanjang faktur pajak tersebut memenuhi ketentuan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa kesalahan kode tahun pajak pada Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000033 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000034 dari PT Dyandra Perkasa bukanlah kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010, karena sebagai Pengusaha Kena Pajak sudah seharusnya mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan Faktur Pajak, sehingga Pengusaha Kena Pajak dapat menolak Faktur Pajak yang tidak benar tersebut;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 dan angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010, maka atas Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000033 sebesar Rp8.278.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000034 sebesar Rp8.055.000,00 dari PT Dyandra Perkasa merupakan faktur pajak cacat, sehingga tidak dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian Hakim Anggota Arif Subekti berpendapat koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000033 sebesar Rp8.278.500,00, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000034 sebesar Rp8.055.000,00 dari PT Dyandra Perkasa sudah tepat dan menolak banding Pemohon Banding;